Dokumen tersebut membahas tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia berkomitmen menerapkan rekomendasi FATF terkait transparansi pemilik manfaat badan hukum, (2) Nota kesepahaman ditandatangani beberapa kementerian terkait penguatan basis data pemilik manfaat, (3) Peraturan pemerintah dan kementerian mengatur tata cara peng
Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat perubahan signifikan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk mengatur pengertian koperasi yang sesuai dengan standar internasional, memperkenalkan prinsip-prinsip koperasi sesuai keputusan ICA 1995, mengatur pembentukan koperasi dengan akte notaris, dan mengatur permodalan koperasi serta pembagian hasil usahanya.
1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang landasan hukum pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat peran Koperasi.
2. UU ini mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, dan sanksi untuk mencapai tujuan pembangunan Koperasi.
3. Implementasi UU ini dihar
Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat perubahan signifikan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk mengatur pengertian koperasi yang sesuai dengan standar internasional, memperkenalkan prinsip-prinsip koperasi sesuai keputusan ICA 1995, mengatur pembentukan koperasi dengan akte notaris, dan mengatur permodalan koperasi serta pembagian hasil usahanya.
1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang landasan hukum pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat peran Koperasi.
2. UU ini mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, dan sanksi untuk mencapai tujuan pembangunan Koperasi.
3. Implementasi UU ini dihar
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja. Pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan oleh satu orang warga negara Indonesia dan hanya perlu mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas apabila pemegang sahamnya lebih dari satu orang atau tidak lagi memenuhi kriteria
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
Dokumen tersebut membandingkan definisi koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012. Terdapat perbedaan dalam pengertian, prinsip, cakupan, dan pedoman koperasi antara kedua undang-undang. Secara ringkas, UU No 17 Tahun 2012 lebih jelas mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum dan modalnya, serta menekankan pada prinsip pelayanan prima.
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses pembentukan dan pengesahan badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 25/1992, PP No. 4/1994, dan Permen No. 01/2006.
2. Prosesnya dimulai dari rapat pendirian yang dihadiri minimal 20 orang untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder, kemudian membuat akta pendirian dihadapan notaris, dan mengajuk
Undang-undang tentang Perkoperasian mengatur tentang:
1. Pendirian koperasi yang membutuhkan minimal 20 anggota perseorangan untuk koperasi primer dan 3 koperasi primer untuk koperasi sekunder
2. Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris atau camat sebagai pejabat pembuat akta koperasi
3. Persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum kepada Menteri
Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh orang-orang atau badan hukum untuk mencapai tujuan ekonomi bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kerjasama. Koperasi bertujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi secara bersama-sama. Struktur organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang kelembagaan koperasi, mulai dari pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian hingga pembubaran koperasi. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu koperasi secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen ini membahas tentang tata cara pendirian koperasi di Indonesia. Persyaratan untuk mendirikan koperasi antara lain minimal 20 pendiri, warga negara Indonesia, memiliki kegiatan ekonomi serupa, modal yang mencukupi, dan tenaga yang terampil. Langkah-langkahnya meliputi persiapan, rapat pendirian untuk menetapkan anggaran dasar dan pengurus, serta pengesahan badan hukum.
Peraturan Bank Indonesia mengatur ketentuan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memperkuat industri perbankan nasional agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil. BPR hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dan modal minimum tertentu, serta calon pengurus harus memenuhi persyaratan tertentu seperti pendidikan minimal dan tidak pernah terlibat tindakan tercela.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang ketentuan umum perkoperasian di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan landasan, asas, tujuan, fungsi, dan prinsip koperasi serta ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan, organisasi, dan pengelolaan koperasi.
Dokumen tersebut membahas integrasi sistem ekonomi koperasi dan syariah. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil bukan dari peningkatan nilai tambah uang, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak, dan wakaf. Dokumen juga membandingkan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi koperasi dan syariah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah serta ketentuan perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan bank syariah di
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...Riyoko Yudhi Wibowo
Dokumen tersebut membahas tentang pemegang saham perusahaan dan pasar untuk kontrol perusahaan. Ia menjelaskan definisi pemegang saham menurut undang-undang perseroan terbatas Indonesia dan jenis-jenis pemegang saham. Dokumen ini juga membahas hak dan tanggung jawab pemegang saham serta bagaimana pemegang saham dapat mengendalikan suatu perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi perusahaan terbatas di Indonesia, termasuk definisi perusahaan, jenis badan usaha, pembentukan dan struktur modal perseroan terbatas, organ perusahaan, dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja. Pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan oleh satu orang warga negara Indonesia dan hanya perlu mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas apabila pemegang sahamnya lebih dari satu orang atau tidak lagi memenuhi kriteria
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
Dokumen tersebut membandingkan definisi koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012. Terdapat perbedaan dalam pengertian, prinsip, cakupan, dan pedoman koperasi antara kedua undang-undang. Secara ringkas, UU No 17 Tahun 2012 lebih jelas mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum dan modalnya, serta menekankan pada prinsip pelayanan prima.
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses pembentukan dan pengesahan badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 25/1992, PP No. 4/1994, dan Permen No. 01/2006.
2. Prosesnya dimulai dari rapat pendirian yang dihadiri minimal 20 orang untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder, kemudian membuat akta pendirian dihadapan notaris, dan mengajuk
Undang-undang tentang Perkoperasian mengatur tentang:
1. Pendirian koperasi yang membutuhkan minimal 20 anggota perseorangan untuk koperasi primer dan 3 koperasi primer untuk koperasi sekunder
2. Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris atau camat sebagai pejabat pembuat akta koperasi
3. Persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum kepada Menteri
Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh orang-orang atau badan hukum untuk mencapai tujuan ekonomi bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kerjasama. Koperasi bertujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi secara bersama-sama. Struktur organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang kelembagaan koperasi, mulai dari pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian hingga pembubaran koperasi. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu koperasi secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen ini membahas tentang tata cara pendirian koperasi di Indonesia. Persyaratan untuk mendirikan koperasi antara lain minimal 20 pendiri, warga negara Indonesia, memiliki kegiatan ekonomi serupa, modal yang mencukupi, dan tenaga yang terampil. Langkah-langkahnya meliputi persiapan, rapat pendirian untuk menetapkan anggaran dasar dan pengurus, serta pengesahan badan hukum.
Peraturan Bank Indonesia mengatur ketentuan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memperkuat industri perbankan nasional agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil. BPR hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dan modal minimum tertentu, serta calon pengurus harus memenuhi persyaratan tertentu seperti pendidikan minimal dan tidak pernah terlibat tindakan tercela.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang ketentuan umum perkoperasian di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan landasan, asas, tujuan, fungsi, dan prinsip koperasi serta ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan, organisasi, dan pengelolaan koperasi.
Dokumen tersebut membahas integrasi sistem ekonomi koperasi dan syariah. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil bukan dari peningkatan nilai tambah uang, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak, dan wakaf. Dokumen juga membandingkan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi koperasi dan syariah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah serta ketentuan perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan bank syariah di
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corpo...Riyoko Yudhi Wibowo
Dokumen tersebut membahas tentang pemegang saham perusahaan dan pasar untuk kontrol perusahaan. Ia menjelaskan definisi pemegang saham menurut undang-undang perseroan terbatas Indonesia dan jenis-jenis pemegang saham. Dokumen ini juga membahas hak dan tanggung jawab pemegang saham serta bagaimana pemegang saham dapat mengendalikan suatu perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi perusahaan terbatas di Indonesia, termasuk definisi perusahaan, jenis badan usaha, pembentukan dan struktur modal perseroan terbatas, organ perusahaan, dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...Muhammad Ramadhan
Modul ini membahas tentang bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang populer di Indonesia. PT memiliki ciri kewajiban terbatas, modal besar, dan mudah berpindah tangan. Modul ini juga menjelaskan mekanisme pendirian PT menurut undang-undang dan aspek hukum PT.
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...Hayyu Safitri
Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan. Modul ini menjelaskan tentang pengertian perseroan terbatas, mekanisme pendirian perseroan terbatas, aspek hukum perseroan terbatas menurut UU No. 40 tahun 2007, bentuk-bentuk badan usaha seperti firma dan perseroan komanditer.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian yayasan secara umum, syarat pendirian yayasan, proses pendirian, kepengurusan, dan berakhirnya status yayasan sebagai badan hukum. Secara ringkas, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan syarat pendiriannya antara lain memisahkan harta untuk kekayaan
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...WahyuNorM
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen. Juga dibahas mengenai pentingnya kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha agar hubungan jangka panjangnya dapat berjalan dengan saling menguntungkan.
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...DignaAdyaPratiwi
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk badan usaha yang diatur dalam hukum perusahaan Indonesia, termasuk perusahaan perseorangan, firma, CV, persero, perum, perjan, dan koperasi. Juga dibahas aspek hukum perseroan terbatas menurut UU No. 40/2007 seperti organ perusahaan, tanggung jawab pemegang saham, serta contoh penerapannya pada BUMN dan BUMS.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan di Indonesia, mulai dari definisi, kegiatan usaha, pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga pembiayaan serta profesi-profesi yang ada di lembaga tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai regulasi dari OJK mengenai lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan usaha produktif.
Yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa anggota. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian yayasan menurut undang-undang terkait di Indonesia serta ketentuan-ketentuan terkait pendirian, organisasi, dan pengurusan yayasan.
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...SINDINALURITA1
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha di Indonesia seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, persero, perum, perjan, perusahaan daerah, koperasi, serta tanggung jawab hukum pemegang saham pada perseroan terbatas. Dibahas pula contoh penerapan bentuk-bentuk badan usaha tersebut pada BUMN dan BUMS.
Mendirikan perseroan terbatas melibatkan pembuatan akta pendirian oleh notaris yang berisi identitas pendiri dan anggaran dasar perusahaan. Akta tersebut harus disetujui oleh menteri hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum. Sebelum mendapatkan status tersebut, perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri dapat mengikat perusahaan jika disetujui RUPS pertama.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang pentingnya analisis aspek hukum sebelum memulai suatu bisnis agar tidak mengalami kegagalan karena masalah hukum atau perijinan. Analisis mencakup legalitas usaha, bentuk badan hukum yang tepat, kemampuan memenuhi perijinan, dan jaminan pinjaman. Langkah-langkahnya adalah menganalisis jenis badan usaha, perijinan, ketentuan jual beli tanah,
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.pptRirisSitinjak2
ghhhjjbbbbg di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastobbbbbbbbnb di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di wo
Similar to Pelaksanaan Beneficiary Ownership pada Koperasi (20)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beikut dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mengatur beberapa ketentuan tentang Koperasi.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan pekerja. RUU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Jumlah korporasi yang telah melaporkan pemilik manfaatnya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum per Juni 2020 mencapai 80.085 dari 964.359 perseroan terbatas, 8.214 dari 223.483 yayasan, dan 4.073 dari 171.789 perkumpulan.
2. Integrasi data pemilik manfaat antara berbagai kementerian seperti Keuangan, Koperasi, Agraria dan Tata
3. LATAR BELAKANG
• Langkah Indonesia dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi
anggota Financial Action Task Force (FATF) dan wujud komitmen
Indonesia mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian
uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
• Beneficial Ownership (BO) atau penerima manfaat adalah orang
perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan
Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina atau Pengawas
Korporasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi
berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik
langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik
sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi
kriteria.
4. Rekomendasi FATF No 24 mengenai Transparancy
and Beneficial Ownership of Legal Person1
Negara harus
memiliki
mekanisme untuk
mengindentifikasi
sebuah badan
hukum di
negaranya
2
Negara harus
memiliki
mekanisme untuk
memastikan
informasi pemilik
manfaat dapat
diperoleh dari
Korporasi dan
tersimpan di suatu
basis data
3
Negara harus
memastikan
bahwa informasi
tersebut akurat
dan upt to data
4
Negara harus
memastikan
informasi pemilik
manfaat yang tela
tersimpan dalam
basisdata dapat
dimanfaatkan oleh
instansi yang
berwenang
5. NOTA KESEPAHAMAN
• Penandatanganan Nota Kesepahaman
dan Perjanjian Kerjasama tentang
Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data
Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)
alam rangka Pencegahan Tindak Pidana
bagi Korporasi
Antara
1. Kemenkumham
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian ESDM
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian ATR/BPN
6. Kementerian Koperassi dan UKM
6. DASAR HUKUM
Perpres No 13/2018 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme
Permenkumham No 9/2017 tentang
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris
Permenkumham No 15/2018 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi
Permenkumham No 21/2019 tentang Tata
Cara Pengawasan penerapan Prinsip
Mengenali Manfaat dari Korporasi
8. KRITERIA PEMILIK
MANFAAT
KOPERASI
PERPRES No
13/2018
• Pasal 7 (1)
1. Menerima SHU lebih dari 25 % dari
keuntungan atau laba yang diperoleh
koperasi per tahun
2. Memiliki kewenangan baik langsung
maupun tidak langsung, dapat menunjuk
atau memberhentikan Pengurus dan
Pengawas Koperasi
3. Memiliki kewenangan atau kekuasaan
untuk mempengaruhi atau mengendalikan
koperasi tanpa harus mendapat otorisasi
dari pihak manapun
4. Menerima manfaat dari koperasi; dan/atau
5. Merupkaan pemilik sebenarnya dari dana
atas modal koperasi
9. SIKLUS
PENYAMPAIAN dan
PENGGANTIAN DATA
INFORMASI PEMILIK
MANFAAT DARI
KOPERASI
(Permenkumham
No 15/2019)
•MAX 7 HARI SETELAH
KORPORASI mendapat
IZIN USAHA/TANDA
TERDAFTAR dari instansi
berwenang
•Sudah menetapkan
Pemilik Manfaat
•Penyampaian Surat
Keterangan bila belum
menetapkan Pemilik
Manfaat
•Permohonan Pendirian,
Pendaftaran,
pengesahan
•Saat Menjalankan
Kegiatan Usaha
I.
PENYAMPAIAN
INFORMASI
II. RELAKSASI
III. JANGKA
WAKTU
10. Tata Cara
Penyampaian
Informasi
Pemilik
Manfaat pada
Saat
Pengesahan
atau Pendirian
Korporasi menetapkan pemilik manfaat
Korporasi menyampaikan informasi pemilik
manfaat tersebut kepada Notaris
Notaris menginput informasi pemilik manfaat
tersebut melalui AHU online
Ditjen AHU menerima informasi tersebut dan
menyimpannya dalam data base
16. PENGAWASAN
Penerapan Prinsip
berdasarkan Hasil
Penilaian Resiko
Tindak Pidana
Pencucian Uang
(TPPU) dan Tindak
Pidana Pendanaan
Terorisme (TPPT)
Pengawasan dalam
bentuk menetapkan
regulasi atau
pedoman,
melakukan audit
terhadap Korporasi,
mengadakan
kegiaatan
administratif lain
Menteri Hukum dan
HAM melalui Dirjen
akan menjatuhkan
sanksi dengan
berkoordinasi
dengan Lembaga
terkait sesuai
kewenangannya
17. KENDALA IMPLEMENTASI PENERIMA
MANFAAT/BENEFICIAL OWNERSHIP
Berdasarkan hasil Rapat Beneficial Ownership, Selasa 23 Juni 2020:
a. Kendala implementasi input penerima manfaat pada aplikasi AHU.go.id untuk Koperasi
karena alas an kriteria Pasal 7 Perpres 13/2018 “ Menerima SHU lebih dari 25 % dari
keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun.
b. Kementerian KUKM berencana untuk melakukan perubahan Perpes 13/2018 terkait
Kriteria mengingat Kemudahan Berusaha
c. Kementerian BUMN berencana meminta PPATK untuk merubah Perpres 13/2018,
BUMN dan anak BUMN menemui kesulitan untuk menentukan penerima manfaat,
karena dikhawatirkan akan ada pencampuran perusahaan pribadi Menteri BUMN.