SlideShare a Scribd company logo
PEMANFAATAN PULAU NIPAH
                         DI PROV.KEPULAUAN RIAU




                                          Oleh:
                                          Didi Sadili

DIREKTORAT TATA RUANG, LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
           DIRJEN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
                   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
                                                       2012
                                                              1
a. Dasar Hukum)

1) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaa Wilayah
   pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2) PP Nomor 62 Tahun 2010 Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
   Terluar
b. Pokok-pokok muatan PP Nomor 62 Tahun 2010 :
1. Pemanfatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
   (PPKT) dilakukan oleh Pemerintah
   bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
2. Pemanfaatan PPKT ditujukan untuk
   menjaga kedaulatan Negara Kesatuan
   Republik Indonesia (NKRI)
3. PPKT merupakan KSNT
4. PPKT ditetapkan dengan Keputusan
   Presiden                                               3
Pokok-pokok Muatan PP No. 62 / 2010 (Pasal 2 dan 3)

1)   Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:
     a. pertahanan dan keamanan;
     b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
     c. pelestarian lingkungan.
2)    Pemanfaatan PPKT dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
     PPKT.

b. Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, untuk:

1. akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara
   di laut;
2. penempatan pos pertahanan, pos keamanan
   dan/atau pos lain;
3. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia
   dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
4. penempatan bangunan simbol negara dan/atau
   tanda batas negara;
5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
   dan/atau
6. pengembangan Potensi Maritim lainnya.                                 4
5
Pemanfaatan Alur Pelayaran di sekitar Pulau Nipa
Lokasi Zona Perikanan di Pulau Nipa dan Sekitarnya


          PULAU
           NIPA




                                                8
Pemanfaatan Lahan Darat Pulau Nipa pasca Reklamasi




       KAWASAN
       HANKAM


          15 Ha

                  12,28 Ha


            6,5 Ha


                      KAWASAN
                      EKONOMI



                     16,19 Ha




                      KAWASAN
                      EKONOMI
BUSINESS PLAN
                                  Rencana Fasilitas

Dermaga Jetty :                            Oil Tank :
- Kap. 40.000 DWT                          -F46 M = 26 unit
- Kap. 80.000 DWT                          -F83,5M = 4 unit
- Kap. 160.000 DWT
                                           Kapasitas Total
                                           847.000 m3




Fasilitas Lain:
• Pumping Facilities
• Metering System
•Sistem Perpipaan dan
Pendukungnya
•Instrument dan Sistem Kontrol
• Sistem Kelistrikan (Utama dan
Backup)
•Bangunan Kantor
•Workshop
•Sistem IPAL
•Sistem Hydrant
                                                        11

More Related Content

What's hot

Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000
frans1982
 
Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)
Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)
Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)UNTIRTA
 
Analisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasaAnalisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasa
Ronny wisanggeni
 
Teknik pondasi 1
Teknik pondasi 1Teknik pondasi 1
Kajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknik
Kajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknikKajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknik
Kajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknik
Vempi Satriya
 
Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009
samudra.gs
 
Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...
Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...
Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...
Ellan Syahnoorizal Siregar
 
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan rayaContoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
MOSES HADUN
 
Metode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringan
Metode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringanMetode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringan
Metode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringan
Handry J
 
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatanStandar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatan
ardi nasir
 
Metode teknis dan flow chart of work
Metode teknis dan  flow chart of workMetode teknis dan  flow chart of work
Metode teknis dan flow chart of work
Zinet Yeha
 
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan PemetaanPedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Cv. Ainayya
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
Saeful Fajri
 
Trailing Suction Hopper Dredger
Trailing Suction Hopper DredgerTrailing Suction Hopper Dredger
Trailing Suction Hopper Dredger
Yuris Mahendra
 
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan SaniterTata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
infosanitasi
 
Spesifikasi penguatan tebing
Spesifikasi penguatan tebingSpesifikasi penguatan tebing
Spesifikasi penguatan tebingKetut Swandana
 
Perencanaan jalan beton
Perencanaan jalan betonPerencanaan jalan beton
Perencanaan jalan betonAbd Hamid
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Joy Irman
 
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000
 
Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)
Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)
Paper alat berat (buku hendra surya thama hal 22 42)
 
Analisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasaAnalisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasa
 
Teknik pondasi 1
Teknik pondasi 1Teknik pondasi 1
Teknik pondasi 1
 
Kajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknik
Kajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknikKajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknik
Kajian penyelidikan tanah untuk analisis geoteknik
 
Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009
 
Trial compaction (dahlia)
Trial compaction (dahlia)Trial compaction (dahlia)
Trial compaction (dahlia)
 
Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...
Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...
Sni 7393-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium...
 
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan rayaContoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
 
Metode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringan
Metode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringanMetode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringan
Metode pelaksanaan pasang rangka atap baja ringan
 
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatanStandar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatan
 
Metode teknis dan flow chart of work
Metode teknis dan  flow chart of workMetode teknis dan  flow chart of work
Metode teknis dan flow chart of work
 
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan PemetaanPedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
 
Trailing Suction Hopper Dredger
Trailing Suction Hopper DredgerTrailing Suction Hopper Dredger
Trailing Suction Hopper Dredger
 
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan SaniterTata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
 
Spesifikasi penguatan tebing
Spesifikasi penguatan tebingSpesifikasi penguatan tebing
Spesifikasi penguatan tebing
 
Perencanaan jalan beton
Perencanaan jalan betonPerencanaan jalan beton
Perencanaan jalan beton
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
 

Similar to Pemanfaatan Pulau Nipah

1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
NonaSugiharti1
 
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptxKawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
ssuser374f20
 
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdfMRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
jakimochtar
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalIndonesia Infrastructure Initiative
 
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
merdekacom
 
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiPeraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
Sari Kusuma Dewi
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
bagkermadianakpol
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
zulfaalya1
 
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRL
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRLKebijakan Penyelenggaraan KKPRL
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRL
MastiahDelima
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Dimas Hastomo
 
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
Gurusu
 
Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011
Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011
Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011boysinu
 
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARAFitri Indra Wardhono
 
Uraian singkat potemi
Uraian singkat potemiUraian singkat potemi
Uraian singkat potemi
igmf
 
Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3Sylvester Saragih
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
OceanEnviro
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Yogga Haw
 
Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...
Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...
Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...
Suryo Kusumo
 
RAPIM 2011
RAPIM 2011RAPIM 2011
RAPIM 2011
Bp Nafri
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Didi Sadili
 

Similar to Pemanfaatan Pulau Nipah (20)

1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
 
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptxKawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
Kawasan_Prioritas_EDIT_15_09_21.pptx
 
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdfMRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
 
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
 
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiPeraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
 
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRL
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRLKebijakan Penyelenggaraan KKPRL
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRL
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
 
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
 
Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011
Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011
Paparan Kadis PU Kawasan Peruntukkan Industri 30 Nov 2011
 
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 
Uraian singkat potemi
Uraian singkat potemiUraian singkat potemi
Uraian singkat potemi
 
Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3Uu tambang dan perburuhan materi 3
Uu tambang dan perburuhan materi 3
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
 
Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...
Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...
Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember ...
 
RAPIM 2011
RAPIM 2011RAPIM 2011
RAPIM 2011
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 

More from Didi Sadili

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Didi Sadili
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Didi Sadili
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Didi Sadili
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Didi Sadili
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Didi Sadili
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Didi Sadili
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Didi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Didi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Didi Sadili
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Didi Sadili
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Didi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Didi Sadili
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Didi Sadili
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Didi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Didi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Didi Sadili
 

More from Didi Sadili (20)

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 

Recently uploaded

Pelaksana pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...
Pelaksana pelaksana  Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...Pelaksana pelaksana  Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...
Pelaksana pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...
boynugraha727
 
Slide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptx
Slide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptxSlide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptx
Slide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptx
abdillah18
 
Presentasi PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10
Presentasi  PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10Presentasi  PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10
Presentasi PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10
Akhyar33
 
WA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COd
WA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COdWA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COd
WA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COd
ajongshopp
 
PPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptx
PPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptxPPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptx
PPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptx
kangSantri23
 
pelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptx
pelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptxpelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptx
pelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptx
boynugraha727
 

Recently uploaded (6)

Pelaksana pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...
Pelaksana pelaksana  Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...Pelaksana pelaksana  Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...
Pelaksana pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setem...
 
Slide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptx
Slide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptxSlide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptx
Slide Peserta Terbaik Tahfidz sekolah JSIT.pptx
 
Presentasi PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10
Presentasi  PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10Presentasi  PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10
Presentasi PI 2 Visi Guru Penggerak Angkatan 10
 
WA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COd
WA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COdWA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COd
WA 081388333722 Jual DIldo Penis Ikat Pinggang Di Surabaya COd
 
PPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptx
PPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptxPPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptx
PPT KEWARGANEGARAAN bsimillahirrah .pptx
 
pelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptx
pelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptxpelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptx
pelaksana Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.pptx
 

Pemanfaatan Pulau Nipah

  • 1. PEMANFAATAN PULAU NIPAH DI PROV.KEPULAUAN RIAU Oleh: Didi Sadili DIREKTORAT TATA RUANG, LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIRJEN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2012 1
  • 2. a. Dasar Hukum) 1) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaa Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2) PP Nomor 62 Tahun 2010 Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar b. Pokok-pokok muatan PP Nomor 62 Tahun 2010 : 1. Pemanfatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah 2. Pemanfaatan PPKT ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3. PPKT merupakan KSNT 4. PPKT ditetapkan dengan Keputusan Presiden 3
  • 3. Pokok-pokok Muatan PP No. 62 / 2010 (Pasal 2 dan 3) 1) Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk: a. pertahanan dan keamanan; b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau c. pelestarian lingkungan. 2) Pemanfaatan PPKT dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT. b. Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, untuk: 1. akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut; 2. penempatan pos pertahanan, pos keamanan dan/atau pos lain; 3. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia; 4. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara; 5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau 6. pengembangan Potensi Maritim lainnya. 4
  • 4. 5
  • 5.
  • 6. Pemanfaatan Alur Pelayaran di sekitar Pulau Nipa
  • 7. Lokasi Zona Perikanan di Pulau Nipa dan Sekitarnya PULAU NIPA 8
  • 8. Pemanfaatan Lahan Darat Pulau Nipa pasca Reklamasi KAWASAN HANKAM 15 Ha 12,28 Ha 6,5 Ha KAWASAN EKONOMI 16,19 Ha KAWASAN EKONOMI
  • 9.
  • 10. BUSINESS PLAN Rencana Fasilitas Dermaga Jetty : Oil Tank : - Kap. 40.000 DWT -F46 M = 26 unit - Kap. 80.000 DWT -F83,5M = 4 unit - Kap. 160.000 DWT Kapasitas Total 847.000 m3 Fasilitas Lain: • Pumping Facilities • Metering System •Sistem Perpipaan dan Pendukungnya •Instrument dan Sistem Kontrol • Sistem Kelistrikan (Utama dan Backup) •Bangunan Kantor •Workshop •Sistem IPAL •Sistem Hydrant 11