Dokumen tersebut memberikan panduan tentang prosedur pengawasan dan pelaporan barang milik negara (BMN) oleh kuasa pengguna barang. Termasuk pemantauan BMN secara berkala dan insidentil, pengisian laporan hasil pengawasan, serta sanksi bagi kuasa pengguna barang yang tidak melaksanakan tugas pengawasan.

1. TATA CARA
PENGISIAN dan PELAPORAN
HASIL PENGAWASAN dan
PENGENDALIAN BMN
(Tingkat Kuasa Pengguna Barang)

2. PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA
PENGERTIAN UMUM :
1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
2. Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN yang dilakukan Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang meliputi pemantauan dan penertiban.
3. Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk kantor/satuan kerja yang
dipimpinnya mutatis mutandis berlaku wewenang Pengguna Barang sebagaimana maksud dan
uraian pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
4. Pemantauan dan penertiban di atas meliputi pelaksanaan terhadap Penggunaan BMN, Pemanfaatan
BMN, Penatausahaan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN
yang ada dalam penguasaan satuan kerja.
5. KPB wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN kepada Kepala KPKNL
selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang (secara berjenjang) dan
harus sudah diterima oleh KPKNL pada akhir bulan Maret.
6. Apabila terdapat Pengelolaan BMN dari satuan kerja yang menghasilkan penerimaan negara, maka
laporan tahunan harus dilampiri salinan/fotocopy bukti penyetoran ke Kas Negara.
7. Terhadap KPB yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, tidak melaporkan hasil
pengawasan dan pengendalian, dan tidak menindaklanjuti hasil audit dari aparat pengawasan intern
pemerintah dapat dikenai sanksi berupa penundaan penyelesaian usulan Pemanfaatan BMN,
Pemindahtanganan BMN atau Penghapusan BMN yang diajukan kepada Pengelola Barang.
8. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib disusun dan disampaikan oleh
setiap kode satuan kerja yang aktif (ada maupun tidak ada aset) dan satuan kerja inaktif (tidak
memperoleh DIPA Pemerintah Pusat namun masih terdapat BMN) pada periode laporan
berjalan yang penetapan/keputusan/persetujuannya diterbitkan Pengelola Barang.
9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib/harus ditandatangani oleh Kepala
Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang. Pejabat selain dari uraian di atas tidak diperkenankan menandatangani laporan dimaksud.
10.BATASAN : Tata cara pengisian dan pelaporan ini disusun untuk memudahkan KPB dalam
memahami proses pengawasan dan pengendalian, menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan
Pengendalian BMN, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian BMN yang berada dalam penguasaan. Penyusun tidak
bertanggungjawab apabila terdapat data BMN yang disembunyikan, direkayasa dan/atau yang
memungkinkan hal-hal yang ditutupi oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

3. PEMANTAUAN BARANG MILIK NEGARA
 Pemantauan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) merupakan langkah awal dari pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian BMN selama periode berjalan.
 Pemantauan bersifat wajib dilaksanakan oleh KPB dengan kegiatan meliputi :
a. Pemantauan periodik
Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali yang diselesaikan paling lama akhir Februari tahun berjalan
untuk pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, dan pemeliharaan dan
pengamanan BMN pada tahun sebelumnya.
b. Pemantauan insidentil
Kegiatan ini dilakukan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan
tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa dan harus diselesaikan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemantauan insidentil ini.
 Pemantauan dilaksanakan dengan cara :
a. Penelitian Administrasi,
dilakukan dengan tahapan menghimpun informasi dari berbagai sumber, mengumpulkan dokumen,
dan meneliti dokumen.
b. Penelitian Lapangan,
Dilakukan bila penelitian administrasi tidak mencukupi dengan cara meninjau objek secara
langsung, meminta konfirmasi dari pihak terkait, dan mengumpulkan data tambahan.
 Apabila berdasarkan pemantauan ditemukan bahwa Pengelolaan BMN tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka KPB berkewajiban melakukan Penertiban.
 Apabila Pemantauan Periodik yang dilakukan sudah selesai sebelum batas akhir bulan Februari tahun
berjalan, maka KPB melanjutkan kegiatan wasdal berupa :
a. Penertiban, apabila terdapat Pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. (dapat) Langsung melaporkan kepada KPKNL, apabila seluruh Pengelolaan BMN yang dikuasai
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 Pemantauan insidentil yang sedang maupun telah selesai dilakukan KPB selama periode tahun
sebelumnya dilaporkan dalam laporan pada Tabel D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN.

4. TIME LINE PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN
 Pemantauan periodik dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk pelaksanaan Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Penatausahaan BMN,
Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN pada periode tahun sebelumnya
 Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu
TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2013)
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII
PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN
BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2014
TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2014)
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII
PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN
BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2015
Keterangan :
: Pemantauan periodik untuk periode Tahun 2013
: Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu (bila diterima laporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa)

5. TABEL A : PENGGUNAAN BMN
PENGERTIAN :
1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2. Pengisian format ini dilakukan setelah Kuasa Pengguna Barang (KPB) melakukan Pemantauan
terhadap status Penggunaan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).
3. Pemantauan atas Penggunaan BMN dilakukan terhadap :
a. BMN yang digunakan satuan kerja yang bersangkutan,
b. BMN pada satuan kerja yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya
c. BMN pada satuan kerja yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum
sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang
4. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007, maka pemantauan BMN meliputi :
a. Apakah BMN yang digunakan satker yang bersangkutan telah ditetapkan status penggunaannya
oleh Pengelola Barang?
b. Apakah BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya telah
memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang?
c. Apakah BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tusi Pengguna Barang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang?
5. Terhadap BMN dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Berasal dari dana Tugas Pembantuan (TP) yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan
sampai dengan 31 Desember 2014 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga
b. Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) pada Kepolisian RI dan TNI
maka tidak memerlukan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.
PENGISIAN :
1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 4 di atas, maka tata cara pengisian Tabel A :
Penggunaan BMN sebagai berikut :
a. Untuk BMN pada satker yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang;
b. Untuk BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya yang telah
memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang;
c. Untuk BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum
sesuai tusi Pengguna Barang yang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang;
Pengisian kolom Uraian BMN (2), Kuantitas (3), dan Nilai Perolehan (4) disesuaikan dengan yang
tercantum di Lampiran Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.
2. Apabila KPB hingga batas waktu pemantauan periodik menemui kondisi sebagai berikut :
a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/
persetujuan penggunaan dan pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain;
b. Telah mengusulkan penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/persetujuan penggunaan dan
pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain namun belum memperoleh asli/salinan keputusan/
persetujuan dari Pengelola Barang;
c. Ada Penetapan Status Penggunaan BMN, namun diterbitkan oleh Pengguna Barang;
maka Tabel A : Penggunaan BMN tidak dilakukan pengisian.
3. Dalam hal KPB mengelola BMN mengalami kondisi yaitu :
a. seluruh barang untuk kewenangan penetapan penggunaannya berada di Pengguna Barang;
b. tidak terdapat BMN berupa aset tetap (hanya persediaan);
maka diberikan penjelasan singkat yang memadai pada kolom Keterangan (11) seperti Tidak
Terdapat Penggunaan BMN Yang Merupakan Wewenang Pengelola Barang

6. LAPORAN PENGAWASAN dan PENGENDALIAN BMN
A. PENGGUNAAN BMN
Kode KPB/Satker :
Nama KPB/Satker :
No.
Uraian
Barang Milik Negara1)
Surat Keputusan/Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang Penggunaan BMN
KeteranganKuantitas
(m2/unit)
Nilai
Perolehan
(Rp)
Nomor Surat
Keputusan
Tanggal
SK
Instansi Yang
Menerbitkan
SK2)
Dipergunakan
sesuai Tugas
dan Fungsi3)
Tidak
Dipergunakan
untuk Tugas &
Fungsi (Idle) 3)
Digunakan
Pihak Lain
4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Tanah dan/atau Bangunan
II Selain Tanah dan/atau Bangunan
Keterangan :
1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang
2. Diisi sesuai dengan Penerbit Surat Persetujuan/Keputusan : Dirjen. Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL
3. Diisi “Ya” atau “Tidak”
4. Diisi uraian Pihak Lain yang menggunakan BMN
Catatan :
Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan format Microsoft Exel

7. TABEL B : PEMANFAATAN BMN
PENGERTIAN :
1. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi kementerian/lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pemanfaatan BMN dapat dilakukan atas sebagian BMN yang tidak digunakan sepanjang menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementeria /lembaga tersebut.
2. Pengisian format ini dilakukan setelah Kuasa Pengguna Barang (KPB) melakukan Pemantauan
terhadap kegiatan Pemanfaatan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).
3. Pemantauan atas Pemanfaatan BMN meliputi :
a. Pelaksanaan Pemanfaatan yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
b. Pelaksanaan Pemanfaatan telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang/perjanjian;
4. Pemantauan sebagaimana maksud uraian nomor 3 b diatas dilakukan tehadap :
a. Peruntukan pinjam pakai c. Jangka waktu pemanfaatan
b. Jenis usaha sewa dan KSP d. Penyetoran hasil pemanfaatan ke Kas Negara
5. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran III, IV dan V Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012, maka
pemantauan BMN meliputi :
a. Apakah BMN yang dimanfaatkan oleh mitra telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang?
b. Apabila BMN yang telah mendapat persetujuan, apakah peruntukan, jenis usaha, dan jangka waktu
pemanfaatan serta penyetoran ke Kas Negara telah sesuai dengan persetujuan Pengelola
Barang/perjanjian?
PENGISIAN :
1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 5 di atas, maka tata cara pengisian Tabel B :
Pemanfaatan BMN sebagai berikut :
a. Untuk BMN yang dimanfaatkan oleh mitra dan telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang
b. Dalam hal peruntukan, jenis usaha, jangka waktu pemanfaatan, dan penyetoran ke Kas Negara
tidak sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang/perjanjian, maka keadaan/kondisi tersebut
diberikan penjelasan secukupnya dalam kolom Keterangan (10).
2. Apabila KPB hingga batas waktu pemantauan periodik menemui kondisi sebagai berikut :
a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan ijin pemanfaatan oleh mitra kepada Pengelola Barang,
b. Telah mengusulkan ijin pemanfaatan namun belum memperoleh asli/salinan Surat Persetujuan/
Keputusan dari Pengelola Barang,
maka Tabel B : Pemanfaatan BMN tidak dilakukan pengisian.
3. Dalam hal tidak terdapat pemanfaatan oleh mitra/pihak lain, maka diberikan penjelasan singkat yang
memadai pada kolom Keterangan (10) seperti Tidak Terdapat Pemanfaatan BMN.

8. B. PEMANFAATAN BMN
Kode KPB/Satker :
Nama KPB/Satker :
No. Uraian Barang Milik Negara 1)
Uraian Pemanfaatan Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang Penerimaan PNBP/Negara 5)
Keterangan
Jenis2) Mitra3) Nomor Surat
Tanggal
Surat
Instansi Yang
Menerbitkan
Surat 4)
Nilai
(Rp)
Tanggal Setor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan :
1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang
2. Diisi dengan jenis pemanfaatan : sewa/pinjam pakai/KSP/BGS/BSG
3. Diisi uraian mitra untuk sewa/pinjam pakai/KSP/BGS/BSG. Khusus untuk sewa hanya untuk yang masa pemanfaatannya lebih dari 1 (satu) tahun
4. Diisi sesuai dengan Penerbit Surat Persetujuan/Keputusan : Dirjen. Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL
5. Diisi apabila pemanfaatan menghasilkan penerimaan negara. KPB harus menyertakan salinan/fotocopy bukti setor ke Kas Negara
Catatan :
Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan format Microsoft Exel

9. TABEL C : PEMINDAHTANGANAN BMN
PENGERTIAN :
1. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari Penghapusan.
2. Pengisian format ini dilakukan setelah Kuasa Pengguna Barang (KPB) melakukan Pemantauan
terhadap kegiatan Pemindahtanganan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).
3. Pemantauan atas Pemindahtanganan BMN meliputi :
a. Pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
b. Pelaksanaan Pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang;
4. Pemantauan sebagaimana maksud uraian nomor 3 b diatas dilakukan tehadap jenis dan penyetoran
hasil pemindahtanganan ke Kas Negara.
5. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran VII, VIII dan IX Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, maka secara tidak langsung dapat diasumsikan sebagai berikut :
a. Apakah BMN yang dipindahtangankan kepada pihak lain/mitra telah mendapat persetujuan dari
Pengelola Barang?
b. Terhadap BMN yang telah dipindahtangankan, apakah jenis dan penyetorannya ke Kas Negara
telah sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang?
6. Yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah Transfer Keluar dan Koreksi Pencatatan BMN pada
Aplikasi SIMAK BMN
PENGISIAN :
1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 5 di atas, maka tata cara pengisian Tabel C :
Pemindahtanganan BMN sebagai berikut :
a. Telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang meskipun belum mendapatkan Keputusan dari
Pengguna Barang;
b. Telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dan Keputusan dari Pengguna Barang namun
belum dilaksanakan proses pemindahtanganannya;
c. Telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dan Keputusan dari Pengguna Barang serta
telah/sudah dilaksanakan proses pemindahtanganannya.
Dalam hal jenis dan penyetoran ke Kas Negara tidak sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang,
maka kondisi tersebut diberikan penjelasan secukupnya dalam kolom Keterangan (12).
2. Khusus Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Renovasi) sesuai SE Dirjen.
Kekayaan Negara Nomor : SE-4/KN/2012, kolom Uraian Barang (2) tidak diisi. Namun, diberikan
penjelasan singkat yang memadai pada kolom Keterangan (10)
3. Apabila KPB hingga batas waktu pemantauan periodik menemui kondisi sebagai berikut :
a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan persetujuan pemindahtanganan ke Pengelola Barang,
b. Telah mengusulkan persetujuan pemindahtanganan namun belum memperoleh asli/salinan Surat
Persetujuan/Keputusan dari Pengelola Barang,
c. Telah melakukan pemindahtanganan namun tidak mendapat persetujuan dari Pengelola Barang
maka Tabel C : Pemindahtanganan BMN tidak dilakukan pengisian.
4. Dalam hal KPB mengelola BMN dan tidak terdapat Pemindahtanganan BMN maka diberikan
penjelasan singkat yang memadai pada kolom Keterangan (10) seperti Tidak Terdapat
Pemindahtanganan BMN.

10. C. PEMINDAHTANGANAN BMN
Kode KPB/Satker :
Nama KPB/Satker :
No. Uraian Barang Milik Negara 1)
Uraian
Pemindahtangan
Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang Penerimaan PNBP/Negara 5)
Keterangan
Jenis2) Mitra3) Nomor Surat
Tanggal
Surat
Instansi Yang
Menerbitkan
Surat 4)
Nilai
(Rp)
Tanggal Setor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan :
1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang
2. Diisi dengan jenis pemindahtanganan : penjualan/tukar menukar/hibah/penyertaan modal pemerintah pusat
3. Diisi uraian mitra/penerima/pembeli pemindahtanganan
4. Diisi sesuai dengan Penerbit Surat Persetujuan/Keputusan : Dirjen. Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL
5. Diisi apabila pemanfaatan menghasilkan penerimaan negara. KPB harus menyertakan salinan/fotocopy bukti setor ke Kas Negara
Catatan :
Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan Microsoft Exel

11. PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA
- Penertiban BMN merupakan tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang (KPB) dari :
a. Hasil Pemantauan, apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara Pengelolaan BMN dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Surat Permintaan Penertiban dari Pengelola Barang, sebagai tindak lanjut dari hasil
pemantauan dan/atau investigasi Pengelola dan/atau hasil audit Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP).
- Jangka waktu penyelesaian penertiban, dengan perincian :
a. Apabila merupakan kewenangan KPB, maka penertiban diselesaikan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak pemantauan selesai atau Surat Permintaan Penertiban dari Pengelola Barang
diterima. Diberikan contoh sebagai berikut :
Satker XYZ menerima Surat Permintaan Penertiban dari KPKNL, maka KPB satker XYZ paling
lama 15 hari kerja harus sudah memintakan persetujuan/keputusan disertai kelengkapan dokumen
kepada Pengelola Barang (bila terdapat pendelagasian wewenang) atau ke Pengguna Barang
secara berjenjang untuk diteruskan ke Pengelola Barang (bila tidak ada pendelagasian wewenang)
b. Apabila merupakan kewenangan Pengguna Barang, maka KPB mengusulkan kepada Pengguna
Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemantauan selesai atau Surat Permintaan
Penertiban dari Pengelola Barang diterima dan Pengguna Barang melakukan penertiban paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat usulan KPB diterima. Diberikan contoh sebagai berikut :
 Kemen. Hukum dan HAM;
Pengguna Barang telah mendelegasikan kewenangan usulan Pengelolaan BMN kepada
Kepala Kanwil Kemen. Hukum dan HAM. Berdasarkan kondisi tersebut, Kepala Lapas XYZ
(KPB) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah mengusulkan
persetujuan/keputusan disertai kelengkapan dokumen kepada Kepala Kanwil Kemen. Hukum
dan HAM selaku Wilayah yang telah memperoleh pendelegasian wewenang.
 Kemen. Keuangan;
Pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang berada di Pejabat Eselon I Kantor Pusat
Kemen. Keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, Kepala Kantor Pelayanan XYZ (KPB) dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah mengusulkan persetujuan/keputusan
disertai kelengkapan dokumen kepada Kepala Kanwil setempat selaku wilayah untuk
diteruskan secara berjenjang ke Pejabat E1 Kantor Pusat Kemen. Keuangan.
c. Apabila merupakan kewenangan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang/KPB mengusulkan
kepada Pengelola Barang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pemantauan selesai atau
Surat Permintaan Penertiban dari Pengelola Barang diterima. Diberikan contoh sebagai berikut :
 Badan Pertanahan Nasional,
Kepala BPN (Pengguna Barang) mendelegasikan wewenang untuk mengusulkan
penetapan/keputusan/persetujuan Pengelolaan BMN kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kab/Kota (KPB). Berdasarkan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota dalam waktu
paling lama 15 hari kerja harus telah memintakan penetapan/ keputusan/persetujuan disertai
kelengkapan dokumen kepada Pengelola Barang.

12. TABEL D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN
PETUNJUK :
1. Tabel ini digunakan untuk mengisi tindakan-tindakan penertiban yang dilakukan Kuasa Pengguna
Barang (KPB) berdasarkan hasil pemantauan dan/atau surat permintaan penertiban Pengelola
Barang sesuai periode/tahun berjalan.
2. Apabila Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN dari KPB sebagaimana Tabel A, B, C, dan D
kosong/tidak diisi/tidak jelas/tidak memadai dan berdasarkan data dan informasi pada Pengelola
Barang terdapat sebagian/seluruh BMN yang pemberian penetapan/keputusan/persetujuan bagi
penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan merupakan wewenang Pengelola Barang, maka KPB
akan diminta memberikan keterangan tambahan.
3. Pengelola Barang melakukan Investigasi apabila dari hasil pemantauan terdapat indikasi
penyimpangan.
PENGISIAN :
1. Apabila ditemukan kondisi BMN sebagai berikut :
a. Dalam 1 (satu) objek BMN hanya memerlukan 1 (satu) tindakan penertiban, maka uraian
penertiban cukup diberikan pada salah 1 (satu) kolom. Diberikan contoh sebagai berikut :
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, dengan kondisi belum ditetapkan penggunaan namun
telah diusulkan penetapannya dan tidak terdapat pemanfaatan. Maka kegiatan penertiban cukup
diisikan pada kolom Penggunaan (3) dengan uraian seperti :
 Telah diusulkan penetapan status kepada Pengguna Barang melalui surat Nomor … tanggal …..
 Telah diusulkan penetapan status kepada Pengelola Barang secara berjenjang melalui surat
Nomor : …. tanggal …..
b. Dalam 1 (satu) objek BMN perlu dilakukan lebih dari 1 (satu) tindakan penertiban, maka uraian
penertiban diberikan pada lebih dari 1 (satu) kolom. Diberikan contoh sebagai berikut :
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, dengan kondisi belum ditetapkan penggunaan namun
telah diusulkan penetapannya dan terdapat pemanfaatan berupa sewa untuk koperasi/kantin
namun telah diusulkan ijinnya. Maka kegiatan penertiban diisikan pada kolom sebagai berikut :
- Kolom Penggunaan, diisikan seperti uraian huruf a di atas;
- Kolom Pemanfaatan, diberi uraian seperti :
 Telah diusulkan ijin kepada Pengelola Barang secara berjenjang melalui surat Nomor : ….
tanggal …..
 Telah dimintakan bantuan penilaian kepada KPKNL melalui surat Nomor … tanggal ….
c. Dalam 1 (satu) objek BMN perlu dilakukan 1 (satu) tindakan penertiban terlebih dahulu sebelum
tindakan lainnya, maka uraian penertiban diberikan kepada yang lebih utama sedangkan uraian
penertiban lainnya dapat diisikan pada kolom Keterangan (6). Diberikan contoh sebagai berikut :
Sepeda Motor, dengan kondisi BMN rusak berat dan telah dihentikan penggunaan pada Aplikasi
SIMAK BMN namun belum ditetapkan penggunaannya dan ada rencana penghapusan melalui
penjualan. Maka kegiatan penertiban diisikan pada kolom sebagai berikut :
- Kolom Penggunaan, diisikan seperti uraian huruf a di atas;
- Kolom Keterangan, diberi uraian seperti “Terdapat rencana penghapusan melalui penjualan”.
Setiap kerugian negara akibat kelalaian dan penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelolaan
BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara atas Pengelolaan BMN dapat dikenakan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku

13. D. LAPORAN HASIL PENERTIBAN
Kode KPB/Satker :
Nama KPB/Satker :
No. Uraian Barang Milik Negara1)
PENERTIBAN2)
Keterangan
PENGGUNAAN PEMANFAATAN PEMINDAHTANGANAN
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang
2. Diisi uraian singkat penertiban yang dilakukan terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah-
tanganan BMN
3. Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang
…(kab/kota)..., ….(tgl/bln/thn)….
Kepala …….3
)
Selaku Kuasa Pengguna Barang,
……………………..
NIP ……………..
Catatan : Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan Microsoft Exel

14. CARA PRAKTIS PENGISIAN KOLOM “URAIAN BMN”
LAPORAN PENGAWASAN dan PENGENDALIAN BMN
A. PENGISIAN TABEL A, B, dan C :
Apabila Kuasa Pengguna Barang (KPB) telah memperoleh penetapan/keputusan/persetujuan dari
Pengelola Barang, maka pengisian kolom Uraian BMN (2) Tabel A/B/C dilakukan sebagai berikut :
a. Meng-copypaste-kan Uraian BMN yang berasal dari Daftar Barang Milik Negara yang sudah
disusun KPB saat pengusulan penetapan/keputusan/persetujuan kepada Pengelola Barang.
Apabila usulan yang diajukan terdapat perbedaan dengan yang ditetapkan/diputuskan/disetujui,
KPB memverifikasi kembali dengan hardcopy penetapan/ keputusan/persetujuan yang diterbitkan
dari Pengelola Barang.
b. Meminta softcopy penetapan/keputusan/persetujuan kepada Pengelola Barang.
Untuk Tabel C : Pemindahtanganan BMN, KPB diharapkan secara khusus memverifikasi Uraian BMN
lebih lanjut karena terdapat kondisi dimana tidak seluruh BMN yang disetujui penjualannya oleh
Pengelola Barang sesuai dengan uraian barang pada Keputusan Penghapusan Pengguna Barang.
B. PENGISIAN TABEL D :
Dalam hal KPB melakukan penertiban setelah pelaksanaan pemantauan, maka pengisian kolom
Uraian BMN (2) dapat dibantu melalui Aplikasi SIMAK BMN dengan langkah sebagai berikut :
 Kolom PENGGUNAAN dan/atau PEMANFAATAN :
- Pada menu Buku/Daftar pilih List BMN
- Untuk TANAH, diisikan :

15. - Untuk KENDARAAN, diisikan :
Dengan asumsi bahwa tidak terdapat Alat
Angkutan yang memiliki bukti kepemilikan
yang ekstrakomtable
Bila terdapat Alat Angkutan yang memiliki bukti kepemilikan dan ekstrakomtable, maka diberikan
tanda sebagai berikut :
- Untuk BANGUNAN, diisikan :
- Untuk SELAIN TANAH dan/atau BANGUNAN dengan Nilai Perolehan > Rp25 juta
Pilihan pada Kode Barang untuk Gol, yaitu :
 PERALATAN dan MESIN kode 3
 JALAN, IRIGASI, JARINGAN kode 5
 ASET TETAP LAINNYA kode 6
(tidak termasuk Aset Tetap Renovasi)
 ASET TAK BERWUJUD kode 8
arti ” >” adalah lebih besar dari

16.  Pada setiap pilihan di atas untuk masing-masing golongan barang setelah klik maka
akan muncul rincian/listing BMN yang diinginkan.
 Langsung keluar dengan klik dan akan muncul
 Berdasarkan proses diatas, buka file LDBMNS.xls di C:BMNKPB13xcell Lakukan secara
langsung perubahan nama file (rename) setiap kali terbentuk file LDBMNS.xls untuk setiap Listing
BMN yang terbentuk.
 Lakukan edit dengan memhapus (delete) kolom-kolom yang tidak diperlukan termasuk Alat
Angkutan agar tidak terjadi double input sehingga memudahkan copy-paste Uraian Barang ke
Tabel D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN