Paparan Launching CBT dan RCBT

1. 1
Dian Lestari
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Anggaran Perubahan
Iklim di Tingkat
Nasional dan Daerah

2. 2
Kebijakan
Pengendalian
Perubahan Iklim di
Indonesia
“Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap
perubahan iklim. Dua pertiga wilayah terdiri dari laut, memiliki
17 ribu pulau, banyak diantaranya pulau-pulau kecil.
Kerentanan dan tantangan tersebut tidak menghentikan
komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global
menurunkan emisi.
Untuk itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar
29% di bawah business as usual pada tahun 2030, atau 41%
dengan bantuan internasional.”
- Presiden RI Joko Widodo, Paris, 2015-
Di bawah BaU melalui
usaha sendiri
Sumber: NDCIndonesia (2016)
Dengan
dukungan
internasional
29%
atau
41%
Melalui Ratifikasi Persetujuan Paris dan Penyampaian
NDC kepada UNFCCC, Indonesia berkomitmen untuk
mengurangi emisi GRK sebesar:
RPJMN 2020-2024
Prioritas Nasional No.6
Pembangunan Lingkungan, peningkatan
ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Program Prioritas:
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon
Nationally Determined Contribution (NDC)

3. 3
Peran Pemerintah
dalam Menangani
Isu Perubahan
Iklim
Nationally Determined
Contribution (NDC)
Peta Jalan
Nationally Determined
Contribution (NDC)
RPJMN Tahun 2020-2024
(Prioritas Nasional 6)
1. Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon
Renja K/L dan RKA K/L
Anggaran perubahan iklim
dalam APBN
Rencana Kerja Pemerintah
NDC dan RPJMN 2020-2024
merupakan acuan bagi K/L dalam
menyusun kegiatan dan proyek
prioritas terkait mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
Climate Budget Tagging
merupakan alat bantu Pemerintah
untuk menelusuri output dan
anggaran mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim di tingkat Pusat.
Penandaan Anggaran
dilakukan K/L saat menyusun
Renja K/L dan RKA K/L.

4. 4
Sektor Rata-rata per Tahun Akumulatif (2020-2030)
Kehutanan dan Lahan Rp8,48 triliun Rp93,28 triliun
Pertanian Rp367 miliar Rp4,04 triliun
Energi dan Transportasi Rp318,18 triliun Rp3.500 triliun
Limbah Rp16,49 triliun (Jika PLTSa)
Rp16,21 triliun (Jika RDF)
Rp181,40 triliun (Jika PLTSa)
Rp178,29 (Jika RDF)
IPPU Rp83,18 miliar Rp915 miliar
TOTAL (jika dengan PLTSa) Rp343,60 triliun Rp3.779,63 triliun
TOTAL (Jika dengan RDF) Rp343,32 triliun Rp3.776,52 triliun
Kebutuhan
Pendanaan untuk
Mencapai NDC
Sumber: Peta Jalan NDC (2019)
Sebelum adanya Peta Jalan NDC
236.2
5.6
2.9 2.17 0.38
Energy &
Transportation
Forest & Land Use
Industrial Processes
& Product Use
Waste
Agriculture
Satuan: USD Miliar
Setelah adanya Peta Jalan NDC
Melalui Climate Budget Tagging, Pemerintah Indonesia dapat mengetahui
kapasitas fiskal tahun 2020-2030 untuk mendanai kegiatan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim di lingkungan kementerian/lembaga demi mencapai
target NDC di tahun 2030.

5. 5
Sistem dan Alur
Penandaan Anggaran
Perubahan Iklim
(Climate Budget Tagging)
Line Ministry Work
Plan
Line Ministry Budget
Plan
Line Ministry
Work Program
Implementation
LAKIP-Laporan
Anggaran Kinerja
Instansi
Pemerintah
Monitoring, Reporting, and
Verification (MRV)
AKSARA SRN
CLIMATE BUDGET
TAGGING
RPJMN
Pembiayaan Inovatif (i.e.
Green Sukuk)
Laporan
Nasional
5
6
Rencana Aksi
Nasional:
RAN-GRK dan
RAN API
Rencana Kerja
Pemerintah
Pelaporan
1
Sistem KRISNA
3
4
2
Sistem SMART
Rencana Kerja
K/L
Rencana Kerja
dan Anggaran
K/L
Implementasi
Program Kerja
Instansi
Pemerintah
Climate Budget Tagging dalam Siklus
Perencanaan dan Penganggaran Nasional
Berdasarkan PP 17/2017 siklus perencanaan dan penganggaran dilakukan
dalam satu platform yakni aplikasi KRISNA.
Penandaan anggaran perubahan iklim merupakan bagian dari fitur
penandaan anggaran tematik APBN.
Kode Tema
001 Anggaran Infrastruktur
002 Kerja Sama Selatan-Selatan & Triangular
003 Anggaran Responsif Gender
004 Mitigasi Perubahan Iklim
005 Anggaran Pendidikan
006 Anggaran Kesehatan
007 Anggaran Adaptasi Perubahan Iklim
008 Upaya Konvergensi Penanganan Stunting

6. 6
Anggaran Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan
Iklim Tahun 2018-2020
Tahun 2018-2020, Pemerintah mengalokasikan
anggaran perubahan iklim Rp307,94 triliun,
dengan rata-rata Rp102,65 triliun per tahun.
Atau 4,3% per tahun.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Perubahan
Iklim Tahun 2018-2020 (Rp Triliun)
Tahun 2018 dan 2019, realisasi belanja
pemerintah untuk mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim secara kumulatif Rp209,57
triliun, dengan rata-rata penyerapan 91,1%.
Rp83.47
Rp46.46
Rp33.25
Rp33.39
Rp9.33
Rp3.68
2018 2019
Mitgasi Adaptasi Co-Benefit
Realisasi Anggaran Perubahan Iklim Menurut Kegiatan
Tahun 2018-2019 (Rp Triliun)
Anggaran perubahan iklim di Pemerintah Pusat
lebih banyak digunakan untuk kegiatan mitigasi
perubahan iklim, baik di tahun 2018 (66,2%)
maupun tahun 2019 (55,6%)
Rp132.47 Rp97.66 Rp77.71
Rp126.04 Rp83.54
6.0%
4.0%
2.8%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
Rp0.00
Rp20.00
Rp40.00
Rp60.00
Rp80.00
Rp100.00
Rp120.00
Rp140.00
2018 2019 APBN Perpres 72/2020
Porsi
dalam
APBN
Anggaran
(Rp
Triliun)
Alokasi Anggaran Perubahan Iklim Realisasi Anggaran Perubahan Iklim Porsi dalam APBN

7. 7
Komposisi Anggaran
Perubahan Iklim Tahun
2018-2020
Berdasarkan nilai anggaran, didominasi output
pembangunan infrastruktur fisik (sektor limbah,
energi, transportasi, dan pertanian).
Berdasarkan jumlah output, output perubahan
iklim dalam APBN lebih banyak untuk
memproduksi output non-infrastruktur.
Jumlah Output dalam Anggaran Perubahan
Iklim Tahun 2018-2020
Rp101.87
Rp78.47
Rp24.16
Rp5.06
Rp0.00
Rp20.00
Rp40.00
Rp60.00
Rp80.00
Rp100.00
Rp120.00
Rp140.00
2018 2019
Infrastruktur Non-Infrastruktur
Realisasi Anggaran Perubahan Iklim
Berdasarkan Jenis Output (Rp Triliun)

8. 8
Kontribusi APBN Mendanai
Kebutuhan Pendanaan
Perubahan Iklim Menurut
BUR-2 dan Peta Jalan NDC
Berdasarkan Peta Jalan NDC, tahun 2020 s.d. 2030,
kebutuhan pendanaan mitigasi untuk target NDC sekitar
Rp343 triliun. APBN tahun 2020 berkontribusi sekitar
13% dari total kebutuhan pendanaan mitigasi untuk
mencapai target NDC.
Rp44.5 Rp44.5
Rp299.1 Rp298.8
Rp0.0
Rp50.0
Rp100.0
Rp150.0
Rp200.0
Rp250.0
Rp300.0
Rp350.0
Rp400.0
Jika Sektor Limbah dengan PLTSa Jika Jika Sektor Limbah dengan RDF
Rp
Triliun
Skenario
APBN Perpres 72/2020 Selisih Kebutuhan Pendanaan
Kontribusi APBN TA 2020 Mendanai Kebutuhan Pendanaan Mitigasi Perubahan
Iklim Berdasarkan Peta Jalan NDC
Rp92.8
Rp50.1 Rp44.5
Rp173.4
Rp216.1 Rp221.7
Rp0.0
Rp50.0
Rp100.0
Rp150.0
Rp200.0
Rp250.0
Rp300.0
2018 2019 2020
Rp
Triliun
Anggaran Perubahan Iklim Selisih Kebutuhan Pendanaan Perubahan Iklim
Kontribusi APBN Mendanai Kebutuhan Pendanaan
Mitigasi Perubahan Iklim Berdasarkan BUR ke-2
Tahun 2018-2020, anggaran mitigasi perubahan iklim
menutupi 23,5% kebutuhan pendanaan mitigasi dalam
BUR-2 yang mencapai Rp266,2 triliun

9. 9
Inisiatif Penandaan
Anggaran Perubahan
Iklim di Daerah
(Regional Climate Budget Tagging)

10. 10
Sampai saat ini, 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki RAD-GRK.
Namun, sejauh mana pemerintah daerah sudah mendukung aksi
perubahan iklim tersebut?
Inisiatif CBT di Daerah
(Provinsi, Kabupaten/Kota)
MAINSTREAMING PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT DAERAH
(MAINSTREAMING PPRKD KE RPJMD)
INVENTARISASI GRK DAERAH DAN PROPORSI ANGGARAN
PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH
KERANGKA PEMIKIRAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
(RKA OPD dan APBD)
MENGETAHUI KONTRIBUSI TARGET NDC MELALUI PPRKD
DAN AKSI ADAPTASI
TUJUAN PENGEMBANGAN CBT DI DAERAH:
▪ Mengidentifikasi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan
daerah dalam mendukung aksi perubahan iklim.
▪ Meningkatkan pemahaman dan kapasitas daerah dalam mendukung aksi
perubahan iklim.
▪ Mendorong pemda dalam kebijakan pendanaan perubahan iklimdiluar
APBD, termasuk mendukung pemda dalam mengakses fasilitas pendanaan
internasional seperti Green Climate Fund (GCF).
Untuk memulai pengembangan CBT di daerah, Badan
Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral menyusun pedoman penandaan
anggaran perubahan iklim di daerah serta memilih daerah
yang menjadi pilot project di tahun 2020.

11. 11
Dokumen Acuan dan Buku Pedoman Penandaan
Anggaran Daerah untuk Perubahan Iklim
▪ Bab I Pendahuluan
Latar belakang, tujuan, serta peraturan terkait
penandaan anggaran.
▪ Bab II Kerangka Kerja Penelaahan Dokumen
Penelaahan dokumen perencanaan, analisis OPD,
dan alur penandaan anggaran.
▪ Bab III Pedoman Praktis Penandaan Anggaran
Tahap persiapan penandaan anggaran, tahapan
penandaan anggaran, dan rekapitulasi hasil.
▪ Bab IV Pedoman Analisis Hasil Penandaan
Analisis capaian RPJMD dan analisis capaian
penandaan anggaran perubahan iklim
BKF c.q. PKPPIM bekerja sama dengan UNDP Indonesia telah
menyusun buku pedoman penandaan anggaran daerah untuk
perubahan iklim yang terdiri dari 4 bab:
Pedoman Umum, Juknis, Manual PEP Pelaksanaan RAN dan RAD-GRK
RAN-GRK
Panduan Tagging
Tematik
Pedoman Aksi Mitigasi

12. Replikasi Konsep CBT
dari Tingkat Pusat ke Daerah
Sumber Dana
•Rupiah Murni
•PLN
•SBSN
•Lainnya
Fungsi
•Alokasi pendanaan
berdasarkan
fungsi
•Fungsi Ekonomi
dan Lingkungan
Hidup
Pagu Indikatif
•Merujuk kepada
alokasi pagu
dalam RKP
Pagu per K/L
•Merujuk kepada
Renja dan Renstra
K/L
Sektor
•Pembagian
berdasarkan aksi
mitigasi dan
adaptasi
perubahan iklim
Sumber Dana
•DAU
•DAK
•Dekon
•TP
Fungsi
•Alokasi pendanaan
berdasarkan urusan
dan kewenangan
•Fungsi Lingkungan
Hidup
Pagu Indikatif
•Merujuk kepada KUA-
PPAS
Pagu per OPD
•Merujuk kepada
Renja dan Renstra
OPD
Target
•Pembagian
berdasarkan aksi
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim
Pusat
Daerah
• Penandaan anggaran perubahan iklim daerah berlangsung secara manual bagi daerah yang belum memiliki sistem e-planning dan e-
budgeting.
• Bagi daerah yang sudah memiliki sistem e-planning dan e-budgeting, dapat menambah fitur tagging untuk mempermudah OPD melakukan
penandaan anggaran.
• Setelah melakukan penandaan anggaran, setiap daerah mampu menginventarisasi penurunan emisi GRK masing-masing dan mengetahui
kontribusi anggaran belanjanya terhadap pencapaian target NDC serta peningkatan ketahanan.

13. Pelaksanaan CBT Daerah 2020
(11 Daerah Percontohan)
13
7 Daerah On-site
4 Daerah Online
Prov. Papua
Prov. Papua Barat
Prov. Aceh
• Prov. Jawa Barat
• Kab. Sumedang
• Prov. Gorontalo
• Kab. Gorontalo
• Prov. Riau
• Kota Pekanbaru
• Kab. Siak
Prov. Kalimantan Utara
Aktivitas
1) Kick-off meeting dengan perwakilan Bappeda
setiap daerah di Jakarta
2) Sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan secara on-
site dan online
3) Data anggaran bersumber dari hasil penandaan
OPD dan SIKD-DJPK
4) Evaluasi dan validasi data secara virtual
5) Diseminasi dan evaluasi

14. ROADMAP CBT di Daerah
4 Diseminasi
3
Evaluasi
2
Konfirmasi Data
1
Pengenalan
dan Pelatihan

15. 1,338 1,327 1,269
814
1,683
2,490
1,929
1,196
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2017 2018 2019 2020
Juta
Rupiah
Potensi Anggaran Perubahan Iklim pada 11 Daerah Piloting
Mitigasi Adaptasi
Pemerintah Daerah
2017 2018 2019 2020
Mitigasi Adaptasi Mitigasi Adaptasi Mitigasi Adaptasi Mitigasi Adaptasi
Kabupaten Gorontalo 20,944 57,549 20,371 59,347 18,336 43,983 18,800 39,004
Kabupaten Siak 12,167 123 21,448 52,872 28,624 60,270 27,714 63,120
Kabupaten Sumedang 5,415 166,011 4,594 74,845 8,349 63,866 - 10,030
Kota Pekanbaru 121,133 25,687 208,992 68,148 192,853 38,789 153,852 47,428
Provinsi Aceh 140,497 695,046 216,863 1,499,449 152,912 906,579 240,814 556,544
Provinsi Gorontalo 15,097 75,438 37,893 77,407 31,941 90,199 25,287 85,558
Provinsi Jawa Barat 690,402 - 434,613 - 355,028 - - -
Provinsi Kalimantan Utara - - 148,599 125,135 256,550 91,177 89,920 69,323
Provinsi Papua 200,930 163,911 78,722 187,128 89,665 256,646 95,022 82,690
Provinsi Papua Barat 47,567 229,601 53,231 194,904 67,807 181,492 57,906 204,179
Provinsi Riau 83,868 269,924 101,711 150,786 67,316 196,435 104,274 37,772
TOTAL 1,338,020 1,683,290 1,327,037 2,490,021 1,269,381 1,929,436 813,589 1,195,648
Hasil Penandaan Anggaran
Perubahan Iklim di Daerah
Hasil penandaan anggaran perubahan iklim di 11 Pemda tahun
2017-2020: rata-rata anggaran perubahan iklim mencapai
Rp3,01 miliar per tahun. Anggaran mitigasi rata-rata
Rp1,19 miliar per tahun, sedangkan anggaran adaptasi rata-
rata Rp1,82 miliar per tahun.
Anggaran perubahan iklim di
daerah lebih banyak
dialokasikan untuk adaptasi
perubahan iklim.
Sekitar 61% anggaran
perubahan iklim diarahkan
untuk adaptasi, dan 39% untuk
mitigasi.

16. Potensi Anggaran Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan
Iklim di Daerah
Selama 2017-2020, potensi anggaran mitigasi di daerah paling
besar untuk sektor kehutanan rata-rata Rp398 juta per tahun
(34% dari total anggaran mitigasi). Disusul oleh:
- Sektor limbah dan sampah domestik Rp311 juta per tahun
(26%)
- Sektor energi Rp182 juta per tahun (15%),
- Sektor transportasi Rp218 juta per tahun (18%), dan
- Sektor pertanian Rp76 juta per tahun (6%).
0 100 200 300 400 500 600
Kehutanan
Limbah dan Sampah Domestik
Energi
Transportasi
Pertanian
Milyar
Potensi Anggaran Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada 11 Daerah
Piloting
2020 2019 2018 2017
0 200 400 600 800 1000 1200
Ketahanan Air
Ketahanan Pangan
Ketahanan Pesisir dan Kelautan
Milyar
Potensi Anggaran Aksi Adaptasi Perubahan Iklim pada 11 Daerah
Piloting
2020 2019 2018 2017
Untuk aksi adaptasi, anggaran paling besar untuk mendukung
urusan ketahanan air, rata-rata mencapai Rp789 juta per tahun
(44%), disusul urusan ketahanan pangan Rp629 juta per tahun
(35%), serta urusan ketahanan pesisir dan kelautan Rp389 juta
per tahun (21%).

17. Hasil Analisis Pelaksanaan CBT
Daerah 2020
17
1. Penajaman peran pemerintah daerah
dalam kontribusi penanganan
perubahan iklim
a. Identifikasi indikator fisik yang
diperlukan dalam perhitungan
emisi GRK
b. Kompilasi kebutuhan pembiayaan
yang dibutuhkan untuk mencapai
target penanganan perubahan
iklim
2. Penguatan koordinasi pemerintah
pusat dan daerah
3. Optimalisasi pemanfaatan penandaan
anggaran
4. Pembangunan Ekosistem Kesadaran
PerubahanIklim
Penandaan anggaran dapat digunakan
untuk mengevaluasi penganggaran
mencapai target RPJMD
Penandaan anggaran menyediakan
informasi kontribusi daerah dalam
mendukung pencapaian target aksi
perubahan iklim
Penandaan anggaran memberikan
informasi kebutuhan daerah secara lebih
terarah dan terukur dalam mencapai
target perubahan iklim
Evaluasi Indikator
Pembiayaan RPJMD
Evaluasi pembiayaan program
dalam mendukung penurunan
emisi GRK dan peningkatan
ketahanan
Informasi tentang karakteristik
dan fokus pembangunan
daerah dalam menyikapi
perubahan iklim
3
2
1
REKOMENDASI

18. Rencana Pelaksanaan CBT Daerah 2021
(3 provinsi, 3 kab/kota)
Kota Cirebon
Prov. DKI Jakarta
Prov. DI Yogyakarta
Kabupaten Gn. Kidul
Prov. Jawa Timur
Kota Surabaya

19. 19
Kesimpulan
1. Pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi bukti
keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perubahan iklim sesuai dengan komitmen Republik
Indonesia yang telah tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) maupun RPJMN dan RPJMD.
2. Pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim pun merupakan upaya penguatan pengelolaan APBN dan
APBD yang transparan dan akuntabel. Ke depan, APBN dan APBD tidak hanya menjadi instrumen fiskal untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi semata, namun juga mampu menjadi factor katalis pembangunan
berkelanjutan dan ekonomi hijau yang ramah iklim di Indonesia.
3. Bergantung pada APBN dan APBD tidaklah cukup jika ingin memenuhi kebutuhan investasi hijau dan pendanaan
aksi mitigasi maupun adaptasi di Indonesia. Pembiayaan perubahan iklim di Indonesia perlu didorong melalui
dana non-publik lainnya seperti keterlibatan masyarakat, sektor swasta, filantropi, sektor jasa keuangan, donor
internasional dan lembaga keuangan internasional.
4. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya dalam menangani masalah perubahan iklim baik di tingkat pusat
maupun daerah melalui serangkaian instrumen kebijakan fiskal yang responsif dan antisipatif.

20. TERIMA KASIH
Partnering with:
Supported by: