Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx
Similar to Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx
- 1. PONTIANAK| 17 OKTOBER 2023 PERAN APIP DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) www.inspektorat.kalbar.go.id @itprovkalbar Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Oleh: Dra. Marlyna, M.Si, CRA, CRP, CGCAE
- 2. LOGO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. • Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. • Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh APIP kabupaten/kota.
- 3. KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PENGAWASAN PENGELOLAA N KEUANGAN dan ASET DESA KONSEP PENGELOLAAN ASET DESA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
- 4. PENGAWASAN KEUANGAN DESA • Tindak lanjut Pasal 19 PP 12 Tahun 2017 • Pengganti Permendagri 7 T ahun 2008 • Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • APIP Kemendagri: pengawasan keuangan desa secara nasional • APIP Provinsi: pengawasan keuangan desa lingkup provinsi • APIP Kab/Kota: pengawasan keuangan desa lingkup kab/kota dan desa • Bentuk pengawasan: pemeriksaan, monitoring, reviu dan evaluasi serta pengawasan lainnya • Camat: Melakukan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan • BPD melakukan pengawasan kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa • Masyarakat Desa: melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- 5. APIP Pengelolaan Keuangan Desa KONSEP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Usaha, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan keuangan Desa sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , Pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa Berjalan secara Transparan akuntabel tertib dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan berbasis Sistem Informasi pengawasan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan pengawasan keuangan desa secara elektronik. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Nasional yang dilaksanakan Oleh APIP Kementerian Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh APIP Daerah Provinsi Bupati/Wali Kota Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Oleh APIP Daerah Kab/Kota dan Camat Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Masyarakat Desa
- 6. HIRARKI & PELAKU PENGAWASAN Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Masyarakat Desa Bupati/walikota Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Oleh APIP Daerah Kab/Kota dan Camat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh APIP Daerah Provinsi Menteri Dalam Negeri Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Nasional yang dilaksanakan Oleh APIP Kementerian
- 7. 05 06 07 01 02 03 04 Pemeriksaan: proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independent dan professional untuk menilai efisiensi, efektivitas , kehematan dan kepatuhan regulasi Reviu,: penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan Evaluasi,: kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang ditetapkan dan menentukan factor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan Monitoring ; proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang dtetapkan BENTUK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 8. P E N G A W A S A N PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 10. RUANG LINGKUPPENGAWASAN APIP Kebijakan Bantuan Keuangan 1. Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Nasional; 2. Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh GWPP Atas Pelaksanaan Tugas Bupati/Walikota; 3. Pemeriksaan Terhadap Pembinaan GWPP Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten/Kota; 4. Pemeriksaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Ke Desa; 5. Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh GWPPAtas Pelaksanaan Tugas Bupati/Wali Kota Dalam Binwas Terkait Pengelolaan BUM Desa; Dan 6. Pemeriksaan Investigatif. 1. Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi; 2. Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh Bupati/Wali Kota; 3. Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Bupati/Wali Kota Dalam Peningkatan KapasitasAparatur Kabupaten/Kota; 4. Reviu Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Bupati/Wali Kota Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Dan BUM Desa; 5. Reviu Perhitungan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Transfer Kabupaten/Kota Ke Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. PemantauanAtas Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Dan Capaian Keluaran Desa; Dan 7. Pemeriksaan Investigatif. 1. Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Kab/Kota; 2. Pemeriksaan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 3. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa; 4. Reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; 5. reviu atas kualitas belanja Desa 6. reviu pengadaan barang dan jasa di Desa 7. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan 8. Pemeriksaan Investigatif. KEMENDAGRI PROVINSI KAB/KOTA
- 11. 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4.PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 5. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan Mandat dari : A. Pasal 112 Ayat : (1) Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kab/Kota membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kab/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah; a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. dengan penjelasan B. Pasal 113 Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi: a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa SUBYEK PENGAWASAN DESA A. BPD. Pasal 51 - Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dari akhir tahun anggaran; B. Masyarakat. Pasal 127Ayat (2) huruf: Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; C. Camat. Pasal 154Ayat (1) huruf: Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. Dasar Hukum Pasal 19 ayat (5): Pembinaan dan pengawasan oleh inspcktorat kabupaten/kota dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pcngelolaan keuangan desa; Pasal 74 Ayat (3): Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota. 1 www.itjen.kemendagri.go.id @itjenkemendagri.ri Inspektorat Jenderal Kemendagri
- 12. Azas Pengelolaan Keuangan Desa 113/2014 › Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. › Pengelolaan keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 20/2018 • Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
- 13. PMK 1. PMK 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa 2. PMK 69 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang Berfokus pada Penanganan Covid-19 3. PMK tentang Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten/Kota PERMENDES 1. Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 ttg Pendaftara, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan PBJ BUMDes/BUMDes Bersama (Tinjut PP 11/2021 ttg BUMDes) 2. Permendes PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permendes 13/2020; 7/2021) PERKA LKPP Perka LKPP Nomor 12/2019 ttg Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ Di Desa KRITERIATERKAIT PERMENDAGRI 1. Permendagri 111 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri 112 Tahun 2014 j.o Nomor 72 tahun 2020 ttg Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 4. Permendagri 82 Tahun 2015 j.o Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades 5. Permendagri 83 Tahun 2015 j.o Permendagri 67 Tahun 2017 ttg Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6. Permendagri 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa 7. Permendagri 1 tahun 2016 ttg PengeloaanAset Desa 8. Permendagri 44 Tahun 2016 ttg Kewenangan Desa 9. Permendagri 46 Tahun 2016 ttg Laporan Kepala Desa 10. Permendagri 47 Tahun 2016 ttg Administrasi Pemerintahan Desa 11. Permendagri 110 Tahun 2016 ttg BPD 12. Permendagri 1 Tahun 2017 ttg Penataan Desa 13. Permendagri 2 Tahun 2017 ttg SPM Desa 14. Permendagri 96 Tahun 2017 ttg Tatacara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa 15. Permendagri 18 Tahun 2018 ttg LKD dan LAD
- 14. Gambaran Umum Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. 1. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Perpajakan Desa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian dikuasakan kepada PPKD Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PBJ di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. 3. Pengadaan Barang dan Jasa Desa (PBJ) 1 2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa a) Perencanaan Keuangan Desa b) Pelaksanaan Keuangan Desa c) Penata Usahaan Keuangan Desa d) Pelaporan Keuangan Desa e) Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- 15. Merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran, berkenaan dengan APB Desa SekretarisDesa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPdesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa PERENCANAAN PELAPORAN Kepala Desa menyampikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap Akhir anggaran Laporan yg disampaikan : Laporan Keuangan Laporan Realisasi Kegiatan Daftar program sektoral Laporan tersebut juga diinformasikan pada masyarakat melalui media informasi PELAKSANAAN Merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yg dilakukan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Kepala Desa menugaskan Kaurdan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya. Kaur Keuangan Menyusun rancangan RAKdesa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa PENATAUSAHAAN Penatausahaan dilakukan dengan mencatatsetiap penerimaandan pengeluaran dalam buku kasumum oleh Kaur Keuangan Pencatatan pada b uku kas umum ditutup setiap akhirbulan SekretarisDesa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan Dan menyampaikan pada Kepala Desa untuk disetujui Kepala Desa menyampaikan L aporan Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan : Laporan Pelaksanaan APB Desa Laporan Realisasi Kegiatan PERTANGGUNG JAWABAN SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 17. AREA RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Kebijakan Kebijakan peraturan pelaksanaan tidak harmonis,multi tafsir dan tidak operasional Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil tidak sesuai ketentuan Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa belum ada, belum operasional dan multi tafsir Sumber Daya PTPKD tidak kompeten, tidak memiliki pemahaman pengelolaan keuangan daerah/desa 17 PERENCA NAAN •Keselarasan Perencanaan •Tingkat Partisipasi •Kualitas RKP Desa P’ANGGA RAN •Unifikasi dan Integrasi Anggaran •Harmonisasi Kades & BPD • Evaluasi APB Desa oleh kec PELAKSA NAAN PENATAU SAHAAN PELAPOR N & PTJWBN PENGAW ASAN •Pengadaan B/J • Kewajiban Perpajakan • Kades ‘Powerfull’ •Administrasi pembukuan • Cara peng-SPJ-an •Pencatatan kekayaan desa •Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang •Jumlah Laporan yg hrs dibuat •Tatacara Pelaporan •Efektifitas pengawasan •Kesiapan APIP
- 18. PENGELOLAAN RISIKO DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • sebagai bagian dari Laporan Kepala Desa (Akhir Bulan Januari setelah akhir TA berkenaan) •Laporan PJ: a) Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDesa. b) Laporan Kekayaan Milik Desa c) Laporan Program Pem dan Pemda ke Desa PERENCANAAN • Konsistensi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa • Tingkat Partisipasi Masyarakat • Kualitas RKP Desa • Informasi Pagu Indikatif ADD dan DD • Harmonisasi Kades & BPD • Evaluasi APB Desa oleh kec • Konsistensi antara kewenangan Desa dan pembiayaan • Pengaturan standar harga di Desa PELAKSANAAN PENATA- USAHAAN • Prinsip swakelola Pengadaan B/J • Kewajiban Perpajakan • Kades ‘Powerfull’ • Masalah lainnya Bencana alam/ Perampokan/Tipikor • Administrasi pembukuan • Cara peng-SPJ-an • Pencatatan kekayaan desa • Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang/Jasa • Laporan yg hrs dibuat (Sms. I- Minggu I Bulan Juni dan Sms. II- Minggu ke IV Jan) • Tatacara Pelaporan • Publikasi kepada Masyarakat PELAPORAN PTJWBN
- 19. TATA KELOLA KEUANGAN DESA LAPORAN KONSOLIDASI Laporan Konsolidasi APB Desa PUBLIKASI • Publikasi APB Desa • Publikasi Pertanggung jawaban APB Desa SISTEM KEUANGAN DESA Siskeudes Online PENGAWASAN • Audit Keuangan Desa • Database Aset Desa • Mekanisme Pengawasan Masyarakat REGULASI Regulasi Keuangan Desa INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2022
- 20. TATA KELOLA KEUANGAN DESA MCP 2021 • PublikasiAPB Desa • Publikasi Laporan PertanggungjawabanAPB Desa Publikasi • Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa Regulasi • Audit Keuangan Desa • Pengaduan Masyarakat Pengawasan • Regulasi Keuangan Desa Regulasi • PublikasiAPB Desa • Publikasi Pertanggung jawabanAPB Desa Publikasi • Siskeudes Online Sistem Keuangan Desa • Laporan KonsolidasiAPB Desa Laporan Konsolidasi • Audit Keuangan Desa • DatabaseAset Desa • Mekanisme Pengawasan Masyarakat Pengawasan MCP 2022
- 21. APIP Pengelolaan Keuangan Desa KONSEP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Usaha, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan keuangan Desa sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , Pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa Berjalan secara Transparan akuntabel tertib dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan berbasis Sistem Informasi pengawasan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan pengawasan keuangan desa secara elektronik. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Nasional yang dilaksanakan Oleh APIP Kementerian Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh APIP Daerah Provinsi Bupati/Wali Kota Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Oleh APIP Daerah Kab/Kota dan Camat Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Masyarakat Desa
- 22. 05 06 07 01 02 03 04 Pemeriksaan: proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independent dan professional untuk menilai efisiensi, efektivitas , kehematan dan kepatuhan regulasi Reviu,: penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan Evaluasi,: kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang ditetapkan dan menentukan factor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan Monitoring ; proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang dtetapkan BENTUK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 23. No Bentuk Pengawasan Kementerian Provinsi Kabupaten 1 Evaluasi Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa secara nasional Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa 2 Pemeriksaan 1. Pemeriksaan terhadap pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atas pelaksanaan tugas bupati/walikota a. Pengeloan keuangan desa (B) b. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa c. Pengelolaan BUMdes 2. kebijakan bantuan keuangan APBD Provinsi 3. Pemeriksaan Investigatif 1. Pemeriksaan terhadap pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh bupati/walikota a. Pengelolaan keuangan desa b. Peningkatan kapasitas aparatur desa 1. Pemeriksaan Investigatif 1. Pemeriksaan Kinerja pengelolaan keuangan desa dan asset desa (siswakeudes) 2. Pemeriksaan kinerja pengelolaan BUMdes 1. Pemeriksaan Investigatif 3 Reviu 1. Reviu Kebijakan pengelolaan keuangan desa dan BUMdes 2. Reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, ADD. Dana transfer 1. Reviu proses evaluasi rancangan APBdes dan konsistensi RKP desa 2. Reviu Kualitas belanja desa 3. Reviu PBJ 4 Pemantauan Pemantauan penyaluran dana transfer Pemantauan penyaluran dana tranfer ke desa dan capaian keluaran desa JENIS DAN BENTUK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA APIP KEMENTERIANKABUPATEN/KOTA
- 24. RUANG LINGKUPPENGAWASAN APIP Kebijakan Bantuan Keuangan 1. Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Nasional; 2. Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh GWPP Atas Pelaksanaan Tugas Bupati/Walikota; 3. Pemeriksaan Terhadap Pembinaan GWPP Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten/Kota; 4. Pemeriksaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Ke Desa; 5. Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh GWPPAtas Pelaksanaan Tugas Bupati/Wali Kota Dalam Binwas Terkait Pengelolaan BUM Desa; Dan 6. Pemeriksaan Investigatif. 1. Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi; 2. Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh Bupati/Wali Kota; 3. Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Bupati/Wali Kota Dalam Peningkatan KapasitasAparatur Kabupaten/Kota; 4. Reviu Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Bupati/Wali Kota Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Dan BUM Desa; 5. Reviu Perhitungan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Transfer Kabupaten/Kota Ke Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. PemantauanAtas Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Dan Capaian Keluaran Desa; Dan 7. Pemeriksaan Investigatif. 1. Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Kab/Kota; 2. Pemeriksaan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 3. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa; 4. Reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; 5. reviu atas kualitas belanja Desa 6. reviu pengadaan barang dan jasa di Desa 7. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan 8. Pemeriksaan Investigatif. KEMENDAGRI PROVINSI KAB/KOTA
- 25. TAHAPAN PENGAWASAN KEUDES TLHP LHP TEMUAN KKP PKP PKPT JAKWAS N - 1 WRITE WHAT YOU PLAN WHAT YOU SEE WHAT YOU FIND DO WHAT YOU PLAN WHAT YOU WRITE WHAT YOU DISCUSS
- 26. Tahapan Pengawasan Keuangan Desa • Dalam Penetapan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan memperhatikan kompetensi teknis. • Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 1. Perencanaan APIP melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan fokus dan sasaran melalui: • Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. a. penetapan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; b. pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; c. penentuan skala prioritas; dan d. penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. • Penentuan skala prioritas dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan
- 27. KOMPETENSI APIP Memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa Memahami prosedur perpajakan di Desa Memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa Memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa Memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
- 28. SUSUNAN TIM Susunan Tim pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari: Inspektur/inspektur pembantu sebagai Penanggungjawab Pejabaat fungsional Utama sebagai pengendali mutu Pejabaat fungsional madya sebagai pengendali teknis/supervisi Pejabat fungsional muda sebagai ketua tim;dan Pejabat funsionak dan ataupelaksnaa yang berserfitkat sebagai anggota
- 29. PELAKSANAAN 1. Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP Kementerian; 2. Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP Provinsi; 3. Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP Kabupaten/Kota; dan 4. Pelaporan pengawasan.
- 30. Tahapan Pengawasan 2. Pelaksanaan Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Langkah kerja sebagaimana dimaksud menggunakan metode: a. telaah dokumen; b. wawancara; c. analisis data; d. kuesioner; e. survei; f. inspeksi; g. observasi; dan/atau h. metode lainnya terkait pengawasan. Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa) dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. www.itjen.kemendagri.go.id @itjenkemendagri.ri Inspektorat Jenderal Kemendagri
- 31. N PROGRAM KERJA PENGAWASA (PKP) SARANA PEMBAGIAN TUGAS SEBAGAI PEDOMAN MERAMALKAN PELAKSANAAN MEMILIH ALTERNATIF YANG TERBAIK ALAT UKUR/STANDAR EVALUASI KINERJA FAIL TO PLAN, PLAN TO FAIL PKP RISIKO JAKWAS PKPT ISU TERKINI Rancangan prosedur dan teknik pengawasan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh APIP dalam mencapai tujuan pengawasan
- 32. Penyusunan Program Kerja Pengawasan merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Penyusunan Program Kerja Pengawasan 1 Sarana pemberian tugas kepada Tim; Sarana pengawasan pelaksanaan Reviu secara berjenjang; Pedoman kerja/pegangan bagi reviu; Landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil pengawasan; dan Sarana untuk mengawasi mutu pengawasan. Tujuan dan Manfaat Program Kerja Pengawasan, yaitu : 2 Penentuan personil Penentuan jadwal Pengawasan Penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup Pengawasan Menyusun langkah-langkah pengawasan
- 33. PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN Penyiapan susunan tim dan surat tugas Sesuai dengan bentuk pengawasan pengeloaan keuangan desa secara berjenjang Sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku internal APIP Tentukan lokus sasaran pengawasan Pengumpulan data/dokumen terkait pengawasan - Pengelolaan keudes - Laporan apip prov/kab/kota Lakukan koordinasi dengan inspektorat provinsi/Kab, BPKAD, BPMdes Investigatif - Indikasi penyimpangan yg menimbulkan kerugian - Pengembangan informasi laporan.pengaduan masyarakat - Penelaahan permasalahan (kronologis , dokumentasi) - Ekpose hasil penelaahan - Pengumpulan bukti cukup, relevan , kompeten - Daftar kronologis permasalahan sesuai bukti - Identikasi bukti, evaluasi - Klarifikasi dan konfirmasi pihak terkait Pengkomunikasian hasil rik investugatif - Resume - Ekpose pihak terkait - Dokumentasi masukan atau tanggapan - Pengujian dan evaluasi masukan atau tanggapan - Simpulan akhir LANGKAH KERJA PENGAWASAN
- 34. LANGKAH KERJA PENGAWASAN Sasaran Ruang Lingkup Langkah Kerja metodologi Tujuan Pengertian Simpulan dan rekomendasi
- 35. 35 KEMENTERIAN PROVINSI 1. Pemeriksaan terhadap pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atas pelaksanaan tugas bupati/walikota a. Pengelolaan keuangan desa (B) b. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa c. Pengelolaan BUMdes 2. kebijakan bantuan keuangan APBD Provinsi 3. Pemeriksaan Investigatif KABUPATEN/KOTA 1. Pemeriksaan terhadap pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh bupati/walikota a. Pengelolaan keuangan desa b. Peningkatan kapasitas aparatur desa 2. Pemeriksaan Investigatif Pemeriksaan 1. Pemeriksaan Kinerja pengelolaan keuangan desa dan asset desa (siswakeudes) 2. Pemeriksaan kinerja pengelolaan BUMdes
- 36. BENTUK PENGAWASAN FOKUS pengelolaan keuangan desa Peningkatan kapasitas aparatur BUMdes Pemeriksaan terhadap pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atas pelaksanaan tugas bupati/walikota(kementerian . Kabupaten/kota Kewenangan gubernur binwas pengelolaan keudes Alokasi anggaran binwas provinsi Pelaksanaan binwas pengelo keua desa - Pemberian penyaluran DD - Alokasi DD - Bagi hasil pajak/retribusi - Bantuan keuangan desa Sarana pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan Fsilitasi dan konsultasi Permasalahan hukum Binwas itprov kepda itkab Kewenangan gubernur binwas peningkatan aparatur Alokasi anggaran peningkatan aparatur. Ketersediaan SDM untk kegiatan peningkatan SDM Ketersediaan Fasilitas untuk kegiatan peningkatan SDM - Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, BPD, lain lain Capaian target peningkatan kapasitas aparatur desa oleh kab/kota KOnfirmasi tingkat kepuasan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur desa Pengaturan kewenangan gub dalam binwas pengeloaan BUMdes Data bumdes, data sdm Bumdes Pelaks binwas - Penilaian kelayakan /efektivitas penyertaan modal - Reviu kebijakan Bumdes oleh bupati Konfirmasi tingkat kepuasan dalam pelaksanaan binwas BUMdes Pemeriksaan Bantuan keuangan APBD Provinsi Inventarisasi regulasi terkait bantuan keuangan APBD provinsi ke desa Telaah regulasi (terbit tepat waktu, kesesuaian dengan yg lebi tinggi, sosialisasi tepat waktu kepada stakeholder) Kabupaten/kota Pemeriksaan kinerja - pengelolaan keuangan desa dan asset desa SISWASKEUDES - Pengelolaan BUM des - Survey pendahuluan (kebijakan, data penyertaan modal, peraturan terkait, dokumen perencanaan. Laporan keuangan, perjanjian bagi hasil) - Pengujian SPI (efektivitas SPI, kelemahan pengendalian) - Pengujian Subtantif (kontribusi bagi hasil ) LANGKAH KERJA PEMERIKSAAN (Kementerian, Provinsi, Kabupaten)
- 37. EVALUASI Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa secara nasional Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa) KEMENTERIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- 38. BENTUK PENGAWASAN Fokus pengelolaan keuangan desa Langkah Kerja Kompilasi analisis Uji petik dan wawancara Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa secara nasional Efektivitas kebijakan Hasil evaluasi Penerbitan, kualitas dan sosialisasi regulasi Dampak regulasi Analisis focus pemeriksaan Uji petik dan wawancara hasil kompilasi Akuntabilitas dan capaian keluaran Hasil evaluasi Penerbitan APbdes Penyaluran dana Pelaporan Penggunaan Pengawasan apip Analisis focus pemeriksaan Uji petik dan wawancara hasil kompilasi Penggunaan keuangan desa menunjang PN Hasil evaluasi apip Padat karya Stunting Prioritas lainnya (pusat/daerah) Analisis atas fokus Uji petik dan wawancara Penyertaan modal BUM des Hasil evaluasi Kelayakan BUM des Akuntabilitas penyertaan modal Manfaat penyertaan modal Analisis atas fokus Uji petik dan wawancara Pemanfaatan hasil kegiatan desa Hasil evaluasi Kemanfaatan hasil kegiatan Keberlangsungan Analisis atas fokus Uji petik dan wawancara LANGKAH KERJA EVALUASI (Kementerian, Provinsi, Kabupaten)
- 39. Reviu dan Pemantauan 1. Reviu Kebijakan pengelolaan keuangan desa dan BUMdes 2. Reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, ADD. Dana transfer 3. Pemantauan penyaluran dana transfer 1. Reviu proses evaluasi rancangan APBdes dan konsistensi RKP desa 2. Reviu Kualitas belanja desa 3. Reviu PBJ 4. Pemantauan penyaluran dana tranfer ke desa dan capaian keluaran desa Provinsi Kabupaten
- 40. Provinsi Focus 1. Reviu Kebijakan pengelolaan keuangan desa dan BUMdes - Inventrisasi regulasi terkait pengelolaan keudes/bumdes - Kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi - Legaliltas kebijakan 1. Reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, ADD. Dana transfer Penyesuaian metode penyaluran DD Kabupaten 1. Reviu proses evaluasi rancangan APBdes dan konsistensi RKP desa Mekanisme penyusunan APBdes (RJMdes, RKPdes) 1. Reviu Kualitas belanja desa Skoring kualitas belanja desa ( variable, skori, ktriteria ) Identifikasi permasalahan 1. Reviu PBJ Skoring kualitas belanja desa ( variable, skori, ktriteria ) Identifikasi permasalahan LANGKAH KERJA REVIU (Kementerian, Kabupaten)
- 41. Fokus Pemantauan sasaran Langkah kerja Pemantauan penyaluran dana tranfer ke desa dan capaian keluaran desa Pemantauan penyaluran dana Desa, ADD, DBH • Paraturan kepala daerah . Data pagu dana desa • Realisasi • Analisa keterlambatan Pemantauan Capaian keluaran • Lakukan analisis tingkat kewajaran capaian keluaran Kabupaten • Pemantauan penyaluran dana transfer (DD.ADD, Bagi Hasil Pajak/retribusi Langkah kerja rinci • Pemantauan Capaian keluaran Langkah kerja rinci • Pemantauan Realisasi penggunaan APBdes Langkah kerja rinci • Pemantauan SILPA Langkah kerja rinci LANGKAH KERJA PEMANTAUAN (PROVINSI, Kabupaten)
- 42. Tahapan Pengawasan 3. Pelaporan Pelaporan dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. yang memuat : a) temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan b) rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau pemerintah daerah. Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa direviu secara berjenjang dan ditanda tangani oleh inspektur sesuai kewenangan masing-masing paling lama 2 (dua) minggu setelah pengawasan selesai dilakukan. Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan/atau kepala Desa dengan tembusan inspektur jenderal Kementerian untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan inspektur daerah provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten/kota. www.itjen.kemendagri.go.id @itjenkemendagri.ri Inspektorat Jenderal Kemendagri
- 43. Mekanisme Pelaporan 1 2 3 Ikhtisar Hasil Pengawasan oleh APIP daerah kabupaten/ kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur paling lama akhir bulan Februari tahun berikutnya Ikhtisar hasil pengawasan dan konsolidasinya yang dilakukan oleh APIP daerah provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya Ikhtisar hasil pengawasan yang disusun oleh APIP Kementerian disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri dan selanjutnya Menteri melalui Inspektur Jenderal menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional untuk disampaikan kepada Presiden paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya.
- 44. TINDAK LANJUT HASIL WAS 1. Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan 2. Koordinasi Pengawasan.
- 45. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 16 Hal yang harus diperhatikan : a. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa wajib ditindaklanjuti oleh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan. b. Tindaklanjut tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima. c. Inspektur Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan penelaahan atas tindak lanjut tersebut. d. Tindak lanjut tersebut diklasifikasikan menjadi empat yaitu: Telah Sesuai Apabila rekomendasi Inspektur Kabupaten/Kota telah ditindaklanjuti secara memadai Belum Sesuai Apabila TL rekomendasi Inspektur Kab/Kot masih dalam proses atau belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi Belum ditindaklanjuti Apabila rekomendasi Inspektur Kabupaten/Kota belum ditindaklanjuti Tidak Dapat ditindaklanjuti Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara 3E berdasarkan pertimbangan profesional APIP
- 46. A B 1. PENGAWASAN BERSAMA 2. PENDAMPINGAN PENGAWASAN 3. SOSIALISASI 1. Dalam Melakukan Pengawasan Bersama, Ditunjuk Penanggungjawab Pengawasan Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pimpinan APIP 2. Hasil Pelaksanaan Koordinasi Antar APIP Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Dilaporkan Kepada Inspektur Jenderal Kementerian APIP Kementerian, APIP Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian, APIP Daerah Provinsi, Dan APIP Daerah Kabupaten/Kota Melakukan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Kebutuhan KOORDINASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ANTAR APIP 4. TUKAR MENUKAR INFORMASI 5. PENINGKATAN KOMPETENSI APIP
- 47. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH CAMAT, BPD DAN MASYARAKAT DESA 1. Bentuk Pengawasan oleh Camat dan BPD; 2. Langkah Kerja Pengawasan oleh Camat dan BPD; 3. Bentuk Pengawasan oleh Masyarakat Desa; dan 4. Hasil Pengawasan Masyarakat Desa.
- 48. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Terkait Dengan APB Desa Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa Evaluasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Bentuk Pengawasan PENGAWASAN OLEH CAMAT Hasil Pengawasan • Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat disampaikan kepada Bupati/Walikota dan ditembuskan kepada APIP daerah kabupaten/kota. • Selanjutnya Hasil Pengawasan tersebut menjadi bahan bagi APIP daerah kabupaten/kota untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 3
- 49. PENGAWASAN OLEH BPD DAN MASYARAKAT DESA Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, melalui: a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan kegiatan; c. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan d. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. BPD Hasil pengawasan Oleh BPD Disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota. MASYARAKAT DESA Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan cara meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Informasinya antara lain: a. APB Desa; b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; c. Realisasi APB Desa; d. Realisasi kegiatan; e. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan f. Sisa anggaran. Hasil Pemantauan Oleh Masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut, jika terdapat keluhan diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah pada BPD, bila kurang memuaskan bisa di sampaikan ke camat untuk dilakukan mediasi, dan apabila indikasi pelanggaran dapat menyampaikan ke APIP
- 50. LANGKAH KERJA PENGAWASAN CAMAT A. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN APB DESA LANGKAH KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN APB DESA OLEH CAMAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 7
- 51. LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH APIP, CAMAT, DAN BPD
- 52. LANGKAH KERJA PENGAWASAN CAMAT B.EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
- 53. LANGKAH KERJA PENGAWASAN CAMAT C.EVALUASI DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA
- 54. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERIMAKASIH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Editor's Notes
- Junto diganti tanda panah