Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diriAntonio_Grafiko
Presentasi ini bertujuan untuk sebagai panduan untuk membuat SOP tata cara bila staff akan melaksanakan pengunduran diri, didalam presentasi ini dijelaskan hal-hal apa saja yang menjadi perlu dilakukan agar hak dan kewajiban staff akan dapat segera diselesaikan.
Bentuk Permohonan PHK
(1) Setiap permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dibuat di atas kertas bermeterai cukup sesuai, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
a. nama dan tempat kedudukan perusahaan/pemohon.
b. nama orang yang bertanggung jawab di perusahaan.
c. nama, jabatan dan alamat pekerja yang dimintakan pemutusan hubungan kerja.
d. umur dan jumlah keluarga dari pekerja.
e. masa kerja dan tanggal mulai bekerja.
f. tempat pekerja pertama kali diterima bekerja.
g. rincian penghasilan terakhir berupa uang dan nilai catu yang diberikan dengan cuma-cuma.
h. upah terakhir yang diterima pekerja.
i . alasan Pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara terinci.
j. bukti telah diadakan perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1964.
k. tanggal terhitung mulai berlakunya pemutusan hubungan kerja dimohonkan.
l. tempat dan tanggal permohonan ijin pemutusan hubungan kerja diajukan;
m. dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(3) Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengunakan bentuk formulir sebagaimana contoh dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
membahas tentang upah, pengertian upah,dasar hukum tentang upah,macam-macam upah,upah ditinjau dari sudut dan bentuk,berbagai sistem upah,sistem upah, jenis upah, penghitungan upah, kelemahan upah dengan sistem upah
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 1 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diriAntonio_Grafiko
Presentasi ini bertujuan untuk sebagai panduan untuk membuat SOP tata cara bila staff akan melaksanakan pengunduran diri, didalam presentasi ini dijelaskan hal-hal apa saja yang menjadi perlu dilakukan agar hak dan kewajiban staff akan dapat segera diselesaikan.
Bentuk Permohonan PHK
(1) Setiap permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dibuat di atas kertas bermeterai cukup sesuai, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
a. nama dan tempat kedudukan perusahaan/pemohon.
b. nama orang yang bertanggung jawab di perusahaan.
c. nama, jabatan dan alamat pekerja yang dimintakan pemutusan hubungan kerja.
d. umur dan jumlah keluarga dari pekerja.
e. masa kerja dan tanggal mulai bekerja.
f. tempat pekerja pertama kali diterima bekerja.
g. rincian penghasilan terakhir berupa uang dan nilai catu yang diberikan dengan cuma-cuma.
h. upah terakhir yang diterima pekerja.
i . alasan Pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara terinci.
j. bukti telah diadakan perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1964.
k. tanggal terhitung mulai berlakunya pemutusan hubungan kerja dimohonkan.
l. tempat dan tanggal permohonan ijin pemutusan hubungan kerja diajukan;
m. dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(3) Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengunakan bentuk formulir sebagaimana contoh dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
membahas tentang upah, pengertian upah,dasar hukum tentang upah,macam-macam upah,upah ditinjau dari sudut dan bentuk,berbagai sistem upah,sistem upah, jenis upah, penghitungan upah, kelemahan upah dengan sistem upah
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 1 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
12. SOHO Pancoran South Jakarta
Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3,
North Wing Noble 1102 – Pancoran
Jakarta Selatan 12810
Telp (62-21) 80625809
Email office@fardalaw.com
Website www.fardalaw.com