Seri Hukum Perburuhan

1. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved
CORPORATE ACTION ≠ PHK
(Telaah Pasal 163 UU 13/2003)
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com
FARIANTO & DARMANTO
LAW FIRM
15 Aug 2018, Jakarta
2018©FARDALAW–Allrightreserved
Dr. Willy Farianto
Partner at Fardalaw

2. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved
UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
2018©FARDALAW–Allrightreserved
PENGGABUNGAN
/
MERGER
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima
penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri
berakhir karena hukum.
(Pasal 1 butir 9)
PELEBURAN /
KONSOLIDASI
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan
cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri
berakhir karena hukum.
(Pasal 1 butir 10)

3. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved2018©FARDALAW–Allrightreserved
PENGAMBILALIH
AN / AKUISISI
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk
mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut.
(Pasal 1 butir 11 uu 40/2007)
PERUBAHAN
STATUS
Perubahan bentuk hukum perusahaan dari bentuk usaha bukan badan hukum menjadi bentuk
usaha berbadan hukum
Note:
Pengecualian untuk perusahaan Minyak & Gas, merger dan konsolidasi tidak bisa dilakukan
karena setiap badan usaha/BUT hanya diberikan 1 wilayah kerja (1 blok 1 entitas).
(Pasal 13.(1) UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

4. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved
Pasal 163 UU 13/2003
2018©FARDALAW–Allrightreserved
1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan
kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal156 ayat (4).

5. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved
Pasal 163 UU 13/2003
2018©FARDALAW–Allrightreserved
1) perubahan status,
penggabungan,
peleburan, atau
perubahan kepemilikan
perusahaan
2) perubahan status,
penggabungan, atau
peleburan perusahaan
 Uji materi ditolak
(Putusan MK No. 117/PUU-X/2012)
Pokok pertimbangan:
“Ayat ini merupakan perlindungan hukum bagi
pengusaha dalam menjalankan kegiatan usaha,
sehingga harus dipahami sebagai HAK PENGUSAHA”
 Perbedaan ayat (1) & (2) pada Perubahan
kepemilikan/Akuisisi. Pengusaha harus carry
out job security pekerja, sehingga ayat (2)
tidak mengizinkan Pengusaha untuk mem-
PHK pekerja.

6. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved
PENGUSAHAPEKERJA
TAFSIR & RESPON
1. Ditolak oleh Perusahaan, karena tidak relevan. Pekerja tidak memiliki
kewenangan dalam proses divestasi.
2. Dapat diterima  Jika pembeli adalah investor baru
Dapat ditolak  Organisasi menjadi besar dan menyebabkan double position
PHK pekerja:
- Voluntary/ Mutual Agreement Termination (kompensasi lebih dari normatif)
- Secara hukum:
a. Normatif: berdasarkan Pasal 163, dengan kompensasi: 2 x 156.(2) & 1 x
156 (3), (4)
b. Menolak kompensasi: proses hukum
3. Dapat diterima atau ditolak oleh perusahaan, namun uang
loyalitas/kompensasi bukanlah hak normatif
4. Perusahaan menolak RTZ  Perusahaan memberikan job security dan tidak
berkeinginan untuk melakukan PHK
Jika pekerja tetap menuntut RTZ, maka dikualifikasikan sebagai mengundurkan
diri
5. Mogok tidak sah, karena RTZ tidak normatif.
1. Keinginan untuk terlibat dalam proses
divestasi, termasuk dalam memilih
pembeli
2. Pekerja menginginkan job security:
benefit sama, keberlanjutan &
pengakuan masa kerja dan tidak di PHK
3. Uang loyalitas/kompensasi
4. Pekerja menginginkan “Reset to Zero”
(RTZ) & keberlanjutan pekerjaan dengan
benefit yang sama
5. Pekerja akan melakukan mogok apabila
perusahaan tidak mengabulkan
permintaan mereka
2018©FARDALAW–Allrightreserved

7. 2017©FARDALAW–Allrightsreserved
PERSELISIHAN & PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
• Sosialisasi terkait corporate action (sebelum dan
setelah proses divestasi)
• Bipartit: Mendiskusikan permintaan pekerja
• Mediasi: Mendiskusikan permintaan pekerja,
dengan isu spesifik berupa RTZ dan job security
• Pengadilan hubungan industrial: Perselisihan Hak
• Mahkamah Agung: Kasasi
PENYELESAIAN
• Perselisihan timbul ketika
pengusaha menolak permintaan
pekerja
• Pekerja akan mengundang
pengusaha untuk melakukan
perundingan bipartit agar
permintaan pekerja dikabulkan
• Jika bipartit gagal, pekerja
biasanya akan mengancam
mogok
2018©FARDALAW–Allrightreserved

8. STUDI KASUS
ORGANISASI BARU PROBLEMS  Double positions
PERBEDAAN PP/PKB PROBLEMS
 Perbedaan benefit & kebijakan
perusahaan
 Membuat struktur organisasi baru
 Menyeleksi pekerja untuk mengisi struktur baru
 Pekerja yang tidak terseleksi:
- Dilakukan voluntary Mutual Agreement Termination
- PHK secara hukum, dengan alasan: kelebihan pekerja atau reorganisasi
(PP/PKB dan Pasal 164 UU No. 13/2003)
Solusi:
 PP/PKB perusahaan lama tetap berlaku sampai periode masa berlakunya berakhir
 Dilakukan penyesuaian dengan merujuk pada aturan mana yang lebih baik (PP/PKB).
 Dibuat satu PP/PKB yang berlaku untuk semua anak perusahaan dengan melakukan koalisi
Serikat Pekerja antar anak perusahaan
Solusi:
2018©FARDALAW–Allrightreserved

9. SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com
THANK YOU