pemutusan hubungan kerja

3. A. Sepakat artinya tanpa kekhilafan, paksaan,
penipuan dan penyalahgunaan keadaan.
B. Kecakapan artinya tidak dibawah
pengampuan dan sudah dewasa menurut
hukum;
C. Pekerjaan artinya sebagai objek dari
perjanjian kerja maka harus ada pekerjaan
yang diperjanjikan;
D. Pekerjaan tidak bertentangan dengan
undang-undang dan kesusilaan artinya
pekerjaan yang diperjanjikan harus “Halal”.

4. • Karyawan tetap berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak
tertentu/ PKWTT.
• Karyawan kontrak berdasarkan
perjanjian kerja waktu
tertentu/ PKWT.
• Karyawan harian lepas.
• Karyawan antarkerja antar
daerah.

5. • PHK karena karyawan
melakukan tindak pidana
• PHK sepihak oleh pengusaha
• PHK demi hukum
• PHK karena putusan pengadilan:
- inisiatif pengusaha - inisiatif
karyawan
• PHK karena perjanjian bersama

6. • Menipu
• Mencuri
• Penggelapan dalam jabatan
• Pemalsuan atau menggunakan surat
palsu
• Mengkonsumsi atau
memperdagangkan narkotika dan
psikotropika
• Melakukan penganiayaan, dll

7. • Karyawan dalam Masa Percobaan.
• Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam)
bulan.
• Karyawan ditahan, meskipun belum 6
(enam) bulan tetapi telah dinyatakan
bersalah berdasarkan putusan pengadilan
pidana.
• Karyawan Mengundurkan diri.
• Karyawan mangkir selama 5 (lima) hari
berturut-turut dan telah dipanggil secara
patut.

8. • Karyawan mangkir selama 7 (tujuh) hari akibat
melakukan mogok kerja yang tidak sah
• Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan
berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban,
memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan,
memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,
keselamatan dan kesehatan.
PHK karena Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam)
bulan dan mengundurkan diri diberi hak mengajukan
gugatan ke PHI maximal 1 (satu) tahun sejak tanggal
PHK.

9. • Karyawan meninggal dunia
• Pensiun
• Berakhir jangka waktu kontrak
atau selesainya pekerjaan

10. 1. Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan
atau Perjanjian Kerja Bersama
2. Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja
pada saat terjadi perubahan status,
penggabungan atau peleburan.
3. Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2
(dua) tahun berturut-turut.
4. Perusahaan tutup, tidak karena mengalami
kerugian.
5. Perusahaan Pailit

11. 1. Karyawan menolak melanjutkan hubungan
kerja pada saat terjadi perubahan status,
penggabungan atau peleburan.
2. Karyawan menuduh Pengusaha melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang, tidak membayar upah 3 bulan
berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban,
memerintahkan pekerjaan di luar yang
diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang
membahayakan jiwa, keselamatan dan
kesehatan.
3. Karyawan medical unfit setelah 12 (duabelas)
bulan

12. • Karyawan melakukan tindak pidana. (lihat
pada slide sebelumnya)
• PHK sepihak oleh Pengusaha. (lihat pada
slide sebelumnya)
• PHK karena putusan pengadilan baik inisiatif
pengusaha maupun karyawan. (lihat pada
slide sebelumnya)

16. • Perundingan Bipartit waktu penyelesaian 30
hari
• Mediasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
• Konsiliasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
• Arbitrasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
• Jawaban Anjuran 10 hari kerja (tidak Jawab
dianggap menolak)
• Gugatan PHK 160 ayat (3) & 162 UU No. 13/
2003 1 (satu) tahun )

17. • Gugatan Hak 2 tahun
• Pengadilan Hubungan Industrial waktu
penyelesaian 50 hari kerja
• Menyatakan Kasasi 14 Hari Kerja
• Mengajukan Memori Kasasi 14 hari kalender
sejak menyatakan
•Mengajukan Kontra Memori Kasasi 14 hari
kalender sejak menerima pemberitahuan
• Mahkamah Agung waktu penyelesaian 30 hari
kerja

18. • Bukti dan Saksi cukup untuk menduga suatu
perbuatan pidana
• Laporan polisi:
a. Melaporkan pelaku pada bagian layanan
masyarakat
b. Pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi
c. Penyerahan bukti-bukti surat dan barang bukti
d. Pengajuan saksi ahli
e. Penetapan tersangka
f. Penahanan
g. Pemberkasan
h. Pelimpahan ke kejaksaan

19. • Proses di Kejaksaan:
a. Menerima berkas dan tersangka dari
kepolisian
b. Melanjutkan penahanan
c. Mempersiapkan dakwaan kepengadilan
negeri
d. Pelimpahan kepengadilan negeri