Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman dan praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang berbeda dengan ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menyebabkan beda-beda penerapan hukum antara pemahaman undang-undang dengan putusan hakim dan beda-beda putusan untuk kasus yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman PPHI yang dibangun ber
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
powerpoint mengenai hukum perusahaan yang meliputi pengertian, dasar huku, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata, dan jenis-jenis dari badan usaha
powerpoint mengenai hukum perusahaan yang meliputi pengertian, dasar huku, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata, dan jenis-jenis dari badan usaha
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)EMLI Indonesia
Sengketa di Dalam Pelaksanaan Perjanjian EPC, merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Kurusus Intensif Hukum Konstruksi yang di selengarakan oleh EMLI Training.
Materi tersebut di sampaikan oleh Bapak Dendi Adisuryo, S.H. Beliau yang memiliki background sebagai commercial lawyer, memiliki pengalaman praktis dalam proyek energi dan pertambangan dan sektor perbankan/keuangan. Beliau juga memiliki pengalaman luas dalam penugasan terkait penanaman modal asing dan restrukturisasi perusahaan.
6. pendaftaran
Tidak pernah bipartit
1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Penggunaan
alasan PMH
Perselisihan PHI
gugat di PN, atau
kebalikannya
7. pendaftaran
Tidak pernah bipartit
1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Penggunaan
alasan PMH
Perselisihan PHI
gugat di PN, atau
kebalikannya
Seharusnya:
Hak, Kepentingan, PHK, antar
SP dalam satu perusahaan
11. pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemeriksaan saksi:
Split perkara, agar
bisa bersaksi di
perkara lainnya
Damai ditengah
sidang
Putusan damai,
jangan dicabut
Demo saat sidang,
terutama saat
pemeriksaan saksi
Selang seling
menghadiri sidang
Menghadapi media
massa
Menyiapkan
keamanan
Persamaan materi dan
subjek beralasan untuk
diminta keberatan
terhadap saksi
Selalu menghadiri
sidang
Diputus dengan
akta perdamaian
Serahkan pada humas
perusahaan
13. Beda-beda penerapan hukum antara pemahaman
undang-undang & putusan MK dengan putusan hakim
UPAH PROSES
KESALAHAN BERAT
EFISIENSI
Upah proses sampai putusan
PHI / 6 bulan
Upah proses sampai in
karcht (Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
PHK dengan alasan
kesalahan berat
Tidak bisa menggunakan
alasan kesalahan berat
(Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
Putusan PHK dengan alasan
efisiensi
Seharusnya alasan efisiensi
hanya bisa digunakan jika
perusahaan tutup
(Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
14. Beda-beda putusan antar hakim
untuk materi yang sama
TKA
KOMPENSASI PHK
KEWENANGAN MENGADILI
TKA diputus jadi PKWTT dan
PKWT TKA tetap PKWT
SENYATANYA SEHARUSNYA
Kompensasi PHK faktor
pengali 3(tiga) kali dan
2(dua) kali maksimal
Maksimal 2 (dua) kali
SENYATANYA SEHARUSNYA
Kewenangan mengadili dan tidak
berwenang mengadili
15. pendaftaran
Tidak pernah bipartit
1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemahaman PPHI harus dibangun dengan pengalaman
praktek, yang seharusnya dan senyatanya.
Hal yang senyatanya diterima dan dijalankan terus
menerus dapat dijadikan sebagai referensi,
mengesampingkan hal yang seharusnnya.