SlideShare a Scribd company logo
pendaftaran
PPHISENYATANYA DAN SEHARUSNYA
Dr. WILLY FARIANTO
Atmajaya Jakarta, 8 September 2016
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
SHARING
FARDALAW
PROSES
PPHI
 PENGUSAHA
 PEKERJA/ SERIKAT PEKERJA
 MEDIATOR / KONSILIATOR/ ARBITOR
 PENGUSAHA
 PEKERJA/ SERIKAT PEKERJA
 JAWAB JINAWAB (GUGATAN,
JAWABAN, REPLIK & DUPLIK)
 PEMBUKTIAN (SURAT, SAKSI & AHLI)
 KESIMPULAN
 PUTUSAN
PHI: PHK, HAK, KENTINGAN & ANTAR SERIKAT
DALAM SATU PERUSAHAAN
MA: PHK & HAK
BIPARTIT
TRIPARTIT
KEWENANGAN
PHI
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Tidak pernah
bipartit
Split perkara
untuk
menghindari
bayar gugatan
Melampirkan
anjuran, risalah
mediasi
Satu Anjuran
untuk beberapa
gugatan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Tidak pernah
bipartit
Split perkara
untuk
menghindari
bayar gugatan
Melampirkan
anjuran, risalah
mediasi
Satu Anjuran
untuk beberapa
gugatan
Bipartit dulu
baru mediasi
Cepat, tepat,
adil, dan
biaya murah
Satu Anjuran
untuk satu
gugatan
Putusan MK no
No.68 PUU-XIII
2015 tentang
risalah
penyelesaian
Anjuran tertulis dalam bentuk risalah
penyelesaian mediasi/konsiliasi.
Melampirkan
anjuran, risalah
mediasi
Putusan MK no
No.68 PUU-XIII
2015
PHI Banjarmasin : Risalah mediasi dan anjuran
PHI Aceh : Risalah mediasi
PHI Samarinda : Risalah mediasi
PHI Palembang : Risalah mediasi
PHI Jakarta : Anjuran
PHI Jayapura : Anjuran
PHI Ternate : Anjuran
PHI Bandung : Anjuran
PHI Surabaya : Anjuran
PHI Palu : Anjuran
PHI Makasar : Anjuran
PHI Pekanbaru : Anjuran
PHI Kupang : Anjuran
SENYATANYA
SEHARUSNYA
pendaftaran
 Tidak pernah bipartit
 1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
 Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
 Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Penggunaan
alasan PMH
Perselisihan PHI
gugat di PN, atau
kebalikannya
pendaftaran
 Tidak pernah bipartit
 1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
 Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
 Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Penggunaan
alasan PMH
Perselisihan PHI
gugat di PN, atau
kebalikannya
Seharusnya:
Hak, Kepentingan, PHK, antar
SP dalam satu perusahaan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Di luar pihak
anjuran
digugat
Pekerja
outsourcing
menggugat
perusahaan
pemberi kerja
Keliru subjek
Keliru
penulisan
subjek (contoh:
BUT)
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Di luar pihak
anjuran
digugat
Pekerja
outsourcing
menggugat
perusahaan
pemberi kerja
Keliru subjek
Keliru
penulisan
subjek (contoh:
BUT)
Hanya pihak
dalam anjuran
Pekerja
outsourcing
menggugat
perusahaan
outsourcing
Citi Bank
ditulis PT Citi
Bank
Karyawan PT A
di PHK oleh PT B
(kelompok
usaha/group)
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemeriksaan saksi:
Split perkara, agar
bisa bersaksi di
perkara lainnya
Damai ditengah
sidang 
Putusan damai,
jangan dicabut
Demo saat sidang,
terutama saat
pemeriksaan saksi
Selang seling
menghadiri sidang
Menghadapi media
massa
Menyiapkan
keamanan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemeriksaan saksi:
Split perkara, agar
bisa bersaksi di
perkara lainnya
Damai ditengah
sidang 
Putusan damai,
jangan dicabut
Demo saat sidang,
terutama saat
pemeriksaan saksi
Selang seling
menghadiri sidang
Menghadapi media
massa
Menyiapkan
keamanan
Persamaan materi dan
subjek beralasan untuk
diminta keberatan
terhadap saksi
Selalu menghadiri
sidang
Diputus dengan
akta perdamaian
Serahkan pada humas
perusahaan
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Beda-beda penerapan hukum antara pemahaman
undang-undang & putusan MK dengan putusan hakim
Beda-beda putusan antar hakim
untuk materi yang sama
Beda-beda penerapan hukum antara pemahaman
undang-undang & putusan MK dengan putusan hakim
UPAH PROSES
KESALAHAN BERAT
EFISIENSI
Upah proses sampai putusan
PHI / 6 bulan
Upah proses sampai in
karcht (Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
PHK dengan alasan
kesalahan berat
Tidak bisa menggunakan
alasan kesalahan berat
(Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
Putusan PHK dengan alasan
efisiensi
Seharusnya alasan efisiensi
hanya bisa digunakan jika
perusahaan tutup
(Putusan MK)
SENYATANYA SEHARUSNYA
Beda-beda putusan antar hakim
untuk materi yang sama
TKA
KOMPENSASI PHK
KEWENANGAN MENGADILI
TKA diputus jadi PKWTT dan
PKWT TKA tetap PKWT
SENYATANYA SEHARUSNYA
Kompensasi PHK faktor
pengali 3(tiga) kali dan
2(dua) kali maksimal
Maksimal 2 (dua) kali
SENYATANYA SEHARUSNYA
Kewenangan mengadili dan tidak
berwenang mengadili
pendaftaran
 Tidak pernah bipartit
 1 Anjuran untuk beberapa Gugatan
 Melampirkan anjuran, risalah mediasi,
putusan MK risalah
 Agar tidak bayar gugatan: split perkara
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
Pemahaman PPHI harus dibangun dengan pengalaman
praktek, yang seharusnya dan senyatanya.
Hal yang senyatanya diterima dan dijalankan terus
menerus dapat dijadikan sebagai referensi,
mengesampingkan hal yang seharusnnya.
pendaftaran
alasan
subjek
persidangan
putusan
kesimpulan
TERIMA KASIH
www.fardalaw.com
FARDALAW
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. M. T. Haryono Kav. 2-3, JakSel
021-80625809
0811157937

More Related Content

What's hot

Perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerjaPerlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja
Kathleen Pontoh
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
anthonius karianga
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Dian Oktavia
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
Rais Piliang
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
sherlcoklekipiouw
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
Hanik Hidayah
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Idik Saeful Bahri
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
villa kuta indah
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
Fakhrul Rozi
 

What's hot (20)

Perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerjaPerlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 

Similar to PPHI

SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptxSEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
RirisMuldani
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialFardalaw Labor
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
AZIS50
 
Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHI
Fardalaw Labor
 
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)
EMLI Indonesia
 
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.pptARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
herdysinaga1
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt
SuryoHilal4
 
9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx
ssuser72034e
 

Similar to PPHI (8)

SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptxSEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
SEKOLAH PERSIDANGAN DPM AKAMIGAS.pptx
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrial
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
 
Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHI
 
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc   dendi adisuryo 27072017 (4)
Sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian epc dendi adisuryo 27072017 (4)
 
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.pptARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
ARBITRASE_and_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SE.ppt
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt
 
9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx
 

More from Fardalaw Labor

Covid 19
Covid 19 Covid 19
Covid 19
Fardalaw Labor
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Fardalaw Labor
 
MOGOK KERJA
MOGOK KERJAMOGOK KERJA
MOGOK KERJA
Fardalaw Labor
 
PHK
PHKPHK
Hubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok UsahaHubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok Usaha
Fardalaw Labor
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Fardalaw Labor
 
Corporate Action # PHK
Corporate Action # PHKCorporate Action # PHK
Corporate Action # PHK
Fardalaw Labor
 
Kumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MKKumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MK
Fardalaw Labor
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Fardalaw Labor
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Fardalaw Labor
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
Fardalaw Labor
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
Fardalaw Labor
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Fardalaw Labor
 
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingPerubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingFardalaw Labor
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
 
PHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun DiniPHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun Dini
Fardalaw Labor
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Fardalaw Labor
 
Penerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratPenerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratFardalaw Labor
 
Pemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaPemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaFardalaw Labor
 

More from Fardalaw Labor (20)

Covid 19
Covid 19 Covid 19
Covid 19
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
 
MOGOK KERJA
MOGOK KERJAMOGOK KERJA
MOGOK KERJA
 
PHK
PHKPHK
PHK
 
Hubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok UsahaHubungan Kerja Kelompok Usaha
Hubungan Kerja Kelompok Usaha
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
 
Corporate Action # PHK
Corporate Action # PHKCorporate Action # PHK
Corporate Action # PHK
 
Kumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MKKumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MK
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
 
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ OutsourcingPerubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
Perubahan Permenaker 19 tahun 2012/ Outsourcing
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
 
Slide pkb
Slide pkb Slide pkb
Slide pkb
 
PHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun DiniPHK/ Pensiun Dini
PHK/ Pensiun Dini
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
 
Penerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratPenerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan berat
 
Pemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaPemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerja
 

Recently uploaded

CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 

Recently uploaded (16)

CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 

PPHI