Dokumen ini membahas tentang hubungan industrial, mendefinisikan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks produksi barang dan jasa. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis, dengan tiga unsur penting untuk mencapai tujuan ini, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian perselisihan. Perundingan kolektif juga dijelaskan sebagai proses negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen untuk mencapai kesepakatan yang mengatur hubungan masa depan.

1. Hubungan
Industrial
MAGISTER
MANAJEMEN
STRATEGIC HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT
Dosen : Muhammad Iqbal M.Psi
•
•
•
Frans Bona
Sulivan
Nuraswin

2. Definisi Hubungan Industrial
(Labor Relations) :
O Menurut Payaman J. Simanjuntak (2009),
Hubungan industial adalah Hubungan semua
pihak yang terkait atau berkepentingan atas
proses produksi barang atau jasa di suatu
perusahaan.
O Abdul Khakim (2009) menjelaskan, istilah
hubungan industrial merupakan terjemahan
dari "labour relation" atau hubungan
perburuhan. Istilah ini pada awalnya
menganggap bahwa hubungan perburuhan
hanya membahas masalah-masalah
hubungan antara pekerja/buruh dan
pengusaha.

3. O Pengertian hubungan industrial dalam UU no. 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
pasal 1
nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud
hubungan industrial adalah suatu sistem
hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

4. Tujuan Hubungan
Industrial
untuk menciptakan
hubungan yang
harmonis, dinamis, dan
kondusif di suatu
Perusahaan”
“

5. Adapun Tiga unsur penting yang
mendukung tercapainya tujuan hubungan
Industrial
O Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan
O Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan
secara internal / Bipartit
O Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan
Perusahaan oleh Pengusaha, tidak perlu
digunakan untuk memaksakan kehendak masingmasing karena perselisihan yang terjadi dapat
diselesaikan secara baik-baik.

6. Menurut Mello
buruh atau karyawan membentuk atau bergabung
dengan Serikat Pekerja untuk mendapatkan suatu
keuntungan. Keuntungan ini biasanya bersifat
Ekonomi, Sosial, dan Politik. Keuntungan-keuntungan
ini yang cukup sulit disampaikan kepada pihak
Manajemen Perusahaan apabila Pekerja atau
Karyawan melakukannya secara individu

7. Collective Bargaining
O Menurut Hani Handoko, Perundingan Kolektif
(Collective Bargaining) adalah suatu proses
dimana para wakil dua kelompok (Pihak Karyawan
yang diwakili oleh Serikat Pekerja dan Pihak
Manajemen) bertemu dan merundingkan
perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak
diwaktu yang akan datang.
O Sedangkan menurut Byars & Rue, Perundingan
Kolektif adalah proses yang melibatkan kegiatan
negoisasi, drafting (persiapan berkas),
administrasi, dan interpretasi atas suatu perjanjian
tertulis antara Manajemen dengan Serikat Pekerja
untuk suatu periode waktu tertentu

8. Menurut Mello, hal-hal yang biasanya dibahas
didalam Collective Bargaining dibagi menjadi
Tiga Pokok pembahasan
Mandatory, biasanya membahas :
O Base Wages
O Incentive Pay
O Benefits
O Overtime
O Safety & Health Issues
O Union Security Clauses
O Promotion Criteria

9. Permissive, biasanya
membahas :
O Benefits for retirees
O Wage Concessions
O Employee ownership

10. Illegal, biasanya membahas
:
O Closed-shop agreements
O Featherbedding
O Discrimination in Hiring

11. Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Penyelesaian diluar pengadilan Hubungan
Industrial :
O Bipartit (wajib pasal 4 ayat (2) UU. No. 2
tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI).
O Mediasi, Konsiliasi, Arbiter (wajib pasal 83,
UU no. 2 tahun 2004)
Pengadilan Hubungan Industrial :
O Hukum acara Perdata Pasal 57, UU No.2
tahun 2004.

12. THANK YOU