TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
•
2 likes•4,460 views
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
Recommended
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Pembentukan perda
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan peraturan daerah, meliputi pengertian peraturan daerah, asas-asas yang harus dimiliki peraturan daerah, dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."Recommended
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Pembentukan perda
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan peraturan daerah, meliputi pengertian peraturan daerah, asas-asas yang harus dimiliki peraturan daerah, dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembic
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Disampaikan dalam Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi
Jakarta, 16 November 2010
Pembentuka per uu ii
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Export import documentation
The document discusses the importance of export documentation, noting that it establishes the responsibilities of buyers and sellers, protects both parties' interests, and is needed to claim export assistance. It provides details on the types of documents needed for export contracts, transactions, and incentives claims, including commercial documents, legal documents, and those for incentive programs. Proper documentation is essential for international trade as it represents the goods, establishes ownership, and allows compensation in case of loss or damage.
Exchange rate system
1. The document outlines the history of currency exchange rate systems from the gold standard in the 1800s to the present day.
2. It describes the three main categories of exchange rate regimes: flexible exchange rates, managed floating, and fixed exchange rates.
3. Flexible exchange rates are determined by market forces, while managed floating involves some government intervention and fixed rates keep currencies at constant values against other currencies or currency baskets.
More Related Content
Viewers also liked
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembic
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Disampaikan dalam Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi
Jakarta, 16 November 2010
Pembentuka per uu ii
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Export import documentation
The document discusses the importance of export documentation, noting that it establishes the responsibilities of buyers and sellers, protects both parties' interests, and is needed to claim export assistance. It provides details on the types of documents needed for export contracts, transactions, and incentives claims, including commercial documents, legal documents, and those for incentive programs. Proper documentation is essential for international trade as it represents the goods, establishes ownership, and allows compensation in case of loss or damage.
Exchange rate system
1. The document outlines the history of currency exchange rate systems from the gold standard in the 1800s to the present day.
2. It describes the three main categories of exchange rate regimes: flexible exchange rates, managed floating, and fixed exchange rates.
3. Flexible exchange rates are determined by market forces, while managed floating involves some government intervention and fixed rates keep currencies at constant values against other currencies or currency baskets.
Viewers also liked (9)
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan