PENGERTIAN, STRUKTUR HP DI INDONESIA, UNSUR UNSUR, HUBUNGAN HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN, LANDASAN HUKUM, APLIKASI HPP

1. BAB 2. KAJIAN TEORI, LANDASAN HUKUM,
DAN PENJABARAN PASAL-PASAL
2.1. PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Apa yang dimaksud dengan Hukum Pranata Pembangunan?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan “peraturan atau adat yang
secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;” atau
“undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.”
Sedangkan pranata adalah “sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-
istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna
memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi;”
Dan pembangunan adalah “proses, cara, perbuatan membangun; (infrastruktur)
pembangunan prasarana.”
Dapat disimpulkan bahwa Hukum Pranata Pembangunan merupakan peraturan resmi yang
mengikat dan mengatur suatu sistem dan organisasi dalam proses pembangunan prasarana
infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan hidup.
2.2. STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
1. Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum.
2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian
(POLRI) selaku institusi yang berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yang
melakukan penuntutan.
3. Yudikatif (MA-MK) sebagai lembaga penegak keadilan.
4. Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN)
se-Indonesia mengadili perkara yang kasuistik.
5. Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU.
6. Lawyer, pihak yang mewakili klien untuk berperkara di pengadilan, dsb.
2.3.UNSUR-UNSUR HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Hukum Pranata Pembangunan memiliki 4 unsur, yaitu:

2. 1. Manusia
Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia. Karena
manusia merupakan sumber daya paling utama dalam menentukan pengembangan
pembangunan.
2. SDA
Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan yang mana
sebagai sumber utama dalam pembuatan bahan material untuk proses
pembangunan.
3. Modal
Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu
daerah. Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan
suatu daerah.
4. Teknologi
Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan. Dengan
teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan.
2.4.LANDASAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Dasar Hukum Pranata Pembangunan ditetapkan dalam
I. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Dalam UU ini terdapat
10 bab yang terdiri dari 42 pasal yang mengatur tentang:
BAB 1. Ketentuan Umum (2 pasal), berisi tentang:
 Fungsi dari rumah
 Fungsi dari Perumahan
 Apa itu Pemukiman baik juga fungsinya
 Satuan lingkungan pemukiman
 Prasarana lingkungan
 Sarana lingkungan
 Utilitas umum
 Kawasan siap bangun
 Lingkungan siap bangun
 Kaveling tanah matang
 Konsolidasi tanah permukiman

3. BAB 2. Asas dan Tujuan (2 pasal), berisi tentang:
Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat,
adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri
sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan penataan perumahaan dan pemukiman:
 Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar
manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
rakyat.
 Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
 Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk
yang rasional.
 menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
bidang-bidang lain.
BAB 3. Perumahan (13 pasal), berisi tentang:
 Hak untuk menempati /memiliki rumah tinggal yang layak;
 Kewajiban dan tanggung jawab untuk pembangunan perumahan
dan pemukiman;
 Pembangunan dilakukan oleh pemilik hak tanah saja;
 Pembangunan yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah harus dapat
persetuan dari pemilik tanah / perjanjian;
 Kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang ingin membangun rumah
/ perumahan;
 Pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai Negara;
 Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah;
 Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah
diselesaikan melalui badan peradilan;
 Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara
pewarisan;
 dll.

4. BAB 4. Pemukiman (11 pasal), berisi tentang:
 Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui
pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana;
 Tujuan pembangunan permukiman;
 Pelaksanaan ketentuandilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang wilayah;
 Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor
mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum;
 Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh
badan usaha milik Negara;
 Kerjasama antara pengelola kawasan siap bangun dengan BUMN;
 Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun
Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan
kemudahan;
 Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha dibidang
pembangunan perumahan;
 Tahap - tahap yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan siap
bangun;
 Kegiatan - kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukiman;
 dll.
BAB 5. Peran Serta Masyarakat (1 pasal), berisi tentang:
 Hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam
pembangunan perumahan / permukiman;
 Keikutsertaan dapat dilakukan perorangan / bersama.
BAB 6. Pembinaan (6 pasal), berisi tentang:
 Bentuk pembinanaan pemerintah dalam pembangunan;
 Pembinaan dilakukan pemerintah di bidang perumahan dan
pemukiman;
 Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan
berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah perkotaan dan Rencana
Tata Ruang wilayah;
 dll.

5. BAB 7. Ketentuan Pidana (2 pasal), berisi tentang:
 Hukuman yang diberikan pada yang melanggar peraturan dalam
pasal 7 baik disengaja ataupun karena kelalaian;
 dan hukumannya dapat berupa sanksi pidana atau denda.
BAB 8. Ketentuan Lain-lain (2 pasal), berisi tentang:
 Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi
ketentuan Undang-undang ini;
 Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak
dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan
perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut
dicabut.
BAB 9. Ketentuan Peralihan (1 pasal), berisi:
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini
atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.
BAB 10. Ketentuan Penutup (2 pasal), berisi tentang:
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 6 tahun
1962 tentang Pokok-pokok perumahan (Lembaran Negara Tahun
1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476)
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 3,
 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
II. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Umum, dimana dalam UU ini terdapat
8 bab yang terdiri dari 32 pasal yang mengatur tentang:
BAB 1. Ketentuan Umum (1 pasal), berisi tentang:
 Yang dimaksud dengan ruang
 Pengertian Tata Ruang
 Penataan ruang
 Rencana Tata Ruang

6.  Yang dimaksud wilayah
 Yang dimaksud kawasan
 Kawasan lindung
 Kawasan budi daya
 Kawasan pedesaan
 Kawasan perkotaan
 Kawasan tertentu
BAB 2. Asas dan Tujuan (2 pasal), berisi tentang:
 Penataan ruang berasaskan Pemanfaatan Ruang bagi semua
kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan
 berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Juga
berdasarkan keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan
hukum.
 Tujuan penataan ruang:
 terselenggaranya Pemanfaatan Ruang berwawasan lingkungan
yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
 terselenggaranya pengaturan Pemanfaatan Ruang kawasan lindung
dan kawasan budi daya;
 tercapainya Pemanfaatan Ruang yang berkualitas.
BAB 3. Hak dan Kewajiban (3 pasal), berisi tentang:
 Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk
pertambahan nilai
 ruang sebagai akibat penataan ruang.
 Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam
menyusun dan memelihata ruang;
 Setiap orang berkewajiban menaati Tata Ruang yang ditetapkan.
BAB 4. Perencanaan, Pemanfatan, dan Pengendalian (12 pasal), berisi:
 Bagian Pertama: Umum (6 pasal)
o Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, aspek
administratif, aspek kegiatan kawasan pedesaan, wilayah
Nasional, dll.
o Cangkupan wilayah penataan ruang.

7. o Penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan
perkotaan, dan penataan ruang kawasan tertentu.
o Penyelenggaraan penataan ruang kawasan pedesaan, penataan
ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan
tertentu.
o dll.
 Bagian Kedua: Perencanaan (2 pasal)
o Perencanaan Tata Ruang dilakukan melalui proses dan
prosedur penyusunan
o serta penetapan Rencana Tata Ruang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o Rencana Tata Ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan
sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala.
o Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali
dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
o Pertimbangan melakukan perencanaan Tata Ruang.
o Perencanaan Tata Ruang mencakup perencanaan struktur dan
pola Pemanfaatan Ruang, yang meliputi tata guna air, tata
guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.
o Perencanaan Tata Ruang yang berkaitan dengan fungsi
pertahanan keamanan sebagai subsistem perencanaan Tata
Ruang, tata cara penyusunannya diatur dengan peraturan
perundang-undangan.
 Bagian Ketiga: Pemanfaatan (2 pasal)
o Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pelaksanaan program
Pemanfaatan Ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan
atas Rencana Tata Ruang.
o Pemanfaatan Ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Tata
Ruang.
o Pengembangan Pemanfaatan Ruang.

8. o Ketentuan mengenai pengelolaan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
 Bagian Keempat (2 pasal):
o Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui
kegiatan pengawasan dan penertiban tentang Pemanfaatan
Ruang.
o Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang diselenggarakan
dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
o Penerbitan terhadap Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk
pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB 5. Rencana Tata Ruang (5 pasal), berisi tentang:
 Pembedaan rencana tata ruang.
 Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan
arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Negara.
 Isi rencana tata ruang wilayah.
 Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Nasional adalah 25
tahun.
 Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
 Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
 Isi Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Dae rah Tingkat I.
 Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I adalah 15 tahun.
 Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan
dengan peraturan daerah.
 Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II.
 Isi Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II.

9.  Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi
pembangunan.
 Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II adalah 10 tahun.
 Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II ditetapkan dengan peraturan daerah.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan, pedoman, tata
cara, dan lain-lain yang diperlukan bagi penyusunan rencana tata
ruang kawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB 6. Wewenang dan Pembinaan (6 pasal), berisi tentang:
 Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Pemerintah.
 Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
 Pelaksanaan ketentuan dilakukan dengan tetap menghormati hak
yang dimiliki orang.
 Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata
Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh
Kepala Daerah yang bersangkutan.
 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataan
ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
 Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
menyelenggarakan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II.
 Presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas
mengkoordinasikan penataan ruang.
 Tugas koordinasi termasuk pengendalian perubahan fungsi ruang
suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskala besar dan
berdampak penting.
 Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya
ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

10.  Penetapan mengenai perubahan fungsi ruang menjadi dasar dalam
peninjauan kembali Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya
Daerah Tingkat II.
BAB 7. Ketentuan Peralihan (1 pasal), berisi:
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan
perundangundangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah
ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum berdasarkan
Undang-undang ini.
BAB 8. Ketentuan Penutup (2 pasal), berisi:
 Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Ordonansi
Pembentukan Kota (Stadvormingsordonantie Staatblad Tahun 1948
Nomor 168, keputusan letnan Gubernur jenderal tanggal 23 Juli
1948 no. 13) dinyatakan tidak berlaku.
 Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
2.5.HUBUNGAN HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN
Ada lima tahapan untuk memahami proses kebijakan publik itu agar dapat berjalan sesuai
dengan tujuannya, adalah
1) Tahap agenda permasalahan
2) Tahap formulasi kebijakan
3) Tahap adopsi
4) Tahap implementasi, dan
5) Tahap evaluasi.
Kenyataan yang terjadi antara kebijakan yang dikeluarkan dengan hasil yang akan
diharapkan terdapat penyimpangan, terdapat penyalahgunaan, dan terdapat inkonsistensi.
2.6.PENGAPLIKASIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Apa pentingnya Hukum Pranata Pembangunan dan mengapa harus ada yang namanya
Hukum Pranata Pembangunan. Dalam membangun suatu bangunan diperlukan adanya

11. hukum yang berlaku. Pentingnya kita mempelajari hukum pranata pembangunan ini juga
dapat membuat kita lebih memahami peraturan - peraturan serta hal - hal apa saja yang
harus dilakukan dalam membangun suatu bangunan. Kita tidak hanya merancang dan
mendirikan namun juga memperhatikan hukum yang telah berlaku agar suatu daerah
tersebut dapat tertata rapih.
Sebagai calon arsitek, dalam membengun suatu bangunan baik itu rumah, sekolah, maupun
bangunan tinggi tentunya kita memerlukan ijin dari pemerintah setempat. Izin yang
dimaksud tak lain dan tak bukan ialah IMB (Izin Mendirikan Bangunan). IMB merupakan
perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan
persayaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
IMB juga merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu
sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian
hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk
memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.
IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang
telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi
bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan
bersama. Pada umumnya proses IMB ialah 25 hari dari tanggal diajukannya IMB. Jangka
waktu tersebut dapat berbeda - beda tergantung kebijakan daerah setempat serta
kelengkapan.
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber yaitu :
1) Perikatan yang timbul dari persetujuan
2) Perikatan yang timbul dari undang – undang
3) Perikatan terjadi bukan perjanjian
Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang
lain karena perbuatan,peristiwa atau keadaan.Oleh karena itu dibentuk undang-undang
oleh masyarakat yang diakui dan diberi akibat hukum. Dan dalam pengertiannya perikatan
dapat terjadi jika sudah melalui perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan
menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

12. Salah satu bentuk dari hukum perikatan adalah kontrak kerja. (Agar pihak pemberi tugas
dan pelaksana tugas tidak ada yang merasa dirugikan dan puas akan pekerjaan tsb.sehingga
masing-masing pihak dapat menyadari,memahami dan melaksanakan kewajibannya serta
mengetahui apa-apa saja yang menjadi haknya dan apabila salah satu pihak merasa
dirugikan karena terdapat hal –hal yang tidak dilaksanakan pihak lainnya,yang sudah
tercantum dalam kontrak kerja, maka pihak tersebut dapat memberikan sanksi kepada
pihak lainnya yang telah disepakati bersama, dapat pula menuntutnya ke pengadilan.)
1. Pemberi Tugas (Owner)
Pihak pihak yang menghendaki suatu pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain
sehubungan dengan kepentingannya atas hasil pekerjaan tersebut, atau wakilnya
yang ditunjuk dalam Pekerjaan.
2. Manajemen Konstruksi (Construction Management)
Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam memimpin,
mengkoordinir,dan mengawasi pelaksaan pekerjaan di lapangan pada batas-batas
yang telah ditentukan baik teknis maupun administratif. Dalam menjalankan
tugasnya MK dibantu oleh beberapa orang yang masing-masing mempunyai
keahlian dalam disiplin ilmu yang diperlukan proyek.
3. Konsultan Perencana Arsitektur (Architectural Consultant)
Badan/Organisasi yang berada langsung di bawah owner, karena memegang
peranan penting untuk perencanaan awal/konsep desain dari segi arsitektur dan
estetika ruangan. Tugasnya yaitu:
Membuat gambar/desain dan dimensi bangunan secara lengkap dengan spesifikasi
teknis, fasilitas dan penempatannya.
Menentukan spesifikasi bahan bangunan untuk finishing pada bangunan proyek ini.
Membuat gambar-gambar rencana dan syarat-syarat teknis secara administrasi
untuk pelaksanaan proyek.
Membuat perencanaan dan gambar-gambar ulang atau revisi bilamana diperlukan.
Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang dibuatnya apabila
sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Konsultan Perencana Struktur (Structural Consultant)
Badan/Organisasi yang bertugas merencanakan dan merancang struktur yang
sesuai dengan keinginan pemilik proyek melalui kontraktor utama, baik struktur
atas maupun struktur bawah dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

13. kondisi tanah, fungsi bangunan, bentuk bangunan (segi arsitektur), kondisi lahan,
serta kondisi alamnya. Tugas & wewenangnya:
Membuat perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Membuat rancangan detail yang meliputi pembuatan gambar-gambar detail serta
rincian volume pekerjaan.
Memberikan penjelasan atas permasalahan yang timbul selama masa konstruksi.
5. Konsultan Perencana Mekanik & Elektrik (Mechanical / Electrical
Consultant)
Badan/Organisasi yang ahli dalam bidang Mechanical dan Electrical.
Merencanakan instalasi yang menggunakan tenaga mesin dan listrik serta berbagai
perlengkapan utilitas seperti misalnya AC, perlengkapan penerangan, plumbing,
generator, pemadam kebakaran, telepon, dan sound system sesuai dengan keadaan
dan fungsi bangunan.
Memberikan penjelasan pada waktu rapat, menyusun dokumen pelaksanaan dan
melakukan pengawasan berkala dan melaporkannya pada kontraktor utama.