penting

1. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
SISTEM HUKUM NASIONAL NASIONAL DI INDONESIA
A. Makna peraturan perundang-undangan nasional
Peraturan perundangan-undangan berbeda dengan undang-undang, karena
undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan.
Peraturan peundang-undangan itu sendiri adalah semua pertauran tertulis yang dibentuk
dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk
tertulis.
Menurut undang-undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, FUNGSI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:
a) sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi -
peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga
negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi
mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan
kebenaran.
b) Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam
menjalankan hubungan antar sesama manusia sebabagi warga
negara dan warga masyarakat
c) untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara
agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;
d) untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan
kehidupan yang harmonis rasa.
e) untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi
warga negara.
f) untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

3. Untuk memahami perundang-undangan yang berlaku, kita harus
memahami susunan tata urutan perundang-undangan. Ini
disebabkan susunan tata urutan perundangan-undangan mengajar
prinsip-prinsip:
a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di
bawahnya.
b) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus
bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundangan-
undangan tingkat lebih tinggi.
c) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
d) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut,
diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
e) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur
materi yang sama, perturan yang terbaru harus diberlakukan
walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan
yang lama dicabut.
f) Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus
diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. ADAPUN AZAS-AZAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat , adalah setiap jenis peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk
peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang
tidak berwewenang
c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan
d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.
g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh

5. TERKAIT MATERI YANG TERDAPAT DALAM SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JUGA HARUS MENCERMINKAN ASAS :
a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan
perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,
ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan
kepentingan bangsa dan negara