Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi dan syarat-syarat pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Indonesia. Terdapat tiga jenis LSP yakni LSP P1 yang didirikan oleh industri untuk karyawannya, LSP P2 untuk karyawan industri dan mitranya, serta LSP P3 untuk sektor tertentu. Syarat pendirian LSP meliputi badan hukum, dukungan asosiasi, sarana kerja, standar kompetensi,

1. LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI

2. KLASIFIKASI
JENIS LSP
1. LSP P1
LSP P1 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Industri atau instansi
dengan maksud dan tujuan utama guna melaksankaan proses uji sertifikasi kompetensi kerja
terhadap sumber daya manusia lembaga induknya dan harus sesuai dengan ruang lingkup yang
telah diberikan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
2. LSP P2
LSP P2 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh industri atau instansi
dengan maksud dan tujuan utama melaksanakan proses uji sertifikasi kompetensi kerja terhadap
sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari para rekanan pemasoknya
dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya sesuai ruang lingkup yang telah diberikan
oleh BNSP.
3. LSP P3
LSP P3 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh asosiasi industri
dan/atau asosiasi profesi dengan maksud dan tujuan utama melaksanakan proses uji sertifikasi
kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai rung lingkup yang telah diberikan
oleh BNSP.

3. SYARAT
PENDIRIAN
LSP
(KelengkapanLegalitas
Usaha)
1. Harus merupakan badan hukum, bagian dari suatu badan hukum,
atau badan usaha yang legal.Badan hukum dapat berupa perseroan
terbatas atau yayasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. LSP-P3 dibentuk oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi, dan
didukung oleh instansi teknis pembina sektor/ lapangan
usaha.Dukungan para pemangku kepentingan berupa:
1. Surat Dukungan Asosiasi Industriterkait;
2. Surat Dukungan asosiasi Profesiterkait
Surat dukungan instansi teknis pembina sektor terkait dengan
melibatkan pemangku kepentingan

4. SYARAT
PENDIRIAN
LSP
(KelengkapanLegalitas
Usaha)
3. Keabsaham LSP-P3 dinyatakan dengan AktaNotaris
4. Bentuk organisasi LSP-P3 terdiri dari Unsur Pengarah & Unsur
Pelaksana
5. Target Asesi LSP P3 adalah SDM untuk sektor atau profesi sesuai
ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
6. Penamaan LSP P3 harus mencerminkan sektor/sub
sektoral/bidang/sub bidang atau profesi
7. Ruang lingkup LSP P3 mengacu kepada sektor/profesi

5. SYARAT
SARANA DAN
PERANGKAT
KERJA
1. Bukti legalitas dan status Kantor
2. Memiliki sarana kerja termasuk sistem pengolahan data berbasis IT
3. Memiliki rencana strategis, program kerja/rencana kegiatan dan anggaran
belanja yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepasa industri dan
sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi
4. Memiliki Standar Kompetensi yang mengacu pada SKKNI atau Standar
Internasional atau Standar khusus.
5. Memiliki Skema Sertifikasi dan Perangkat Asesmen termasuk materi Uji
Kompetensi
6. Memiliki TUK atau Tempat Uji Kompetensi (TUK di Tempat Kerja, TUK
Sewaktu & TUK Mandiri).
7. Memiliki Personil yang akan terlibat di dalam kegiatan LSP tersebut

6. SYARAT
SARANA DAN
PERANGKAT
KERJA
8. Memiliki Sistem Pengendali Pelaksanaan Sertifikasi Seperti: Kesesuaian Panduan
Mutu LSP terhadap Persyaratan Umum LSP, Memiliki SOP (Prosedur dan Instruksi
Kerja.
9. Memenuhi dan melengkapi bukti-bukti pendukung seperti: Hasil pelaksanaan
Internal Audit, bukti pelaksanaan Uji Coba Asesmen dan rekaman hasil pelaksanaan
10. Bukti telah dilakukan Kaji Ulang Manajemen
11. Memiliki bukti seperti brosur/leaflet/bentuk informasi lain guna keperluan sosialisasi
dan publikasi yang muktahir tentang proses sertifikasi dalam setiap skema.
12. Daftar TUK yang telah terverifikasi dan persyaratan teknis untuk setiap TUK sesuai
dengan skema sertifikasi yang acu.
13. Dokumen-dokumen sesuai pedoman-pedoman BNSP No. 201,202,206,208,
210,211,301,302
14. Memiliki Formulir-formulir terkait dengan kegiatan pelaksanaan sertifikasi

7. SYARAT
UMUM LSP
Lembaga
Sertifikasi
• Kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga sertifikasi harus terkait
dengan kriteria sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan
harus memenuhi semua Syarat dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. LSP tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat dan
menghalangi akses oleh pemohon dan calon, kecuali yang ditetapkan
dalam pedoman ini.
• LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian,
pemeliharaan, perpanjangan, penundaan atau pencabutan sertifikasi serta
perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan
• LSP harus membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan sertifikasinya,
sesuai dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan ruang lingkup
sertifikasi.

8. SYARAT
UMUM LSP
Struktur
Organisasi
• Struktur LSP harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan kepercayaan
kepada pihak terkait atas kompetensi, ketidakberpihakan dan integritasnya. Secara
khusus, lembaga sertifikasi harus:
• Independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan profesi
yang disertifikasi, termasuk dengan pemilik dan pelanggannya dan harus mengambil
langkah yang dapat menjamin operasi yang layak.
• Bertanggung jawab atas keputusannya berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan,
perpanjangan, penundaan dan pencabutan sertifikasi serta perluasan/pengurangan
ruang lingkup yang diajukan.
• Mengidentifikasi manajemen (kelompok atau profesi) yang memiliki tanggung jawab
menyeluruh untuk: evaluasi, sertifikasi dan survailen sebagaimana ditetapkan dalam
pedoman ini, dalam persyaratan kompetensi dan dalam dokumen relevan lain yang
berlaku, perumusan kebijakan operasi LSP, yang berkaitan dengan sertifikasi profesi,
keputusan sertifikasi, penerapan kebijakan dan prosedurnya, keuangan lembaga
sertifikasi, dan pendelegasian kewenangan kepada beberapa komite atau perorangan
untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan atas namanya.

9. SYARAT
UMUM LSP
Dokumen
Legalitas
Hukum
• LSP harus memiliki struktur terdokumentasi yang menjaga
ketidakberpihakan termasuk ketentuan yang menjamin ketidakberpihakan
pengoperasian LSP. Struktur ini harus melibatkan partisipasi semua pihak
penting yang terkait dalam pengembangan kebijakan dan prinsip-prinsip
tentang substansi dan fungsi sistem sertifikasi, tanpa adanya pihak yang
mendominasi.
• LSP harus membentuk komite skema atau nama lain, yang harus
bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema
sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan. Komite
skema harus diwakili oleh pihak penting terkait secara seimbang (tanpa
ada pihak yang lebih mendominasi). Jika ada skema sertifikasi yang
dikembangkan oleh organisasi selain lembaga sertifikasi, maka
pengembangan skema tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama.

10. SYARAT
UMUM LSP
• Memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasi sistem
sertifikasi dan untuk membiayai pertanggunggugatan (liability) yang
mungkin timbul.
• Memiliki kebijakan dan prosedur yang membedakan antara sertifikasi
profesi dan kegiatan lainnya,
• Menjamin bahwa kegiatan lembaga yang terkait tidak mengkompromikan
kerahasiaan objektivitas dan ketidakberpihakan dari sertifikasinya.

11. SYARATUMUM
LSP
LSP tidak boleh
menawarkan atau
memberikan
pelatihan atau
membantu pihak lain
dalam penyiapan
jasa tersebut
• LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur (seperti pedoman
pelaksanaan) untuk penyelesaian banding dan keluhan yang diterima
dari pemohon, calon, profesi yang disertifikasi dan atasan/institusi tempat
profesi yang disertifikasi bekerja serta dari pihak lain mengenai proses
kriteria sertifikasi, termasuk kebijakan dan prosedur untuk kinerja profesi
yang disertifikasi. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menjamin bahwa
banding dan keluhan diselesaikan secara independen, tegas dan tidak
berpihak.
• LSP harus memperkerjakan personil permanen atau personil kontrak
dalam jumlah yang memadai dengan pendidikan, pelatihan, pengetahuan
teknis dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi
sertifikasi sesuai dengan jenis, rentang dan volume pekerjaan yang
dilakukan di bawah tanggung jawab manajemen.

12. SYARAT
UMUM LSP
Persyaratan Untuk
Personil Permanen
Atau Yang Dikontrak
Oleh Lembaga
Sertifikasi
• LSP harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personil permanen atau
yang dikontrak yang terlibat dalam proses sertifikasi.
• LSP mewajibkan personil permanen atau yang dikontrak untuk menandatangai
dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang
ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan
kerahasiaan dan kebebasan dari pengaruh komersial dan pengaruh lainnya
dari setiap hubungan sebelum dan/atau saat ini dengan profesi yang diuji yang
dapat mengkompromikan kenetralannya.
• Uraian tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi dengan jelas harus
tersedia bagi setiap Profesi permanen atau yang dikontrak. Mereka harus
dilatih sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga yang bersangkutan
menyadari pentingnya sertifikasi yang ditawarkan. Semua personil yang terlibat
dalam setiap aspek kegiatan sertifikasi harus memiliki kualifikasi pendidikan,
pengalaman dan keahlian teknis yang sesuai dengan kriteria kompetensi untuk
tugas yang ditetapkan

13. SYARAT
UMUM LSP
Persyaratan Asesor
Kompetensi
• Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan LSP berdasarkan persyaratan
kompetensi yang berlaku dan dokumen relevan lainnya.
• Dalam proses pemilihan asesor yang ditugaskan untuk suatu ujian atau bagian dari
suatu ujian harus dijamin bahwa asesor kompetensi tersebut minimal:
• Mengerti skema sertifikasi yang relevan;
• Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang
relevan;
• Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji;
• Mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa
yang digunakan dalam ujian, dan
• Bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen)
dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
• Jika seseorang asesor kompetensi mempunyai potensi konflik kepentingan dalam ujian
dengan calon, LSP harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa
kerahasiaan dan kenetralan ujian tidak dikompromikan (lihat 4.2.5). Langkah-langkah
tersebut harus direkam.

14. SYARAT
UMUM LSP
 LEBIH DETAIL DAPAT DIAKSES MELALUI
 https://sertifikasibnsp.com/pedoman-prosedur-syarat-pendirian-
lsp/