Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi dan sertifikasi berdasarkan UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dokumen tersebut menjelaskan definisi standardisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi, ruang lingkup dan kebijakan nasional terkait."

1. AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
berdasarkan UU 20 Tahun 2014
tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
Bandung, 10 Mei 2017

2. 2
STANDARDISASI adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan,
menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku
kepentingan
(UU 20 tahun 2014: pasal 1 angka 1)
PENILAIAN KESESUAIAN adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa,
Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan
(UU 20 tahun 2014: pasal 1 angka 2)
Catatan (dari SNI ISO/IEC 17000):
a. penilaian kesesuaian mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi
lembaga penilaian kesesuaian
b. Karena akreditasi dilakukan untuk menilai kompetensi lembaga penilaian kesesuaian,
lembaga yang melakukan akreditasi tidak dinyatakan sebagai lembaga penilaian kesesuaian
RUANG LINGKUP: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap Barang,
Jasa, Sistem, Proses, dan Personal
(UU 20 tahun 2014: pasal 4)
AKREDITASI adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang
menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki
kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
(UU 20 tahun 2014: pasal 4)
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

3. Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
berdasarkan Undang Undang No 20 tahun 2014
MUTU
STANDARDISASI
AKREDITASI
Lembaga
Sertifikasi
Laboratorium,
Lembaga
Inspeksi
STANDAR
NASIONAL SATUAN
UKURAN
KONSUMEN
PRODUSEN
MUTU

4. 4
o mencakup aspek legalitas, kelembagaan, kaidah, dan
pedoman.
o mengatur dasar rencana pelaksanaan kegiatan Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian agar Pemangku Kepentingan turut
berpartisipasi.
o disusun oleh BSN berdasarkan rencana pembangunan
nasional.
o ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan.
o menjadi dasar dalam perencanaan, perumusan, penetapan,
penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan
SNI serta kegiatan Penilaian Kesesuaian.
(UU 20 tahun 2014: pasal 5 - pasal 7)
KEBIJAKAN NASIONAL
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

5. 5
 Badan Standardisasi Nasional (BSN)
o melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah di bidang STANDARDISASI dan
PENIILAIAN KESESUAIAN
o BSN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden
o BSN bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan
 Komite Akreditasi Nasional (KAN)
o melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah di bidang AKREDITASI LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN
o KAN adalah “Lembaga Non Struktural” yang dibentuk dengan Peraturan Presiden
o KAN bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN
 Lembaga Penilaian Kesesuaian
o Pengujian, Inspeksi, Sertifikasi dilaksanakan oleh laboratorium, lembaga inspeksi, dan
lembaga sertifikasi milik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta yang
diakreditasi oleh KAN
 Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian
o Sesuai dengan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan
memberlakukan keseluruhan dan/atau sebagian dari 1 (satu) SNI atau lebih secara
wajib untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan publik, pelestarian
fungsi lingkungan hidup dan kepentingan nasional lainnya
KELEMBAGAAN

6. 6
o Tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Akreditasi LPK dilakukan
oleh KAN.
o Akreditasi LPK dilakukan untuk memberikan pengakuan formal bahwa LPK
memiliki kompetensi untuk melakukan Kegiatan Penilaian Kesesuaian
tertentu sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya
o Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang
Akreditasi LPK, KAN mengacu pada:
• Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang
ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan kegiatan Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian;
• Peraturan di bidang Penilaian Kesesuaian yang ditetapkan oleh Kepala
BSN; dan
• Persyaratan internasional.
o KAN mengembangkan dan menetapkan skema Akreditasi yang diperlukan
oleh pemangku kepentingan.
o Akreditasi LPK dilakukan oleh KAN berdasarkan permohonan yang diajukan
oleh LPK.
Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

7. Tujuan SPK
Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
bertujuan:
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi,
daya saing nasional, persaingan usaha yang
sehat dan transparan dalam perdagangan,
kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha,
serta kemampuan inovasi teknologi;
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen,
pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat
lainnya, serta negara, baik dari aspek
keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun
pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi
transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di
dalam negeri dan luar negeri

8. p
pemeliharaan
SNI
penerapan SNI
secara sukarela
pengawasan;
evaluasi
efektifitas
bukti
kesesuaian
penetapan
SNIperencanaan
SNI
perumusan
SNI
memberlakuan
SNI secara
wajib
LITBANG
kebijakan
nasional
PEMBINAAN
KERJASAMA
sistem
informasi
LPK
melakukan
KEGIATAN
PK
hasil
PK
akreditasi
LPK
ketertelusuran
hasil PK
Pasal
10-19
Pasal
20-28
Pasal
29
Pasal
30-49
PROSES STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
dalam UU No. 20 Tahun 2014

9. 9
• Konsumen, dan pemerintah membutuhkan jaminan
bahwa barang, jasa, proses, system yang
digunakan memenuhi persyaratan…..
Mengapa perlu sertifikasi …

10. 10
?
handal
?
kredibel
tetapi….apakah sertifikat yang digunakan sebagai bukti
tersebut kredibel dan handal ……sehingga kita layak untuk
mempercayainya ……..
apakah sertifikat tersebut dapat dipercaya..?

11. Apakah barang, jasa,
sistem, proses dan
personal tersebut dapat
diterima …?
Badan Akreditasi
memberikan jaminan kompetensi…
apakah yang melaksanakan pengujian,
inspeksi, atau
sertifikasi tersebut kompeten..?
perlu dilakukan pengujian, inspeksi,
atau sertifikasi ….
perlu dilakukan penilaian kompetensi
laboratorium, Lembaga inspeksi, atau
lembaga sertifikasi



Start
Peran AKREDITASI…

12. tantangan di era pasar global …
peningkatan
biaya produksi!
hambatan
perdagangan
yang tidak
diinginkan!
produk tidak
aman!
menghalangi akses
produk baru !!!!
tunjukkan bukti
pemenuhan terhadap
persyaratan !!!!
peningkatan
harga!!!

13. 


apakah kompetensi laboratorium, Lembaga inspeksi,
dan Lembaga sertifikasi tersebut diakui oleh pihak
lain
dalam pasar global…?
Badan Akreditasi 1 Badan Akreditasi 2 Badan Akreditasi N


 











dikembangkan skema saling
pengakuan antar badan akreditasi
di tingkat global…..
kompetensi laboratorium, lembaga
inspeksi, dan lembaga sertifikasi
diakui di tingkat global…..
hasil uji, sertifikat inspeksi,
dan sertifikat kesesuaian
diakui di tingkat global…..
Negara 1 Negara 2 Negara N

14. Lembaga Penilaian
Kesesuaian
Badan Akreditasi
NASIONAL
Barang, Jasa, Sistem,
Proses, Personal
Demonstration of
competence
Demonstration of
conformity
Laboratorium,
Lembaga
Sertifikasi dan
Lembaga
Inspeksi
(pemerintah,
pemerintah
daerah, BUMN,
swasta)
Rantai Kepercayaan Global terhadap
SERTIFIKAT
Organisasi Kerjasama
Akreditasi
Regional dan Internasional
Demonstration of
equivalence
Testing,
inspection,
certification
assessment
peer-evaluation
ISO/IEC 17040 (peer-evaluation,
peer-assessment)
ISO/IEC 17011 (akreditasi)
ISO/IEC 17020 (inspeksi);
ISO/IEC 17021 (audit dan sertifikasi
system manajenen)
ISO/IEC 17024 (sertifikasi person);
ISO/IEC 17025 (kalibrasi, pengujian);
ISO/IEC 17065 (produk, proses, jasa)
Standar sistem manajemen (ISO 9001;
22001; 27001; 28001; 50001, etc);
standar produk, standar proses,
standar jasa, standar kompetensi
personal

15. Pengembangan Sistem Akreditasi di Indonesia
ISO/IEC 17011
1992 2001 20051997
1992 2001 20051997 2003 20042000
MLA for QMS
Keputusan
Presiden
No. 78 / 2001
ISO Guide 61
ISO Guide 58
MRA for TESTING
MRA for CALIBRATION
MRA for INSPECTION, MLA for EMS
ISO Guide 61
ISO Guide 58
Keputusan
Presiden
No. 13 / 1997
Keputusan Menteri
Riset dan Teknologi
No.
465/IV.2.06/HK.01.04/9
/92
MLA for PRODUCT CERTIFICATION
2009 2013
MLA for FSMS,
2016
MLA for Persons
2014
2004
Undang Undang
No. 20/2014
Peraturan
Pemerintah
No. 102/2000
MRA for MEDICAL
2008
MRA for RMP; MLA for EnMS, ISMS, GHG [2017-2018]

16. DEVELOPMENT
TEAM
DEVELOPMENT
TEAM
Manager for
Inspection Body
Accreditation
Struktur Organisasi KAN
SECRETARY GENERAL
QUALITY MANAGERLEGALFINANCE
DIRECTOR, LABORATORY AND INSPECTION
BODY ACCREDITATION
ASSESSOR
Manager for
Calibration Lab.
Accreditation
KAN COUNCIL:
• CHAIRMAN
• SECRETARY
• MEMBERS
Technical Committee
KAN SECRETARIAT
A B C
Accreditation
Officer
D E F
Accreditation
Officer
Manager for
Testing Lab.
Accreditation
G H I
Accreditation
Officer
Manager for
Mgt. System CB
Accreditation
J K
Accreditation
Officer
L M
Accreditation
Officer
Manager for
Product CB
Accreditation
N O
Accreditation
Officer
Manager for Env.
Mgt. System CB
Accreditation
DIRECTOR, CERTIFICATION BODY
ACCREDITATION
ASSESSOR

17. Skema Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Inspection Body
Accreditation
PT Provider
Accreditation
Inspection
Certificate
SUPPLIERS / INDUSTRIES
KAN
(SNI ISO/IEC 17011) Div. Laboratory and Inspection
Body Accreditation
Testing Labs.
SNI ISO/IEC
17025:2008
Medical Labs.
SNI ISO
15189:2012
Laboratory
Accreditation
Calibration
Certificate
Testing
Certificate
Medical
Certificate
Calibration Labs.
SNI ISO/IEC
17025:2008
Inspection Body
SNI ISO/IEC
17020:2012
PT Provider
SNI ISO/IEC
17043:2010
RM Producer
ISO GUIDE
34:2009
Proficiency Testing
Report
Reference Material
Certificate
RM Producer
Accreditation

18. ORGANIZATIONS/ INDUSTRIES
QMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-3
HACCP CB
SNI ISO/IEC 17021
FSMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO TS 22003
ISMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27006
EMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-2
SFM CB
SNI ISO/IEC 17021
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
PRODUCT CB
SNI ISO/IEC 17065
OF CB
KAN GUIDE 901
MDQMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ECOLABEL CB
KAN GUIDE 800
KAN GUIDE 801
GHG V/VB
ISO 14065
ISO 14066
PERSON CB
SNI ISO/IEC 17024
TL CB
SNI ISO/IEC 17065
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
CERTIFICATION BODIES
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
ISO/IEC 17011
QMS
Certificate
HACCP
Certificate
ISMS
Certificate
EMS
Certificate
SUSTAINABLE
FORREST
Certificate
PRODUCT
Certificate
ORGANIC
FOOD
Certificate
FSMS
Certificate
MDQMS
Certificate
ECOLABEL
Certificate
GHG
Certificate
PERSON
Certificate
TIMBER
LEGALITY
Certificate
SNI ISO
9001
SNI ISO
22000
SNI ISO
13485
SNI terkait
Ekolabel
SNI ISO
14064-1
14064-2
SKKNI
Perdirjen
Kemenhut
SNI 01-
6729-2002
SNI for
Products
Perdirjen
Kemenhut
SNI ISO
14001
SNI
ISO/IEC
27001
SNI 01-
4852-
1998
PERSON
Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Accreditation

19. pertumbuhan jumlah LPK yang diakreditasi
(laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium
medik, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan)
45
63 78
117
162
186
239
301
345
379
411
440
497
560
685
801
871
961
1064
17 21 32 46 51 58 66 81 86 96 103 112
131 147 161 171 187
208
228
2
21 23 26 12 14 14 15 17 19 22 22 27 37 38 44 46
1 4 10 21 28 33 41 46 48
4 6 9
0
200
400
600
800
1000
1200
Testing Lab
Calibration Lab
Inspection Body
Medical Lab
Proficiency Testing
RMP*)

20. 20
12
13
15
14 14
15
18
19
20
22
24 24
28
31
36 36 36 36
2 2
3 3 3
2 2
3
5
6
8 8
10
11
13
15 15
16
1
5
7
14
18
20
23
24 24
31
33
36
38
45
46
2
4 4 4 4
5 5 5 5 5
4 4
5 5 5 5
6
2
3
4 4
8 8 8
7 7
6
7 7 7
8
7 7
1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
6
10
12
14
15
16
13 13
5
8
11
13
15
21
22
1
3
7 7
8 8 8 8
6
7 7
8
10
11
8 8
2 22 2
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013- 2014- 2015- Dec-16
QMS
EMS
Product
Personnel
HACCP
Ecolabel
Sustainable Forest
Timber
Food Safety
Organic Food
Medical Devices
GHG
Information Security
Energy Management
pertumbuhan jumlah LPK yang diakreditasi
(lembaga sertifikasi)

21. DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI TERAKREDITASI KAN
REV 10 APRIL 2017
0
10
20
30
40
50
60
35
8 8
2 2
52 51
8 8
24
17
2
13
2
1
0
Skema
Jumlah
Total 233

22. KEBERTERIMAAN SKEMA KAN UNTUK MENDUKUNG
REGULASI
 Kementerian Pertanian
 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Perdagangan
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian ESDM
 Kementrian Pariwisata
 Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Kementerian Kelautan dan Perikanan

23. CAPAIAN KAN DALAM MRA
2000: MLA on QMS
2001 : MRA on Testing Laboratory
2003 : MRA on Calibration Laboratory
2004 : MRA on Inspection Body & MLA on EMS CB
2009 : MLA on Products CB
2013 : MRA on Medical Laboratory & MLA on FSMS
2016 : MLA on Person CB

24. SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
24

25. TUJUAN PENGEMBANGAN SKEMA SMKI
1. Memfasilitasi kebutuhan organisasi terhadap sertifikasi sistem
manajemen keamanan informasi yang terakreditasi;
2. Memfasilitasi regulator dalam hal pemberlakuan regulasi sistem
manajemen keamanan informasi.

26. Kondisi Saat Ini
1. Sejak tahun 2011, KAN telah mengoperasikan skema akreditasi Sistem Manajemen
Keamanan Informasi (SMKI)
2. Skema akreditasi SMKI tidak memiliki ruang lingkup tertentu
3. Pengoperasian skema akreditasi SMKI menggunakan kebijakan transisi yang berlaku
selama 2 tahun
4. Saat ini KAN memiliki 2 klien lembaga sertifikasi SMKI yang diberikan akreditasi di tahun
2016
5. Calon lembaga sertifikasi SMKI yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan
sedang dalam proses akreditasi ada 5
6. Kementerian Kominfo RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun
2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang meregulasikan penerapan
wajib SMKI/ SMPI bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pelayanan publik
7. ISO telah menerbitkan revisi persyaratan lembaga sertifikasi sistem manajemen (ISO/IEC
17021-1:2015) dan persyaratan lembaga sertifikasi SMKI (ISO/IEC 27000:2016 dan
ISO/IEC 27006:2015)

27. Persyaratan Lembaga Sertifikasi SMKI
• SNI ISO/IEC 17021-1:2015
• ISO/IEC 27006:2015
• DPLS 12 Persyaratan tambahan bagi LSSMKI
• IAF MDs
• Regulasi yang berlaku

28. • SNI ISO/IEC 27001:2013
• Regulasi yang berlaku
Persyaratan Sertifikasi SMKI

29. SKEMA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
BSN
KAN
ORGANISASIKOMINFO
LS
SNI
Akreditasi
Sertifikasi
Partisipasi dalam perumusan dan
mendorong penerapan SNI
Penunjukan atau
pengawasan
Pembinaan dan
pengawasan
Pendaftaran/ Register Auditor dan LSSMPI

30. PANITIA TEKNIK
TIM ASESMEN
APLIKAN
MEMINTA PERTIMBANGAN
TEKNIS
5
PERTIMBANGAN
TEKNIS
6
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
ASESMEN/
SURVAILEN/
RE-ASESMEN
3
MENUNJUK
ASESOR
2 LAPORAN
ASESMEN
4
PEMBERIAN
SERTIFIKAT
7
DIREKTUR
(Kepala Pusat ALLI dan ALS BSN)
SEKRETARIS (Deputi II BSN)
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
Ketua, Sekretaris, Anggota
PROSES AKREDITASI

31. PROSES SERTIFIKASI
Pengambil
Keputusan TIM AUDIT
Organisasi Pemohon
Mengkaji Hasil Audit
5
Keputusan
6
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
ASESMEN/
SURVAILEN/ RE-
ASESMEN
3
MENUNJUK
AUDITOR
2 LAPORAN
ASESMEN
4
PEMBERIAN
SERTIFIKAT
7
Lembaga Sertifikasi

32. Persyaratan Akreditasi dan Sertifikasi SMKI
KAN
LSSMKI
Organisasi
ISO/IEC 17011
SNI ISO/IEC 17021-1:2015
ISO/IEC 27006:2015
IAF Mandatory Document
DPLS 12
SNI ISO/IEC
27001:2013 dan
regulasi terkait

33. SERTIFIKASI SMKI DI ASIA PASIFIK DAN INDONESIA
33
ISO/IEC 27001 - East Asia and Pacific
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Country 4210 5550 5807 7394 8340 9110 9722 10116 10414 11994
Australia 59 55 63 55 82 94 113 138 157 176
Cambodia 1 1 0 0
China 75 146 236 459 509 664 790 965 1210 1469
Hong Kong, China 29 36 59 72 78 99 110 124 125 141
Macau, China 2 5 2 7 9 12 13 15 16 19
Taipei, Chinese 159 256 702 934 1028 791 855 918 781 939
Fiji 1 0
Indonesia 2 3 7 13 22 29 35 48 62 65
Japan 3790 4896 4425 5508 6237 6914 7199 7140 7171 8240
Korea, Democratic People's
Republic of 95 1 0 1 0 2 1
Korea, Republic of 50 77 94 174 166 191 230 252 288 305
Lao People's Democratic
Republic 1
Malaysia 18 23 34 38 60 72 100 181 232 240
Mongolia 1 1 1
Myanmar 1 1 0 0
New Zealand 1 1 4 5 5 5 5 12 1 7
Philippines 10 24 27 47 38 59 66 73 47 38
Singapore 7 17 36 41 43 68 65 84 84 93
Thailand 7 9 16 34 39 76 96 125 143 189
Viet Nam 1 2 7 5 21 36 44 39 94 70
Sumber : www.iso.org/the-iso-survey.html

34. MLA PAC - ISMS
34
Sumber : www.iaf.nu

35. Pengembangan Skema Baru
Akreditasi Lembaga Sertifikasi
• SERTIFIKASI HALAL – ISO/IEC 17065; OIC/SMIIC 1; OIC/SMIIC 2;
OIC/SMIIC 3; national scheme is developed by the Ministry of
Religion and the Indonesian Council of Ulama
• SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM -
ISO/IEC 17021-1; ISO/AWI 35001
• SERTIFIKASI INDONESIAN AQUACULTURE PRACTICE – ISO/IEC
17065; scheme developed by the Ministry of Marine and Fisheries
• SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL – ISO/IEC
17065; scheme is developed by the Coordinating Ministry for
Economy and Ministry of Agriculture
• SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELEMATAN
KERJA - ISO/IEC 17021-1; OHSAS 18001 [ISO 45001]
• SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN – ISO/IEC
17021-1; ISO/IEC TS 17021-9: 2016 [ISO 37001:2016]
35

36. 36