DAK PERDAGANGAN MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•427 views
Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana perdagangan untuk mendukung program prioritas nasional 2012. 2. Evaluasi pelaksanaan DAK sarana perdagangan tahun 2011 yang menemukan realisasi anggaran proyek pasar tradisional masih rendah. 3. Alokasi DAK sarana perdagangan tahun 2012 yang mengalokasikan dana untuk pembangunan pasar tradisional, metrologi legal, dan sarana
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to DAK PERDAGANGAN MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
Similar to DAK PERDAGANGAN MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (20)
More from Operator Warnet Vast Raha
More from Operator Warnet Vast Raha (20)
DAK PERDAGANGAN MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
- 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional 2012 Amalia A. Widyasanti Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012 Jakarta, 9 Januari 2012
- 2. Outline DAK dan Prioritas Nasional 71 Arah Kebijakan DAK 20122 Alokasi DAK Sarana Perdagangan dan Peruntukan Tahun 20123 Evaluasi DAK Sarana Perdagangan Tahun 20114 Reward and Punishment5
- 3. DAK dan Prioritas Nasional 7
- 4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemantapan Tata kelola dan Sinergi Pusat Daerah Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Prioritas Nasional Tahun 2009 Prioritas Nasional Tahun 2010 Prioritas Nasional Tahun 2011 Percepatan dan PerluasanPertumbu han Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Prioritas Nasional Tahun 2012 DAK PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU KELUARAN YANG DIHARAPKAN MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2010-2014 KEGIATAN DAK Sarana Perdagangan FOKUS PRIORITAS BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI 2010-2014 Substansi Inti:Sistem Logistik Nasional PRIORITAS NASIONAL 7 RPJMN 2004-2009
- 5. SKEMA KETERKAITAN DAK SARANA PERDAGANGAN DENGAN PRIORITAS BIDANG DAN PRIORITAS NASIONAL DAK Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan pasar tradisional DAK Sub Bidang Peningkatan sarana metrologi legal DAK Sub Bidang Pembangunan Sarana Gudang DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN SASARAN PRIORITAS BIDANG SASARAN PRIORITAS NASIONAL Meningkatnya efisiensi distribusi barang dan jasa Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik Meningkatnya efektivitas pengawasan Mendorong Daya Beli Masyarakat Meningkatnya Sistem Logistik Nasional (PRIORITAS NASIONAL 7)
- 6. Arah Kebijakan DAK 2012
- 7. ARAH KEBIJAKAN DAK SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012 ARAH KEBIJAKAN UMUM: Arah kebijakan DAK Bidang Perdagangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok), serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya. Ruang Lingkup DAK Sarana Perdagangan: 1. Mendanai kegiatan pembangunan dan pengembangan Pasar Tradisional. 2. Peningkatan sarana Metrologi Legal. 3. Pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang.
- 8. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang perdagangan khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan terhadap UTTP terutama yang digunakan dalam transaksi perdagangan, BDKT, serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP. Membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok bahan pokok, serta memberikan alternatif pilihan bagi para petani dan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan barang di gudang sampai mendapatkan harga terbaik. TUJUAN DAK 2012
- 9. Bidang/Kegiatan DAK Sasaran Jangka Menengah Indikator Output Indikator Outcome 2012 2013 2014 2015 Bidang Sarana Perdagangan Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional 246 270 300 350 Jumlah unit pasar tradisional Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan meningkatnya pelaksanaan tertib ukur dan perlindungan konsumen di daerah Peningkatan sarana Metrologi Legal 35 40 45 50 Jumlah unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP 75 80 85 90 Jumlah pos ukur ulang Pembangunan Sarana Gudang dalam kerangka SRG 20 25 30 35 Jumlah unit Gudang (Termasuk Perlengkapannya) SASARAN DAN INDIKATOR DAK SARANA PERDAGANGAN
- 10. ALOKASI DAK SARANA PERDAGANGAN DAN PERUNTUKAN TAHUN 2012
- 11. GAMBARAN PERKEMBANGAN ALOKASI DAK SARANA PERDAGANGAN • Total Alokasi DAK Sarana Perdagangan meningkat dari Rp. 150 miliar di tahun 2009, menjadi Rp. 345,132 miliar di tahun 2012. • Dimulai dengan Pasar Tradisional pada tahun 2009 dan berkembang menjadi 3 sub bidang semenjak tahun 2011 dengan mencakup Metrologi Legal dan Sarana Pergudangan
- 12. GAMBARAN ALOKASI DAK SARANA PERDAGANGAN (1) Pulau Jumlah Kab/kota penerima DAK 2009 2010 2011 2012 Sumatera 62 43 67 69 Jawa 50 4 16 23 Kalimantan 24 16 13 21 Sulawesi 54 24 35 41 Bali & Nusa Tenggara 20 13 27 31 Maluku & Papua 30 15 52 50 Total 240 115 210 235 Sumber: Petunjuk Teknis DAK • Dibanding tahun 2011, secara rata-rata jumlah Kab/Kota yang mendapat alokasi DAK pada tahun 2012 mengalami kenaikan jumlahnya kecuali Maluku & Papua. • Kenaikan jumlah Kab/Kota penerima DAK terbesar berturut-turut adalah Kalimantan, Jawa dan Sulawesi.
- 13. • Rata-rata alokasi DAK per Kabupaten meningkat dari Rp. 625 juta pada tahun 2009 menjadi Rp 1,46 miliar per Kabupaten di 2012. • Walaupun secara nasional meningkat secara rata-rata pada 2 tahun terakhir cukup besar porsinya di Pulau Jawa. • Kenaikan rata-rata alokasi DAK per Kab/Kota 2 tahun terakhir dialami oleh Kalimantan, Sulawesi dan Bali&NT. GAMBARAN ALOKASI DAK SARANA PERDAGANGAN (2)
- 14. KEBUTUHAN DAK SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2009-2012 Bidang/Kegiatan DAK Kebutuhan Anggaran (Rp miliar) 2012 2013 2014 2015 Bidang Sarana Perdagangan Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional 369 405 450 525 Peningkatan sarana metrologi legal 41 46 51 56 Pembangunan Sarana Gudang dalam kerangka SRG 90 125 135 157.5 TOTAL KEBUTUHAN ALOKASI DAK SARANA PERDAGANGAN 500 563.5 636 738.5 Kebutuhan alokasi optimal DAK Sarana Perdagangan dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Tiga Pihak antara Kementerian Perdagangan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif DAK Tahun 2012. Ketentuan umum alokasi DAK 2012 dituangkan dalam PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012
- 15. ALOKASI DAK SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012 Bidang/Kegiatan DAK Sasaran dan Indikator Alokasi Anggaran 2012 Indikator Output Sasaran 2012 Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional Jumlah unit pasar tradisional 246 253,62 M Peningkatan sarana metrologi legal Jumlah unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP 35 28,51 M Jumlah pos ukur ulang 75 Pembangunan Sarana Gudang dalam kerangka SRG Jumlah unit Gudang (termasuk perlengkapannya) 20 63 M Rincian alokasi DAK Sarana Perdagangan Tahun 2012 dituangkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan
- 16. EVALUASI DAK SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2011
- 17. Evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2011 • Berdasar kepada Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, dalam Pasal 64, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS bersama dengan Menteri Teknis yakni Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi terhadap pemanfaatan dan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan. • Selain memberikan laporan hasil Pemantauan Dan Evaluasi, kegiatan pemantauan dan evaluasi juga dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi untuk perencanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan di tahun berikutnya agar pelaksanaan DAK bidang sarana perdagangan menjadi semakin baik. Hal Yang Di Evaluasi Keluaran Pihak Yang Terlibat Evaluasi Kebijakan Rekomendasi Penyempurnaan Petunjuk Teknis Kemendag, Bappenas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun Berjalan Rekomendasi Penyusunan DAK Tahun Yang Akan Datang berdasar Pemanfaatan, Kendala di Lapangan dan Masukan dari Daerah Kemendag, Bappenas, Dinas Yang Terkait DAK Sarana Perdagangan di Daerah
- 18. A. Analisa Penggunaan Anggaran I. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Pasar Tradisional Dari pasar yang didanai oleh DAK Tahun Anggaran (T.A.) 2011 yang disurvei periode September-awal November, sebanyak 58% dari proyek pasar DAK realisasi anggarannya 0%-50% 0%-25% 0% 26%-50% 0% 51%-75% 0% 76%-100% 100% Tahun 2010 0%-25% 29% 26%-50% 29% 51%-75% 6% 76%-100% 34% Tidak menjawab 2% Tahun 2011 Dari proyek pasar yang didanai oleh DAK Tahun Anggaran (T.A.) 2010 yang disurvei periode September-awal November, realisasi anggaran semua pasar adalah sebesar 76%-100% Semua pasar telah merealisasi 100%
- 19. B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan I. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Pasar Tradisional Dari proyek pasar yang didanai oleh DAK T.A. 2010 yang disurvei periode September-awal November, sebanyak 15% menggunakan sistem penunjukan langsung Dari proyek pasar yang didanai oleh DAK T.A. 2011 yang disurvei periode September-awal November, sebanyak 23% menggunakan sistem penunjukkan langsung Pemanfaatan DAK mayoritas untuk perluasan pasar Lelang/tender 81% Penunjukkan langsung 15% Tidak menjawab 4% Tahun 2010 Lelang/tender 65% Penunjukkan langsung 23% Tidak menjawab 12% Tahun 2011
- 20. C. Fasilitas Pasar I. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Pasar Tradisional • Baik pasar DAK T.A. 2010 maupun T.A. 2011 & disurvei periode September-awal November, mayoritas pasar dilengkapi dengan instalasi listrik • Rata-rata jumlah fasilitas pendukung di setiap pasar T.A. 2010 & T.A. 2011 (sudah/sedang/akan dibangun) adalah lima fasilitas Toilet Tempat pembuangan sampah Sistem drainase Musholla Kantor pengelola pasar Pos keamanan Instalasi listrik Sarana parkir Pos ukur ulang Lain-lain* Tidak ada/tidak menjawab 25 23 28 7 7 4 29 28 1 6 6 Tahun 2010 Toilet Tempat pembuangan sampah Sistem drainase Musholla Kantor pengelola pasar Pos keamanan Instalasi Listrik Sarana parkir Pos ukur ulang Lain-lain* Tidak ada/tidak menjawab 36 31 33 15 20 8 39 37 0 5 26 Tahun 2011Pos ukur ulang ada di Kab. Nias Utara
- 21. II. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Gudang & SRG A.Kapasitas Gudang Karo Lampung Selatan Tuban Lamongan Blora Blitar Probolinggo Situbondo Wonogiri Pohuwato 350 3500 12000 20000 1500 12500 Kapasitas Gudang DAK (dlm ton) Dari sepuluh daerah penerima DAK sub bidang Gudang & SRG yang disurvei periode September-awal November, daya tampung terbesar dimiliki oleh Gudang DAK Kabupaten Blitar sedangkan daya tampung terkecil dimiliki oleh Gudang DAK Kabupaten Karo Empat daerah tanpa bar chart adalah daerah yang tidak menjawab pertanyaan kapasitas gudang pada survey
- 22. II. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Gudang & SRG B. Analisa Penggunaan Anggaran 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Lamongan Tuban Blora Lampung Selatan Karo Blitar Pohuwato Probolinggo Wonogiri Situbondo 0% 7% 0% 35% 17% 19% 31% 0% 0% 0%0% 0% 0% 35% 17% 19% 31% 0% 0% 0% 16% 0% 52% 9% 3% Realisasi Dana Pendamping (dalam %) Realisasi anggaran DAK (dalam %) Realisasi Dana Penunjang (dalam %) Dari sepuluh daerah penerima DAK sub bidang Gudang & SRG yang disurvei periode September-awal November, Empat daerah telah mencairkan dana DAK dengan rata-rata persentase realisasi pada keempat daerah tersebut sebesar 25.5%. Pada dana Pendamping, Lima daerah telah memiliki realisasi dana Pendamping dengan persentase rata-rata realisasi sebesar 21.8%. Empat daerah memiliki realisasi dana Penunjang dengan rata-rata realisasi 20%
- 23. II. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Gudang & SRG C. Realisasi Fisik Gudang Dari sepuluh daerah penerima DAK sub bidang gudang & SRG yang disurvei periode September-awal November, lima kabupaten telah memiliki realisasi fisik rata-rata 41.8%. Persentase realisasi tertinggi ada pada Kab. Pohuwato (50%) & Kab. Karo (50%). Persentase realisasi terendah ada pada Kab. Blitar (34%) 35% 0% 0% 40% 50% 34% 50% 0% 0% 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Lamongan Tuban Blora Lampung Selatan Karo Blitar Pohuwato Probolinggo Wonogiri Situbondo Realisasi Fisik (dalam %)
- 24. II. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Gudang & SRG D. Status Pembebasan Tanah Dari Sepuluh daerah penerima DAK sub bidang Gudang & SRG yang disurvei periode September-awal November, Tiga daerah (30%) belum menyelesaikan proses pembebasan tanah di lokasi gudang akan didirikan. Selesai 70% Belum Selesai 30%
- 25. III. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Metrologi Legal A. Penggunaan DAK Dari 12 daerah penerima DAK sub bidang Metrologi Legal yang disurvei periode September-awal November, sebagian besar daerah menggunakan dana yang diperoleh untuk membeli kendaraan mobilitas dan pengadaan pos ukur ulang walau Juknis 2011 tidak memprioritaskan pengadaan pos ukur ulang 58% 42% DAK utk sarana kemetrologian & pos ukur ulang DAK utk sarana kemetrologian
- 26. III. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Metrologi Legal B. Kesesuaian Pembelian Peralatan dengan Juknis Sesuai 33% Belum sesuai 67% Dari 12 daerah penerima DAK sub bidang Metrologi Legal yang disurvei periode September- awal November, sebagian besar penggunaan dana untuk pembelian sarana pendukung oleh daerah belum sesuai dengan Lampiran IV & V Juknis 2011 yakni jumlah pembelian melebihi/kurang dari ketentuan
- 27. 0 1 2 3 4 5 Banda Aceh Langsa Padang Jambi Pontianak Palangkaraya Mataram Buleleng Mamuju Ambon Manokwari Mimika 3 4 1 2 3 5 3 2 3.75 Lama Proses Pengadaan (dalam bulan) III. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Metrologi Legal C. Lama Pengadaan Barang Dari 12 daerah penerima DAK sub bidang Metrologi Legal yang disurvei periode September-awal November, lama pengadaan bervariasi. Kota Mataram merupakan daerah penerima DAK sub bidang metrologi legal dengan waktu pengadaan terpanjang yakni lima bulan
- 28. III. Evaluasi Hasil Survey Sub Bidang Metrologi Legal D. Kendala Realisasi 6 5 5 2 2 2 2 Proses tender Lainnya SDM Tidak ada Proses pembuatan DIPA Regulasi Perda Dari 12 daerah penerima DAK sub bidang Metrologi Legal yang disurvei periode September-awal November, kendala yang paling sering dipilih oleh kedua belas daerah penerima DAK sub bidang Metrologi Legal yang disurvei adalah kendala dalam proses tender. Dalam hal ini tiap daerah diperbolehkan memilih lebih dari satu kendala
- 33. Terdapat Tiga Daerah yang tidak melanjutkan pembangunan DAK Sarana Perdagangan Tahun 2011 karena masalah lahan dan juga gangguan keamanan, disamping itu juga secara khusus dalam tiap sub bidang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: PASAR TRADISIONAL: Tingkat pengembalian kuesioner Monitoring dan Evaluasi yang rendah Terjadi peningkatan penggunaaan mekanisme penunjukkan langsung pada daerah sub bidang pasar yang disurvei antara penerima DAK T.A. 2010 dengan T.A. 2011 Terdapat beberapa daerah yang memecah alokasi pembagunan pasar ke beberapa pasar kecil SISTEM RESI GUDANG: Terdapat 50% daerah penerima sub bidang Gudang dan SRG yang disurvei memiliki 0% realisasi fisik Terdapat daerah penerima sub bidang Gudang dan SRG yang belum menyelesaikan proses pembebasan tanah Terdapat daerah yang akan merealokasikan anggaran antar sub bidang DAK Sarana Perdagangan METROLOGI LEGAL: Persentase daerah dengan pengadaan kendaraan mobilitas dan pos ukur ulang lebih besar persentasenya dibanding dengan pengadaan kendaraan mobilitas saja Cukup besar persentase daerah penerima sub bidang metrologi legal yang pengadaan Sarana & Prasarana kemetrologiannya belum sesuai dengan Lampiran IV dan V Petunjuk Teknis DAK Tahun 2011 Catatan Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 34. Beberapa Hal yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Pelaksanaan DAK Sarana Perdagangan: • Keterbatasan anggaran di sektor perdagangan untuk menunjang Fokus Prioritas Nasional menjadikan Efisiensi dan Efektivitas perencanaan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan menjadi penting. • Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Perdagangan mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyukseskan pelaksanaan DAK Sarana Perdagangan melalui beberapa hal: • Memberikan prioritas bagi pelaksanaan dan penganggaran di daerah bagi DAK Sarana Perdagangan; • Mengalokasikan dana pendamping dan penunjang yang memadai serta memberikan komitmen pelaksanaan kegiatan pendukung DAK Sarana Perdagangan; • Memahami peraturan dalam pedoman umum yang mengatur pelaksanaan kegiatan DAK Sarana Perdagangan; • Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis DAK dan juga dengan tepat waktu; • Melakukan pelaporan berkala pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis; • Memberikan dukungan bagi proses Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK yang dilakukan bersama oleh oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kemendag, Kemenkeu dan Pemerintah Propinsi melalui Dinas terkait.
- 35. Reward and Punishment Upaya ini dilakukan untuk mendorong dan memberikan insentif bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan DAK Sarana Perdagangan secara tertib, efektif dan efisien. Disisi lain hal ini juga akan digunakan dalam pemberian disinsentif bagi Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kegiatan DAK Sarana Perdagangannya dengan tertib, efektif dan efisien. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perdagangan sepakat untuk mengembangkan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian pelaksanaan DAK Sarana Perdagangan oleh Pemerintah Daerah
- 36. Terima Kasih