Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
OPTIMALKAN PENGELOLAAN HUTAN
1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
MELALUI PEMBENTUKAN KPH DI
SUMATERA UTARA
Oleh :
Prof. Dr. Abdul Rauf dan Dr. Rahmawaty
Universitas Sumatera Utara
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung
Provinsi Sumatera Utara
2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MELALUI
PEMBENTUKAN KPH
I. PENDAHULUAN
II. DASAR-DASAR PEMBENTUKAN KPH SUMUT
III. TUGAS ORGANISASI KPH
IV. POLA REKRUITMEN PERSONIL KPH
V. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KPH
VI. STRATEGI OPERASIONALISASI KPH 2015-2019
(Kemenhut)
VII. PERAN PARA PIHAK
VIII. PENUTUP
3. PENDAHULUAN
3
PP No. 3
Tahun 2008;
perubahan PP No. 6
2007;
Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan
Hutan.
KPH adalah wilayah pengelolaan hutan
sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang
dapat dikelola secara efisien dan lestari.
meningkatkan efektivitas pembangunan
kehutanan dalam upaya pencapaian
pengelolaan HUTAN LESTARI
mengurangi laju degradasi hutan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal, penyediaan hasil hutan
yang stabil, dan berkembangnya tata pemerintahan yang
baik dalam pengelolaan hutan
4. KENAPA KPH?
• Pengelolaan Hutan adalah kegiatan teknis kehutanan yang
terkait dengan sumberdaya hutan, idealnya ditangani oleh
tenaga ahli/fungsional kehutanan.
• Pada kawasan hutan yang dibebani perijinan (IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT, HTR, dll), pengelolaan hutan selama ini
dilakukan oleh pemegang ijin.
• Regulator Provinsi/Kab/Kota, idealnya tidak melaksanakan
kegiatan teknis pengelolaan hutan.
• Pembangunan KPH didesain menuju ke arah Pengelolaan
Hutan secara Profesional dan Mandiri.
5. ANALOGI KPH
1. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit → Regulasi dan
Kebijakan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan
Pasien ditangani DOKTER
2. Dinas Pendidikan dan Sekolah → Regulasi dan Kebijakan
Pendidikan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan Murid
ditangani GURU
3. Dinas Perhubungan dan Kapal Laut → Regulasi dan
Kebijakan Pelayaran oleh Dinas Perhubungan,
sedangkan Kapal Laut ditangani NAHKODA dan para ABK
4. Dinas Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan dan atau
perkebunan rakyat.
5. Dinas Kehtanan dan KPH
6. • UMUM :
– UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
– PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
– PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemda Prov dan Pemda Kab/Kot
– PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
• KHUSUS :
– PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
• TEKNIS :
– Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH
– Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan
KPHP
– Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan
KPHP
– Permenhut No.P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarpras pada KPHL dan
KPHP Model
– Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan
Pada KPHL dan KPHP
– Permenhut No 46 /Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
– Permenhut No 46 /Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan Di
Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi
Peraturan Perundangan KPH
7. DASAR-DASAR PEMBENTUKAN KPH SUMUT
• KEPUTUSAN MENHUT NO. SK.102/MENHUT-II/2010
TENTANG PENETAPAN WILAYAH KPHL DAN KPHP
PROVINSI SUMUT
• KEPUTUSAN MENHUT NO. SK.332/MENHUT-II/2010
TENTANG PENETAPAN WILAYAH KPHP MODEL
MANDAILING NATAL, KAB. MANDAILING NATAL
• KEPUTUSAN MENHUT NO. SK…../MENHUT-II/2013
TENTANG PENETAPAN WILAYAH KPHL MODEL TOBASA,
KAB. TOBASA,
• KEPUTUSAN MENHUT NO. SK 992/MENHUT-II/2013
TENTANG PENETAPAN WILAYAH KPHL MODEL UNIT XXII
LINTAS KAB. TOBASA DAN KAB. LABURA, PROV. SUMUT.
PROVINSI SUMUT
8. PEMBENTUKAN KPH SUMUT :
No. SK.102/MENHUT-II/2010
33 UNIT KPH DI SUMUT
• 14 KPHL : + 1.364.497 ha
• 19 KPHP : + 1.831.884 ha
TOTAL : + 3.196.350 ha
9. Tabel 1. Unit KPH dan Luas KPH di
Provinsi Sumatera Utara
No. Unit KPH Kabupaten Nomenklatur KPH Luas KPH (Ha)
1. I Langkat KPHP 101.809
2. II Karo KPHL 105.007
3. III Labuhanbatu Utara KPHP 79..578
4. IV Dairi KPHP 75.289
5. V Deli Serdang KPHP 58.258
6. VI Simalungun KPHP 77.994
7. VII Labuhanbatu KPHL 43.876
8. VIII Dairi KPHL 59.389
9. IX Serdang Bedagai KPHP 32.283
10. X Batubara KPHP 24.032
11. XI Labuhanbatu Selatan KPHP 61.356
12. XII Simalungun KPHP 58.639
13. XIII Asahan KPHL 104.346
14. XIV Toba Samosir KPHL 87.247
15. XV Pakpak Bharat KPHP 112.166
10. 16. XVI Tapanuli Tengah
Humbang Hasundutan
KPHL Lintas Kab. 87.247
17. XVII Dairi, Humbahas, Pak-pak Bharat, Samosir KPHP Lintas Kab. 90.608
18. XVIII Samosir, Humbahas, Tobasa, Tapanuli Utara KPHL Lintas Kab. 72.878
19. XIX Samosir KPHL 39.427
20. XX Humbahas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara KPHP Lintas Kab. 105.522
21. XXI Tapanuli Utara KPHP 66.771
22. XXII Labuhanbatu Utara Toba Samosir KPHL Lintas Kab. 115.609
23. XXIII Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara KPHL Lintas Kab. 76.441
24. XXIV Tapanuli Utara KPHP 149.070
25. XXV Sibolga, Tapanuli Tengah KPHL Lintas
Kab/kota
58.694
26. XXVI Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan KPHL Lintas Kab. 212.740
27 XXVII Padangsidempuan, Tapanuli Selatan KPHP Lintas
Kab/Kota
48.511
28. XXVIII Tapanuli Selatan KPHP 137.331
29. XXIX Mandailing Natal KPHP 159.166
30. XXX Mandailing Natal KPHL 129.732
31. XXXI Padang Lawas, Padang Lawas Utara KPHP Lintas Kab. 292.455
32. XXXII Nias, Nias Selatan KPHL Lintas Kab. 181.291
33. XXXIII Nias Selatan KPHP 101.049
JUMLAH 3.196.380
SK.102/Menhut-II/2010
11. PEMBAGIAN KPH
PERMENHUT No: P. 6/Menhut-II/2009 TENTANG
PEMBENTUKAN WILAYAH KPH
1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK),
adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas
wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh
kawasan hutan konservasi.
2. KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang
luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh
kawasan hutan lindung.
3. KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang
luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh
kawasan hutan produksi.
12. TAHAPAN PEMBENTUKAN WILAYAH KPHL DAN KPHP
PROVINSI
• Rancang Bangun KPH; oleh Gubernur (berdasarkan
kriteria : Kepastian wilayah kelola, Kelayakan ekologi,
Kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan
hutan, dan Kelayakan pengembangan pemanfaatan
hutan)
• Arahan Pencadangan KPH; oleh Kementerian
Kehutanan cq Direktorat WP3H (berdasarkan
pencermatan Rancang Bangun KPH)
• Usulan Penetapan KPH; oleh Gubernur (berdasarkan
pencermatan Arahan Pencadangan), dan
• Penetapan wilayah KPH; oleh Menteri Kehutanan
(berdasarkan Usulan Penetapan KPH).
13. KPH MODEL
Adalah wujud awal KPH yang secara bertahap
dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual
organisasi di tingkat tapak (P.6/Menhut-II/2009
tentang Pembentukan Wilayah KPH)
Pembangunan KPH Model tidak dimaksudkan untuk
mencari bentuk KPH ideal yang akan
diimplementasikan secara masal, tetapi
merupakan bentuk awal organisasi KPH sesuai
dengan tipologi wilayah setempat, yang secara
bertahap didorong untuk berkembang sesuai
dengan siklus pertumbuhan organisasi.
Salah satu strategi dalam rangka percepatan
pembangunan KPH
14. PROSEDUR PENETAPAN WILAYAH
KPH MODEL
1. Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan Penetapan Wilayah KPH
Model kepada Menhut, yang merupakan bagian Penetapan
Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi.
2. Usulan Penetapan KPH Model dilengkapi dengan:
– Surat Usulan Gubernur/Bupati/Walikota,
– Peta calon Wilayah KPH Model skala minimal 1 : 250.000,
dan
– Deskripsi kondisi biofisik dan sosial budaya di wilayah dan di
sekitar calon KPH Model.
3. Menhut menolak atau menetapkan Wilayah KPH Model
15. KEDUDUKAN
• KPHL atau KPHP Provinsi berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
• KPHL atau KPHP Kabupaten/Kota berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
15
16. TATA KERJA
Kepala KPHL dan KPHP Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHL dan
KPHP, dengan Dinas yang menangani urusan
kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat
Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
16
17. ORGANISASI
• KPHL dan KPHP terdiri dari Tipe A dan Tipe B.
• Penentuan klasifikasi KPHL dan KPHP
ditetapkan berdasarkan Norma, Standar,
Porsedur, dan Kriteria yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
17
18. ORGANISASI DAB TUGAS KPH
Organisasi KPH merupakan organisasi pengelola hutan
di tingkat tapak yang bertugas melaksanakan
pengelolaan hutan yang mencakup :
1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan
2. Pemanfaatan hutan
3. Pengunaan kawasan hutan
4. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
5. Perlindungan dan konservasi alam
21. Tugas organisasi KPH
• Organisasi KPH harus dapat berperan dalam menentukan
kesempatan-kesempatan ekonomi individu dan hasil akhir
interaksi antar individu/organisasi terhadap kinerja ekonomi
dan pengelolaan sumberdaya hutan agar tidak saling merugikan
melalui aksi bersama (collective action).
• Peran kelembagaan KPH harus dapat mengakomodir
kepentingan stakeholder yang ada terutama masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan.
• Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan
membuat program-program pemberdayaan masyarakat dengan
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti
program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
22. RESORT KPHL/KPHP PROV DAN KAB/KOTA
• Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
pada KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk
Resort KPHL dan/atau KPHP.
• Pembentukan Resort KPHL dan/atau KPHP berdasarkan
pada Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria sesuai
peraturan perundang-undangan (P.6/Menhut-II/2010)
• Resort KPHL dan/atau KPHP dipimpin oleh Kepala Resort
KPHL dan/atau KPHP yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala KPHL dan/atau KPHP.
22
23. KEPEGAWAIAN
• Pengangkatan dan pemberhentian pegawai
dilingkungan KPHL dan KPHP Provinsi dan
Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan
perundang-undangan P.6/Menhut-II/2010)
• Pegawai yang diangkat untuk menjabat harus
memenuhi standar kompetensi bidang teknis
kehutanan.
23
24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Menteri Dalam Negeri melakukan
pembinaan umum atas KPHL dan KPHP.
Menteri Kehutanan melakukan pembinaan
dan pengawasan teknis atas KPHL dan KPHP.
Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.
24
25. PEMBIAYAAN
• Pembiayaan untuk mendukung kegiatan
KPHL dan KPHP Provinsi dan
Kabupaten/Kota dibebankan kepada
1. APBD,
2. APBN dan
3. sumber dana lain yang sah dan tidak
mengikat.
25
26. Pengurusan dan Pengelolaan Hutan
PENGURUSAN/ADMINISTRASI
(Oleh Departemen/kementerian, Dinas Prov,
Dinas Kab/Kota)
PENGELOLAAN DI TINGKAT TAPAK
(Diselenggarakan oleh KPH)
Perencanaan
- Inventarisasi Nasional, Provinsi, Kab/kota
- Pengukuhan hutan
- Pembentukan wilayah KPH
- Penyusunan Rencana Kehutanan
Perencanaan di wilayah KPH
- Inventarisasi di wilayah KPH
Pengelolaan
- Tata hutan dan penyusunan rencana
Pengelolaan hutan (penyusunan NSPK dan
pengesahan terhadap rencana pengelolaan)
- Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
(pemberian ijin-ijin)
- Rehabilitasi dan reklamasi, pemberdayaan
masyarakat, perbenihan (jika ada KPH,
dilaksanakan oleh KPH)
- Perlindungan dan konservasi alam (jika ada
KPH, dilaksanakan oleh KPH)
Pelaksanaan pengelolaan di wilayah KPH
- Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan
- Penyelenggaraan Pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan
- Penyelenggaraan Rehabilitasi dan reklamasi
hutan
- Penyelenggaraan perlindungan dan konservasi
alam.
Litbang, Diklat dan Penyuluhan
- Lokasi penelitian, pendidikan dan latihan serta
penyuluhan
Pengawasan
- Melaksanakan pengawasan pada lingkup wilayah
KPH
27. Peran Dephut, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, KPH, dan Pemegang Izin
No Kegiatan
Pengelolaan
Dephut Dinas
Provinsi
Dinas
Kab/Kota
KPH Pemegang
Izin
1 Tata Hutan dan
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
• NSPK
• Pengesahan
RP Jangka
Panjang
Pembinaan &
Pengendalian
Pembinaan &
Pengendalian
• Pelaksanaan Acuan
penyusunan
Renc
Pemanfaatan
2 Pemanfaatan
Hutan
• NSPK
• Pelayanan
proses
perizinan
• Pelayanan
proses
perizinan
• Pembinaan &
Pengendalian
• Pelayanan
proses
perizinan
• Pembinaan &
Pengendalian
• Penyiapan
prakondisi izin
• Pemantauan &
Penilaian Kinerja
pemegang izin
Pelaksanaan
3 Penggunaan
Kawasan Hutan
• NSPK
• Pelayanan
proses
periiznan
• Pelayanan
proses
perizinan
• Pembinaan &
Pengendalian
• Pelayanan
proses
perizinan
• Pembinaan &
Pengendalian
• Penyiapan
prakondisi izin
• Pemantauan &
Penilaian Kinerja
pemegang izin
Pelaksanaan
4 Rehabilitasi dan
reklamasi
• NSPK
• Dukungan
dana
Pembinaan &
Pengendalian
Pembinaan &
Pengendalian
• Pemantauan &
Penilaian Kinerja
• Pelaksanaan
pada areal yg
tdk dibebani izin
Pelaksanaan
pada areal
kerja izin
5 Perlindungan dan
konservasi
• NSPK
• Dukungan
dana
Pembinaan &
Pengendalian
Pembinaan &
Pengendalian
• Pemantau &
Penilaian Kinerja
• Pelaksanaan
pada areal yg
tdk dibebani izin
Pelaksanaan
pada areal
kerja izin
30. 30
TOTAL LUAS KWS HUTAN = 125,75 Jt Ha
TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 Jt Ha
PROSENTASE = 66,42 %
TOTAL LUAS KWS HUTAN & PERAIRAN = 131,15 Jt Ha
TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 Jt Ha
PROSENTASE = 69,27 %
DARATAN DARATAN&PERAIRAN
Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Desember 2013)
32. NO ARAH KEBIJAKAN
1. Memposisikan secara tepat peran Administrasi/Pengaturan sebagai
Regulator (Pemerintah); Manajemen (Pengelolaan) sebagai Operator
(KPH); dan perencanaan Hutan sebagai dasar pendelegasian
kewenangan.
2. Meminimumkan kawasan hutan yang tidak terkelola.
3. Bersama-sama para pihak, KPH menyiapkan kapasitas masyarakat
setempat untuk melakukan pengelolaan & pemanfaatan hutan (skema
kontraktual/lelang) atau kemitraan.
4. KPH memastikan calon lokasi izin sekaligus sebagai penetapan areal
kerja (working area).
5. KPH sebagai sumber informasi manajemen hutan yang dibangun,
sehingga menjadikan pelaksanaan administrasi pemanfaatan hutan oleh
Regulator menjadi efisien.
6. Peningkatan potensi dan produktivitas hasil hutan dan jasa lingkungan
7. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM
32
33.
34. KPH
BP2SDMK
Pengembangan BASARHUT
menjadi Bakti Rimbawan
Sertifikasi kompetensi SDM KPH
Diklat SDM KPH (peningkatan
kompetensi)
Tenaga Teknis Lulusan SMK K
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
(PNS, PKSM, PKS)
BUK
Regulasi Pemanfaatan HA /HT
pada KPH
Penyusunan RPH KPH
Penataan Areal Kerja KPH
Penanaman HT
Pengamanan Hutan dan
Pengendalian Kebakaran
Penyusunan bisnis plan KPH
Identifikasi: potensi HHBK
unggulan dan Potensi konflik
Pelatihan kewirausahaan
PLANOLOGI KEHUTANAN
Pengembangan Data Base
Penataan Batas
Penentuan Blok dan Petak
Inventarisasi SDH
Inventarisasi Sosekbud
Dan lain-lain
PHKA
Perlindungan Hutan (sarana
prasarana, sdm, sidak,
penindakan hukum)
Inventarisasi flora, fauna,
potensi wisata
Pengembangan jasa
lingkungan (ekowisata)
Rasionalisasi Wilayah Kelola
BPDAS PS
Rehabilitasi Hutan, prioritas KPH
Rehabilitasi Mangrove
Pemberdayaan masyarakat
(HKm/HD/HHBK)
Pengelolaan sumber benih
Kebun Benih semai/kebun benih klon
BALITBANGHUT
Pilot IPTEK (Hulu Hilir)
Pilot IPTEK (Penyusunan RP
dan Transformasi KPH ke
BLUD)
Pilot IPTEK (Konvergensi hasil
IPTEK di KPH)
SETJEN
• Pembinaan sarana prasarana KPH
• Pemenuhan SDM
• Regulasi
• Pembinaan Kelembagaan
• Pengesahan TH/RPHJP KPH
PERAN ESELON I KEMENHUT PADA TRANSFORMASI KPH MODEL
ITJEN
• Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan KPH (seluruh eselon
I)
35. 35
Strategi
Pembangunan
berbasis KPH
Distribusi
kewenangan
kepada Ka
KPH
Intervensi
Anggaran
Pemerintah
Pengelolaan
kawasan
wilayah
tertentu KPH
Proses perizinan
yang sudah SP-1
(IUPHHK-HA/ HTI)
di wilayah KPH
Model tetap
dilanjutkan
Reorganisasi
Ditjen BUK
(Dit. BRPUK,
termasuk UPT)
- Model kemitraan
HHBK Unggulan
- Model pemanfaatan
HHBK
- Model pemanfaatan
jasa lingkungan
- Penanaman
Pada kawasan HP yang tidak
terkelola di wilayah KHP tidak
diberikan IUPHHK-HA/HTI
- Merencanakan pemanfaatan wilayah tertentu
- Meminimumkan kawasan hutan yang tidak dibebani izin
- KPH berfungsi dalam penyiapan dan penguatan
kapasitas SDM melalui skema kemitraan
- KPH sebagai sumber informasi alokasi pemanfaatan
hutan
- Memonitor produksi kayu bulat
- Melaksanakan penatausahaan hasil hutan atau hasil
hutan kayu
- Memonitor PNBP pada wilayah KPH
- Identifikasi potensi limbah kayu dari IUPHHK-HA/
HTI/HTR di dalam wilayah KPH
- Pengembangan industri wood pellet skala kecil dalam
rangka pemanfaatan limbah kayu dari IUPHHK-
HA/HTI/HTR di dalam wilayah KPH
STRATEGI-BUK
36. • Lingkaran pertama, yang berisi para pihak yang
mempunyai transaksi langsung dengan sistem
pengelolaan KPH, misalnya pemerintah, masyarakat di
dalam dan di sekitar areal KPH dan mitra bisnis.
• Lingkaran kedua, yang berisi para pihak yang
mempunyai perhatian intensif terhadap pengelolaan
KPH, misalnya LSM, pemerhati, akademisi, dan peneliti.
• Lingkaran ketiga, yang berisi para pihak yang tidak
langsung menerima manfaat dan/atau dampak
pengelolaan KPH, misalnya penegak hukum, politisi,
masyarakat di daerah hilir.
PERAN PARA PIHAK
37. PERAN Para Pihak
37
1. Dinas Kehutanan Provinsi
2. Dinas Kehutanan dan perkebunan
kabupaten
3. BPKH Wilayah I
4. BPPHP Wilayah II Sumut
5. Taman Nasional
6. BP DAS
7. BBKSDA Sumatera Utara
8. Mayarakat desa di dalam dan di sekitar
kelompok hutan
9. Industri perkayuan lokal DLL
14. LSM
15. Kelompok pemerhati lingkungan
16. Peneliti
17. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
18. Masyarakat hilir
19. Politisi
20. Penegak hukum
1 - 13
18 - 20
14 - 17
39. PENUTUP
• Dengan potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki Pemda
Tingkat I Provinsi Sumatera Utara dan Pemda Kabupaten se-
Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat ikut berperan
dalam upaya percepatan pembentukan KPH di Indonesia,
khususnya di Provinsi Sumatera Utara
• Partisipasi para pihak sebagai unsur yang penting di dalam
konsep kegiatan pembangunan, dalam prakteknya harus
diimplementasikan melalui Pembentukan KPH di Provinsi
SUMUT.
