Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

3,524 views

Published on

Pengandalian Pelaksanaan Penanaman Modal didaerah

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

  1. 1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA MENDORONG PENINGKATAN REALISASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH<br />OLEH :<br />DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />Jakarta, 29 November – 1 Desember 2010<br />KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN) KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2010<br />
  2. 2. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL<br />UU NO. 25 tahun 2007 tentangPenanaman Modal<br />Per Pres NO. 27 tahun 2009 tentangPelayananterpaduSatuPintu<br />Perka BKPM No 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, PembinaandanPelaporanPelayananTerpaduSatuPintudiBidangPenanaman Modal<br />Perka BKPM No 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal<br />Perka BKPM No 13 Tahun 2009 jo. No 7 Tahun 2010 tentangtatacaraPengendalianPelaksanaanPenanaman Modal<br />Perka BKPM No 14 tahun 2009 tentang SPIPISE<br />
  3. 3. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL(Perka BKPM No 13 Tahun 2009 jo. No 7 Tahun 2010 )<br /><ul><li>Memperoleh data perkembanganpenanaman modal
  4. 4. Informasimasalahdanhambatan yang dihadapiperushaan</li></ul>Kegiatan :<br />Mekanismepelaporan LKPM<br /><ul><li>Triwulan (Pembangunan)
  5. 5. Semesteran (IUT)</li></ul>PEMANTAUAN PELAKSANAAN<br />Sasaran :<br />Tercapainyakelancarandanketepatanpelaksanaanpenanamanmodlsertatersedianya data realisasipenanaman modal<br />Melakukanbimbingandanfasilitasipenyelesaianmasalahdanhambatan yang dihadapiolehperusahaan<br />Kegiatan :<br /><ul><li>Penyuluhanpelaksanaanketentuan PM
  6. 6. Konsultasidanbimbingan
  7. 7. Fasilitasipenyelesaianmasalah/hambatan</li></ul>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />PEMBINAAN PELAKSANAAN PM<br />Melakukanpengawasanpelaksanaanketentuanpenanamanmodldanpenggunaanfasilitasfiskalsertamelakukantindaklanjutataspenyimpangan yang dilakukanperusahaan<br />Kegiatan :<br /><ul><li>Pemeriksaankelokasiproyek
  8. 8. indaklanjutpenyimpangan</li></ul>PENGAWASAN PELAKSANAAN PM<br />
  9. 9. PERAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODALDALAM REALISASI PENANAMAN MODAL<br />PENANAM MODAL<br />HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL<br />PTSP<br />Perka no 11/09, 12/09, 14/09<br />PEMBANGUNAN PROYEK<br />KOMERSIAL<br />KONSTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAERAH/NASIONAL<br />1<br />3<br />2<br />AFTER CARE<br />PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />PERKA NO 13/2009 JO 07/2010<br />Pemantauan, pembinaandanPengawasansetelahpenanaman modal mendapatkanperizinanuntukmerealisasikanpembangunanproyekinvestasinya<br />Pemantauan, pembinaandanpengawasanpenanaman modal padatahappembangunan/konstruksisampaisiapproduksikomersial, dan<br />Pemantauan, PembinaandanPengawasanpenanaman modal setelahmemperolehIzin Usaha Tetap (selamaberoperasi)<br />
  10. 10. KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br />PEMANTAUAN<br />Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha<br />PDKPM<br />PDPPM<br />BKPM<br />PEMBINAAN<br />Terhadapseluruhkegiatan PM diKabupaten/ kotaberkoordinasidenganinstansidaerahterkait<br />PENGAWASAN<br />Terhadapseluruhkegiatanpenanaman modal dikabupaten / kotaberkoordinasidenganinstansiderahterkait<br />PEMANTAUAN<br />Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha<br />PEMBINAAN<br />Terhadapseluruhkegiatan PM yang tidakdapatdilaksanakanolehKabupaten/ kota, berkoordinasidenganinstansidaerahterkait<br />PENGAWASAN<br />Terhadappenanaman modal yang kegiatannyabersifatlintaskabupaten/kota yang menjdikewenanganpemerintahprovinsi, berkoordinasidenganinstansidaerahterkait<br />PEMANTAUAN<br />Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha<br />PEMBINAAN<br />Terhadapseluruhkegiatan PM yang tidakdapatdilaksanakanditingkatprovinsi, berkoordinasidengan PDPPM, PDKPM daninstansiterkait<br />PENGAWASAN<br />Terhadappenggunaanfasilitasfiskalpenanaman modal yang menjadikewenanganpemerintah, berkoordinasidengan PDPPM, PDKPM daninstansiterkait<br />
  11. 11. PEMBATALAN DAN PENCABUTANPENDAFTARAN / IZIN PRINSIP / PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL<br />TIDAK DILAKSANAKAN DALAM BENTUK KEGIATAN NYATA<br />PEMBATALAN<br />PENDAFTARAN / IZIN PRINSIP / PERSETUJUAN PM<br />TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN NYATA<br />PENCABUTAN<br />KegiatanNyata<br />Administratif : <br /> - AktaPendirian<br /> - NPWP<br /> - Izinlokasi, IMB, HO<br /> - dll<br />Fisik : - Pengadaanlahan<br /> -Pembangunan pabrik<br /> - Pengimporanmesin<br />
  12. 12. SANKSI ADMINISTRATIF<br />DIKENAKAN KEPADA : <br />Perusahaan yang tidakmemenuhikewajibandantanggungjawab<br />Perusahaan yang menyalahgunakanfasilitaspenanaman modal<br />MEKANISME<br />Peringatantertulis<br />Pembatalankegiatanusaha<br />Pembekuankegiatanusahadan/ataufasilitaspenanaman modal, atau<br />Pencabutankegiatanusahadan/ayaufasilitaspenanaman modal<br />
  13. 13. PERANAN PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN/KOTA YANG DIHARAPKAN :<br />Memberikankemudahanperizinandibidangpenanaman modal denganmenggunakanfungsiPelayananTerpaduSatuPintu (PTSP) dibidangPenanaman Modal denganmenerapkan SOP yang transparandanjugamenyelenggarakanfungsi-fungsipenanaman modal yang lainnyasepertiperencanaanpenanaman modal, promosipenanaman modal, danpengendalianpenanaman modal<br />Memantaupelaksanaanpenanaman modal yang adadiwilayahnyamelaluimekanismepenyampaianLaporankegiatanPenanaman Modal (LKPM) baik yang masihdalamtahappembangunan (periodetriwulan) dan yang sudahproduksikomersial/IUT (periode semester), agar dapatdi data tepatwaktudandapatdiumumkansebagairealisasiinvestasisecaranasionalpadaperiode yang bersangkutan.<br />Membantu/memfasilitasipenanaman modal yang berlokasidiwilayahkab/kota agar rencanainvestasidapatterealisasi.<br />Terhadapperusahaanpenanamanmodl yang sudahada agar dibantu/difasilitasikalauadapermasalahan yang menghambatkegiataninvestasi.<br />
  14. 14. KUALIFIKASI PTSPBIDANG PENANAMAN MODAL<br />
  15. 15. PenyelenggaraanKualifikasi PTSP BidangPenanaman Modal<br />
  16. 16. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DI DAERAH :<br />Pelimpahanwewenangdaribupati/walikotakeLembagaPenyelenggara PTSP untukperizinanmaupun non perizinandibidangpenanaman modal<br />Lembaga yang menyelenggarakanfungsi PTSP bidangpenanaman modal melaakukanself assesmentberdasarkanPerka BKPM no 11 Tahun 2009, danmengirimkanke BKPM<br />Menyiapkanaparatur PTSP bidangpennaman modal yang terlatih<br />MenyusunStandard Operation Procedure (SOP) perizinandibidangpenanaman modal berdasarkanPerka BKPM No 12 Tahun 2009 dnperaturankementerianterkait<br />Menyiapkansistempelayanan, informasidanperizinaninvestasisecaraelektronik (SPIPISE)<br />
  17. 17. TerimaKasih<br />BadanKoordinasiPenanaman Modal<br />Jl. Jend. GatotSubroto No. 44 jakarta<br />Telp/Fax. (62-21) 5225838<br />

×