Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan

2,399 views

Published on

Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan

  1. 1. Outline Paparan PENDAHULUAN Substansi UU 23 / 2014 Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pembagian Urusan Konkuren PENGATURAN UU 23 / 2014 Ketentuan Transisi Ketentuan Penutup SE Mendagri 120/253/SJ 16 Januari 2015 SE Mendagri 120/5935/SJ – 16 Okt 2015 INVENTARISASI P3D PENDIDIKAN Perubahan Kewenangan Hasil Invnetarisasi Perubahan Perka BKN 1 Tahun 2016 P3D BAHAN DISKUSI Rekomendasi 01 02 03 04 Anda LUAR BIASA... Kita LUAR BIASA...
  2. 2. SUBSTANSI UU NO 23 TAHUN 2014 1. Ketentuan Umum 2. Pembagian Wilayah Negara 3. Kekuasaan Pemerintahan 4. Urusan Pemerintahan 5. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan 6. Penataan Daerah 7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah 8. Perangkat Daerah 9. Peraturan Daerah dan Perkada 10. Pembangunan Daerah 11. Keuangan Daerah 12. BUMD 13. Pelayanan Publik 14. Partisipasi Masyarakat 15. Perkotaan 16. Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara 17. Kerjasama Daerah & Perselisihan 18. Desa 19. Pembinaan dan Pengawasan 20. Tindakan Hukum Terhadap ASN di Instansi Daerah 21. Inovasi Daerah 22. Informasi Pemerintahan Daerah 23. Dewan Pertimbangan OTDA 24. Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. 28 PP 6 Permen 2 Perpres 1
  3. 3. KONKUREN Dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota ABSOLUT Sepenuhnya menjadi kewenangan pusat 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PILIHANWAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR S P M PEMERINTAHAN UMUM Kewenangan Presiden sbg Kepala Pemerintahan yg dilimpahkan kpd KDH 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan ; 2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa ; 3. Pembinaan Kerukunan Antar SARA ; 4. Penanganan Konflik Sosial ; 5. Koordinasi Tugas Antar Isntansi yg Ada Di Daerah ; 6. Pengembangan Demokrasi ; 7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yg Bukan Kewenangan Daerah/ Tdk Dilaksanakan Instansi Vertikal NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) 2 KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
  4. 4. PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR S P M PILIHAN 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum & tata ruang 4. Perumahan rakyat & kawasan permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat 6. Sosial 1. Tenaga Kerja 2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi Dan Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan Dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi 3 32 URUSAN PEMBAGIAN URUSAN KONKUREN WAJIB
  5. 5. 4 PENGATURAN DALAM UU 23 / 2014 Pasal 404 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan. Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Pasal 408 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
  6. 6. SE MENDAGRI 120/253/SJ – 16 Jan 2015 5 1. Inventarisasi P3D dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2016 ; 2. Memperhatikan pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014, maka serah terima P3D dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU diundangkan atau pada tanggal 2 Oktober 2016 ; 3. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan/Kantor kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum ; 4. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ; 5. Penataan / perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014.
  7. 7. URUSAN PELAYANAN YANG MASIF 1. Pengelolaan pendidikan menengah ; 2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B ; 3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara ; 4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; 5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan ; 6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi ; 7. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan ; 8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) ; 9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan ; 10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional ; 11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. 6 “TETAP DILAKSANAKAN OLEH TINGKATAN PEMERINTAHAN YANG SAAT INI MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT SAMPAI DISERAHKANNYA P3D” SE MENDAGRI 16 Januari 2015 No 120/253/SJ
  8. 8. SE MENDAGRI 120/5935/SJ – 16 Okt 2015 1. Inventarisasi P3D paling lambat 31 maret 2016, Serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat 2 Oktober 2016, serah terima pendanaan paling lambat 31 Desember 2016 ; 2. Tidak diperkenankan melakukan mutasi/perpindahan personil yang beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah ; 3. Terkait pendanaan : gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan paling lambat 31 desember 2016 ; 4. Terkait dokumen untuk urusan yang terjadi peralihan untuk segera dilaksanakan serah terima ; 5. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan UU 23/2014 namun belum diatur dalam SE Mendagri No. 120/253/SJ tanggal 16 Januari, agar segera dilaksanakan serah terima P3D. 7
  9. 9. 8 KONSEKUENSI PERUBAHAN 1. Kewenangan yang dimiliki pusat, provinsi dan kabupaten / kota 2. Tugas pokok dan fungsi 3. Penyesuaian peraturan perundang-undangan dan produk hukum di daerah 4. Kelembagaan / perangkat daerah 5. Tata kerja dan tata laksana 6. Personil 7. Pendanaan 8. Sarana dan prasarana 9. Dokumen
  10. 10. # KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH 9  Melaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan ; (pasal 9 dan 11)  Melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota bersama Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian ; (pasal 24)  Melaksanakan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang 23 / 2014 dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (pasal 404).
  11. 11. HAL YANG HARUS DILAKUKAN PEMDA 10 UU 23/2014 PELAKSANAAN URUSAN SERAH TERIMA P3D PEMETAAN KEWENANGAN PEMETAAN URUSAN TIPELOGI KELEMBAGAAN We are here ...
  12. 12. 31 Maret 2016 1 April 2016 2 Oktober 2016 31 Desember 2016 1 Januari 2017 ROAD MAP P3D 11 Inventarisasi Selesai Validasi Dimulai Batas Akhir Serah Terima P2D Batas Akhir Serah Terima Pendanaan Efektif Urusan Pendidikan sesuai UU 23/2014 Dilaksanakan SERAH TERIMA
  13. 13. APA SAJA YANG BERUBAH DI BIDANG PENDIDIKAN ? MAAF ... PROF...
  14. 14. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN 12 PP 38 / 2007 UU 23 / 2014 Kewenangan kab/kota dalam pengelolaan pendidikan menengah HAPUS, karena menjadi kewenangan provinsi
  15. 15. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN HAPUS 13
  16. 16. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN HAPUS BARU 14
  17. 17. HASIL IDENTIFIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN 15
  18. 18. HASIL IDENTIFIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN 16
  19. 19. PERKA BKN NOMOR 1 /2016 17
  20. 20. PERKA BKN NOMOR 1 /2016 18
  21. 21. PERSONIL 1. Fungsional Guru 2. Pengawas Sekolah; 3. Kepala Sekolah; 4. Pengelola Laboratorium/Bengkel; 5. Pranata Laboratorium Pendidikan; 6. Pengelola Perpustakaan; 7. Pustakawan; dan 8. Pejabat Pengawas dan Pelaksana. 19
  22. 22. PENDANAAN 1. Gaji dan Tunjangan Pegawai 2. Biaya Operasional Sekolah/Pendidikan 3. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Lainnya 20
  23. 23. SARANA DAN PRASARANA 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan Irigasi dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan 21
  24. 24. DOKUMEN 1. Dok. Adm. Program Kegiatan Belajar Mengajar 2. Dok. Adm. Kesiswaan 3. Dok. Adm. Kepegawaian 4. Dok. Adm. Keuangan 5. Dok. Adm. Humas 6. Dok. Adm. Perlengkapan Sarana Prasarana / barang 7. Dok. Adm. perkantoran 22
  25. 25. WAIT AND SEE.... PP URUSAN KONKUREN PP OPD PP URUSAN PUM NSPK
  26. 26. REKOMENDASI  Dalam proses inventarisasi dan validasi memperhatikan faktor- faktor dan kriteria sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri dan Perka BKN serta ketentuan peraturan perundangan lainnya ;  Keberadaan Tim P3D (BKD, Aset, Arsip, Inspektorat, Bappeda, DLL) yang dikoordinir oleh Bagian Pemerintahan/ lainnya di Kabupaten / Kota dapat dioptimalkan untuk membantu fasilitasi dan koordinasi ;  Upaya percepatan yang dilakukan dengan mengedepankan sinergi antar instansi sehingga meminimalisir kesalahan dan ketidaksinkronan hasil invnetarisasi dan validasi. 23
  27. 27. M. HADI WAWAN GUNTORO S.STP, M.Si Kasubag Pengembangan Otoda Biro Adm. Pemerintahan Lahir di Cimahi Tanggal 23 Maret 1977 Tinggal di Medan Bhakti Sumobito – Jombang  081.2167.4325  hadiwawan@gmail.com  www.hadiwawan.com  Facebook.com/hadiwawan  Instagram.com/hadiwawan

×