Dokumen ini menjelaskan tentang peran dan fungsi pemerintahan desa serta perangkat desa dalam mengatur dan melayani kepentingan masyarakat setempat di Indonesia. Ditekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, serta pengawasan terhadap pemerintah desa. Selain itu, konsep good governance menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Rendahnya kwalitas &
Kwantitas pelayanan
publik
Kwalitas dan
kwantitas
Pelayanan publik
memadahi
Strategi advokasi,
Aplicable, sustainable
Penguatan dan
pendampingan

3.  DESA atau yang disebut dengan nama lain
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang
diakui dan dihormati dalam sitem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

4. DESA
MASYARAKAT
DESA
PEMERINTAHAN
DESA
BPD
PEMERINTAH
DESA
ASAL USUL
ADAT
ISTIADAT
KEPALA
DESA
PERANGKAT
DESA

5.  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. KADES : mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
PERANGKAT DESA : bertugas membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
PERANGKAT DESA terdiri dari Sekretaris Desa; dan
Perangkat lainnya (sekretariat desa; pelaksana teknis
lapangan; unsur kewilayahan.)
BPD : berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA : tugas membantu
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam
memberdayakan masyarakat desa, yang meliputi : menyusun
rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan,
mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong
royong dan swadaya masyarakat dan
menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam
rangka pemberdayaan masyarakat.

7.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
 Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa
dan perangkat desa lainnya.
 Perangkat desa lainnya terdiri dari Sekretariat
Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur
kewilayahan

8.  WEWENANG
 Memimpin Peyelenggaraan pemerintahan Desa
 Mengajukan rancangan peraturan desa
 Menetapkan peraturan Desa yang telah disetujui BPD
 Menyusun dan mengajukan rancangan APB Desa
 Membina kehidupan masyarakat desa
 Membina perekonomian desa
 Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 TUGAS :
Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
 PERAN
 Menyebarluaskan rencana dan dokumen kebijakan publik
 Membuka ruang partipasi masayakat dalam perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan publik
 Membangun akuntabilitas baik administrasi, keuangan dan fisik
 Berpihak pada kaum marginal ( Masy.Miskin & Perempuan, dll )
 Memberikan pelayanan prima

9.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai dasar penyelenggaraan
pemerintahan desa.
 BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa

10. FUNGSI :
 menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat
WEWENANG
 membahas rancangan peraturan desa bersama KepalaDesa;
 melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa;
 mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan
aspirasi masyarakat; dan
 menyusun tata tertib BPD.
PERAN
 sebagai mitra kritis pemerintah Desa;
 membangun komunikasi politik dengan warga;
 menjadi mediator antara masyarakat dengan pemerintah desa;
 berpihak pada kaum marginal; dan
 memberikan kontrol dan pengawasan atas kebijakan pemerintah Desa

11. HAK BPD :
 meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 menyatakan pendapat
HAK ANGGOTA BPD :
 mengajukan rancangan peraturan desa;
 mengajukan pertanyaan.;
 menyampaikan usul dan pendapat;
 memilih dan dipilih; dan
 memperoleh tunjangan.

12. PENGERTIAN
 Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung
biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko
(Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25/2004 )
KONDISI MASYARAKAT
 Masyarakat berketuhanan yang bernaung dalam persaudaraan
universal
 Masyarakat yang mencintai musyawarah – dialog, berkeadilan, dan
terbuka dalam hidup dan berkehidupan sehari-hari
 Masyarakat merdeka dalam segala bentuk penguasaan manusia atas
manusia lainnya
 Masyarakat yang terbebas dari pertentangan yang anarkhis dan
destrukstif
 Masyarakat plural, sinergis, inklusif, transparan, demokratis, dan
visioner yang merencanakan, melaksanakan dan melestarikan
perikehidupannya secara bersama-sama

13. TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN PERDES
 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. (Pasal 57, PP 72/2005 )
 masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan
terhadap rancangan peraturan desa, mulai dari proses penyusunan raperdes dan
mekanisme lebih lanjut diatur dalam Perda (Permendagri 29/2006, Pasal 7 )
PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk
mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan
rencana pembangunan ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )
 “Partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam
penyusunan perencanaan pembangunan desa. ( Penjelasan Pasal 63 ayat
(2) PP 72/2005 )
 Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat,
dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah
lama berakar budaya di wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 10,
Permendagri 66/207)

14. PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN APB DESA
 masyarakat berhak untuk terlibat dan mengetahui serta
mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) .
PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN &
ANGGARAN
 Terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran
sesuai yang telah disepakatan bersama
PARTISIPASI DALAM MONITORING & EVALUASI
 Masyarakat berhak mendapatkan informasi perkembangan
kegiatan baik secara berkala maupun setelah selesainya
kegiatan
PARTISIPASI DALAM PENGAWASAN INFORMAL
 Masyarakat berhak berpartisipasi melakukan pengawasan
penyelenggaraa pemerintahan ( PP 20/2001 )

15.  mendorong kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat
aktif dalam pembuatan kebijakan public
 Mewujudkan tata pemerintahan desa yang
baik/demokratis (berorientasi pada rakyat,
bertanggungjawab, transparan, partisipatif, dll).
 Memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk upaya
penanggulangan kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan
 Melaksanakan kebijakan pembangunan desa sesuai
aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat desa dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya

16.  Tata pemerintahan yang baik (Good Governance )
adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan/
penetapan negara yang disusun/diciptakan bersama :
oleh pemerintah, individu, masyarakat, lembaga
masyarakat, dan pihak-pihak swasta
 Mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan
warga mengatur sumber daya dan masalah-masalah
publik ( Hetifah Sj Sumarto )
Kata – kata kunci ;
KESEPAKATAN BERSAMA
Pemerintah, individu, masyarakat, lembaga masyarakat, swasta
menyangkut pengaturan/ penataan negara