3. Rumusan Masalah
1 2 3
Bagaimana cara
menyikapi system
sanksi yang berlaku
di hukum adat ?
Apa saja ciri ciri sistem
sanksi dalam hukum
adat?
Apa tujuan penerapan
sanksi hukum adat di
indonesia ?
4. Latar Belakang
Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan
bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana
denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.
Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan
hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.
Setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan kosmis yang merupakan pelanggaran hukum
adat dan prajuru adat wajib mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan
hukum. Tindakan –tindakan yang diambil oleh prajuru adat oleh Ter Haar disebut dengan reaksi adat
yang dalam masyakat di Bali lebih dikenal dengan istilah sanksi adat. Sanksi adat ini kemudian
diformulasikan kedalam bentuk Pamidanda (hukuman), yang berupa Sangaskara Danda (hukuman
dalam bentuk melaksanakan upacara agama dan Jiwa danda Berbicara mengenai sanksi maka
persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui bahwa hukum adat
tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat
pidana (Privat tau Publik).
5. Pembahasan 1
SISTEM SANKSI DALAM BATAK TOBA
Sistem adat pembagian warisan suku Batak Toba masih dianggap penting untuk menjaga
keadilan dalam pembagian harta warisan di dalam keluarga. Sistem ini masih dipertahankan dan
digunakan hingga saat ini.Hukum adat suku Batak Toba merupakan sistem hukum yang telah ada
sejak lama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Meskipun telah mengalami berbagai
perubahan dan adaptasi, hukum adat suku Batak Toba masih memiliki beberapa aspek yang
relevan dan dipertahankan hingga saat ini. Namun, pengaruh modernisasi memiliki dampak yang
signifikan terhadap hukum adat suku Batak Toba.
Hukum adat adalah sistem hukum yang berasal dari adat-istiadat suatu masyarakat tertentu dan
diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat suku Batak Toba
merupakan salah satu dari sekian banyak hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat
Batak Toba. Hukum adat suku Batak Toba diatur oleh adat istiadat yang berlaku di dalam
masyarakat, sehingga mempunyai ciri khas yang berbeda dengan hukum lainnya. Dalam makalah
ini, akan dibahas secara mendalam tentang hukum adat suku Batak Toba. Masyarakat suku Batak
Toba yang berada di Sumatera Utara memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik dan berbeda
dari kebudayaan masyarakat di daerah lain. Salah satu kebudayaan yang masih terus
dipertahankan oleh masyarakat suku Batak Toba adalah hukum adat. Hukum adat suku Batak Toba
merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, karena hukum adat
suku Batak Toba dianggap sebagai panduan bagi masyarakat dalam berperilaku dan menjaga
6. Pembahasan 2
CIRI -CIRI SANKSI DALAM HUKUM ADAT
1. Diakui dan tidak tertulis
Hukum adat diakui, bukan karena didukung oleh kekuatan beberapa individu atau
lembaga yang kuat, tetapi karena setiap individu mengakui manfaat berperilaku
sesuai dengan harapan individu lain, bahwa orang lain juga berperilaku seperti yang
diharapkannya. Sebagai alternatif, jika minoritas secara paksa memaksakan hukum
dari atas, maka hukum itu akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk
mempertahankan tatanan sosial daripada yang diperlukan ketika hukum
berkembang dari bawah melalui pengakuan dan penerimaan timbal balik.
2. Mekanisme penerimaan sistem dua arah
Timbal balik adalah sumber dasar baik pengakuan kewajiban untuk mematuhi
hukum dan penegakan hukum dalam sistem hukum adat. Artinya, individu harus
“bertukar” pengakuan atas aturan perilaku tertentu untuk keuntungan bersama
mereka seperti kelebihan dan kekurangan budaya politik parokial.
7. Pembahasan 3
TUJUAN PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT DI INDONESIA
Hukum adat di beberapa daerah telah diakui dalam peraturan tertulis atau undang-undang yang
diberlakukan di suatu tempat atau daerah. Elemen masyarakat baik yang masih bersifat tradisional
maupun telah berkembang lebih modern tentu tetap memiliki suatu prinsip yang bersifat tradisional.
Prinsip yang dipegang teguh akan menjadi adat bagi dirinya serta bagi kelompok yang tinggal bersama
dengan dirinya. Adat yang dipegang teguh dalam diri manusia dalam suatu kelompok akan menjadi
tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, hukum adat akan menjadi bagian dari kebudayaan pada suatu daerah. Jika dilihat pada
kenyataan saat ini, masih banyak masyarakat desa yang secara kuat memegang teguh adat dalam
bermasyarakat.
Penerapan hukum adat pada masyarakat ini terbilang sangat kuat. Segala kepercayaan yang telah
ada sejak dulu tetap dipegang teguh dan diwariskan pada tiap keturunannya hingga kepercayaan
tersebut menjadi suatu hukum. Setiap orang juga selalu berusaha untuk mengingatkan anak cucunya
agar tidak sampai melanggar hukum yang telah dipercaya dan disepakati sejak dulu.
Penerapan hukum adat harus dijalankan dengan benar tanpa ada toleransi. Jika hukum yang telah
berlaku sejak lama itu sampai dilanggar, maka orang yang melanggar dipercaya akan terkena
musibah atau sanksi masyarakat sebagai bentuk hukuman.
8. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat dan
memaksa setiap warganegara untuk menaatinya yang tidak akan dapat
berjalan dengan salah satu unsurnya yang tidakterpenuhi. Sistem hukum
adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan danapa
yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari
satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, makadibentuklah kekuasaan kehakiman dan alay
alat penegak hukum untuk mengawasi danmengatur jalannya hukum serta
diperlukan partisipasi dan kesadaran oleh seluruh warga negaradalam
pelaksanaan hukum.
9. SARAN
Agar sistem hukum nasional benar-benar terarah untuk meningkatkan
kualitas kehidupanmasyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan
maka perlu adanya kesatuan sistem hukumyang memadai dalam
masing-masing sistem dan adanya pengawasan independen yang
berkualitas dan berintegritas dalam menciptakan kekuasaan kehakiman
yang bebas dan mandiridemi keadilan dan kesejahteraan Indonesia.
Penegakan hukum di Indonesia harusnya lebih jujurdan adil pada setiap
warga negara tanpa memandang siapa pelanggar hukum tersebut.
Dandiperlukan lebih banyak sosialisasi mengenai aturan aturan yang
berlaku dan sanksi yang jelasserta proses peradilan yang lebih terbuka
sehingga masyarakat mengerti dengan aturan yang berlaku.
