Penjelasan tentang hukum pidana

1. PUTUSAN PERKARA
PERDATA
Oleh : Erna Yuliandari

2. Definisi Putusan
• Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yg o/ hakim, sbg pejabat negara yg diberi
wewenang u/ itu, diucapkan di persidangan & bertujuan u/ mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. (Sudikno
Mertokusumo)
• Putusan ≠ Penetapan
Putusan  penyelesaian perkara dalam peradilan contentius
Penetapan  penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair
2

3. Jenis – jenis Putusan
• Ps. 185 ayat 1 HIR (Ps. 196 ayat 1 Rbg), jenis – jenis
putusan :
1. Putusan akhir adalah putusan yg mengakhiri suatu sengketa atau perkara
dalam suatu tingkatan peradilan ttt.
2. Putusan yg bukan putusan akhir/putusan sela/putusan antara adalah
putusan yg fungsinya tdk lain u/ memperlancar pemeriksaan perkara.
3

4. Putusan Akhir
• Jenis – jenisnya :
1. Putusan Condemnatoir adalah putusan yg bersifat menghukum pihak yg dikalahkan u/
memenuhi prestasi.
2. Putusan Constitutif adalah putusan yg meniadakan atau menciptakan suatu kedaan
hukum, misal : pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan,
pernyataan pailit, pemutusan perjanjian, dsb.
3. Putusan Declaratoir adalah putusan yg isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa
yg sah, misal : putusan dalam sengketa mengenai anak sah.
• Pd hakekatnya semua putusan baik condemnatoir maupun constitutif bersifat declaratoir.
4

5. Putusan yg Bukan Putusan Akhir/Putusan Sela/Putusan Antara
• Putusan sela tetap harus diucapkan di dalam persidangan tdk dibuat scr
terpisah, tetapi ditulis dlm berita acara persidangan.
(Ps. 185 ayat 1 HIR; Ps. 196 ayat 1 Rbg)
• Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan
permintaan banding thd putusan akhir.
(Ps. 190 ayat 1 HIR; Ps. 201 ayat 1 Rbg)
5

6. Lanjutan ….. Putusan yg Bukan Putusan Akhir/Putusan
Sela/Putusan Antara
• Jenis – jenis Putusan Sela/Putusan Antara :
1. Putusan Praeparatoir adalah putusan sbg persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai
pengaruh a/ pokok perkara atau putusan akhir, misal : putusan u/ menggabungkan 2
perkara, putusan u/ menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
2. Putusan Interlocutoir adalah putusan yg isinya memerintahkan pembuktian, misal :
putusan ini dpt mempengaruhi putusan akhir, misal : putusan u/ dilaksanakannya
pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat (rekonstruksi).
3. Putusan Insidentil adalah putusan yg berhubungan dgn insident, yaitu peristiwa yg
menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dgn pokok
perkara.
4. Putusan Provisionil adalah putusan yg menjawab tuntutan provisionil, yaitu
permintaan pihak ybs agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna
kepentingan salah 1 pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. 6

7. PELAKSANAAN PUTUSAN
7

8. PELAKSANAAN PUTUSAN
8

9. Hakekat Pelaksanaan Putusan
• Pelaksanaan Putusan/Eksekusi pd hakekatnya adalah realisasi drpd kewajiban pihak ybs u/
memenuhi prestasi yg tercantum dlm putusan tsb.
• Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan u/ dilaksanakan apa yg
ditetapkan dalam putusan itu secara paksa o/ alat2 negara.
“Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”
• Hanya putusan Condemnatoir sj yg dapat dilaksanakan scr paksa o/ pengadilan. Putusan
declaratoir & constitutif tdk memerlukan sarana pemaksa dlm melaksanakannya, krn tdk
memuat hak a/ suatu prestasi.
9

10. Jenis – jenis Pelaksanaan Putusan
1. Eksekusi putusan yg menghukum pihak yg dikalahkan u/ membayar sejumlah uang. (Ps.
196 HIR; Ps. 208 Rbg)
2. Eksekusi putusan yg menghukum orang u/ melakukan suatu perbuatan. Orang tdk dpt
dipaksakan u/ memenuhi prestasi yg brp perbuatan. Akan tetapi pihak yg dimenangkan
dpt meminta kpd hakim agar kepentingan yg akan diperolehnya dinilai dgn uang. (Ps. 225
HIR; Ps. 259 Rbg)
3. Eksekusi Riil, mrpk pelaksanaan prestasi yg dibebankan kpd debitur o/ putusan hakim scr
langsung. (Ps. 1033 RV; Ps. 200 ayat 11 HIR; Ps. 218 ayat 2 Rbg)
4. Eksekusi langsung (Parate Executie), tjd apabila seorang kreditur menjual barang2 ttt milik
debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Ps. 1155. 1175 ayat 2 KUHPerdata)
10

11. UPAYA HUKUM
TERHADAP PUTUSAN
11

12. • Upaya hukum adalah upaya atau alat u/ mencegah
atau memperbaiki kekeliruan dlm suatu putusan.
12
UPAYA HUKUM
ISTIMEWA
BIASA
KASASI
BANDING
PERLAWANAN /
VERZET
PENINJAUAN KEMBALI /
REQUEST CIVIL
PERLAWANAN PIHAK KE-3 /
DERDENVERZET

13. PERLAWANAN / VERZET
• Dasar hukum : Ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR; Ps. 149 ayat 3 jo. 153 Rbg.
• Perlawanan mrpk upaya hukum thd putusan yg dijatuhkan di luar hadirnya
tergugat (putusan verstek). Perlawanan pd asanya disediakan bg pihak
tergugat yg umumnya dikalahkan.
13

14. BANDING
• Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding
kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain.
14

15. KASASI
• Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi
kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain.
15

16. PENINJAUAN KEMBALI /
REQUEST CIVIL
• Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang
ditentukan dalam undangundang.
• Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini
antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya
kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.
16

17. PERLAWANAN PIHAK KE-3 /
DERDENVERZET
• Asas : Putusan hanya mengikat para pihak yg berperkara & tdk mengikat pihak
ke-3 (Ps. 1917 KUHPerdata).
• Apabila ada PPihak ke-3 yg hak2 nya dirugikan o/ suatu putusan, mk ia dpt
mengajukan perlawanan thd putusan tsb (Ps. 378 Rv).
• Perlawanan ini diajukan kpd hakim yg menjatuhkan putusan yg dilawan itu dgn
menggugat pr pihak ybs dgn cara biasa (Ps. 379 Rv).
• Apabila derdenverzet dikabulkan, mk putusan yg dilawan itu diperbaiki sepanjang
merugikan pihak ke-3 (Ps. 382 Rv).
17