2. Your best quote that reflects your
approach… “It’s one small step for
man, one giant leap for mankind.”
- NEIL ARMSTRONG
3. Amandemen kedua, yang berlangsung dalam Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2000, membawa perubahan terkait berbagai aspek,
seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Hasil Amandemen UUD
1945 kedua, yang ditetapkan pada Agustus 2000, mencakup 25 pasal dalam 7 bab. Berikut ini beberapa perubahan Amandemen UUD 1945 yang
kedua :
1. Bab VI mengenai Pemerintah Daerah
2. Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bab IXA mengenai Wilayah Negara
4. Bab X mengenai Warga Negara dan Penduduk
5. Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia
6. Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan
7. Bab XV mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
4. Amandemen ketiga berlangsung dalam Sidang Umum MPR dari 1 hingga 9 September 2001. Hasil Amandemen
UUD 1945 yang ketiga mencakup 23 Pasal dalam 7 Bab, dengan rincian sebagai berikut :
1. Bab I mengenai Bentuk dan Kedaulatan
2. Bab II mengenai MPR
3. Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara
4. Bab V mengenai Kementerian Negara
5. Bab VIIA mengenai DPR
6. Bab VIIB mengenai Pemilihan Umum
7. Bab VIIIA mengenai BPK
5. Amandemen pertama, yang dilaksanakan pada Sidang Umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1999, memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan Presiden yang dianggap terlalu
berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, sembilan pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13 yaitu :
1. Pasal 5 Ayat 1 : Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
2. Pasal 7 : Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
3. Pasal 9 Ayat 1 dan 2 : Sumpah presiden dan wakil presiden
4. Pasal 13 Ayat 2 dan 3 : Pengangkatan dan penempatan duta
5. Pasal 14 Ayat 1 : Pemberian grasi dan rehabilitasi
6. Pasal 14 Ayat 2 : Pemberian amnesti dan abolisi
7. Pasal 15 : Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain
8. Pasal 17 Ayat 2 dan 3 : Pengangkatan menteri
9. Pasal 20 Ayat 1-4 : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
10. Pasal 21 : Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)
6. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan
kesepakatan dasar.
TUJUAN AMANDEMEN UUD 1945 :
1. Pemberantasan kekuasaan presiden
2. Perluasan otonomi daerah dan desentralisasi
3. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Pemisahan struktur TNI dan POLRI
5. Demokratisasi proses pemilihan
6. Pembentukan Lembaga-Lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.
7. Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan amandemen dari tahun 1999 hingga
2002, yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan MPR. Berikut ini tanggal Amandemen UUD
1945 1-4:
1. Perubahan Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR, 14-21 Oktober
1999.
2. Hasil Amandemen UUD 1945 kedua ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR, 7-18 Agustus 2000.
3. Amandemen UUD 1945 ketiga dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR, 1-9 November 2001.
4. mandemen UUD 1945 keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002.
8. Dari empat kali Amandemen UUD 1945, total terdapat 75 pasal
yang mengalami perubahan. Walau begitu, jumlah nomor
pasalnya tetap sama yakni 37, belum termasuk Aturan
Peralihan dan Aturan Tambahan.
Dengan sejumlah perubahan Amandemen UUD 1945 itu,
jumlah ketentuan atau ayat lama yang dipertahankan sesuai
naskah asli tinggal 23 ayat. Dengan kata lain, persentasenya
adalah 16,33 persen. Hasil Amandemen UUD 1945 secara rinci
dapat disimak sebagai berikut.
9. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru
pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi 1998.
Secara umum, tujuan Amandemen UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa
dan bernegara sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Pasal-pasal yang diubah tidak hanya berkaitan
dengan sistem pemerintahan melainkan juga soal hak hidup warga negara.
Perubahan undang-undang dasar negara pertama kali dilakukan pada Oktober 1999, sebagaimana disinggung
di awal. Sementara itu, hasil amandemen UUD 1945 kedua ditetapkan pada Agustus 2000.
Perubahan Amandemen UUD 1945 yang ke-3 dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) pada November 2001. Adapun, perubahan keempat ditetapkan pada Agustus 2002.
Lantas, hasil Amandemen UUD 1945 mengubah pasal apa saja? Apa isi amandemen UUD 1945 1-4?
