Teori pembangunan berkembang dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan yang lebih mengintegrasikan aspek sosial. Perkembangan utama meliputi penekanan pada pemerataan, kebutuhan dasar, partisipasi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan kelompok marginal seperti perempuan.

2.  Muncul pertengahan abad 20 (setelah PD II)
 Asumsi2: modernisasi, industrialisasi dan
pembangunan ekonomi dengan sendirinya akan
membawa peningkatan standar hidup dan
mobilitas sosial di negara2 yang menerapkannya.
 4 tahap modernisasi (Rostow): traditional
stage, take off stage, technological industry
stage, dan high mass consumption stage.

3.  Asumsi: negara2 berpenghasilan kecil dan
sedang dapat meningkatkan taraf kehidupan
masyarakatnya melalui pertumbuhan eonomi
yang berkelanjutan dan pengadopsian
keyakinan2, nilai2, dan sikap2 masyarakat
modern.
 Tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui
industrialisasi, pengadopsian teknologi
tinggi, investasi internasional, ekonomi
berorientasi pasar, intervensi pemerintah
minimal.
 Pemerataan melalui trickle down effects kan
terjadi dengan sendirinya

4.  Muncul di awal 60-an; dipelopori Paul
Prebish (Director of The United Nations
Commission for Latin America); kritik
terhadap kegagalan economic growth
approach, terutama dalam pemerataan
economi global.
 Fokus: faktor2 politik-ekonomi external yang
mempengaruhi pertumbuhan atau
perkembangan masyarakat vs faktor2
internal (teori2 modernisasi).

5.  Ekonomi global menguntungkan negara2 maju
namun merugikan negara2 miskin. Negara2 miskin
didorong (oleh IMF dan Bank Dunia) untuk membuka
ekonomi mereka pada pemodal asing (neo-
colonialism), namun pada saat bersamaan negara2
kaya menerapkan kebijakan yang sangat protektif
untuk menjaga kepentingan mereka.
 Ketergantungan pada modal, hutang, dan bantuan
asing menyebabkan banyak negara2 miskin
menghadapi beban hutang yang sangat besar dan
kendali atas keuangan negara berpindah ke
lembaga2 seperti IMF dan Bank Dunia yang
memaksa negara untuk mengurangi belanja negara
untuk sektor2 kesehatan dan pendidikan

6. Solusi: integrasi ke dalam global ekonomi
bukan selalu merupakan pilihan tepat bagi
negara2 berkembang/miskin, negara2
berkembang perlu mengurangi keterkaitan
dengan pasar dunia/global dan
meningkatkan kemandirian (self-reliance)
sehingga mereka dapat mencapai suatu
kondisi yang mereka butuhkan tanpa
didikte oleh kekuatan2 atau tekanan2
pihak luar.

7.  Dikembangkan sebagai kritik terhadap orientasi
pertumbuhan ekonomi yang gagal menghasilkan
pembangunan yang merata.
 Mendukung pentingnya upaya terstruktur dan
berkomitmen dari pemerintah untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar warganya
(kebijakan dan pendanaan).
 Fokus pada penyediaan kebutuhan dasar:
makanan, sanitasi, perumahan, pendidikan dasar
dan pelayanan kesehatan dasar

8.  Contoh: Indonesia (periode 70-80s),
Costa Rica, Kerala (India)

9.  Dipelopori oleh David Korten (1984) yang menekankan
pentingnya perubahan2 nilai dan praktek2 pembangunan
terutama di negara2 berkembang.
 Dipengaruhi liberation dan humanistic teori.
 Kritik terhadap pendekatan top-down dan dominasi
pemerintah dalam pembangunan, ketergantungan
terhadap bantuan/utang luar negeri, dan
keterbatasan2/kegagalan orientasi pertumbuhan ekonomi
dalam mengatasi kemiskinan, ketidak adilan sosial dan
menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 Kontribusi: Strategi pembangunan harus mengintegrasikan
nilai2 keadilan, keberlanjutan (sustainability) dan inklusivitas

10. Elemen2 penting dalam PCD:
1. Sustainability (Keberlanjutan): a) pembangunan
yang memperhitungkan daya dukung alam dan
pelestarian lingkungan hidup; b) pembangunan
skala kecil untuk meningkatkan keberdayaan
ekonomi dan menciptakan sumber2 pendapatan
yang dapat diandalkan pada masyarakat; c)
keberlanjutan pendanaan pembangunan melalui
strategi pemberdayaan dan optimalisasi
penggunaan dana dari dalam masyarakat. PCD
mengkritik dominannya peran utang luar negeri
jangka panjang untuk pendanaan pembangunan
yang ternyata menimbulkan beban pembayaran
yang tak ada habisnya.

11. 2. Partisipasi:a) Proses demokratisasi; b) Akuntabilitas
pemerintah; c) Akses ke informasi2 yang relevan; d)
Keadilan gender.
-Proses demokratis memungkinkan masyarakat untuk
menentukan tujuan2 pembangunan dan
mempengaruhi keputusan2 yang berdampak pada
kualitas hidup mereka.
-Partisipasi masyarakat dan proses demokratis mendorong
masyarakat erupakan alat untuk mendorong
akuntabilitas kelembagaan dan aparat pemerintah.
- Pembangunan berkelanjutan hanya akan tercapai jika
laki2 dan perempuan terwakili secara adil dalam
pembangunan.

12.  Mengintegrasikan faktor sosial dan
ekonomi dalam pembangunan:“ is a
process of planned social change
designed to promote the well-being of
the population as a whole in conjunction
with a dynamic process of economic
development” (Midgley, 1995, p. 25)

13.  Memfokuskan pada hasil pembangunan
untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat, partisipasi, pendistribusian
keadilan, dan kapasitas kelembagaan
sosial dalam melaksanakan
pembangunan.

14. 3. Justice: a) kepemilikan lokal sehingga
masyarakat memiliki tanggungjawab
dan kontrol terhadap sumber2 yang
mereka miliki dan menciptakan manfaat
yang optimal ;
b) kedaulatan rakyat, pemerintah sebagai
agen pemberdayaan

16. 1970s: Women In Development (WID)
Perspective
Mengkritik asumsi “trickle down effect”
akan sama2 dirasakan perempuan dan
laki2 dan asumsi bahwa modernisasi
akan secara otomatis meningkatkan
gender equality.

17.  Temuan pendukung, antara lain: intervensi
peningkatan produktivitas di sektor
pertanian (misal: Green Revolution) dan
stereotypes peran perempuan
memfasilitasi monopoli laki2 atas teknologi
dan pertanian berorientasi
pasar, sementara menggeser peran2
tradisional perempuan dalam pertanian
(menyemai bibit, menabur pupuk, menuai
padi, menumbuk padi, dll), sehingga
memarginalkan perempuan.

18.  1973: Percy Amandment to the U.S.
Foreign Assistance Act: bantuan asing
untuk pembangunan yang diberikan
oleh U.S. diharuskan untuk membatu
mengintegrasikan perempuan dalam
pembangunan ekonomi nasional
negara2 penerima, sehingga
meningkatkan status perempuan
sekaligus membantu usaha
pembangunan secara keseluruhan.

19. a. Perempuan memiliki peran sebagai
anggota masyarakat produktif, bukan
hanya sekadar ibu dan istri.
b. Hambatan akses ke sumber2 produktif
menyebabkan subordinasi perempuan
alam masyarakat
c. Solusi pemberdayaan: kerangka
ekonomi;-- kontribusi + terhadap
pembangunan dan meningkatkan
status.

20.  Strategi: + akses perempuan dalam
pembangunan (integrasi) : perbaikan
akses pendidikan, pelatihan, pekerjaan
yang layak, kredit, properti, fasilitas
pemasaran, reformasi pertanian,. (Lihat
Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women,
1979)

21.  Kritik, antara lalin:
a. Memandang negara (yang ternyata
male-dominated) sebagai jalan keluar
permasalahan, bukan sebagai
penghambat peningkatan status
perempuan.
b. Memfokuskan peningkatan peran
perempuan sebagai “producer”,
menafikan kenyataan bahwa perempuan
juga harus menjalankan peran2 domestik,
reproduktif dan kemasyarakatan (triple
burden).

22.  Program2 yang direncanakan bertujuan
meningkatkan peran ekonomi produktif
perempuan, alam praktiknya banyak
diarahkan pada kegiatan2 yang malah
mengukuhkan tugas2 tradisional
perempuan, (women-only projects);
dampak terbatas pada peningkatan
kedudukan perempuan.

23.  Dipelopori dan dipengaruhi pemikiran2
Feminis Sosialis
 Fokus pada relasi perempuan dan
laki2, bukan hanya pada perempuan
 Fokus pada pendekatan
pemberdayaan dan perencanaan
sensitif/sadar jender

24. Asumsi:
a. Peran jender adalah hasil konstruksi sosial
budaya, bukan biologis; sehingga bisa diubah jika
hal itu diinginkan.
b. Status perempuan dalam suatu masyarakat sangat
dipengaruhi oleh kondisi kehidupan material mereka
dan posisi mereka dalam ekonomi nasional, regional
dan internasional
c. Status perempuan dalam masyarakat juga
dipengaruhi otoritas patriarki (struktur dan ideologi).

25. “ The process of accessing the implications for
women and men of any planned
action, includes legislation, policy or
programs, in all areas and at all levels. It is a
strategy for making women’s as well as
men’s concern and experiences as integral
dimension of the
design, implementation, monitoring and
evaluation of policies and programs in all
political, economic, and societal spheres so
that women and men benefit equally and
inequality is not perpetuated. The ultimate
goal is to achieve gender equality
(ECOSOC, 1997)

26.  Dipelopori oleh Mahbub ul Haq (awal tahun 90-an);
kemudian diperluas oleh Amartya Sen.
 “ Development is much more than just the expansion
of income and wealth ” but the “process of enlarging
people’s choices”, “human capabilities” and
“freedom” (UNDP, 1990, 1998).
 Prinsip utama: proses pembangunan hendaknya
ditujukan untuk meningkatkan angka harapan hidup
dan taraf kesehatan, pendidikan, akses terhadap
sumber2 yang diperlukan untuk mencapai taraf
hidup layak, kebebasan, kesetaraan.

27.  Human Development Index (UNDP)
o Mengukur keberhasilan pembangunan dari
indikator: angka melek huruf penduduk
dewasa; angka harapan hidup saat lahir; dan
GNP per capita.
o Index of Social progress (Richard Estes)
o Terdiri atas 45 indikator yang menggambarkan
status suatu negara pada 10 sektor:
pendidikan, kesehatan, perempuan,
pertahanan/militer, ekonomi, demorafi,
geografi (misal insiden bencana alam yang
besar), keberagaman budaya, kerusuhan
politik, dan upaya-upaya kesejahteraan.

28.  Millenium Development Goals (1995-2015)---
8 komitement/tujuan pembangunan global
Pengentasan kemiskinan & kelaparan;
pendidikan dasar universal; kesetaraan dan
pemberdayaan perempuan; menurunnya
kematian bayi; peningkatan kesehatan ibu;
pengentasan HIV/AIDS; keberlanjutan
lingkungan; kerjasama pembangunan
global