Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan kondisi politik pada masing-masing era.

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Erni Setyowati
Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) - parlemen.net Copyright @ 2007
Orde Lama
Orde Baru
Era Reformasi
PERKEMBANGAN /SITUASI POLITIK DI INDNESIA
1945-1966
1966-1999
1999-sekarang

2. Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966
1. Undang Undang No. 22 tahun 1999
Tata Urutan Peraturan Perundangan di Republik
Indonesia
Orde Lama
Orde Baru
Era Reformasi
Pemerintah Daerah
(UU No.32 tahun 2004)
G 30 S / PKI---Supersemar ----Soekarno turun
1. Semangat otonomi daerah
?
Undang-Undang otonomi daerah
2. Undang Undang No. 25 tahun 1999
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(UU No.33 tahun 2004)
Krisis Moneter---Gejolak Politik—Soeharto turun
mengap
a

3. UU No. 10 Tahun 2004,
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Era Reformasi
1999-sekarang
1. Semangat otonomi daerah
2. Semangat membatasi
kekuasaan presiden
Menata kembali, setelah Euforia Reformasi

4. 1. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR 2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
5. Keputusan Presiden 5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan-peraturan
pelaksananya:
a. Peraturan Menteri,
b.Instruksi Menteri, dll
6. Keputusan Presiden
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Tap MPR No. XX/MPR/1966 Tap MPR No. III/MPR/2000
7. Peraturan Daerah
?
?

5. 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah
1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah*) :
a.Perda Propinsi
b.Perda Kab./Kota
c.Peraturan Desa
Tap MPR No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004,
*) Qanun, Perdasi, Perdasus

6. Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
A
B
C
D

7. Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
A
B
C
D