Dokumen ini menjelaskan tentang pegadaian syariah (rahn) sebagai metode gadai menurut hukum Islam, termasuk definisi, hukum, rukun, dan syarat-syaratnya. Pegadaian syariah memberikan pinjaman dengan jaminan barang, tanpa bunga, dan bertujuan untuk membantu masyarakat dengan prosedur yang sederhana. Selain itu, dijelaskan pula perbedaan antara gadai dalam hukum perdata dan rahn dalam hukum Islam.

1. Oleh
Elok Faradillah
Siti Khadijah
PEGADAIAN SYARI’AH
( RAHN )

2. PENGERTIAN RAHN
 pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Pasa 1150 disebutkan: ” Gadai adalah suatu
hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya,
dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan daripada orang yang
berpiutang lainnya, dengan pengacualian biaya untuk
melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

3. Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan
jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang
disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar,
atau tanggungan. Sedangkan pegadaian syariah
(Rahn)adalah menahan salah satu harta milik
nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau
marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih
yang diterimanya

4. HUKUM PEGADAIAN SYARI’AH
 Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai
jaminan marhun bih dalam rahn itu diperbolehkan,
dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini
pegadaian syariah, mempunyai hak menahan
marhun sampai semua marhun bih dilunasi.

5. RUKUN DAN SYARAT RAHN
 Pelaku, terdiri atas : pihak yang berakad, yaitu pihak
yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima
gadai (murtahin).
 Objek akad berupa barang yang digadaikan / jaminan
(marhun)
 Utang (marhun bih).
 Ijab kabul / serah terima.

6. KETENTUAN UMUM:
 Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin
dilunasi.
 Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin
 Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga
oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan
penyimpanan tetap menjadi kewjiban rahin.
 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 Penjualan marhun

7. Penjualan marhun
1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus
memperingatkan rahin untuk segera melunasi
utangnya.
2. Apabila rahin tetap tidak bisa melunasi utangnya,
maka marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang
sesuai syariah.
3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pemeliharaan da penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahindan
kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

8. TUJUAN PEGADAIAN SYARI’AH
 melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan
dan program pemerintah dibidang ekonomi dan
pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran
uang pembiayaan / pinjaman atas dasar hukum gadai.
 Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman
tidak wajar lainnya.
 Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki
efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh
dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman / pembiayaan
berbasis bunga.
 Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman
dengan syarat mudah.

9. Manfaat pegadaian bagi nasabah
Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana
dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan
pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga
mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak
secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang
bergerak dengan aman dan dapat dipercaya. Dan persyaratan
yang sangat sederhana, sehingga memudahkan masyarakat
(nasabah) untuk memenuhinya.

10. Manfaat bagi perusahaan gadai
1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang
dibayarkan oleh peminjam dana.
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang
dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai
syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan
biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan
emas.
3. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN
yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian
bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana
dengan prosedur yang relatif sederhana.

11. Produk-produk gadai antara lain:
 Kredit KCA
 Kreasi (kredit angsuran fidusia)
 Kreasida (kredit angsuran sistem gadai)
 Jasa Taksiran
 Jasa Titipan
 Gadai Gabah
 Gada Investasi
 Krista (kredit usaha rumah tangga)
 Gadai Syariah (Rahn)
 ARRUM (Ar-rahn untuk usaha mikro kecil)

12. Perbedaan antara Gadai dan Rahn
1. Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela
atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan,
sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping
berperinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan
dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang
ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada
benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum islam,
rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang
bergerak maupun yang tidak bergerak.

13. 3. Dalam rahn, menurut hukum islam tidak ada istilah
bunga uang.
4. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui
suatu lembaga, yang di Indonesia disebut Perum
Pegadaian, sedangkan rahn menurut hukum islam
dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

14. ‫كاته‬‫وبر‬ ‫هللا‬ ‫ورمحة‬ ‫عليكم‬ ‫والسالم‬
TERIMAKASIH