1. Kebijakan PemerintahKebijakan Pemerintah
ReformasiReformasi
Pada MasaPada Masa
PemerintahanPemerintahan
Gus DurGus Dur
Kebijakan PemerintahKebijakan Pemerintah
ReformasiReformasi
Pada MasaPada Masa
PemerintahanPemerintahan
Gus DurGus Dur
KH. Abdul Rahman Wahid
BIDANG
POLITIK
MASA
PEMERINTA
HAN
VIDEO 2
PEND
SOS
BUD
BIDANG
HUKUM
BIDANG
MILITER
BIDANG
EKONOMI
VIDEO 1MAKERMAKER
NEXTNEXT
3. Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa
berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini
amat
Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa
berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini
amat
KEKE
AWALAWAL
KEKE
AWALAWAL
5. Pemerintahan Presiden Gus Dur meneruskan proses demokratisasi
dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di
samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya
juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh,
Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat
Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang
dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan
masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang
semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden
Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.Inilah era yang
disebut drunken master tactic regime
KE AWALKE AWALKE AWALKE AWAL
6. Kebijakan-Kebijakan yang dibuatKebijakan-Kebijakan yang dibuat
1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966
tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai
terlarang di seluruh wilayah RI.
2. penundaan bantuan IMF
3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri:
- Menyiapkan Program PR & "Marketing"
- Menugaskan "Special Envoys"
4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan
perkembangan kontemporer
1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966
tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai
terlarang di seluruh wilayah RI.
2. penundaan bantuan IMF
3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri:
- Menyiapkan Program PR & "Marketing"
- Menugaskan "Special Envoys"
4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan
perkembangan kontemporer
KE AWALKE AWAL
7. 1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan
daerah dengan pusat pada tahun 2001
2. Penajaman Visi Ekonomi
3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF,
ADB, Negara Donor)
4. Penajaman restrukturisasi Perbankan
5. Penajaman restrukturisasi BUMN
6. Penajaman restrukturisasi sektor riil
7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk
kesehatan
1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan
daerah dengan pusat pada tahun 2001
2. Penajaman Visi Ekonomi
3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF,
ADB, Negara Donor)
4. Penajaman restrukturisasi Perbankan
5. Penajaman restrukturisasi BUMN
6. Penajaman restrukturisasi sektor riil
7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk
kesehatan
KE AWALKE AWAL
8. 1. Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan:
yakinkan wajib Belajar terlaksana
dan gizi balita terpelihara
2. Membangun kembali rasa saling percaya antar warga
negara (social cohesiveness)
3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR
KE AWAL
9. 1. Membentuk Badan Reformasi Hukum:
2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi "besar" dan
pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya
3. Penataan institusi penegakan hukum: kepolisian,
kejaksaan, lembaga peradilan: (struktur, personil,
kompensasi, mekanisme kerja, dsb.)
KE AWAL
10. 1. Solusi penyelesaian konflik di Aceh
Tanpa Kodam, 70.000 ribu tentara
organik di Aceh yang
melakukan operasi militer melalui
Inpres No. 4 2000
KE AWAL
