Sejarah Pemberontakan DI/TII (Sejarah Kelas XII Semester 1)Khansha Hanak
Sejarah pemberontakan DI/TII di berbagai daerah dengan latar belakang terjadinya pemberontakan dan tokoh-tokoh utama di balik peristiwa pemberontakan beserta upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan.
Di saat bangsa Indonesia baru saja merasakan kemerdekaannya, masih banyak orang-orang/kelompok-kelompok yang merasa tidak senang jika Indonesia menjadi negara republik. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara federal yang berarti menjadikan wilayah indonesia akan terpecah-belah, seperti halnya politik divide et impera yang dijalankan oleh Pemerintahan Hindia Belanda selama ratusan tahun lamanya.
Berikut ini kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) mulai dari latar belakang, aksi, hingga penyelesaian masalah yang terangkum dalam PPT ini. Terima kasih sebelumnya.
Sejarah Pemberontakan DI/TII (Sejarah Kelas XII Semester 1)Khansha Hanak
Sejarah pemberontakan DI/TII di berbagai daerah dengan latar belakang terjadinya pemberontakan dan tokoh-tokoh utama di balik peristiwa pemberontakan beserta upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan.
Di saat bangsa Indonesia baru saja merasakan kemerdekaannya, masih banyak orang-orang/kelompok-kelompok yang merasa tidak senang jika Indonesia menjadi negara republik. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara federal yang berarti menjadikan wilayah indonesia akan terpecah-belah, seperti halnya politik divide et impera yang dijalankan oleh Pemerintahan Hindia Belanda selama ratusan tahun lamanya.
Berikut ini kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) mulai dari latar belakang, aksi, hingga penyelesaian masalah yang terangkum dalam PPT ini. Terima kasih sebelumnya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Azis adalah :
1.Menuntut bahwa keamanan di Negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja.2.Menentang campur tangan pasukan APRIS terhadap konflik di Sulawesi Selatan.3.Mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur.
dan iniii ppt sejarah :D
bareng sang mantan ketua osis Lambang Septiawan, si nyentri Khrisna Adiputratama, si heboh Risna Laksanawati, + Yusuf Faturohman *si apa yaaa* wkwkwk
tugas dari Pak Ningrum, semoga bermanfaat :)
Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Azis adalah :
1.Menuntut bahwa keamanan di Negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja.2.Menentang campur tangan pasukan APRIS terhadap konflik di Sulawesi Selatan.3.Mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur.
dan iniii ppt sejarah :D
bareng sang mantan ketua osis Lambang Septiawan, si nyentri Khrisna Adiputratama, si heboh Risna Laksanawati, + Yusuf Faturohman *si apa yaaa* wkwkwk
tugas dari Pak Ningrum, semoga bermanfaat :)
KONFLIK IDEOLOGI PADA AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA.pptxAhsanuz Zikri
KONFLIK IDEOLOGI PADA AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA: Pemberontakan PKI Madiun 1948, Pemberontakan DI/TII/NII, Pemberontakan PKI Gerakan 30 September 1965.
Presentasi Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII Semester 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum 2013 Indonesia
GERAKAN KAHAR MUZAKAR
menjelaskan tentang profil tokoh dan penumpasan kahar muzakar makassar.
jika anda ingin mengamati silahkan di tampilkan dan semoga menambah sedikit wawasan anda tentang sejarah terutama pembrontakan di indonesia.
terima kasih :-)
di buat oleh :
Bagus marianto putra (03)
Alfian Rizal Akbar (18)
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
3. 1. DI/TII Jawa Barat
Pemimpin
“Sekar Marijan Kartosuwiryo”
4. Tujuan awal = Untuk menentang penjajah
Belanda di Indonesia.
Latar Belakang
-kekecewaan SM Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno
mengenai faham komunis
-Keinginan Darul Islam untuk mendirikan negara islam indonesia
(NII)
5. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo
memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII)
pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan
Tentara Islam Indonesia (TII). Upaya penumpasan dengan
operasi militer yang disebut Operasi Bharatayuda.
Dengan taktis Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni 1962,
Kartosuwiryo berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di
Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo
dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962.
6. 2. DI/TII Jawa Tengah
Pemimpin = Amir Fatah,
bekerja sama dengan Kartosuwiryo
7. bergerak di daerah Tegal, Brebes dan
Pekalongan
Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian
diangkat sebagai komandan pertemburan Jawa Tengah dengan
pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia
8. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk
Komando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah Letkol
Sarbini.
Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat
Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz
Abdulrachman (Romo Pusat atau Kiai Sumolanggu)
9. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan
operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng
Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII itu pernah
menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu
dan Magelang/ Divisi Diponegoro. Didaerah Merapi-
Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang
dilancarkan oleh Gerakan oleh Gerakan Merapi-Merbabu
Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk
menumpas gerakan DI/TII di daerah Gerakan Banteng
Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders.
11. 3. DI/TII Aceh
Pemimpin : Tengku Daud Beureueh
Latar Belakang
Adanya berbagai masalah antara lain masalah
otonomi daerah, pertentangan antargolongan,
serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang
tidak lancar menjadi penyebab meletusnya
pemberontakan DI/TII di Aceh.
12. Pada tanggal 20 September 1953 Tengku
Daud Beureueh memproklamasikan daerah
Aceh sebagai bagian dari Negara Islam
Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo.
Pemberontakan DI/TII di Aceh diselesaikan
dengan kombonasi operasi militer dan
musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah
tersebut ialah pulihnya kembali keamanan
di daerah Aceh.
14. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi
Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata
Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang
disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya.
Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang
tidak memenuhi syarat untuk dinas militer.
15. Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan
Tetorium VII, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan
diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan
mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama
pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan
sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus
1953.
Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati
oleh pasukan TNI.
17. Di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar beserta
dengan pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yan
Tertindas, melakukan berbagai aksi penyerangan
terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut
18. Selanjutnya, karena Ibnu Hajar tidak mau menyerah maka
pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna
menumpas gerombolan Ibnu Hajar.
Pada Tahun 1959 gerombolan tersebut berhasil dihancurkan
dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap.