PAPARAN RB DINAS PERTANIAN

1. IMPLEMENTASI
REFORMASI
BIROKRASI
2020
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
MARWAN MAKALALAG, S.Pd
Kepala Dinas

2. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN
SK KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NO 14.a
TAHUN 2O21 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
MELAKSANKAN RAPAT TIM RB DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN
MELAKSANAKAN SOSIALISASI RENCANA KERJA REFORMASI
BIROKRASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
MENGIKUTI EVALUASI PELAKSAKNAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN OLEH ASESOR
 Link Google Drive PMPRB DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN TA. 2021
“https://drive.google.com/drive/folders/1GXQyCaMrJ6KCip4U23WmjX
3seRDLTeL8?usp=sharing

3. EVALUASI PMPRB OLEH INSPEKTORAT DAERAH
2019
NILAI : 145.16
2020
NILAI : 22.48

4. 2. DEREGULASI KEBIJAKAN
Merekapitulasi
Peraturan
Dinas
Pertanian dan
Ketahanan
Pangan
Melakukan
revisi
peraturan
yang tidak
sinkron dan
menghambat

5. 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Evaluasi secara mandiri Kelembagaan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pengusulan Penyederhanaan Birokrasi
Model 3 hanya ada 2 Subag pada
Sekretariat dan tidak ada Seksi di bawah
bidang

6. 4. PENATAAN TATA LAKSANA
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PETA PROSES BISNISTELAH DI SUSUN
SOP (STANDAROPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGANTELAH DISUSUN PADATAHUN 2018TERDIRI
DARI 8 SOP BIDANG

7. 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Penegakan Aturan Disiplin
• Pelaksanaan apel kerja sesuai dengan protokol kesehatan
• Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kinerja setiap bulan melalui Aplikasi
E-KINERJA
• Menggunakan Absensi Kehadiran melalui Aplikasi Si Berka
Sistem Informasi Kepegawaian
• Menggunakan Aplikasi My SAPK
• Aplikasi dapat diakses oleh semua pegawai
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
• Mengikuti Bimtek Penyusunan EVAJAB,ANJAB,ABK,dan PETA JABATAN
• Menyusun Evaluasi Jabatan sesuai dengan Klasifikasi Kelas Jabatan dan
Peta Jabatan hingga pada Jabatan Struktural dan Fungsional

8. KETERLIBATAN PIMPINAN
RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA,RENJA,RKA RKAP,
RENCANA AKSI POHON KINERJA, DPA SKPD ,SIPD DAN RPJMD
Memantau capaian kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas melalui rapat
bulanan
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

9. 7. PENGUATAN PENGAWASAN
Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Satu Data Simluhtan
untuk semua bantuan dan legalitas kelompok
Tani/Gabungan kelompok Tani
Melayani Pembuatan Rekomendasi BBM
Bagi Kelompok Tani dan Gabungan
kelompok Tani yang memiliki alat dan mesin
Pertanian

10. Standar Pelayanan
• Standar Pelayanan Publik
telah disusun dalam
Dokumen SPP Dinas
Pertanian dan Ketahanan
Pangan
• Maklumat Pelayanan Dinas
Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pelayanan Prima
• Menggunakan Aplikasi
Simluhtan pada Pelayanan
pada semua Bidang
Pengelolaan
Pengaduan
• Kotak Saran
• Telepon Celluler
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

11. TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PENILAIAN RB TAHUN 2020
1. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
1. Telah disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan No 14.a Tahun 2021. Hal ini disesuaikan dengan AREA PERUBAHAN
dalam Penilaian Reformasi Birokrasi
2. Agen Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Akan dibentuk Agen Perubahan dalam penilaian Reformasi Birokrasi di Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan

12. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
RB TAHUN 2020
• 4. Peta Proses Bisnis
• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah membuat peta proses bisnis namun
baru pada peta proses dan belum secara komprehensif dilaksanakan. Hal ini diperlukan
dengan adanya Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah
• 5. Evaluasi Kinerja Pegawai
• Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Sudah Dilakukan
Berjenjang dan diawasi melalui penggunaan Aplikasi E- Kinerja Sehingga semua kinerja
bawahan akan dipantau dan dinilai langsung oleh atasan Semua hasil penilaian atasan
menjadi dasar pemberian Tambahan Penghasilan untuk semua Pegawai

13. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
RB TAHUN 2020
• 3. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsiobal
• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah menyampaikan data penyederhanaan
birokrasi nomor 523/20.a/IV/2021 sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris daerah :
- Perangkat Daerah Model 3 yaitu 2 Sub Bagian Di Sekretariat dan tidak ada seksi di bawah
bidang sesuai Edara Menpan No 382-393 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategi dan Konkret
Penyederhanaan Birokrasi
- Semua seksi pada bidang bidang akan disetarakan dengan jabatan fungsional Ahli Muda, dan
pilihan jabatan fungsionalnya disesuaikan dengan tupoksi seksi pada bidang tersebut. Sesuai
dengan PERMENPAN RB no 28 Tahun 2019.

14. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
RB TAHUN 2020
• 6. Upaya Penguatan Kebijakan Pengawasan Internal
- Menyebarkan Pamlet/Brosur Stop Gratifikasi Bebas Pungli dan Pengaduan Kerjasama
dengan dengan berbagai Sector dalam hal ini
- -Pertamina Soguo untuk BBM kelompok tani dan Gapoktan, dan Dinas PMD untuk bantuan
kelompok yang menggunakan Dana ADD

15. REFORM YANG TELAH DILAKUKAN
• 1. Penyusunan Renja dan Renstra dipimpin langsung oleh Kepala Dinas
• 2. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan
Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah disahkan.
Melalui Aplikasi SIPD.
• 3.Melaksanakan pelaporan Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN secara tepat
waktu
• 4. Menghimpun Pengaduan Masyarakat melalui kotak saran yang tersedia
serta menyerap aspirasi petani
• 5.Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan melalui kerjasama
dengan Sector lain dalam lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan

16. IMPLEMENTASI RB di Masa Pandemi Covid-19
 Pelayanan Administrasi berkaitan dengan Hak ASN tetap menerapkan sanksi
disiplin dengan menyesuaikan aturan yang ditetapkan sesuai protokol
kesehatan (C0vid 19).
 Pemberlakukan WFH dan WFO bagi ASN untuk menghindari kerumunan dan
kontak di Kantor.
 Gerakan Vasksinasi Seluruh ASN
 Mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan konsultasi melalui Zoom Meeting
 Gerakan Pertanian tidak boleh berhenti menanam

17. TERIMA KASIH