Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PADA GAMPONG SECARA UMUM DAPAT DISIMPULKAN :
MASIH RENDAHNYA KETERLIBATAN /PARTISIPASI TUHA PEUT GAMPONG DIKARENAKAN :
Honor yang belum jelas
Pengurus TPG tidak aktif (sibuk, tidak berdomisili digampong tersebut)
MASIH TERLAMBATNYA PENYALURAN ADG
TERLAMBATNYA PENETAPAN TUHA PEUT GAMPONG OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
KURANGNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN DANA REVOLVING, DISEBABKAN :
Proses Administrasi dirasakan sulit
Harus membuat Kelompok
PENDAPATAN ASLI GAMPONG BELUM DIMAKSUKAN KEDALAM APBG
PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAMPONG BELUM BAIK
SEBAHAGIAN GAMPONG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK ASSET GAMPONG ( TANAH WAQAF DAN HIBAH)
rencana dan laporan dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ogan komering ulu selatan tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam untuk lima tahun yang akan datang oku selatan mendukung visi dan misi pemerintah OKU Selatan Bersinar
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PADA GAMPONG SECARA UMUM DAPAT DISIMPULKAN :
MASIH RENDAHNYA KETERLIBATAN /PARTISIPASI TUHA PEUT GAMPONG DIKARENAKAN :
Honor yang belum jelas
Pengurus TPG tidak aktif (sibuk, tidak berdomisili digampong tersebut)
MASIH TERLAMBATNYA PENYALURAN ADG
TERLAMBATNYA PENETAPAN TUHA PEUT GAMPONG OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
KURANGNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN DANA REVOLVING, DISEBABKAN :
Proses Administrasi dirasakan sulit
Harus membuat Kelompok
PENDAPATAN ASLI GAMPONG BELUM DIMAKSUKAN KEDALAM APBG
PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAMPONG BELUM BAIK
SEBAHAGIAN GAMPONG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK ASSET GAMPONG ( TANAH WAQAF DAN HIBAH)
rencana dan laporan dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ogan komering ulu selatan tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam untuk lima tahun yang akan datang oku selatan mendukung visi dan misi pemerintah OKU Selatan Bersinar
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. 2
1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.
2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 114 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blitar
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
DASAR HUKUM
3. 1. PERENCANAAN
KINERJA
2. PENGUKURAN
KINERJA
3. LAPORAN KINERJA
4. EVALUASI
INTERNAL
5. CAPAIAN KINERJA
3
Matriks
Renstra
LKJIP
Evaluasi Tribulan
IKU Tahun
2022/2023
Renja/RKT
Dan
RKA/DPA Pohon
Kinerja
Perjanjian
Kinerja
IKI
Cascading
OPD
SOP
Pengukuran
Kinerja
TA 2022
LAPORAN
KINERJA
KEBERHASILAN
DALAM MENCAPAI
SASARAN
STRATEGIS
Evaluasi Kinerja
Individu
Renaksi
Monev
Renaksi
Penghargaan Tahun 2022
Inovasi Dalam Manajemen Kinerja
K
O
M
P
O
N
E
N
S
A
K
I
P
D
I
S
K
O
P
-
U
M
5. 5
RENSTRA
DINAS KOPERASI DAN UM TAHUN 2021 - 2026
Visi: Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun Warobbun Ghofur
Misi : 4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan
Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan
Panca Bhakti : 4. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Kapasitas
Koperasi dan
Usaha Mikro
dalam
Mendukung
Produktivitas
Sektor Unggulan
Daerah
1. Meningkatnya
Koperasi yang
Berdaya Saing
Persentase
Peningkatan Koperasi
yang Berdaya Saing
Pembinaan tentang manajemen perkoperasian
Melakukan pemberingkatan, pengawasan pemeriksaan dan penilaian
kesehatan koperasi
Melakukan audit internal terhadap koperasi
Memfasilitasi koperasi untuk mendapat kemudahan dalam perizinan,
standarisasi dan sertifikasi produk usahanya
Memfasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan bagi koperasi
Memberikan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada koperasi dalam
pengembangan usahanya secara digital
1. Meningkatnya
Usaha Mikro
yang Berdaya
Saing
Persentase Jumlah
Usaha Mikro Berdaya
Saing
Menfasilitasi kemitraan usaha mikro kabupaten Blitar dengan usaha mikro
yang ada di luar daerah
Memberikan pembinaan dan pendampingan manajemen bagi usaha mikro
Mendampingi dan memfasilitasi usaha mikro untuk pengembangan produksi
dan pengelolaan, pemasaran SDM serta desain dan teknologi
Memfasilitasi usaha mikro untuk mendapat kemudahan dalam perizinan,
standarisasi dan sertifikasi produk usahanya
Memfasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan bagi usaha mikro
Memberikan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada usaha mikro
dalam pengembangan usahanya secara digital
10. Mengacu pada Renstra
Dinkop 2021-2026
BUPATI
Misi ke-4 : Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan
Merata melalui Pengembangan Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan
Sasaran 1 : Meningkatnya
Koperasi yang berdaya saing Sasaran 2 : Meningkatnya
UM yang berdaya saing
Eselon II
KEPALA
DINAS
Eselon
III
PROGRAM
Kabid Pembiayaan
Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota
Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan , penguatan kelembagaan
, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kab/kota (15 Koperasi)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
Indikator
Persentase
koperasi yang
berdaya saing
Indikator
Persentase UM
yang berdaya saing
INDIKATOR
PROGRAM
Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah,
akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi
usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
INDIKATOR
KEGIATAN
Prosentase koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses
pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi
terhadap total koperasi
INDIKATOR
SUB KEGIATAN
Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan
CASCADING DISKOP – UM TAHUN 2022
12. IKU DISKOP – UM TAHUN 2022
Jumlah Koperasi yang Berdaya
Saing
Jumlah Koperasi Aktif
x 100%
Jumlah Usaha Mikro Berdasi
Total UM
x 100%
13. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
IINDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS :
a. Memverifikasi rancangan kebijakan dinas
b. Mengkoorinasi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
c. Mengkoordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian
d. Mengkoordinasikan pengelola administrasi keuangan
e. Mengkoordinasi pengelolaan adminisrasi perlengkapan
f. Mengkoordinasi pengelolaan urusan rumah tangga
g. Mengkoordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang – undangan
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas – tugas bidang
i. Mengkoordinasi pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
j. Mengkoordinasi pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja
k. Mengkoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas
l. Memimpin penyusunan profil dinas
m. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan pelayanan
teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas
n. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
3. FUNGSI :
KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER
DATA
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase PNS yang
mendapat pelayanan
administrasi kepegawaian
Jumlah PNS yang mendapat pelayanan
administrasi kepegawaian x 100%
Jumlah PNS yang mengajukan pelayanan
Subag
umum dan
kepegawai
an
Perssentase dokumen
laporan keuangan yang
selesai tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan yang
selesai tepat waktu X 100%
Jumlah dokumen laporan keuangan
Subag
keuangan
Persentase dokumen
perencanaan dan
penyelenggaraan
pemerintah yang sesuai
pedoman
Jumlah dokumen perencanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan 100%
Jumlah dokumen perencanaan dan
penyelenggaraan pemerintah yang di
buat
Subag
penyusuna
n program
18. 18
CAPAIAN KINERJA dalam LKJIP TAHUN 2022
Jumlah Koperasi yang Berdaya Saing
Jumlah Koperasi Aktif
x 100%
Jumlah Usaha Mikro Berdasi
Total UM
x 100%
Dengan Formulasi Perhitungan
Target Persentase koperasi yang berdaya - saing sebesar 10%, realisasi sebesar 39,58%, capaian 395,8% dengan kategori “sangat
berhasil“. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Koperasi yang berdaya saing dibagi jumlah Koperasi Aktif dikali 100%. Adapun
jumlah Koperasi yang berdaya saing Tahun 2022 sebesar 230 Koperasi, sedangkan jumlah Koperasi Aktif Tahun 2022 sebanyak 581
Koperasi.
Target Persentase UM yang berdaya- saing sebesar 0,38%, realisasi sebesar 0,434 %, capaian 114% dengan kategori “berhasil“.
Formulasi perhitungan adalah Jumlah UM berdaya saing dibagi jumlah UM dikali 100%. Adapun jumlah UM berdaya saing sampai
dengan Tahun 2022 sebesar 135 UM, sedangkan jumlah UM Tahun 2022 sebesar 31.056 UM.
N
o
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1.
Meningkatnya jumlah
koperasi yg berdaya
saing
Persentase
koperasi yang
berdaya- saing
10,0% 39,58% 395,8%
2.
Meningkatnya jumlah
Usaha Mikro yg
berdaya saing
Persentase usaha
mikro yang ber-
daya saing
0,38% 0,434% 114%
Rata – rata keberhasilan 255%
19. 19
ANALIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA dalam LKJIP TAHUN 2022
- Indikator Persentase koperasi yang berdaya saing target sesuai dengan ketentuan dengan capaian
kinerja 395,8 % dan Capaian Anggaran 93,12% menunjukkan bahwa ada efisiansi anggaran 6,88% dan
efektifitas penggunaan dana sebesar .Rp. 142.796.043,00
- Indikator Persentase usaha mikro yang berdaya saing target sesuai dengan ketentuan dengan capaian
kinerja 114 % dan Capaian Anggaran 88,25% menunjukkan bahwa ada efisiansi anggaran 11,75% dan
efektifitas penggunaan dana sebesar Rp. 236.473.571,00
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Meningkatnya
jumlah koperasi
yg berdaya
saing
Persentase
koperasi
yang
berdaya-
saing
10,0% 39,58% 395,8% 1.746.042.963,00 1.603.246.920,00 93,12%
Meningkatnya
jumlah Usaha
Mikro yg
berdaya saing
Persentase
usaha mikro
yang ber-
daya saing
0,38% 0,434% 114% 2.003.207.150,00 1.766.733.579,00 88,25%
Tata – rata Keberhasilan 225% Tata – rata Keberhasilan 90,69%
22. 22
RENCANA AKSI TAHUN 2022 RENCANA AKSI TAHUN 2023
N
O
KEGIATAN PAGU (Rp)
REALISASI
(Rp)
%
1
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan
Pinjam
154.083.000,00 149.682.000,00 97,74%
2
Program pengawasan dan pemeriksaan
koperasi
312.214.400,00 275.477.800,00 88,23%
3
Program pendidikan dan latihan
perkoperasian
794.022.653,00 758.617.100,00 95,54%
4
Program pemberdayaan dan perlindungan
koperasi
485.722.910,00 419.470.020,00 86,36%
5
Program pemberdayaan usaha menengah,
usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
1.017.813.400,0
0
868.256.045,00 85,31%
6 Program pengembangan UMKM 985.393.750,00 898.477.534,00 91,18%
REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2022
25. 25
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
NO NAMA SUB KEGIATAN KEGIATAN TARGET REALISASI
1. Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi
dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Aplikasi Database Koperasi 1 Database 1 Database
Bimtek penerapan manajemen keuangan bagi Koperasi
Pondok Pesantren
8 Koperasi 8 Koperasi
Tindak lanjut Bimtek penerapan manajemen keuangan
bagi Koperasi Pondok Pesantren melalui Pendampingan
5 Kopontren 5 Kopontren
Koordinasi ke Kementerian Koperasi RI terkait Dagulir
Tahun 2000- 2007 dan LPDB terkait fasilitasi pembiayaan
bagi Koperasi, Kredit Program, dan Pengelolaan Dana
Bergulir.
5 Koperasi 2 Koperasi
Kemitraan Koperasi dengan mitra bisnis tahun 2022 dan
Fasilitasi perluasan akses pasar produk koperasi tahun
2022.
10. koperasi 30 koperasi
Studi Tiru Koperasi Tahun 2022 4 Koperasi 4 Koperasi
31. INOVASI TAHUN 2022
4. APLIKASI PELAPORAN RAT
DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI(E-LakinKop)
32. PRESTASI TAHUN 2022
1. PENDATAAN LENGKAP KUMKM DI JAWA TIMUR
Menerima
penghargaan atas
prestasi dan capaian
pendataan K-UKM
kategori percepatan
paling optimal
Kab/Kota se-Jatim