Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Inpres 2 Tahun 2022, mencakup capaian, permasalahan, dan arahan Presiden untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri."

1. P3DN pada
INPRES 2 TAHUN 2022

2. Profil Pengadaan
Nasional TA2022
ANGGARAN
BELANJA PBJ
RUP BELUMRUP PENYEDIA SWAKELOLA REALISASI
BELUM
REALISASI
NASIONAL 1.030,3 1001,3 29,0 571,5 429,8 150,2 851,0
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
502,2 358,8 143,4 294,2 64,6 95,5 263,3
PEMDA 528,2 642,5 0 277,3 365,1 54,7 587,8
Anggaran Belanja Nasional
Rp2.128,3T
Anggaran Belanja PBJ Nasional
Rp1.030,3T
Per 25 April 2022
97%
Sudah RUP
Rp1001,3T
BelumRUP
Rp29,1T
3%
83%
Melalui
Penyedia
Rp571,5T
55%
Melalui
Swakelola
Rp429,8T
42%
Realisasi
Rp1
50,2T
14%
BelumRealisasi
Rp851
,0T
BelanjaPBJ
Nasional
Rp1.030,3T

4. Inpres Nomor 2 Tahun 2022
 Instruksi Umum kepada Menteri,
Kepala Lembaga, Kepala Daerah
terdiri dari 16instruksi
 Instruksi Khusus kepada 20
Menteri/Kepala Lembaga
 6 Instruksi Khusus kepada
kolaborasi K/L
 1 Instruksi Khusus kepada para
Kepala Daerah

5. Instruksi Umum
1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk
mempercepat peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMK-Koperasi.
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
menggunakan PDN di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja
barang/jasa untuk menggunakan produk UMK-Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja APBN/APBD Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400
Triliun untuk PDN dengan prioritas produk UMK-Koperasi .
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan PDN (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan
UMK-Koperasi.
6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi,
termasuk roadmap peningkatan jumlah PDNmenuju 1.000.000 produk tayang dalam Katalog
Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5%
bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja
melalui impor.
8. Menggunakan PDNyang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%
apabila terdapat PDNdengan penjumlahan nilai TKDNdan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal
40%.

6. Instruksi Umum
9. Mendorong percepatan penayangan PDN dan produk UMK-Koperasi pada Katalog
Sektoral/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SiRUPLKPPdan
mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan PDNdan produk yang dihasilkan UMK-Koperasi
/Industri Kecildan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerjasama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan PDNdan produk UMK-Koperasi
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling
lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan
UMK-Koperasi dengan mengupayakan produk UMK-Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok
industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian
produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDNpaling sedikit 25%sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk UMK-
Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan
berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

7. Instruksi Khusus
Kabar BaikBagi
Pelaku Usaha
MENTERI DALAMNEGERI
• mempercepat penerbitandan
penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (KKPD)
• memperbaruikebijakan
mengenai mekanisme
pertanggungjawaban
keuangan daerah
MENTERI KEUANGAN
• melakukan pemberian insentif
pajak untuk meningkatkan belanja
PDNdan/atauproduk UMK-Koperasi
• mendukung dan mempercepat
sistem pembayaran procuretopay
(P2P) pada PBJPtermasuk e-
purchasing terutama untuk paket
usaha kecil atau barang PDN
dan/atauproduk UMK-Koperasi
MENTERI KESEHATAN
• menyederhanakanpersyaratan
dan mempercepat proses
penerbitan perizinanberusaha
PDNdan produkUMK-Koperasi
MENTERI PERINDUSTRIAN
• memperbanyak danmempercepat
serta memberikan insentif
sertifikasi TKDN PDN yang
dibutuhkandalam PBJP
• mempersiapkan offset agreement
untuk pengembangan produk yang
belum diproduksi oleh industri
dalam negeri
MENTERI BUMN
• mewajibkan BUMNuntuk
mengalokasikan CSR untuk
peningkatankapasitasUMK-Koperasi
• berkoordinasi dengan OJKuntuk
mendukung kesiapan pembiayaan
bagi Pelaku Usaha sebagai modal
usaha dalam memproduksi
permintaan PDNbelanjaKLPD
MENTERI KOPERASIDAN UKM
• melakukan pembinaan
bagi UMK-Koperasimelalui
fasilitasi pendampingan
• memfasilitasi akses
pembiayaan bagiUMK-
Koperasi
• mempromosikan dan
menyelenggarakan
businessmatching antara
Pelaku UMK-Koperasi
sebagai supplier dan KLPD
sebagai pembeliuntukPDN
pada belanja KLPDsecara
berkala dan melakukan
tindak lanjut atas
pelaksanaan business
matching
MENTERI PAREKRAF
• mengembangkan ekosistem
ekonomi kreatif untuk
mendukung inovasi produk
kreatifyang dapat digunak
untuk memenuhiperminta
PDNpada belanjaKLPD

8. Instruksi Khusus
Menciptakan Ekosistem yang
Memudahkan Penggunaan PDN
Menteri Dalam Negeri
Memasukkan indikator peningkatan
penggunaan PDNdan produk UMK-
Koperasi pada pelaksanaan PBJ
menjadi Indikator Kinerja Kunci(lKK)
pada Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EPPD)
Menteri Keuangan
Mengembangkansistem dan
menunjuk Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) sebagai
pemungut pajak.
Menteri Perindustrian
Mempercepat pencantuman
PDNyang telah memiliki
sertifikat TKDNdi dalam
Katalog Elektronik
Menteri PPN/Bappenas
Mengkoordinasikan dan
mensinergikan program dan
kegiatan lintas sektor dan KLPDuntuk
mendukungpercepatan peningkatan
penggunaan PDNdan produk UMK-
Koperasipada pelaksanaan PBJP
Menteri BUMN
Menugaskan BUMN untukmembantu
pengembangan aplikasi dan
infrastruktur Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) dan sistem
pendukung
Menteri Kominfo
Memperkuat infrastruktur
telekomunikasi agar seluruh sistem
terkait percepatan peningkatan
penggunaan PDNdan produk UMK-
Koperasipada pelaksanaan PBJdapat
diakses olehKLPD.
Kepala BPKP
Melakukan pengawasan
PercepatanProgramPeningkatan
Penggunaan PDNdan produk
UMK-Koperasi pada KLPD,serta
mengoordinasikan APIP KLPD
dalam membantupengawasan.
Menteri PAN RB
Menetapkan kebijakan penilaian
Reformasi Birokrasi berdasarkan
kinerja KLPDdalam belanja
pengadaan terkait Peningkatan
Penggunaan PDNdan produk UMK-
Koperasi.
Jaksa Agung
Melakukanpendampingan
hukum pada KLPDdalam
hal terdapat
permasalahan dalam
pelaksanaan penggunaan
PDN.
Kepala POLRI
Memberikanpelayanan dan
perlindungan kepada KLPD
dalam mendukungprogram
penggunaan PDN.

9. h
a
l
a
m
a
n
Upaya Peningkatan
Produk Dalam Negeri
dan UMK-Koperasi
1
2
1
2
3
4

10. h
a
l
a
m
a
n
Capaian Peningkatan PDN dan UMK-Koperasi
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sampai Saat Ini
1
6

11. 44 Pemda
(8%)
295 Pemda
(54%)
203 Pemda
(38%)
Proses
PROGRES KATALOGLOKAL
“Masih Belum Sesuai Ekspektasi Presiden”
Per 21April 2022
1. Karena belum sesuai ekspektasi, mohon
berkenanmemberi penekananagar kepala
daerah mengoptimalkan Katalog Lokal
dengan:
 Segeramembuka etalaseproduk
 Segeramengajak sebanyakmungkin
pelakuusaha lokal untuk terlibatdemi
pemerataan ekonomi
2. K
P
Kjuga mendukung
penngembangan Katalog Lokal untuk
percepatan dan akuntabilitasPBJ.
List Pemda
Sudah Tayang
Sudah Pengumuman
ProsesPengumuman
Sudah Tayang Pengumuman
Total Pengelola Bertransaksi 21Pemda
Nilai Transaksi Katalog LokalRp 2,9T

12. Permasalahan Katalog Lokal
1. Aspek Pelaku Usaha
Disparitaskapasitaspelakupengusahalokalantar daerah yang berbeda-bedakarakteristiknya.
2. Aspek Kelembagaan
PengelolaanKatalogLokaldi Daerah belum seluruhnyamelibatkanekosistemlainnyadi luar UKPBJberkaitan
dengan pembinaan pelakuusaha lokalyang perlu dukungan kuat dari Dinasyang menangani urusan
Perdagangan, Perindusrian.UKM,dan Koperasi sebagai focalpoint baru;
3. Aspek Teknologi
Sistemaplikasie-katalogbelum memadai untukmendukungproseson-boarding secara serentak.
4. Aspek SDM
Pengelola KatalogLokaldianggap menambah beban kerjabaru bagi SDMpelakupengadaan terutama
untuk melakukanmonev transaksisecaraberkaladan berkesinambungan.
5. Aspek Pengguna(user)
Risikodari sisi pengguna yang melakukan e-purchasing belum dimitigasi dengan baik, karena belum
adanya edukasiyang memadaikepada para PPKterhadap cara e-purchasingyang lebihmenyesuaikan
denganproses bisniskatalogyang baru.
6. Aspek Penataan Pasar
Tidak ada batasan domisili pelaku usaha dalam satu aglomerasi wilayah, berpotensi adanya bauran
produk/pelakuusaha antar pasar kataloglokal (misalnya :antara kataloglokal provinsidan kataloglocal
pemda ibu kota provinsidan sekitarnya)
7. Aspek Keuangan
Pembayaranuserkepadapelakuusaha,masih menggunakantatacara pertanggungjawaban keuangan
daerah yang konvensional,belum cashon Delivery(COD),sehingga berpotensimempengaruhi rendahnya
cash flowpelakuusaha.

13. Permasalahan
Pencatatan Tender
Sebanyak 7.878 paket
Dengan nilai Total Tender Rp31,5T
Tender Produk Dalam Negeri
Belum Dicatatkan
Hal ini akan menyebabkan perhitungan
nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri
belum Optimal
KLPD
Nilai
Tender
Jumlah
Paket
Kementerian/Lembaga Rp18,3T 3.408
PemerintahDaerah Rp13,2T 4.407
Rincian Tender Produk Dalam Negeri
yang Belum Dicatatkan

14. Menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku
Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
(SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik
daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran
sebagai merchant pada Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
Mendorong percepatan produk dalam negeri
dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi pada masing-masing daerah
untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko
Daring
Instruksi
kepada
Gubernur,
Bupati, dan
Walikota
Memerintahka Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk belanja produk dalam negeri
melalui Katalog Lokal atau Toko Daring

15. Pengawasan Kepatuhan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah
Daerah

16. ARAHAN BAPAK PRESIDEN KEPADA MENTERI, KEPALA LEMBAGA, KEPALA DAERAH
DAN BUMN TENTANG AKSI AFIRMASI BANGGA BUATAN INDONESIA
PADA TANGAL 25 MARET 2022
1
Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri khususnya
bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta
mengurangi belanja dan penggunaan barang-barang impor.
2
Mendorong komitmen belanja Produk Dalam Negeri hingga
Rp.400 Triliun pada bulan Mei Tahun 2022
3 Segera dorong UMKM di Daerah untuk masuk ke e-Katalog
4 Permudah perizinan-perizinan bagi UMKM
16
“UMKM bisa menjadi komponen penting
untuk memulihkan perekonomian dan
berperan mengatasi persoalan Bottleneck
Supply Chain”

17. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Tanggal 30 Maret 2022)
POIN PENTING:
1. Mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM
dan Koperasi
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran
pada pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan produk UMKM dan Koperasi
dari hasil produksi dalam negeri
3. Mendukung pencepatan target belanja APBN dan APBD TA 2022 paling sedikit Rp. 400T
untuk produk dalam negeri  prioritas produk UMKM dan Koperasi
4. Membentuk tim P3DN pada K/L dan Pemda serta menyusun roadmap strategi penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam rangka percepatan penayangan menuju 1.000.000 produk tayang
dalam e-katalog
5. Pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% bagi K/L dan Pemda
yang melakukan pemenuhan belanja melalui impor
6. Belanja pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan SiRUP dan mengisi
e-kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektornik (SPSE)
7. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri pada semua kontrak kerja
sama
8. Menghapuskan syarat yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah
9. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri melalui penerapan
Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pengadaan Secara Elektornik (SPBE)
17
*P3DN : Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

18. HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH
03
Pengalokasian paling sedikit 40% dari nilai anggaran
belanja bang/jasa untuk penggunaan produk usaha
kecil dan/atau koperasi
Komitmen Anggaran
04
Pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP) Daerah diminta aktif Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan. e-katalog membentuk, mengelola
dan mengembangkan katalog elektronik lokal
05
Daerah diminta aktif menggunakan aplikasi
pengadaan elektronik dari LKPP
E-Processing dan E Contract
02
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan
Produk dalam Negeri (P3DN)
TIM
01
program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN), mulai dari tahap perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan
MENGIMPLEMENTASIKAN
SEB LKPP dengan Kemendagri
Nomor: 027/1022/SJ dan 1
Tahun 2022
tanggal 25 Februari 2022 Tentang Gernas
BBI pada Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah