qwet

1. 1
KemenkeuTepercaya
PERAN PNBP KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN DALAM
MEMPERKUAT APBN
Disampaikan pada Webinar Optimalisasi Penggunaan PNBP dan
Pendapatan BLU sebagai Solusi Atas Kebijakan Automatic Adjustment pada
Kementerian Perhubungan TA.2022
Jakarta, 22 Juni 2022

2. 2
OUTLINE
Dasar
POSTUR DAN KEBIJAKAN APBN TA 2022
01
03
LINGKUP PENGELOLAAN PNBP DAN
PENGATURAN PENGGUNAAN DANA PNBP
02
04
EVALUASI PNBP KEMENHUB
ANALISIS OUTLOOK TA 2022
ISU STRATEGIS LAIN TERKAIT PNBP KEMENHUB
05

3. 3
POSTUR DAN KEBIJAKAN APBN TA 2022
• PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara selain penerimaan perpajakan dan hibah, dengan kontribusi pada APBN TA 2022
mencapai 335,6 Triliun atau 18,2% atau dari total pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 Triliun. Begitu juga dengan PNBP
Kementerian Perhubungan yang ditargetkan sebesar Rp8,5 T atau berkontribusi sebesar 3% dari total PNBP dalam postur APBN.
• Terdapat beberapa kebijakan dalam APBN TA 2022, antara lain TA 2022 merupakan periode terakhir dengan besaran defisit diatas 3%
PDB. Sejak TA 2020 PDB melebihi 3% dalam rangka pelaksanaan kebijakan extra-ordinary untuk penanganan pandemic covid.
(dalam Triliun Rupiah)

4. 2020
2020
2021
PP No 59
Tahun 2020
Pengelolaan
PNBP
Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan
Pengembalian PNBP
Tata Cara
Penetapan
Tarif atas
Jenis PNBP
Tata Cara
Pemeriksaan
PNBP
2020
PP No 58
Tahun 2020
PP No 1
Tahun 2021
PP No 69
Tahun 2020
PELAKSANAAN
UU NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP
PMK turunan atas PP PNBP :
• PMK No 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
• PMK No 155 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengelolaan PNBP
• PMK No 206 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP
• PMK No 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP

5. • Penentuan PNBP Terutang
• Pemungutan PNBP
• Pembayaran dan
Penyetoran PNBP
• Pengelolaan Piutang
PNBP
• Penetapan dan Penagihan
PNBP Terutang
• Penggunaan PNBP
• Monitoring
• Pengawasan
• Penyusunan &
Penyampaian Rencana
PNBP
• Penelaahan & Penetapan
Rencana PNBP
• Penatausahaan
• Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Pertanggung
-jawaban
Pengawasan
Perencanaan
PENGELOLAAN PNBP SESUAI PP 58/2020
Instansi
Pengelola
PNBP
Kementerian/
Lembaga
Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP
Kementerian yang
menjalankan Tusi BUN
Mitra
IP PNBP
Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP
Mitra
IP PNBP
Pengelola
PNBP:
Menteri Keuangan
selaku Pengelola Fiskal
Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP
Tahapan Pengelolaan PNBP
Menteri
Perhubungan
Kepala
Satker

6. 6
PENGGUNAAN
DANA PNBP

7. 7
TATA CARA PENGGUNAAN DANA PNBP
IP PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dapat digunakan untuk unit-unit kerja di
lingkungannya.
Penggunaan dana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dapat ditujukan untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam
rangka :
a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBP;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP
c. kegiatan lainnya; dan/ atau
d. optimalisasi PNBP.
Pola penggunaan dana PNBP pada Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:
a. penggunaan dana PNBP oleh satuan kerja penghasil PNBP.
b. penggunaan dana PNBP oleh unit eselon I penghasil PNBP (Setditjen/Sesbadan//Pejabat Eselon II setingkat
memastikan ketersediaan anggaran bagi satuan kerja penghasil dalam rangka penyelenggaraan layanan PNBP,
peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP)
c. penggunaan dana PNBP oleh lintas unit eselon I pada Instansi Pengelola PNBP (Sekjen/Sestama/Pejabat Eselon I
setingkat memastikan ketersediaan anggaran bagi unit Eselon I dan/ atau satuan kerja penghasil dalam rangka
penyelenggaraan layanan PNBP, peningkatan kualitas pengelolaan PNBP serta optimalisasi PNBP)
Penghasil PNBP : merupakan entitas yang memperoleh PNBP serta melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan/ atau
pertanggungjawaban PNBP yang diterimanya.

8. REVISI PERKIRAAN PENERIMAAN DALAM
DOKUMEN PENGANGGARAN
•Instansi Pengelola PNBP
dapat mengusulkan revisi
perkiraan penerimaan yang
bersumber dari PNBP dalam
dokumen penganggaran
tahun berjalan sesuai
kewenangan
Usulan Revisi
•Revisi perkiraan penerimaan
yang bersumber dari PNBP
dapat menjadi dasar
perubahan pagu penggunaan
PNBP dalam dokumen
penganggaran
Pagu Penggunaan
•Dalam hal revisi disetujui,
Instansi Pengelola PNBP harus
melakukan pemutakhiran
perkiraan penerimaan yang
bersumber dari PNBP per
satker dalam dokumen
penganggaran
Pemutakhiran
Perkiraan Penerimaan
•Revisi perkiraan penerimaan
PNBP dan pemutakhiran
perkiraan penerimaan PNBP
per satker dalam dokumen
penganggaran dilaksanakan
melalui mekanisme revisi
anggaran sesuai PMK Revisi
Mekanisme Revisi

9. REVISI ANGGARAN TERKAIT PNBP
(BERDASARKAN PMK 199 TAHUN 2021)
Pasal 16 Ayat (1)
Revisi Anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang dapat digunakan oleh
Kementerian/Lembaga, yaitu berupa:
a. perubahan anggaran; atau
b. pergeseran anggaran.
Ayat (2)
Perubahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
bersifat menambah Pagu Anggaran dilakukan sebagai akibat dari:
a. adanya peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis
PNBP baru;
b. adanya Satker PNBP baru;
c. adanya persetujuan penggunaan PNBP baru atau peningkatan persetujuan
penggunaan PNBP oleh Menteri Keuangan;
d. adanya perkiraan kenaikan PNBP berdasarkan surat pernyataan KPA untuk
menambah volume RO;
e. adanya peningkatan Target PNBP (yang dapat digunakan) dalam perubahan
APBN, termasuk perubahan postur APBN, dari Target PNBP yang ditetapkan
dalam APBN;
f. penerimaan klaim asuransi dalam rangka asuransi barang milik negara;
g. penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas Target PNBP;
h. revisi Pagu Anggaran untuk Kementerian/Lembaga atau Satker yang belum
memiliki Target PNBP dalam DIPA di awal Tahun Anggaran berkenaan;
dan/atau
i. Revisi Anggaran yang bersumber dari PNBP badan layanan umum, termasuk
penetapan status badan layanan umum suatu Satker dan/atau penggunaan
saldo awal badan layanan umum.
Ayat (3)
Perubahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang
dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga termasuk oleh
Satker badan layanan umum dilakukan sebagai akibat dari:
a. penurunan proyeksi PNBP yang mempengaruhi pencapaian
Target PNBP yang tercantum dalam APBN Tahun Anggaran
berkenaan atau APBN - Perubahan Tahun Anggaran
berkenaan sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan
Pemerintah atau hal-hal yang terjadi di luar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), putusan
pengadilan, atau alasan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
b. penurunan besaran persetujuan penggunaan PNBP oleh
Menteri Keuangan;
c. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan badan
layanan umum pada suatu Satker;
d. adanya persetujuan atas permohonan keringanan PNBP
yang diajukan oleh Wajib Bayar dalam bentuk
pengurangan atau pembebasan atas PNBP terutang;
dan/atau
e. adanya penurunan Target PNBP (yang dapat digunakan)
dalam APBN - Perubahan, termasuk perubahan postur
APBN, dari Target PNBP yang ditetapkan dalam APBN.

10. REVISI ANGGARAN TERKAIT PNBP
(BERDASARKAN PMK 199 TAHUN 2021)
Pasal 17
Besaran tambahan pagu yang berasal dari perkiraan kenaikan PNBP atau
kelebihan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) huruf d dan huruf g dihitung maksimal sebesar selisih antara
perkiraan kenaikan PNBP atau kelebihan realisasi penerimaan dengan
Target PNBP yang telah ditetapkan dikalikan dengan besaran persetujuan
penggunaan PNBP.

11. CATATAN PANJA DPR-RI TERKAIT PNBP
Dalam rangka menjaga kemampuan fiskal Pemerintah pada masa yang
penuh ketidakpastian, perlu diatur kembali tata cara penggunaan PNBP
yang lebih baik. Apabila penerimaan PNBP melebihi target, maka K/L
pengelola PNBP tidak dapat langsung menggunakan kelebihan tersebut
namun pemanfaatannya diatur oleh Bendahara Umum Negara sebagai
bentuk good governance sesuai arahan dari BPK.
akan diimplementasikan pada PMK Revisi Anggaran di tahun berikutnya

12. 12
EVALUASI REALISASI PNBP
KEMENHUB

13. JENIS PNBP DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA PNBP
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Tarif PNBP atas layanan Kemenhub telah diatur pada PP
Nomor 15 Tahun 2016. Jenis PNBP berasal dari :
1.Jasa transportasi darat;
2.Jasa transportasi perkeretapian
3.Jasa transportasi laut;
4.Jasa transportasi udara;
5.Jasa pendidikan dan pelatihan serta penggunaan sarana
dan prasarana; dan
6.Denda administratif.
Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Kemenhub
ditetapkan berdasarkan Surat Menkeu No : S-
748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 hal
Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada K/L,
meliputi:
• Ditjen Perhubungan Laut sebesar 60%
• Ditjen Perhubungan Darat sebesar 50% (disesuaikan
kriteria kegiatan yang dapat didanai, melalui Surat
Menkeu No S-46/MK.02/2022 tanggal 24 Januari
2022)
• Ditjen Perhubungan Udara sebesar 77,28%
• BPSDM sebesar 95%.

14. 14
PROFIL PNBP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
-60%
-40%
-20%
0%
20%
-
5.000,00
10.000,00
2018 2019 2020 2021 2022
PNBP LAINNYA
SEKJEN ITJEN DITJEN HUBDAT
DITJEN HUBLA DITJEN HUBUD DITJEN KA
BALITBANG BPSDM BPSDM
BPTJ KEMHUB TOTAL % PERUBAHAN KEMHUB
-100%
-50%
0%
50%
-
1.000,00
2.000,00
2018 2019 2020 2021 2022 PER 17 JUNI
PENDAPATAN BLU
DITJEN HUBLA DITJEN HUBUD DITJEN KA
BPSDM KEMHUB TOTAL % PERUB KEMHUB
Dalam kurun waktu TA 2018-2022, realisasi PNBP Kementerian Perhubungan :
• Mengalami fluktuasi, dimana realisasi tertinggi terjadi di TA 2019 sebesar 9,4 T
(termasuk TAYL 504 M) meningkat 15,1%, namun terdampak oleh pandemi pada
TA 2020 dengan penurunan 18,2% akibat kebijakan PSBB terutama pada sektor
transportasi udara dan perkeretaapian.
• TA 2021 hanya meningkat 3,3% antara lain karena belum pulihnya PNBP Jasa
Transportasi Udara dan Jasa Perkeretaapian, namun di sisi lain ditopang oleh
penerimaan Jasa Transportasi Laut, dimana Jasa Transportasi Laut selalu
menjadi kontributor terbesar dari PNBP Kemenhub (rata-rata kontribusi 48%
pada TA 2018-2022 dari total PNBP Kemenhub) baik sebelum dan sesudah
pandemi. Sebelum pandemic penerimaan kedua terbesar berasal dari jasa
transportasi udara, namun sejak pandemic penerimaan kedua terbesar
disumbang oleh jasa transportasi darat.
• Tahun 2022 per 17 Juni , realisasi PNBP Kemenhub telah mencapai 3,6 T (42%
dari target APBN)
Pendapatan PNBP Lainnya mengalami tren fluktuatif pada TA 2018-2022, tertinggi
mencapai Rp7,7 T di 2019, terendah mencapai 6,4 T di 2020. Pendapatan PNBP lainnya
didominasi oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhanan rata-rata 35% dan jasa pengujian
kendaraan bermotor rata-rata 17% dari total.
Pendapatan BLU mengalami tren fluktuatif pada TA 2018-2022, tertinggi mencapai Rp1,6
T di 2019, terendah mencapai 1,2 T di 2020 akibat pandemic covid-19 yang berpengaruh
pada layanan Pendidikan secara tatap muka. Pendapatan BLU didominasi oleh
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan berkontribusi rata-rata 64% dari total PNBP
BLU Kementerian Perhubungan.
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
2018 2019 2020 2021 2022 PER 17
JUNI
%
perubahan
Hubla
dan
Kemhub
Realisasi
(Miliar
Rupiah)
SETJEN ITJEN HUBDAT
HUBLA HUBUD KERETA API
BALITBANG BPSDM BPTJ
KEMENHUB Total KEMENHUB TAYL % Perubahan Kemhub
Dalam miliar
Dalam miliar

15. 15
PROFIL PNBP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Dalam miliar rupiah)
• Tren realisasi PNBP Kemenhub secara total mengalami fluktuasi, dimana dari sisi per Eselon I terdapat pergeseran unit yang berkontribusi, misalnya sebelum pandemic covid,
tertinggi disumbang oleh Jasa Transportasi Laut dan Udara, namun setelah pandemi disumbang oleh Jasa Transportasi Laut dan Jasa Transportasi Darat. Secara umum PNBP
Kemenhub didominasi Ditjen Perhubungan Laut dengan rata-rata kontribusi 48%.
• Berdasarkan data realisasi TA 2018-2022, kontribusi TAYL terhadap total realisasi PNBP Kemenhub rata-rata berkisar 2% atau rata-rata sebesar 220 Miliar. TAYL tertinggi terjadi di
TA 2019, dimana 2019 merupakan capaian PNBP terbesar dengan total 9,4 T, antara lain berasal dari TAYL 504 M, sehingga penerimaan murni dari layanan sebesar Rp8,9 T.
TARGET REAL % TARGET REAL % TARGET REAL % TARGET REAL % TARGET REAL %
Non- TAYL 1,52 5,75 379% 1,62 3,94 243% 3,44 3,19 93% 2,88 4,89 170% 3,36 1,21 36%
TAYL - 0,49 - 0,40 0,31 0,80 255% - 1,71 - 1,69
1,52 6,24 411% 1,62 4,35 268% 3,75 3,99 106% 2,88 6,60 229% 3,36 2,89 86%
Non- TAYL - 0,00 - 0,09 - - - 0,22 - -
TAYL - 0,00 - 0,00 - 0,34 - 0,11 - 0,01
- 0,00 - 0,09 - 0,34 - 0,32 - 0,01
Non- TAYL 516,95 964,37 187% 820,00 1.380,12 168% 1.030,35 1.220,69 118% 1.216,00 1.436,69 118% 1.260,06 478,30 38%
TAYL 0,00 40,42 6968279% - 14,44 - 12,72 - 31,66 - 27,40
516,96 1.004,79 194% 820,00 1.394,56 170% 1.030,35 1.233,41 120% 1.216,00 1.468,35 121% 1.260,06 505,70 40%
Non- TAYL - - - - - - - 6,21 8,48 2,93 35%
Non- TAYL 4.000,01 3.596,56 90% 3.716,69 3.824,31 103% 3.452,31 3.689,26 107% 3.800,00 4.129,47 109% 3.613,30 2.045,24 57%
TAYL - 63,06 - 104,56 - 21,80 - 37,04 - 26,59
4.000,01 3.659,62 91% 3.716,69 3.928,87 106% 3.452,31 3.711,06 107% 3.800,00 4.172,72 110% 3.621,78 2.074,76 57%
Non- TAYL 386,26 426,23 110% 467,99 488,35 104% 278,00 244,37 88% 302,03 214,59 71% 305,09 138,16 45%
TAYL - 0,00 - 0,01 - 0,31 - 0,01 - 0,13
Non- TAYL 1.462,06 956,31 65% 1.487,96 1.179,99 79% 818,19 787,10 96% 1.327,01 520,95 39% 1.022,73 487,26 48%
TAYL - 75,60 - 182,30 - 48,69 - 13,70 - 11,37
1.848,31 1.458,15 79% 1.955,95 1.850,65 95% 1.096,19 1.080,46 99% 1.629,03 749,25 46% 1.327,81 636,92 48%
Non- TAYL - - - - - 6,08 13,25 9,86 74% 21,40 3,66 17%
Non- TAYL 1.259,00 958,30 76% 1.020,38 818,06 80% 685,79 591,87 86% 828,37 428,80 52% 980,09 23,19 2%
TAYL - 59,03 - 197,47 41,90 43,09 103% - 16,31 - 8,72
1.259,00 1.017,33 81% 1.020,38 1.015,53 100% 727,69 641,04 88% 841,61 454,97 54% 1.001,49 35,56 4%
Non- TAYL - 0,02 - 0,24 - 0,43 - 1,15 - 0,04
TAYL - 0,77 - 0,66 - 1,30 - 0,19 - 0,93
- 0,79 - 0,91 - 1,73 - 1,34 - 0,97
Non- TAYL 1.328,81 1.014,97 76% 1.102,27 1.209,77 110% 816,97 1.024,23 125% 1.216,22 1.080,56 89% 1.256,00 391,13 31%
TAYL - 0,57 - 0,14 - 0,10 - 5,02 - 0,88
Non- TAYL 39,01 26,50 68% 24,07 39,69 165% 42,13 25,84 61% 32,11 37,17 116% 35,24 22,22 63%
TAYL - 22,06 - 4,61 - 7,26 - 10,18 - 11,10
1.367,82 1.064,10 78% 1.126,35 1.254,21 111% 859,10 1.057,43 123% 1.248,33 1.132,92 91% 1.291,24 425,33 33%
Non- TAYL 7,45 2,92 39% 7,45 6,04 81% 5,71 4,79 84% 6,20 3,31 53% 7,09 1,76 25%
TAYL - 0,00 - 0,30 - 0,45 - 1,20 - 3,18
7,45 2,92 39% 7,45 6,34 85% 5,71 5,24 92% 6,20 4,51 73% 7,09 4,94 70%
9.001,07 7.951,93 88% 8.648,43 8.950,60 103% 7.132,89 7.597,85 107% 8.744,06 7.873,88 90% 8.512,83 3.595,09 42%
- 262,02 - 504,89 42,22 136,85 324% - 117,12 - 92,00
9.001,07 8.213,94 91% 8.648,43 9.455,49 109% 7.175,10 7.734,70 108% 8.744,06 7.991,00 91% 8.512,83 3.687,09 43%
TOTAL KEMENHUB
SETJEN
PNBP Lainnya
PNBP Lainnya
PNBP Lainnya
BLU
PNBP Lainnya
BLU
2022
BPSDM
BPTJ
DJKA
BALITBANG
HUBLA
HUBUD
2018 2019 2020 2021
ITJEN
HUBDAT
PNBP Lainnya
BLU
PNBP Lainnya
PNBP Lainnya
BLU
PNBP Lainnya
PNBP Lainnya
UNIT ESELON I
TOTAL NON TAYL
TOTAL TAYL

16. 16
PROFIL PER ESELON I
• Pertumbuhan PNBP Jasa Transportasi Darat rata-rata meningkat 15%, didominasi oleh penerimaan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang
dikenakan pada setiap unit kendaraan yang lolos laik jalan di wilayah Indonesia (produksi dalam negeri dan kendaraan import), dengan
proporsi penerimaan SRUT 86% dari total PNBP transportasi darat.
• Penerimaan SRUT dipengaruhi oleh jumlah produksi kendaraan bermotor dalam negeri dan impor, serta kendaraan hasil
konversi/modifikasi.
• Produksi kendaraan dipengaruhi permintaan kendaraan oleh masyarakat. Adapun faktor berpengaruh signifikan untuk permintaan
kendaraan antara lain pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perpajakan kendaraan bermotor (PPnBM), dimana Tahun 2021 ketika
penerapan kebijakan PPnBM sampai dengan 0%, turut mendorong permintaan produksi kendaraan, yang secara langsung meningkatkan
permintaan layanan penerbitan SRUT di Ditjen Perhubungan Darat.
• Peningkatan PNBP Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2021 juga disebabkan adanya pembayaran piutang PNBP SRUT sekitar Rp434
miliar yang merupakan putang PNBP SRUT dari temuan BPK dalam LHP Tahun 2017 dengan total sebesar Rp683 miliar. Piutang PNBP SRUT
tersebut dibayarkan secara bertahap sejak tahun 2017 . Jumlah piutang yang belum dibayar saat ini sekitar Rp180 juta.
1.004,79
1.394,56
1.233,41
1.468,35
496,25
39%
-12%
19%
-66%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
2018 2019 2020 2021 2022 PER 17
JUNI
AkunPenerimaan 2018 2019 2020 2021 2022
425 PENDAPATANPNBPLAINNYA 1.004,8 1.394,6 1.233,4 1.468,4 499,3
425511 PendapatanPelayananPengujianKendaraanBermotor 938,6 1.327,0 1.136,5 1.340,7 439,5
425513 PendapatanJasaKepelabuhanan 4,2 4,4 3,6 4,7 2,3
425515 PendapatanJasaPerkapalandanKepelautan - 0,0 - 1,3 0,5
425519 PendapatanJasaTransportasi Lainnya 10,0 10,6 9,6 10,3 4,9
425287 PendapatanPengujian,Sertifikasi danKalibrasidi BidangPerhubungan 7,1 21,9 59,3 66,1 14,7
Pendapatandari PenjualandanPengelolaanBMN 1,3 4,0 3,0 3,8 4,7
PenerimaanPengembalianBelanjaTAYL 40,7 14,4 12,7 31,9 28,0
PenerimaanLain-lain 2,8 12,2 8,7 9,7 4,6
022.03 DitjenPerhubunganDarat 1.004,8 1.394,6 1.233,4 1.468,4 499,3
Ditjen Perhubungan Darat

17. 17
PROFIL PER ESELON I
Ditjen Perhubungan Laut
• PNBP Ditjen Perhubungan Laut cukup stabil sejak 2018 (meningkat 7%) hanya turun di 2020 sebesar 6%, PNBP tertinggi di Tahun 2021 mencapai 4,1T dalam 5 tahun terakhir.
• PNBP Ditjen Perhubungan Laut terbesar dari jasa kepelabuhanan rata-rata sebesar Rp2,3 T (61%), jasa navigasi pelayaran rata-rata sebesar Rp600 M (15%), dan konsesi rata-rata
sebesar Rp500M (13%) , jasa transportasi lainnya rata-rata sebesar Rp60 M (2%).
• PNBP Jasa transportasi laut tidak terlalu terdampak oleh pandemi covid dari sisi pembatasan penumpang, karena layanan kepelabuhanan di Ditjen Perhubungan Laut lebih
melayani lalu lintas angkutan barang.
• Penerimaan jasa kepelabuhanan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain frekuensi kunjungan kapal. Untuk dapat meningkatkan kunjungan kapal dipengaruhi oleh
penyesuaian tarif yang kompetitif (penyesuaian tarif menjadi per hari dalam revisi PP No 15/2016) dan peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan.
• Dari total PNBP Jasa Transportasi Laut antara lain terdapat PNBP yang dikenakan terhadap kegiatan terkait Tersus-TUKS yang cukup signifikan, pada TA 2021 mencapai Rp1,2
T atau 29% dari total PNBP Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp4,1 T. Berdasarkan informasi dari Ditjen Hubla jumlah Tersus sebanyak 1245 dan TUKS sebanyak 1038. Dari
jumlah tersebut diantaranya 75% yang sudah terhubung dengan inaportnet. Tidak terkoneksinya Tersus TUKS dengan inaportnet menjadikan proses bisnis pengawasan
dilakukan secara manual oleh KSOP dengan membentuk satuan wilayah kerja (wilker).
Akun Penerimaan 2018 2019 2020 2021 2022
425 PENDAPATAN PNBP LAINNYA 3.659,6 3.928,9 3.711,1 4.166,5 2.042,5
425513 Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 2.230,1 2.373,5 2.280,5 2.486,9 1.269,3
425514 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 548,0 583,4 573,0 605,9 283,5
425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 238,3 256,7 250,9 274,0 129,1
425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 503,8 527,0 491,3 540,6 282,6
425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 58,3 62,9 61,2 69,2 35,6
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN 4,1 10,3 28,8 39,5 16,1
Penerimaan Pengembalian Belanja TAYL 63,3 104,8 21,8 37,5 23,8
Penerimaan Lain-lain 13,6 10,5 3,4 112,9 2,4
424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM - - - 6,2 2,9
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit - - - 1,3 0,6
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU - - - 4,9 2,3
Pendapatan BLULainnya - - - 0,0 0,0
022.04 Ditjen Perhubungan Laut 3.659,6 3.928,9 3.711,1 4.172,7 2.045,4
(Dalam miliar rupiah)
- - - 6,21 2,93
3.659,62
3.928,87
3.711,06
4.166,51
2.042,45
0
-53%
7%
-6%
12%
-51%
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
2018 2019 2020 2021 2022 per 17 Juni
PENDAPATAN BLU PNBP LAINNYA % perubahan BLU %perubahan pnbp lainnya

18. 18
PROFIL PER ESELON I
Ditjen Perkeretaapian
• PNBP Ditjen Perkeretaapian mengalami penurunan, terutama sejak Tahun 2020 mencapai 37% dan menurun kembali di 2021 29%. Penurunan ini
terutama disebabkan karena adanya penurunan alokasi IMO sebagai akibat dampak covid-19 yang kemudian berdampak pada penurunan
penerimaan atas penggunaan prasarana perkeretaapian (Track Access Charge) karena perhitungan TAC masih dikaitkan dengan IMO.
• PNBP Ditjen Perkeretaapian didominasi oleh penerimaan atas penggunaan prasarana perkeretaapian (Track Access Charge).
• Berdasarkan PMK 138 Tahun 2021 telah ditetapkan formula baru TAC dengan tidak lagi mengaitkan dengan IMO, namun untuk implementasinya
memerlukan pengaturan teknis (Permenhub) mengenai penetapan besaran faktor prioritas.
AkunPenerimaan 2018 2019 2020 2021 2022
022.08 DitjenPerkeretaapian 1.017,3 1.015,5 641,0 455,0 32,4
425 PENDAPATANPNBPLAINNYA 1.017,3 1.015,5 635,0 445,1 28,7
425512 PendapatanPenggunaanPrasaranaPerkeretaapian/TrackAccessCharge 902,2 754,5 544,5 341,5 -
425519 PendapatanJasaTransportasiLainnya 5,3 10,1 1,3 2,0 0,6
425287 PendapatanPengujian,SertifikasidanKalibrasidiBidangPerhubungan 37,0 37,0 15,0 45,0 13,9
PendapatandariPenjualandanPengelolaanBMN 4,4 15,5 31,0 34,2 4,8
PenerimaanPengembalianBelanjaTAYL 59,0 197,5 43,1 16,3 8,7
PenerimaanLain-lain 9,4 0,9 0,1 6,1 0,6
424 PENDAPATANBADANLAYANANUMUM - - 6,1 9,9 3,7
424119 PendapatanJasaPenyediaanBarangdanJasaLainnya - - 6,1 8,6 3,6
424312 PendapatanHasilKerjaSamaLembaga/BadanUsaha - - 0,0 1,2 0,0
424911 PendapatanJasaLayananPerbankanBLU - - - - 0,0
022.08 DitjenPerkeretaapian 1.017,3 1.015,5 641,0 455,0 32,4
(Dalam miliar rupiah)
- - 6,08 9,86 3,66
1.017,33 1.015,53
634,96
445,11
28,72
62%
-62,89%
-0,18%
-37,48%
-30%
-93,55%
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
2018 2019 2020 2021 2022 per 17 Juni
PENDAPATAN BLU PNBP LAINNYA % PERUB BLU % PERUB PNBP

19. 19
PROFIL PER ESELON I
Ditjen Perhubungan Udara
• Transportasi udara merupakan sektor yang mengalami dampak pandemi covid-19 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan penurunan yang drastis pada PNBP Ditjen
Perhubungan Udara, yang penurunannya pada tahun 2020 mencapai 71% dan menurun kembali di 2021 sebesar 44%.
• PNBP Ditjen Perhubungan Udara terutama berasal dari jasa navigasi penerbangan rata-rata sebesar 33% dan jasa kebandarudaraan rata-rata sebesar 22% dari total PNBP pada
Ditjen Perhubungan Udara.
• Pada Tahun 2022 telah memasuki kondisi pemulihan pasca Pandemi Covid, namun atas perbaikan kondisi tersebut tidak serta merta secara langsung mengembalikan nilai PNBP
Jasa Transportasi Udara sesuai kondisi normal (sebelum pandemi). Hal tersebut disebabkan karena pada saat pandemic, dalam rangka mengurangi beban keuangan perusahaan,
maskapai telah mengembalikan sebagian besar pesawat kepada lessor (jumlah pesawat yang beroperasi dari 550 pesawat menjadi 350 pesawat). Sehingga peningkatan
penumpang pesawat udara tidak diimbangi dengan jumlah pesawat udara yang dapat melayani.
• Atas konsesi kebandarudaraan perlu perbaikan tata kelola. Saat ini masih terdapat piutang PNBP yang berasal dari konsesi kebandarudaraan. Dari total piutang konsesi
kebandarudaraan Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp313 Miliar, masih belum dibayarkan sebesar Rp146 Miliar, sementara itu konsesi kebandarudaraan Tahun 2018 sampai
sekarang belum dapat dipungut disebabkan belum dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama konsesi kebandarudaraan lanjutan yang baru.
Akun Penerimaan 2018 2019 2020 2021 2022
425 PENDAPATAN PNBP LAINNYA 1.031,9 1.362,3 835,8 534,7 496,4
425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 340,4 334,9 189,4 220,6 120,4
425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan 521,2 600,9 402,0 196,6 125,9
425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 4,6 101,9 92,7 - 170,1
425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 11,6 12,0 12,9 12,0 5,9
425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan 57,4 63,7 45,3 42,0 17,1
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN 16,0 54,1 30,4 47,4 43,9
Penerimaan Pengembalian Belanja TAYL 75,7 182,3 48,7 13,9 11,4
Penerimaan Lain-lain 5,1 12,4 14,5 2,2 1,8
424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 426,2 488,4 244,7 214,6 137,4
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 10,8 39,4 33,9 31,9 12,6
424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan
dan TeKnologi
76,9 93,7 33,4 22,9 10,0
424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian 301,5 303,7 64,0 50,2 18,5
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0,0 0,0 - 0,0 -
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 8,4 11,8 12,0 14,7 4,5
Pendapatan dari Alokasi APBN 13,6 15,8 68,3 55,6 3,6
Pendapatan BLULainnya 15,0 24,0 33,1 39,3 88,3
022.05 Ditjen Perhubungan Udara 1.458,1 1.850,7 1.080,5 749,3 633,8
(Dalam miliar rupiah)
426,24
488,36
244,67 214,60
137,41
1.031,91
1.362,29
835,79
534,65 496,43
15%
-50%
-12%
-36%
32%
-39%
-36%
-7%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
2018 2019 2020 2021 2022 per 17 juni
PENDAPATAN BLU PNBP LAINNYA
% perubahan BLU %perubahan pnbp lainnya

20. 20
PROFIL PER ESELON I
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
PNBP BPSDM mengalami fluktuatif sejak Tahun 2018 (sebelum kondisi pandemi), sejalan dengan fluktuasi pendapatan BLU sebagai
PNBP yang dominan utamanya berasal dari jasa pendapatan layanan Pendidikan.
AkunPenerimaan 2018 2019 2020 2021 2022
425 PENDAPATANPNBPLAINNYA 48,6 44,3 33,1 47,3 32,8
425411 PendapatanUjian/SeleksiMasukPendidikan 2,4 0,9 1,2 2,1 0,5
425412 PendapatanBiayaPendidikan 2,7 3,6 3,4 2,7 1,8
425419 PendapatanPendidikanLainnya 0,1 0,3 1,8 1,7 1,1
425421 PendapatanLayananPendidikandan/atauPelatihan 5,8 13,2 10,8 25,1 16,2
425429 PendapatanPengembanganSumberDayaManusiaLainnya 4,4 12,5 2,1 2,0 0,9
PendapatandariPenjualandanPengelolaanBMN 4,4 9,0 1,4 3,4 1,2
PenerimaanPengembalianBelanjaTAYL 22,1 4,6 7,3 10,2 11,1
PenerimaanLain-lain 6,7 0,2 5,2 0,1 0,0
424 PENDAPATANBADANLAYANANUMUM 1.015,5 1.209,9 1.024,3 1.085,6 387,7
424112 PendapatanJasaPelayananPendidikan 821,9 1.020,0 887,4 933,1 342,3
424113 PendapatanJasaPelayananTenaga,Pekerjaan,Informasi,PelatihandanTeKnologi 3,1 10,1 7,4 5,6 0,0
PendapatanJasaLayananUmumLainnya 2,5 2,6 0,4 3,7 1,9
PendapatanHasilKerjaSamaBLU 104,1 99,8 56,7 56,3 20,0
PendapatandariAlokasiAPBN 39,6 27,0 14,4 27,0 6,5
PendapatanBLULainnya 44,4 50,4 58,0 59,8 17,1
022.12 BadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan 1.064,1 1.254,2 1.057,4 1.132,9 420,5
(Dalam miliar rupiah)
1.015,54
1.209,91
1.024,33
1.085,58
387,72
48,56 44,30 33,10 47,34 32,80
19%
-15%
6%
-64%
-9%
-25%
43%
-31%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
2018 2019 2021 2021 2022 per 17 Juni
PENDAPATAN BLU PNBP LAINNYA
% perubahan BLU %perubahan pnbp lainnya

21. PAGU EKSISTING DIPA KEMENHUB TA 2022 DAN REALISASINYA
01 RM 02 PLN 04 PNBP 06 BLU 19 SBSN
022 KEMENHUB
022
KEMENHUB
Total
PAGU DIPA AWAL 19.596.908.2 1.220.419.12 3.495.919.09 1.590.387.78 7.034.686.11 32.938.320.3
PAGU DIPA REVISI 20.166.336.8 1.264.280.48 3.495.919.09 1.624.440.61 7.226.619.76 33.777.596.7
REALISASI BELANJA 6.523.577.10 166.395.440. 964.369.394. 308.077.625. 1.951.705.19 9.914.124.75
% 32% 13% 28% 19% 27% 29%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
(dalam
MIliar
)
PAGU DIPA AWAL PAGU DIPA REVISI REALISASI BELANJA %
Ditjen
Perhubungan
Darat
Ditjen
Perhubungan
Laut
Ditjen
Perhubungan
Udara
BPSDM
KEMENHUB
Total
PAGU DIPA AWAL 630.032.058.00 2.152.353.332. 680.054.912.00 33.478.788.000 3.495.919.090.
PAGU DIPA REVISI 630.032.058.00 2.152.353.332. 680.054.912.00 33.478.788.000 3.495.919.090.
REALISASI BELANJA 56.753.151.595 781.709.340.01 120.373.075.56 5.533.826.925 964.369.394.10
% 9% 36% 18% 17% 28%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
(dalam
Miliar)
PAGU DIPA AWAL PAGU DIPA REVISI REALISASI BELANJA %
PAGU DAN REALISASI PER SUMBER DANA (TOTAL KEMHUB)
PAGU DAN REALISASI SUMBER DANA PNBP PER ESELON I
• Secara total realisasi belanja pada DIPA Kemenhub TA 2022 per 17 Juni
sebesar 29%, dengan rincian masing-masing realisasi per sumber dana
terdiri dari Rupiah Murni sebesar 32%, Pinjaman Luar Negeri sebesar
13%, PNBP sebesar 28%, BLU sebesar 19%, SBSN sebesar 27%.
• Khusus realisasi belanja sumber dana PNBP secara total baru
mencapai 28% sampai dengan 17 Juni (Semester 1), sehingga masih
cukup rendah.
Sumber : BI DJA (diakses pada 17 Juni) Sumber : BI DJA (diakses pada 17 Juni)
• Izin penggunaan dana PNBP di Kemenhub diberikan pada 4 Unit yaitu
Ditjen Hubda (sebesar 50%), Ditjen Hubla (sebesar 60%), Ditjen Hubud
(sebesar 77,28%) dan BPSDM (sebesar 95%).
• Sampai dengan 17 Juni, realisasi belanja PNBP di 4 unit tersebut masih
cukup rendah, tertinggi sebesar 36% di Ditjen Perhubungan Laut,
terendah di Ditjen Perhubungan Darat sebesar 9%.

22. 22
ISU STRATEGIS LAIN TERKAIT
PNBP KEMENHUB

23. Informasi terkait piutang SRUT :
Berdasarkan temuan BPK TA 2017 terdapat piutang yang berasal dari SRUT untuk
mobil dan motor total sebesar Rp683,7 Miliar. Atas piutang tersebut dilakukan
pelunasan secara bertahap di TA pada 2017-2021 oleh Agen Pemegang Merk
(APM), dengan sisa piutang saat ini sebesar Rp4,0 Miliar.
MOBIL PENUMPANG DAN MOBIL KOMERSIAL
DATA SRUT SIMPONI & GAIKINDO
2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
GAIKINDO - Mobil Komersial 235.719 276.631 244.587 143.141 227.396 1.127.474
GAIKINDO - Mobil Penumpang 984.709 874.677 785.539 388.886 659.806 3.693.617
SIMPONI - Mobil Komersial 218.011 250.929 251.943 168.972 238.849 1.128.704
SIMPONI - Mobil Penumpang 636.844 841.479 910.777 470.459 654.733 3.514.292
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2017 2018 2019 2020 2021
DATA PRODUKSI DAN VOLUME SRUT MOBIL
GAIKINDO - Mobil Komersial GAIKINDO - Mobil Penumpang
SIMPONI - Mobil Komersial SIMPONI - Mobil Penumpang
Catatan analisis SRUT mobil:
1. Data total volume 5 tahun (TA 2017-2021) untuk SRUT kendaraan pada
SIMPONI sudah sejalan dengan data produksi kendaraan baik dalam negeri
dan impor yang bersumber dari GAIKINDO.
2. Pada Tahun 2017, Penerimaan PNBP SRUT untuk Mobil khususnya jenis
Mobil Penumpang cenderung kecil, yang kemudian dicatat menjadi piutang
PNBP atas dasar temuan BPK tahun 2017.
3. Pada periode 2017-2021, jumlah penerbitan SRUT dibandingkan data
produksi GAIKINDO untuk jenis kendaraan Mobil Komersial terdapat selisih
1.230 unit kendaraan, sedangkan untuk jenis Mobil Penumpang terdapat
selisih 179.325 unit.
Keterangan: Data produksi mobil dari GAIKINDO sudah menggabungkan data
produksi dalam negeri dan kendaraan impor
2017 2018 2019 2020 2021
AISI 5.886.103 6.383.108 6.487.460 3.660.616 5.057.516
SIMPONI 135.336 3.736.254 7.140.756 7.764.393 8.795.790
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
Volume
PRODUKSI DAN SRUT SEPEDA MOTOR
Catatan analisis SRUT motor:
1. Penerimaan PNBP SRUT untuk sepeda motor pada tahun 2017 cenderung
kecil, yang kemudian dicatat menjadi piutang PNBP atas dasar temuan BPK
tahun 2017.
2. Pada tahun 2020, sesuai data AISI produksi sepeda motor mengalami
penurunan, namun volume SRUT mengalami peningkatan disebabkan
pelunasan piutang PNBP dari APM.
3. Pada periode 2017-2021, jumlah volume penerbitan SRUT sesuai data
SIMPONI mendekati volume produksi sepeda motor sesuai data AISI, ini
menunjukkan bahwa sebagian besar APM telah melunasi piutang PNBP-nya.

24. DASAR KEWENANGAN: UU 22/2009 ttg LLAJ
Pasal 49, kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam
negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian meliputi: Uji Tipe dan Uji Berkala
PROSES BISNIS
Uji Berkala Kendaraan Bermotor
• Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU 22 Tahun 2009 ttg
LLAJ, pelaksana uji berkala dapat dilakukan oleh
Pemerintah Kab/Kota, ATPM, dan oleh Swasta.
• Saat ini, Pelaksanaan Uji Berkala dilaksanakan oleh
Pemda, sedangkan penerbitan BLU (Bukti Lulus Uji)
oleh Ditjen Hubdat yang PNBP nya dibayar oleh
Pemda melalui APBD.
• Tarif PNBP untuk Penerbitan Bukti Lulus Uji Kendaraan
Bermotor ditetapkan dalam PP No 15 Tahun 2016
sebesar Rp25.000,- per bukti lulus uji. PNBP atas
Penerbitan BLU tersebut sebesar Rp59 Miliar pada TA
2021.
• Kegiatan Uji Berkala wajib dilakukan pada mobil
penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta
gandingan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di
jalan, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
• Tempat pelaksana uji eksisting (yang sudah
tersertifikasi) meliputi UPUPBKB (Pemda) sebanyak
296 balai dan 1 penguji swasta

25. 25
Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan IP PNBP, kontrak/ perjanjian kerjasama
atau nota kesepahaman MIP PNBP dengan IP PNBP.
MITRA INSTANSI PENGELOLA (MIP) PNBP
INSTANSI
PENGELOLA PNBP
MITRA INSTANSI
PENGELOLA (MIP)
▪ Membantu Instansi Pengelola PNBP
untuk melakukan:
✓ pemungutan,
✓ penyetoran, dan/atau
✓ penagihan PNBP
▪ Meliputi:
✓ penentuan PNBP Terutang;
✓ pemungutan;
✓ monitoring dan/atau verifikasi
atas PNBP Terutang;
✓ penyetoran;
✓ pencatatan piutang PNBP;
✓ penagihan; dan/atau
✓ pelaksanaan koreksi atas Surat
Tagihan PNBP.
Dasar penunjukan:
1. Ketentuan per-uu-an
2. Penugasan dari
Instansi Pengelola
PNBP (dapat berupa
Kontrak/Perjanjian)
Pasal 86, 87, 88
PP 58/2020
TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI MIP
1. pembagian pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis
PNBP.
2. pemberian kewenangan untuk memberikan sebagian layanan IP PNBP dan mendapatkan pendapatan atas layanan
tersebut.
3. pembayaran biaya jasa layanan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. dukungan sarana prasarana untuk pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
IMBAL JASA BAGI MIP

26. 26
ANALISIS OUTLOOK TA 2022

27. Proyeksi PNBP Kementerian Perhubungan
(dalam miliar rupiah)
NOMINAL % NOMINAL %
PNBP LAINNYA 6.921,9 6.929,6 100,1% 7.080,6 102,3%
BPSDM 35,2 51,3 145,6% 51,3 145,6%
BPTJ 7,1 8,9 125,1% 8,9 125,1%
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1.260,1 1.174,7 93,2% 1.300,1 103,2%
Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan layanan pengujian
kendaraan.
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 3.613,3 4.006,3 110,9% 4.113,3 113,8%
Peningkatan volume kapal berlabuh melalui perubahan tarif
yang kompetitif (penyesuaian tarif per hari pada revisi PP
15/2016) dan peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan.
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 1.022,7 950,0 92,9% 972,7 95,1%
Kemudahan perizinan dalam rangka mendorong peningkatan
supply pesawat udara yang beroperasi, peningkatan frekuensi
penerbangan, peningkatan jam operasional bandara.
DITJEN PERKERETAAPIAN 980,1 734,2 74,9% 630,1 64,3%
Mendorong implementasi formula tarif baru TAC yang
ditetapkan dalam PMK 138 Tahun 2021.
SEKRETARIAT JENDERAL 3,4 4,2 125,2% 4,2 125,2%
BLU 1.591,0 1.381,1 86,8% 1.571,2 98,8%
BPSDM 1.256,0 1.096,0 87,3% 1.286,0 102,4%
Penyelenggaraan layanan pendidikan sudah dapat dilakukan
dengan proses tatap muka.
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 8,5 7,1 83,7% 7,1 83,7%
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 305,1 268,0 87,8% 268,0 87,8%
DITJEN PERKERETAAPIAN 21,4 10,1 47,0% 10,1 47,0%
TOTAL KEMENHUB 8.512,8 8.310,7 97,6% 8.651,7 101,6%
JENIS PNBP/ESELON I TARGET 2022
PROYEKSI KEMENHUB ANALISIS DJA
UPAYA PENCAPAIAN TARGET
Sumber angka proyeksi Kemenhub:
Laporan Proyeksi Bulan Juni 2022 Kemenhub via SSD PNBP

28. Perkiraan Outlook PNBP Kemenhub Tahun 2022, secara total dari
target Rp8,5T, diproyeksikan sebesar Rp8,6 T, dengan rincian, sbb
:
• Jasa Transportasi Laut dari Target 3,6 T diperkirakan akan
terlampaui dari target sebesar Rp500 M menjadi sebesar
Rp4,1 T.
• Jasa Transportasi Darat, dari target 1,26 T diperkirakan akan
mencapai 1,3 T.
• BPSDM yg didominasi oleh BLU Sekolah Tinggi/Politeknik,
proyeksi diperkirakan melampaui target mencapai sebesar
Rp1,3 T dari target 1,27 T.
• Jasa Tranportasi Udara dan Jasa Transportasi Perkeretaapian
kemungkinan tidak tercapai target mengingat faktor-faktor
yang masih menghambat. Jasa Transportasi Udara dari target
1,3 T diproyeksikan sebesar Rp1,25 T dan Jasa Transportasi
Perkerataapian dari target Rp 1T diproyeksikan sebesar Rp650
M.
Analisis Outlook Proyeksi PNBP
Kementerian Perhubungan Tahun 2022
Beberapa faktor yang berpengaruh pada Outlook PNBP Tahun
2022:
1. Kondisi Pandemi sudah mulai membaik, meningkatkan
kegiatan perekonomian dan meningkatkan kegiatan
angkutan penumpang dan barang.
2. Kegiatan transportasi sudah tidah dibatasi, yang
menyebabkan peningkatan aktifitas masyarakat
menggunakan moda transportasi udara, darat, dan kereta api
3. Faktor yang sedikit menghambat :
• Walaupun terdapat peningkatan penumpang pesawat
udara, namun pemulihan bisnis penerbangan tidak dapat
mengimbangan peningkatan penumpang, disebabkan
akibat pandemic banyak pesawat yang telah dikembalikan
leasing nya (data dari 550 pesawat sebelum pandemic,
skrg hanya sekitar 350 pesawat yang beroperasi)
• Berdasarkan PMK 138 Tahun 2021 telah ditetapkan
formula baru TAC dengan tidak lagi mengaitkan dengan
IMO, namun untuk implementasinya memerlukan
pengaturan teknis (Permenhub) mengenai penetapan
besaran faktor prioritas.

29. KESIMPULAN
• Sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid19, outlook PNBP Tahun 2022 pada Kementerian
Perhubungan diproyeksikan naik dari target APBN sebesar Rp8,5 triliun menjadi Rp8,6 triliun. Distribusi kenaikan tidak
merata pada setiap jenis jasa transportasi, karena pemulihan kembali ke kondisi normal akibat dampak pandemi masih
membutuhkan waktu pada jasa tranportasi udara dan jasa transportasi perkeretaapian, sehingga proyeksi 2022 belum
dapat mencapai target PNBP yg ditetapkan. Perkiraan kenaikan/penurunan proyeksi PNBP TA 2022 per jasa
transportasi sebagai berikut :
➢ Jasa Transportasi Darat melampaui target Rp40 Miliar
➢ Jasa Transportasi Laut melampaui target Rp500 Miliar
➢ Jasa Transportasi Udara kurang dari target sebesar Rp50 Miliar
➢ Jasa Transportasi Perkeretaapian kurang dari target sebesar Rp350 Miliar.
➢ Jasa Pendidikan dan Pelatihan melampaui target Rp30 Miliar
• Upaya perbaikan dalam rangka optimalisasi PNBP :
➢ Di Ditjen Perhubungan Darat, melalui Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan layanan pengujian kendaraan.
➢ Di Ditjen Perhubungan Laut melalui Peningkatan volume kapal berlabuh melalui perubahan tarif yang kompetitif
(penyesuaian tarif per hari pada revisi PP 15/2016) dan peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan.
➢ Di Ditjen Perhubungan Udara, melalui kemudahan perizinan dalam rangka mendorong peningkatan supply pesawat
udara yang beroperasi, peningkatan frekuensi penerbangan, peningkatan jam operasional bandara.
➢ Di Ditjen Perkeretaapian, melalui mendorong implementasi formula tarif baru TAC yang ditetapkan dalam PMK 138
Tahun 2021.
➢ Di BPSDM, melalui penyelenggaraan layanan pendidikan sudah dapat dilakukan dengan proses tatap muka.

30. 30
TERIMA KASIH