Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
Similar to 2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
- 1. KEBIJAKAN SEKTOR PERUMAHAN & PERMUKIMAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024 – 2026 & RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 PROVINSI JAWA BARAT Soreang, 22 Februari 2023 Disampaikan oleh: Aris Budiman, S.Si., M.Plan. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Barat
- 2. SISTEMATIKA 1 CAPAIAN INDIKATORMAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 – 2023 ISU STRATEGIS JAWA BARAT 2024 - 2026 SKEMA PENDANAAN KOMPETITIF TA. 2024 2 3 PENDAHULUAN 4 PENUTUP 6 7 5 TUJUAN SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2024 - 2026 TEMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2024-2026 8 KAMUS USULAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA 2024 9 EVALUASI & ARAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 4. DASAR HUKUM • UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; • Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; • Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah; • Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;dan • Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 5. KETENTUAN UMUM (Inmendagri 52 tahun 2022) A B C D E F RPD PROVINSI, MEMPERHATIKAN: Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025 Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2018- 2023 Isu-isu strategis yang berkembang Kebijakan nasional Regulasi yang berlaku Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 6. SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 BAB I Pendahuluan Paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika BAB II Gambaran Pelayanan PD • Paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur PD; sumber daya PD; kinerja pelayanan PD; kelompok sasaran layanan • Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisidaerah BAB III Permasalahan dan Isu Strategis PD • Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II) • Isu strategis BAB IV Tujuan dan Sasaran • Penentuan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten Tahun 2024-2026 serta NSPK • Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD BAB VI Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan serta Pendanaan Paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya). BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IKU dan IKK Tahun 2024-2026 BAB VIII Penutup Provincial Government Of West Java Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 7. CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 – 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 8. INDIKATOR MAKRO SATUAN Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia indeks 71,30 71,42-71,91 72,03 71,82 72,09 72,19 72,45 72,57 73,12 Angka Harapan Hidup tahun 72,66 73,67-74,87 72,85 72,82 73,04 73,06 73,23 73,09 73,52 Harapan Lama Sekolah tahun 12,45 13,15 12,48 12,20 12,50 12,52 12,61 12,54 12,62 Rata-rata Lama Sekolah tahun 8,15 8,28 8,37 8,35 8,55 8,58 8,61 8,60 8,78 Laju Pertumbuhan Ekonomi persen 5,65 5,40-5,80 5,02 -2,63 -2,52 3,15 3,74 3,92 belum rilis Tingkat Pengangguran Terbuka persen 8,23 8,00-7,90 8,04 10,58 10,46 10,45 9,82 10,16 8,31 Persentase Penduduk Miskin persen 7,45 6,66-6,90 6,91 8,48 7,88 7,77 8,40 7,67 8,06 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) indeks 0,407 0,380-0,390 0,402 0,404 0,403 0,402 0,412 0,400 0,417 Laju Pertumbuhan Penduduk persen 1,36 1,50 1,34 1,26 1,26 1,21 1,54 1,16 belum rilis Pendapatan per Kapita* juta rupiah 40,30 NA 43,30 41,50 43,28 44,02 45,30 46,48 belum rilis Keterangan: * Indikator yang digunakan pada Perubahan RPJMD Tercapai/Terlampaui Tidak Tercapai v Pertumbuhan IPM Jawa Barat tahun 2022 sebesar 0,92% di atas rata-rata nasional 0,86%. Pertumbuhan didorong oleh 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan 1,20%. Tiga daerah dengan pertumbuhan tertinggi yakni Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. v Penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Barat selama 6 bulan terakhir (Maret 2022 - September 2022) tertinggi se-nasional. Jumlah penduduk miskin Jawa Barat berkurang sebanyak 17.360 orang sementara secara nasional bertambah 202.110 orang. TARGET & CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 - 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 9. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 10. ISU STRATEGIS, TEMA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 11. ISU STRATEGIS GLOBAL/UMUM India C hina #5 1674 India 1375 USA 381 Nigeria 362 Indonesia 318 Pakistan 295 Brasil 238 Bangladesh 200 Ethiopia 177 Congo 175 China Nigeria U S A Pakistan C ongo 1087 658 436 363 339 322 #7 Indonesia Tanzania 1722 253 Ethiopia 240 Brasil 215 0 500 1000 1500 2000 0 500 1000 1500 2000 T ahun 2045 T ahun 2085 10 NEGARA PENDUDUK TERBESAR TAHUN 2045 DAN 2085 (juta) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 12. PILAR PEMBANGUNAN INDONESIA 2045 Sumber: Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, Bappenas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 13. TEMA & A R A H K E B I JA K A N PA D A TA H A P T E R AK H I R R PJ P D PROVINSI J A WA B A R AT Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tingg 2 Pengelolaan pertanian dan kelautan 3 Energi baru dan terbaharukan 1 4 Industri manukfaktur, industri jasa dan industri kreatif 5 Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan 6 Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia 7 PENATAAN DAN PERSIAPAN PRANATA PENDUKUNG MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DI SEGALA BIDANG Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 14. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 15. TUJUAN SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2024 -2026 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 16. TUJUAN DAN SASARAN PROVINSI JAWA BARAT 2024 – 2026 TUJUAN & SASARAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN SATUAN TARGET 2024 2025 2026 1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,56 73,78 74,00 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,42 5,68 5,54 Gini Ratio Poin 0,408 0,406 0,404 3 Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan Indeks Kualitas Infrastruktur Persen 72,82 74,19 75,59 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 66,13 67,00 67,78 3.1 Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan Tingkat Konektivitas Persen 57,00 60,00 63,00 Indeks Penggunaan Air Poin 1,1896 1,1890 1,1884 Persentase rumah tangga hunian layak Persen 54,47 55,24 55,91 Konsumsi listrik per kapita Kwh/kapita 1.466 1.508 1.535 Akses penanganan persampahan di perkotaaan Persen 76,00 77,00 78,00 3.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (IKA) Poin 48,31 49,10 49,65 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Poin 90,07 90,97 91,88 Indeks Kualitas Udara (IKU) Poin 82,04 83,04 84,02 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Poin 42,64 43,28 43,93 4 Meningkatkan kualitas demokrasi dan bikrokrasi yang didukung oleh inovasi daerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat Persen 82,14 82,96 83,79 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 17. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2024 – 2026 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah TUJUAN Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar 1. Pemenuhan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri 2. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah 3. Peningkatan layanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 18. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 19. TAHAPAN PENORMALAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 Fokus Pada Program-program Pemulihan Sektor Ekonomi Dengan Mengembangkan EKONOMI INKLUSIF, antara lain: Peningkatan Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan Pengembangan Industri Manufaktur Dan Sektor Jasa Digitalisasi UMKM Pengembangan Destinasi Wisata Dan Ekonomi Kreatif Peningkatan Akses Dan Kesempatan Kerja HARUS SALING MENDUKUNG Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 20. Program Strategis Jabar Zero New Stunting Sumber : 1. Stranas Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (2018-2023) 2. RPJMD Provinsi Jawa Barat (2018-2023) 3. Riset Kesehatan Dasar (2013) 4. Riset Kesehatan Dasar (2018) 5. Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021 6. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 7. Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat TARGET 2022 21,2% REALISASI 2022 20,2 % PENGARUH FAKTOR KESEHATAN LINGKUNGAN BERDAMPAK PADA STUNTING : • Akses Air Bersih, Air Minum, dan Sanitasi yang tidak layak • Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan • Pengelolaan Sampah yang Kurang Maksimal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 21. KAWASAN BODEBEKKARPUR Peraturan Presiden No. 60/2020 KAWASAN CEKUNGAN BANDUNG Peraturan Presiden No. 45/2018 Peraturan Presiden No. 15/2017 (Citarum harum) KAWASAN REBANA Peraturan Presiden No. 87/2021 KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN Peraturan Presiden No. 87/2021 1 2 3 4 21 KAWASAN DI JAWA BARAT YANG SUDAH DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PRESIDEN PROGRAM STRATEGIS SKALA KEWILAYAHAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 22. RANCANGAN TARGET PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT 2024 - 2026 - 5 10 15 20 25 30 35 40 Realisasi 2021 Realisasi 2022 Target 2023 Target 2024 Target 2025 Target 2026 TRILIUN PENDAPATAN Penurunan pendapatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan kebijakan DAK Non Fisik, yaitu BOS Reguler yang semula merupakan dana yang dialokasikan pada APBD Provinsi sejak tahun 2022 ditransfer secara langsung ke Kabupaten/Kota Proyeksi pendapatan tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan dengan asumsi aktivitas masyarakat dan perekonomian sudah kembali normal. Pada tahun 2025, proyeksi pendapatan Provinsi mengalami penurunan sebesar 5,3 Triliun sebagai implikasi dari berlakunya UU HKPD, diantaranya porsi pendapatan Kabupaten/Kota dari PKB dan BBNKB lebih tinggi dibandingkan sebelum diberlakukannya UU tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 23. KEBIJAKAN PENDANAAN PROVINSI JAWA BARAT 2024 - 2026 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor dan Dinas / Balai Penghasil; 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Koordinasi dan perhitungan lebih intensif antara pusat dan daerah; 4. Meningkatkan dividen BUMD; 5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam membayar pajak; 6. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah; 7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendapatan; 8. Memantapkan kinerja organisasi dalam pelayanan kepada wajib pajak; 9. Aparatur yang kompeten & terpercaya dalam pelayanan. 1. Memprioritaskan belanja untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 2. Membiayai pemenuhan belanja Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; 3. Belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja; 4. Belanja untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari total belanja; 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs); 6. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 7. Mendanai kegiatan yang sudah ada MoU dan kegiatan lanjutan; 8. Pendukungan terhadap alokasi Gaji dan Tunjangan Tenaga P3K; 9. Dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak; 10. Membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah. 1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan dari pencairan dana cadangan daerah; 2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal bagi BUMD. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 24. APBN
- 25. ARAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 26. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Akses aman menuju SDGs masih menjadi tantangan di Provinsi Jawa Barat Penyediaan perumahan menjadi wewenang pemerintah pusat dan pengembangnya, sehingga masih memerlukan kolaborasi holistik dalam pemenuhannya Masih terdapat praktik BABS di Provinsi Jawa Barat Infrastruktur dasar air minum, sanitasi, persampahan adalah wewenang kab/kota yang masih memerlukan dukungan pendanaan provinsi dan pusat. Sulitnya pemenuhan kesiapan/Readiness Criteria untuk infrastruktur perumahan dan permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 27. ARAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN PENDANAAN EFEKTIVITAS INFRASTRUKTUR TERBANGUN PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT • Seluruh kebijakan sudah mendukung pemenuhan perumahan dan permukiman, Sehingga saat ini hanya diperlukan percepatan • Tahun 2026, Jabar harus sudah BEBAS BABS • Pendampingan Provinsi untuk pemerintah kab/kota dalam pemenuhan readiness criteria • Optimasi dukungan pendanaan melalui dana transfer daerah (DAK, Bankeu) serta pendanaan alternatif lainnya • Masyarakat adalah kunci dalam pemenuhan pelayanan ini, sehingga diperlukan upaya sungguh-sungguh dalam perubahan perilaku masyarakat 1 2 3 4 5 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 28. BANTUAN KEUANGAN & SKEMA PENDANAAN KOMPETITIF TA. 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 29. BANTUAN KEUANGAN TUJUAN PEMBANGUNAN: PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pembangunan Ruang Terbuka Publik Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembangunan/Revitalisasi IPAL perkotaan Pembangunan IPAL Skala Permukiman min. 50 SR Pengadaan Truk Tinja Penyediaan PSU bagi Perumahan Relokasi Akibat Bencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah HIBAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pembangunan Gedung / Bangunan Renovasi Gedung / Bangunan Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat BANTUAN SOSIAL DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pengembangan SPAM Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Pembangunan Rumah / Perumahan Terkena Dampak Bencana (Relokasi) (bankeu)
- 31. TEMA INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KOMPETITIF Tema Bantuan Keuangan Kab/Kota Kompetitif dan Hibah Kompetitif Tema Bantuan Keuangan Desa Kompetitif 7 1 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 32. KAMUS TEMA INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KOMPETITIF DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Tema 2 : Pengurangan wilayah Kantung Kemiskinan BANKEU KOMPETITIF #BK Kompetitif Penanganan infrastruktur dasar di wilayah kantung kemiskinan HIBAH KOMPETITIF #HK Kompetitif Penanganan infrastruktur dasar di wilayah kantung kemiskinan Tema 3 : Percepatan Penurunan Stunting BANKEU KOMPETITIF #BK Kompetitif Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di lokus stunting HIBAH KOMPETITIF #HK Kompetitif Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di lokus stunting Tema 6 : Inovasi Kesiapsiagaan bencana untuk mewujudkan Jabar Resilience Culture Province BANKEU KOMPETITIF #BK Kompetitif Pilot project infrastruktur tahan bencana HIBAH KOMPETITIF #HK Kompetitif Pilot project infrastruktur tahan bencana Tema 7 : Pelestarian Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan BANKEU KOMPETITIF #BK Kompetitif Pembangunan IPAL Skala Permukiman min 50 SR HIBAH KOMPETITIF #HK Kompetitif Pembangunan IPAL Skala Permukiman min 50 SR Tema : Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa #BKDes Kompetitif Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sanitasi di perdesaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 33. ALUR PENGUSULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KOMPETITIF Bantuan Keuangan Kompetitif Penjaringan Usulan Kegiatan Coaching Proposal Finalisasi Kelayakan Administrasi Proposal SIPD Bappeda Kab/Kota mengusulkan melalui format usulan Usulan ditelaah oleh TIP2K dan dikoordinasikan ke Bappeda Kab/Kota Proposal ditelaah oleh TIP2K dan dikoordinasikan ke Bappeda Kab/Kota Revisi Proposal ditelaah kembali bersama kelengkapan administrasi oleh TIP2K dan dikoordinasikan ke Bappeda Kab/Kota Input Usulan oleh Bappeda Kab/Kota Input Usulan oleh Badan, Lembaga dan/atau Ormas dengan ketentuan persyaratan administrasi Usulan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 34. TIMELINE P E N Y U SU NAN R K P D 2024 - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 35. RENCANA JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2024 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER NOVEMBER OKTOBER DESEMBER Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2024 1-31 Penetapan Pergub tentang RKPD Tahun 2024 Berakhirnya input usulan Bantuan Keuangan/ Hibah/ Bansos Tahun 2024 28 Penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2024 kepada DPRD Pembahasan KUA / PPAS Tahun 2024 dengan Komisi DPRD 08 11-29 Pembahasan KUA / PPAS Tahun 2024 dengan Banggar DPRD Kesepakatan KUA / PPAS APBD Tahun 2024 antara Kepala Daerah dengan DPRD 02-11 12 Awal Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024 antara TAPD dan DPRD Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2024 Kepada DPRD 9 26 Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur 1 Penetapan Perda tentang APBD TA 2024 1 Akhir Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024 dengan DPRD 28 Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pra Musrenbang Provinsi 08-20 Musrenbang Provinsi 17 Penyusunan Rancangan RKPD 2024 01-07 01 Surat Edaran Gubernur tentang Tim Penyusun RKPD Kick Off Meeting Perencanaan 2024 DESEMBER Awal Input Pokir DPRD 24 15 Akhir Input Pokir DPRD 20 26 21 Forum Perangkat Daerah 01 -13 31 Penyampaian SE Gubernur tentang Ranwal RKPD 2024 28 Penyampaian Surat Gubernur tentang Rancangan RKPD 2024 Musrenbang Kab/Kota 07 Input Bankeu/Hibah Hasil Kesepakatan BA Musrenbang pada SIPD 22 06 Penyampaian Ranhir RKPD 2024 untuk di fasilitasi Kemendagri 28 Penetapan Renja PD 17 -21 Perbaikan Rancangan Akhir Renja PD 11 -14 Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD 09 Awal Input Usulan Hibah dan Bantuan Sosial pada SIPD 02 24 Akhir Input Hibah Bansos pada SIPD Penyampaian Usulan Bantuan Keuangan kepada Provinsi 09 -26 28 Penyempur naan Rancangan Akhir RKPD 2024 07 Penyampaian Ranhir RKPD 2024 ke Kab/Kota 12 -22 Fasilitasi RKPD Kab/Kota 2024 05 Penetapan Perkada Kab/Kota tentang RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 36. 1. Masukan dari para pemangku kepentingan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan awal Renstra Perangkat Daerah akan menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Awal RPD 2024 – 2026 dan RKPD 2024; 2. Perangkat Daerah perlu segera memfinalkan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026; 3. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah akan menjadi bahan bagi pembahasan cascading Perangkat Daerah yang dijadwalkan pada minggu kedua dan ketiga bulan Februari; 4. Untuk penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah akan menggunakan aplikasi SIPD – RI subdomain sipd.go.id. Pelaksanaan Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi akan dijadwalkan pada akhir bulan Februari. HARAPAN UNTUK FORUM PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat