Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Muhammad Rafi Kambara
Disusun Oleh: Muhammad Rafi Kambara
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi E-Rekon&LK pada KPPN Tegal
tanggal publikasi3 Sep 2018
deskripsi publikasiLaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy, simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan..
Lanjutkan Membaca>>>>>>>
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Feksibilitas Kerja
2. Esiesnsi Layanan
3. Akurasi Layanan
4. Percepat Layanan
Smart ASN wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
1. Integritas
2. Nasionalisme
3. Profesionalisme
4. Wawasan Global
5. It dan Bahasa Asing
6. Hospitality
7. Networking
8. Eterpreneurship
Untuk meningkatkan Indeks Talent Conpetitive Indeks melalui Human Capital Management Integration yang diharapkan akan ada sebaran atau pertukaran ASN di level Pusaat dan Daerah, bahkan ke dari sektor Publik ke Privat, karena kedepan kompetensi ASN sudah bertarap dunia
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Muhammad Rafi Kambara
Disusun Oleh: Muhammad Rafi Kambara
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi E-Rekon&LK pada KPPN Tegal
tanggal publikasi3 Sep 2018
deskripsi publikasiLaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy, simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan..
Lanjutkan Membaca>>>>>>>
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Feksibilitas Kerja
2. Esiesnsi Layanan
3. Akurasi Layanan
4. Percepat Layanan
Smart ASN wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
1. Integritas
2. Nasionalisme
3. Profesionalisme
4. Wawasan Global
5. It dan Bahasa Asing
6. Hospitality
7. Networking
8. Eterpreneurship
Untuk meningkatkan Indeks Talent Conpetitive Indeks melalui Human Capital Management Integration yang diharapkan akan ada sebaran atau pertukaran ASN di level Pusaat dan Daerah, bahkan ke dari sektor Publik ke Privat, karena kedepan kompetensi ASN sudah bertarap dunia
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. 1 SASARAN.1 INDIKATOR LEADING SECTOR
Birokrasi
yang bersih
dan
akuntabel
1. Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) -
Minimal XX
Kementerian PAN RB,
KPK, Dagri
2. Survey persepsi anti korupsi
Minimal 4 dari skala 5
Kementerian PAN RB,
KPK, LAN, Dagri
3. Indeks Kapabilitas APIP - Minimal 3 BPKP, Kementerian PAN
RB, Dagri
4. Indeks Maturitas SPIP - Minimal 3 BPKP, Kementerian PAN
RB, Dagri
5. Indeks Risk Mitigation
Capability - Minimal Level 3
BPKP, Dagri
6. Nilai SAKIP - Minimal B Kementerian PAN RB
2. 1 SASARAN.1 INDIKATOR LEADING SECTOR
Birokrasi
yang bersih
dan
akuntabel
7. % K/L/P yang telah
menerapkan e-Performance
based Budgeting
Bappenas, Kementerian
Keuangan, Kementerian PAN
RB, Dagri
8. Opini BPK - Minimal XX BPK
9. Indeks Perencanaan Bappenas, Kementerian PAN
RB, Dagri
10. Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Keuangan, Dagri
11. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Keuangan, Dagri
12. Indeks Reformasi Hukum -
Minimal Level 3
Kementerian Hukum dan
HAM, Dagri
3. 2 SASARAN.2 INDIKATOR LEADING SECTOR
Birokrasi
yang kapabel
1. Indeks Kelembagaan - Minimal 60
(Dengan menambahkan pertanyaan
kinerja di dalamnya)
Kementerian PAN RB,
Dagri
2. Indeks SPBE - Minimal Level 3 Kementerian PAN RB,
Kominfo, Dagri
3. Indeks Kearsipan - Minimal Predikat
Baik
ANRI, Dagri
4. Indeks Maturitas Pengadaan Barang
dan Jasa
LKPP, Dagri
5. Indeks Profesionalitas ASN - Minimal
Level 3
Kementerian PAN RB,
BKN, Dagri
6. Indeks Merit System - Minimal Level 3 Kementerian PAN RB,
KASN, Dagri
4. 2 SASARAN.2 INDIKATOR LEADING SECTOR
Birokrasi
yang kapabel
7. Indeks Kualitas Kebijakan LAN, Dagri
8. Indeks Kepemimpinan Perubahan -
Minimal Level 3
LAN, Dagri
9. Indeks Pemerintah Daerah Dagri
5. 3 SASARAN.3 INDIKATOR LEADING SECTOR
Pelayanan Publik
yang Prima
1. Indeks Inovasi - Minimal XX Kementerian PAN RB,
Dagri
2. Public Services Index - Minimal
XX (kualitas, akses, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-
undangan, integritas)
Kementerian PAN RB,
Dagri, Ombudsman RI
