SlideShare a Scribd company logo
1 of 175
Pertemuan 1
Pendahuluan
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Landasan Pendidikan Pancasila
• Landasan Historis
Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan
hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai
yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu
sendiri. Setelah melalui proses panjang nilai-nilai
Pancasila melalui pematangan, sehingga tokoh-
tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan
negara RI menjadikan Pancasila sebagai dasar
negara.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Landasan Kultural
⚫Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa
Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai
yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam
pancasila merupakan hasil pemikiran dari tokoh-
tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya
bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-
nilai yang kaku dan tertutup.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Landasan Yuridis
⚫ Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
⚫ Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi, dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa
⚫ SK No. 38/ Dikti/ Kep./2002 tentang rambu-
rambu pelaksanaan kelompok MKPK di PT.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Landasan Filosofis
• Secara filosofis dan obyektif, nilai-nilai yang
tertuang dalam sila-sila Pancasila
merupakan filosofi bangsa Indonesia
sebelum mendirikan negara RI
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Tujuan Pendidikan Pancasila
⚫Tujuan Nasional
Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
⚫Tujuan Pendidikan Nasional
Menurut Pancasila dan UUD 1945 berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan serta martabat
manusia Indonesia dalam rangka upaya
mewujudkan tujuan nasional.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Tujuan Pendidikan Pancasila
⚫Visi dan Misi Pendidikan pengembangan Kepribadian
Misi : Menjadi sumber nilai dan pedoman bagi
penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan
mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.
Visi : Membantu mahasiswa agar mampu
mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta
kesadaran berbangsa dan bernegara dalam
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab
kemanusiaan.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Kompetensi Pendidikan Pancasila
⚫Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan
untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab
sesuai dengan hati nuraninya.
⚫Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan
menganalisa masalah hidup dan kesejahteraan, serta
cara-cara pemecahannya.
⚫Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali
perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.
⚫Mengantarkan mahasiswa memiliki kemmapuan
untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai
budaya bangsa untuk menggalang persatuan
Indonesia.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pendidikan Pancasila Yang
Berhasil:
1. Beriman dan bertqwa terhadap Tuhan YME
2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab
3. Mendukung persatuan bangsa
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan
kepentingan bersama di atas` kepentingan
perorangan
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan
sosial.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Filsafat
Pertemuan 2
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Cara Berpikir Filsafati
⚫Pengertian Filsafat
Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa
yunani yaitu philosophia:philo/philos/philein yang
artinya cinta/pecinta/mencintai dan sophia, yang
berarti kebijakan/wisdom/kearifan/hikmah/hakikat
kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijakan
atau hakikat kebenaran.
Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya terhadap
sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan
universal untuk mencari hakikat sesuatu.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pada umumnya terdapat dua pengertian
filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan
filsafat dalam arti produk. Selain itu ada
pengertian lain yaitu filsafat sebagai ilmu
dan filsafat sebagai pandangan hidup.
⚫Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat
dalam arti produk, sebagai pandangan
hidup dan filsafat dalam arti praktis.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Sistem Filsafat
Suatu ajaran filsafat yang bulat akan
mengajarkan tentang berbagai segi
kehidupan yang mendasar. Suatu
sistem filsafat sedikitnya
mengajarkan tentang sumber dan
hakikat realitas, filsafat hidup, dan
tata nilai (etika), termasuk teori
terjadinya pengetahuan manusia dan
logika. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Aliran-Aliran Filsafat
• Aliran Materialisme
Hakikat realitas kesemestaan termasuk
mahluk hidup, manusia ialah materi.
• Aliran Idealisme/Spiritualisme
Ide atau spirit manusia yang menentukan
hidup dan pengertian manusia.
• Aliran Realisme
Sintesis antara jasmaniah dan rohaniah,
materi dengan non materi.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Nilai-nilai Pancasila Berwujud
dan Bersifat Filsafat
⚫Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
⚫Pancasila sebagai dasar negara.
⚫Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin
dalam Pembukaan UUD 1945 yang
merupakan uraian terinci dari Proklamasi
17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila.
⚫Pancasila yang dirumuskan dalam
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu
kebulatan yang utuh. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945,
UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada
pasal-pasalnya.
⚫Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus
bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan
batang tubuh UUD 1945.
⚫Nilai-nilai yang hidup berkembang dalam
masyarakat Indonesia yang belum tertampung
dalam Pembukaan UUD 1945 perlu diselidiki
untuk memperkuat dan memperkaya nilai-
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pengertian Pancasila Secara Filsafat
1. Aspek Ontologi
Ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan
disamakan artinya dengan metafisika.
2. Aspek Epistemologi
Bidang atau cabang filsafat yang
menyelidiki asal, syarat, susunan, metode,
dan validitas ilmu pengetahuan.
3. Aspek Aksiologi
Nilai, manfaat, pikiran atau ilmu/teori.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Nilai-nilai Pancasila Menjadi Dasar
dan Arah Keseimbangan Antara
Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
⚫Hubungan Vertikal
⚫Hubungan Horizontal
⚫Hubungan Alamiah
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pertemuan 3
Pancasila Sebagai Etika
Politik (1)
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
bidang etika politik
⦿Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis
manusia disebut etika. Etika mempertanyakan
tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika
berkaitan dengan norma moral.
⦿Etika politik masuk dalam lingkungan filsafat.
Dengan demikian etika politik mempertanyakan
tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai
manusia dan bukan hanya sebagai warga negara
terhadap negara, hukum yang berlaku dsb.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
⦿Fungsi etika politik dalam masyarakat
terbatas pada penyediaan alat-alat
teoritis untuk mempertanyakan serta
menjelaskan legitimasi politik secara
bertanggung jawab.
⦿Tugas etika politik membantu agar
pembahasan masalah-masalah
ideologis dapat dijalankan secara
obyektif.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Prinsip etika politik yang menjadi titik
acuan orientasi moral bagi suatu
negara adalah adanya cita-cita the rule
of law, partisipasi demokratis
masyarakat, jaminan HAM menurut
kekhasan paham kemanusiaan, dan
struktur sosial budaya masyarakat
masing-masing dan keadilan sosial.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Legitimasi kekuasaan
⚫Pokok permasalahan etika politik adalah
legitimasi etis kekuasaan, yang dapat dirumuskan
dengan pertanyaan yaitu dengan moral apa
seseorang atau sekelompok orang memegang dan
menggunakan kekuasaan yang mereka miliki?
Betapa besarnya kekuasaan seseorang , dia harus
berhadapan dengan tuntutan untuk
mempertanggungjawabkannya.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Legitimasi kekuasaan
⚫Legitimasi kekuasaan meliputi:
1. Legitimasi etis, yaitu pembenaran atau pengabsahan
wewenang negara (kekuasaan negara) berdasarkan
prinsip-prinsip moral.
2.Legitimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan itu
berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara
dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Legitimasi moral dalam kekuasaan
⚫Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan
kekuasaan politik dari segi norma-norma moral.
Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa
setiap tindakan negara baik dari legislatif maupun
eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-
norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan
itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian
kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai
dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil
dan beradab.
nilai
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah,
memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan
harkat dan martabatnya.
⚫Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong
dan mengrahkan sikap dan perilaku manusia.
⚫Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang sesuatu adalah
wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu,
nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks
kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang
abstrak.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Tiga kategori nilai (Notonogoro)
1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang
berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang
berguna bagi manusia untuk melakukan
aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu
yang berguna bagi rohani manusia.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Nilai kerohanian
⚫Nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio
manusia, budi, dan cipta.
⚫Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa
atau intuisi.
⚫Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak
manusia atau kemauan (karsa, etika)
⚫Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan,
merupakan nilai kerohanian yang tinggi dan mutlak.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Nilai dasar, nilai instrumental, dan
nilai praksis
⚫Nilai Dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi
Pancasila yang merupakan representasi dari nilai
atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara
Indonesia.
⚫Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan
pendukung utama dari nilai dasar (Pancasila).
⚫Nilai Praksis adalah pelaksanaan secara nyata dari
nilai-nilai dasar dan nilai instrumental.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
moral
⚫Moral berasal dari kata mos (mores) yang
berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan.
⚫Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan
buruk, yang menyangkut tingkah laku dan
perbuatan manusia.
⚫Moral dalam perwujudannya dapat berupa
peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik,
terpuji, dan mulia.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
norma
⚫ Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan
dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu.
⚫ Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal
dengan sanksi, misalnya:
a. Norma agama, sanksinya dari Tuhan
b. Norma kesusilaan, sanksinya rasa malu dan menyesal
terhadap diri sendiri.
c. Norma kesopanan, sanksinya berupa mengucilkan dalam
pergaulan masyarakat.
d. Norma hukum, sanksinya berupa penjara atau kurungan atau
denda yang dipaksakan oleh alat negara.
Pertemuan 4
Pancasila Sebagai Etika
Politik (2)
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental
bagi bangsa dan negara RI
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
⚫Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit
akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan
pencipta universum.
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental
bagi bangsa dan negara RI
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
⚫Sila kedua: Kemanusiaan yang adil
dan beradab, memperlihatkan secara
mendasar dari negara atas martabat
manusia dan sekaligus komitmen
untuk melindunginya.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Sila ketiga: Persatuan Indonesia, secara
khusus meminta perhatian setiap warga
negara akan hal dan kewajiban
tanggungjawabnya pada negara, khususnya
dalam menjaga eksistensi negara dan
bangsa.
⚫Sila Keempat: Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan Perwakilan,
memperlihatkan pengakuan negara
serta perlindungannya terhadap
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
dalam iklim musyawarah dan mufakat.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, Secara
istimewa menekankan keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pancasila sebagai nilai dasar yang
fundamental adalah seperangkat nilai yang
terpadu berkenaan dengan hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Apabila kita memahami pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
UUD 1945, pada hakikatnya adalah nilai-
nilai Pancasila, yaitu:
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pokok pikiran pertama, negara Indonesia adalah
negara persatuan, yaitu negara yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Hal ini merupakan penjabaran
sila ketiga.
⚫Pokok pikiran kedua,menyatakan bahwa negara
hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pokok pikiran ketiga, menyatakan negara
berkedaulatan rakyat berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan /
perwakilan.
⚫Pokok pikiran keempat, menyatakan bhawa
negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat
dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah yang
fundamental, karena didalamnya terkandung konsep-
konsep;
1. Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan
negara, asas politik negara (negara Republik
Indonesia dan berkedaulatan rakyat), dan asas
kerohanian negara (pancasila).
2. Ketentuan diadakannya UUD, hal ini
menunjukkan adanya sumber hukum.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Makna nilai-nilai setiap sila
pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Di dalam negara Indonesia tidak boleh
ada paham yang meniadakan atau
mengingkari adanya Tuhan (atheisme),
dan yang seharusnya ada adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa
(monotheisme) dengan toleransi ibadat
menurut agama dan kepercayaan masing-
masing.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Sikap dan perbuatan yang didasarkan
kepada potensi budi nurani manusia dalam
hubungan dengan norma-norma dan
kesusilaan umumnya, baik terhadap diri
sendiri, sesama manusia, maupun terhadap
alam dan hewan.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
3. Persatuan Indonesia.
Persatuan bangsa yang mendiami
wilayah Indonesia yang
mencakup persatuan dalam arti
ideologis, politik, ekonomi,
sosial budaya, dann keamanan.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan
Perwakilan.
Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan
rakyat, berarti bahwa rakyat dalam
melaksanakan tugas kekuasaannya ikut
dalam pengambilan keputusan-keputusan.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.
Bahwa setiap warga Indonesia
mendapat perlakuan yang adil dalam
bidang hukum, politik, sosial,
ekonomi dan kebudayaan.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Kelima pancasila merupakan satu
kesatuan
1. Terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan
2. Masing-masing bagian mempunyai fungi dan
kedudukan tersendiri
3. Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, tetapi
saling melengkapi
4. Bersatu untuk mewujudkan keseluruhan
5. Keseluruhan membina bagian-bagian
6. Tidak boleh satu sila pun ditiadakan, melainkan
merupakan satu kesatuan.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Konsep negara pancasila
1. Sifat sosialistis religius.
2. Semangat kekeluargaan dan
kebersamaan.
3. Semangat Persatuan.
4. Musyawarah.
5. Menghendaki keadilan sosial.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ide pokok bangsa dan kebangsaan
indonesia
1. Keseimbangan antara golongan agama
(islam) dan golongan nasionalis (negara
theis demokrasi)
2. Keseimbangan antara sifat individu dan
sifat sosial (aliran monodualisme)
3. Keseimbangan antara ide-ide asli
Indonesia (paham dialektis)
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Paham integralistik
1. Persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan
satu sama lain dalam masyarakat.
2. Bertekad dan berkehendak sama untuk kehidupan
kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu.
3. Cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan.
4. Kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan
toleran.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Paham integralistik
5. Kesertiakawanan sosial, nondiskriminatif,
6. Berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.
7. Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada
dalam tata pergaulan dunia dan universal.
8. Menghargai harkat dan martabat manusia
sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Etika politik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
⚫Etika politik lebih banyak bergerak
dalam wilayah dimana seseorang
secara ikhlas dan jujur melaksanakan
hukum yang berlaku tanpa adanya rasa
takut kepada sanksi daripada hukum
yang berlaku.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ancaman dari dalam negeri
berkaitan dengan etika kehidupan
berbangsa
⚫Masih lemahnya pengamalan agama dan
munculnya pemahaman ajaran agama yang
keliru dan sempit.
⚫Sistem sentralisasi pemerintahan di masa
lampau sehingga timbul fanatisme daerah
⚫Tidak berkembangnya pemahaman
kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ancaman dari dalam negeri
berkaitan dengan etika kehidupan
berbangsa
⚫Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam
kurun waktu yang panjang sehingga
munculnya perilaku ekonomi yang
bertentangan dengan moralitas dan etika.
⚫Kurangnya keteladanan bersikap dan
berperilaku sebagai pemimpin bangsa.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ancaman dari luar negeri berkaitan
dengan etika kehidupan berbangsa
⚫Pengaruh globalisasi yang luas dengan
persaingan bangsa yang semakin
tajam.
⚫Makin tingginya intensitas intervenai
kekuatan global dalam perumusan
kebijakan nasional.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Etika kehidupan berbangsa
(tap mpr no.vi/mpr/2002
1. Etika sosial dan budaya
2. Etika politik dan pemerintahan
3. Etika ekonomi dan bisnis
4. Etika penegakan hukum yang
berkeadilan
5. Etika keilmuan
6. Etika lingkungan
Pertemuan 5
Pancasila Sebagai Ideologi
nasional (1)
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pengertian Ideologi
⚫Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan
yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-
dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat.
⚫Dalam arti kata luas istilah ideologi
dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita,
nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang
mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif
(ideologi terbuka)
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Dalam perkembangannya, ideologi
mempunyai arti yang berbeda, yakni:
1. Weltanschuung,yaitu pengetahuan yang
mengandung pemikiran-pemikiran besar,
cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia,
masyarakat, negara (science of ideas).
2. Pemikiran yang tidak memperhatikan
kebenaran internal dan kenyataan empiris,
ditujukan dan tumbuh berdasarkan
pertimbangan kepentingan tertentu dan
karena itu ideologi cenderung bersifat
tertutup.
3. Ideologi bersifat belief system.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Ideologi
Nasional
⚫Kita mengenal berbagai istilah ideologi, sperti
ideologi negara, ideologi bangsa, dan ideologi
nasional. Ideologi negara khusus dikaitkan
dengan pengaturan penyelenggaraan
pemerintahan negara. Sedangkan ideologi
nasional mencakup ideologi negara dan ideologi
yang berhubungan dengan pandangan hidup
bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi
nasionalnya tercermin dan terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Makna Ideologi Bagi Negara
⚫Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung
nilai-nilai budaya bangsa Indoonesia, yaitu cara
berpikir dan cara kerja perjuangan.
⚫Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang
hakikat negara yang dilandasi dengan konsep
kehidupan bernegara.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Teori (Paham) Mengenai
Dasar Negara
⚫Teori Perseorangan (Individualistik)
Sarjana-sarjana yang membahas teori individualistik
adalah Herbert Spencer dan Harold J. Laski. Pada
intinya, menurut teori ini negara adalah masyarakat
hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh
orang dalam masyarakat itu. Hal ini mempunyai
pengertian bahwa negara dipandang sebagai
organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang
tertinggi.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Teori golongan
Teori ini diajarkan oleh Karl Marx.
Menurut Karl Marx, negara merupakan
penjelmaan dari pertentangan-
pertentangan kekuatan ekonomi. Negara
dipergunakan sebagai alat oleh mereka
yang kuat untuk menindas golongan
ekonomi lemah. Yang dimaksud golongan
ekonomi kuat adalah mereka yang
memiliki alat-alat produksi. Menurut
Marx, negara terjadi dalam sejarah
perkembangan masyarakat meliputi tiga
fase, yaitu fase borjuis, fase kapitalis, dan
fase sosialis komunis.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Bersifat Integralistik
1. Mengandung semangat kekeluargan dalam
kebersamaan.
2. Adanya semangat kerja sama (gotong royong).
3. Memelihara Persatuan dan kesatuan.
4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Teori Kebersamaan (Integralistik)
Teori integralistik semula diajarkan olehh Spinoza,
Adam Muhler, dll, yang mengemukakan bahwa
negara adalah suatu susunan masyarakat yang
integral di antara semua golongan dan semua bagian
dari seluruh anggota masyarakat. Persatuan
masyarakat itu merupakan persatuan masyarakat
yang organis.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Perbandingan Ideologi Pancasila
Dengan Ideologi Lain
⚫Ideologi Liberalisme
Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang
diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman
pencerahan (aufklarung) yang menyatakan bahwa
manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan
besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan
yang menerangi segala sesuatu di dunia ini.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu
kapitalisme. Liberalisme melihat manusia
sebagai mahluk bebas. Kebebasan manusia
merupakan milik yang sangat tinggi dengan
membawa unsur-unsur esensial, yaitu
rasionalisme, materialisme, dan empirisme, serta
individualisme.
⚫Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi
yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan
tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk
penguasa, kecuali dengan persetujuannya.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar
yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang
menuntut kebebasan individu secara mutlak,
yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di
tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah
dan dicapai dengan bebas.
⚫Paham liberalisme selalu mengaitkan aliran
pikirannya dengan hak asasi manusia yang
menyebabkan paham tersebut memiliki daya
tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang
memandang manusia sebagai mahluk Tuhan,
yang mengemban tugas sebagai mahluk pribadi
dan mahluk sosial.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ideologi Sosialisme
⚫Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah
Karl Marx. Ajaran Marx kemudian ditambah
dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga
ajarankomunis melandaskan pada teori Marxisme-
Leninisme.
⚫Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh
karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan.
Bahkan agama dikatakan sebagai racun bagi
masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang
dengan Pancasila.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ideologi Sosialisme
⚫Masyarakat komunis tidak bercorak nasional,
masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah
masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh
kesadaran nasional
⚫Masyarakat komunis masa depan adalah
masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan
memberikan suasana hidup yang aman dan
tenteram dengan tidak adanya hak milik atas alat
produksi dan hapusnya pembagian kerja.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
⚫Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai
dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,
melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani,
moral, dan budaya masyarakatnya sendiri.
⚫Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan
oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat
sendiri.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Ideologi
Terbuka
⚫Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat
berinteraksi dengan perkembangan zaman dan
adanya dinamika secara internal.
⚫Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau
berakar pada pandangan hidup bangsa dan
falsafah hidup bangsa. Dengan demikian,
ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
kecerdasan kehidupan bangsa.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Ideologi
Terbuka
⚫Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa
dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi
prasyarat sebagai ideologi terbuka.
⚫Sekalipun ideologi itu bersifat terbuka, tidak
berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu
rupa sehingga dapat memusnahkan atau
meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana
merupakan suatu yang tidak nalar.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Faktor Pendorong Keterbukaan
Ideologi Pancasila
⚫Kenyataan dalam proses pembangunan
nasional dan dinamika masyarakat yang
berkembang secara cepat.
⚫Kenyataan menunjukkan, bahwa
bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku
cenderung meredupkan perkembangan
dirinya.
⚫Pengalaman sejarah kita di masa lampau.
⚫Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan
nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi
dan hasrat mengembangkan secara kreatif
dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan
nasional.
DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Sifat Ideologi
⚫Dimensi Realitas
Nilai-nilai yang terkandung didalamnya bersumber
dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat,
sehingga tertanam dan berakar di dalam
masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir,
sehingga mereka betul-betul merasakan dan
menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik
mereka bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar
ideologi itu tertanam dan berakar di dalam
masyarakatnya.
DR.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Sifat Ideologi
⚫Dimensi Idealisme
Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam
berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi
harapan yang masuk akal.
⚫Dimensi Fleksibilitas
Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu
mempersegar dirinya, dan memperkuat relevansinya
dari waktu ke waktu.
DR.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Batas-Batas Keterbukaan
Ideologi Pancasila
⚫Stabilitas Nasional yang dinamis
⚫Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme,
dan komunisme.
⚫Mencegah berkembangnya paham liberal.
⚫Larangan terhadap pandangan ekstrim yang
menggelisahkan kehidupan masyarakat.
⚫Penciptaan norma yang baru harus melalui
konsensus.
Pertemuan 6
Pancasila Sebagai Ideologi
nasional (2)
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Perbandingan Ideologi Pancasila
Dengan Ideologi Lain
⚫Ideologi Liberalisme
Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang
diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman
pencerahan (aufklarung) yang menyatakan bahwa
manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan
besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan
yang menerangi segala sesuatu di dunia ini.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu
kapitalisme. Liberalisme melihat manusia
sebagai mahluk bebas. Kebebasan manusia
merupakan milik yang sangat tinggi dengan
membawa unsur-unsur esensial, yaitu
rasionalisme, materialisme, dan empirisme, serta
individualisme.
⚫Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi
yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan
tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk
penguasa, kecuali dengan persetujuannya.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar
yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang
menuntut kebebasan individu secara mutlak,
yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di
tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah
dan dicapai dengan bebas.
⚫Paham liberalisme selalu mengaitkan aliran
pikirannya dengan hak asasi manusia yang
menyebabkan paham tersebut memiliki daya
tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang
memandang manusia sebagai mahluk Tuhan,
yang mengemban tugas sebagai mahluk pribadi
dan mahluk sosial.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ideologi Sosialisme
⚫Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah
Karl Marx. Ajaran Marx kemudian ditambah
dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga
ajarankomunis melandaskan pada teori Marxisme-
Leninisme.
⚫Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh
karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan.
Bahkan agama dikatakan sebagai racun bagi
masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang
dengan Pancasila.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Ideologi Sosialisme
⚫Masyarakat komunis tidak bercorak nasional,
masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah
masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh
kesadaran nasional
⚫Masyarakat komunis masa depan adalah
masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan
memberikan suasana hidup yang aman dan
tenteram dengan tidak adanya hak milik atas alat
produksi dan hapusnya pembagian kerja.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
⚫Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai
dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,
melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani,
moral, dan budaya masyarakatnya sendiri.
⚫Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan
oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat
sendiri.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Ideologi
Terbuka
⚫Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat
berinteraksi dengan perkembangan zaman dan
adanya dinamika secara internal.
⚫Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau
berakar pada pandangan hidup bangsa dan
falsafah hidup bangsa. Dengan demikian,
ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
kecerdasan kehidupan bangsa.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila Sebagai Ideologi
Terbuka
⚫Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa
dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi
prasyarat sebagai ideologi terbuka.
⚫Sekalipun ideologi itu bersifat terbuka, tidak
berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu
rupa sehingga dapat memusnahkan atau
meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana
merupakan suatu yang tidak nalar.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Faktor Pendorong Keterbukaan
Ideologi Pancasila
⚫Kenyataan dalam proses pembangunan
nasional dan dinamika masyarakat yang
berkembang secara cepat.
⚫Kenyataan menunjukkan, bahwa
bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku
cenderung meredupkan perkembangan
dirinya.
⚫Pengalaman sejarah kita di masa lampau.
⚫Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan
nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi
dan hasrat mengembangkan secara kreatif
dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan
nasional.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Sifat Ideologi
⚫Dimensi Realitas
Nilai-nilai yang terkandung didalamnya bersumber
dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat,
sehingga tertanam dan berakar di dalam
masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir,
sehingga mereka betul-betul merasakan dan
menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik
mereka bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar
ideologi itu tertanam dan berakar di dalam
masyarakatnya.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Sifat Ideologi
⚫Dimensi Idealisme
Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam
berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi
harapan yang masuk akal.
⚫Dimensi Fleksibilitas
Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu
mempersegar dirinya, dan memperkuat relevansinya
dari waktu ke waktu.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Batas-Batas Keterbukaan
Ideologi Pancasila
⚫Stabilitas Nasional yang dinamis
⚫Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme,
dan komunisme.
⚫Mencegah berkembangnya paham liberal.
⚫Larangan terhadap pandangan ekstrim yang
menggelisahkan kehidupan masyarakat.
⚫Penciptaan norma yang baru harus melalui
konsensus.
Pertemuan 7
Pancasila Sebagai Identitas
Nasional
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pengertian Identitas
� Kata identitas berasal dari bahasa Inggris Identity
yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-
tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau
sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.
�Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat
yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri
pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri,
komunitas sendiri, atau negara sendiri.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Kata “nasional” dalam identitas
nasional merupakan identitas yang
melekat pada kelompok-kelompok
yang lebih besar yang diikat oleh
kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti
budaya, bahasa, agama, maupun non
fisik seperti keinginan-cita-cita, dan
tujuan.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
�Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam
aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan
ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi
suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam
kehidupannya
(Wibisono Koento:2005)
�Proses pembentukan identitas nasional bukan
sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang
terus berkembang dan kontekstual mengikuti
perkembangan zaman.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan menjadi
ciri atau identitas nasional mempunyai indikator sebagai
berikut:
1. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang
terwujud`dalam kehidupan sehari-hari.
2. Lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan
tujuan dan fungsi negara.
3. Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau
alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai
tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi.
4.Tujuan yang ingin dicapai yang bersifat sinamis dan tidak
tetap.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Unsur-Unsur Pembentuk Identitas
Nasional
� Sejarah
� Kebudayaan (akal budi, peradaban,
pengetahuan)
� Budaya Unggul
� Suku bangsa
� Agama
� Bahasa
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Revitalisasi Pancasila Sebagai
Pemberdayaan Identitas Nasional
Dalam rangka pemberdayaan identitas
nasional, perlu ditempuh dengan
revitalisasi Pancasila. Revitalisasi
Pancasila adalah pemberdayaan kembali
kedudukan, fungsi, dan peranan
Pancasila sebagai dasar negara,
pandangan hidup, ideologi, dan sumber
nilai-nilai bangsa Indonesia.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pertemuan 9
Pancasila Dalam Konteks
Sejarah Perjuangan Bangsa
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Latar belakang
⚫Masa kejayaan beberapa negara kerajaan , diantaranya
Swiwijaya dan Majapahit.
⚫Sriwijaya mengalami masa jaya selama 600 tahun (tahun
600-1300).
⚫Majapahit muncul menggantikannnya mencapai puncak
kejayaannya pada pertengahan abad 14.
⚫Runtuhnya majapahit , munculnya banyak kerajaan kecil
membuka peluang masuk dan meluas imperialisme dan
kolonialisme barat.
Kehidupan nenek moyang
bangsa indonesia
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Nenek moyang bangsa Indonesia telah membangun
kebudayaan dan cara hidupnya sendiri.
⚫Nenek moyang bangsa Indonesia hidup berkelompok-
kelompok.
⚫Nenek moyang bangsa Indonesia percaya setiap
manusia yang hidup terdiri dari jasmani dan rohani.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Masa penjajahan
⚫Portugis (1512)
⚫Belanda/VOC (1596)
⚫Inggris (1811)
⚫Belanda/Pemerintahan Hindia Belanda
⚫Jepang (1942)
Proklamasi kemerdekaan
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Dengan proklamasi Indonesia dapat mengatur dan
membangun Indonesia menurut kehendak bangsa
Indonesia sendiri.
⚫18 Agustus 1945 UUD disahkan. Didalam Pembukaan
UUD 1945 tersebut tercantum lima dasar negara
Indonesia Merdeka, yang dinamakan PANCASILA.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Istilah Pancasila pertamakali dapat ditemukan dalam
buku Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada
zaman Majapahit (abad ke-14).
⚫Pancasila sebagai dasar negara pertamakali diusulkan
oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan
sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan
Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas: 1.
Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau
kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4.
Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang
berkemanusiaan.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pada tanggal 22 Juni usul-usul mengenai dasar
negara y1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberinama
Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk
membahas pidato-serta ang telah dikemukakan
dalam sidang-sidang BPUPKI.
⚫Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah piagam
yang diberinama Piagam Jakarta, yang didalamnya
terdapat rumusan dan sistematika Pancasila.
⚫Panitia Sembilan tersebut 1. Ir. Soekarno, 2. Drs.
Moh. Hatta, 3. Mr.A.A. Maramis, 4. Abikoesno
Tjokrosoejoso, 5. Abdoel Kahar Muzakar, 6. haji agus
Salim, 7. Mr. Achmad Soebarjo, 8. K.H. wahid
Hasjim, dan 9. Mr. Muh. Yamin.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pancasila sebagai dasar negara
⚫Pancasila dipakai untuk mengatur penyelenggaraan
negara.
⚫Adanya sejak tgl 18 Agustus 1945, yaitu saat disahkan
Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI dimana tercantum
Pancasila sebagai dasar negara.
⚫Merupakan sumber dari segala sumber hukum
⚫Secara hukum tidak dapat diubah.
Pertemuan 10-11
Pancasila Dalam Konteks
Ketatanegaraan
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫ Pancasila sebagai dasar negara secara umum tidak
dapat diubah (melekat pada kelangsungan negara
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945)
⚫Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat
negara
Dua tafsir pokok pancasila sebagai
dasar negara
Kedudukan pancasila
⚫Pancasila Sebagai dasar negara Republik Indonesia
⚫Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
M.Si
Pancasila sebagai dasar negara
⚫Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur
penyelenggaraan negara
⚫Pancasila sebagai dasar negara adanya sejak 18 Agustus
1945
⚫Merupakan sumber dari segala sumber hukum itu
dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan RI.
⚫Tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai
pokok kaidah negara yang fundamentil.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
M.Si
hidup
⚫Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, pedoman
untuk bersikap dan bertingkahlaku dalam kehidupan
sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
⚫Adanya sejak dulu, tumbuh dan berkembang
bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa
Indonesia itu sendiri.
⚫Mempunyai sanksi moral /sanksi sosial
⚫Tidak mungkin dipisahkan dari bangsa Indonesia
karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa
Indonesia.
Peranan lainnya dari pancasila
⚫Pancasila jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
⚫Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
⚫Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
Undang-undang dasar di
indonesia
⚫UUD negara adalah peraturan perundang-undangan
negara yang tertinggi tingkatnya dalam negara dan
merupakan hukum dasar negara yang tertulis.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
Yang harus dimuat dalam uud
⚫Bentuk negara dan organisasinya
⚫Susunan pengangkatan dan wewenang pemerintah
dalam arti luas.
⚫Hak-hak fundamentil warga negara dan badan-badan
hukum termasuk bidang politik
⚫Dan lain-lain yang bersifat mendasar
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
M.Si
Cara terjadinya UUD
⚫Cara pemberian (grant)
⚫Melalui suatu revolusi
⚫Dengan pembuatan
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
M.Si
UUD yang pernah berlaku di
indonesia
⚫UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
⚫Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
⚫UUDS RI 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
⚫UUD 1945 (5 Juli 1959-sekarang)
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
Pancasila sumber tertib hukum
republik indonesia
⚫Tertib hukum adalah keseluruhan peraturan hukum
secara bersama yang menunjukkan atau memenuhi
empat syarat, yaitu:
a.Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang
mengadakan peraturan-pertauran hukum
b.Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi
keseluruhan pertauran hukum itu.
c.Ada kesatuan wilayah dimana keseluruhan hukum
itu berlaku.
d.Ada kesatuan waktu dalam mana keseluruhan
peraturan hukum itu berlaku.
e.
f. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Tata urutan perundang-undangan indonesia menurut UU
No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti
undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan daerah
a. Perda provinsi
b. Perda kabupaten/kota
c. Perda desa
d. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pertemuan 12
HUBUNGAN NEGARA
DAN WARGA NEGARA
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Warga negara indonesia (WNI)
(UU No. 12 Tahun 2006 )
⚫warga negara adalah warga
suatu negara yang
ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-
undangan.
Siapa wni?
(Pasal 4 UUKI)
a.Setiap orang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan/atau
berdasarkan perjanjian pemerintah
Republik Indonesia dengan negara lain
sebelum undang-undang ini berlaku
sudah menjadi warga negara Indonesia
(WNI)
b.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah
dari seorang ayah dan ibu warga negara
Indonesia.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
c.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah
dari seorang ayah warga negara Indonesia
dan ibu warga negara Asing.
d.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah
dari seorang ayah warga negara asing dan ibu
warga negara Indonesia.
e.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah
dari seorang ibu warga negara Indonesia,
tetapi ayahnya tidak memiliki
kewarganegaraan atau hukum negara asal
ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan
kepada anak tersebut.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga
ratus (300) hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya
warga negara Indonesia.
g.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
dari seorang ibu warga negara Indonesia.
h.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
dari seorang ibu warga negara Asing yang
diakui oleh seorang ayah warga negara
Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18
(delapan belas) tahun atau belum kawin.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik
Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas
status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di
wilayah negara Republik Indonesia selama
ayah dan ibunya tidak diketahui
k.Anak yang lahir di wilayah negara Republik
Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
memiliki kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya.
l. Anak yang lahir di luar wilayah negara
Republik Indonesia dari seorang ayah dan
ibu warga negara Indonesia yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut
dilahirkan memberikan kewarganegaraan
kepada anak yang bersangkutan.
m.Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah
dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau
ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau janji setia.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Status anak wni
(Pasal 5 UUKI)
1. Anak warga negara Indonesia yang lahir di
luar perkawinan yang sah, sebelum berusia 18
(delapan belas) tahun atau belum kawin
diakui secara sah oleh ayahnya yang
berkewarganegaraan asing tetap diakui
sebagai warga negara Indonesia.
2. Anak warga negara Indonesia yang belum
berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah
sebagai anak oleh warga negara asing
berdasarkan penetapan pengadilan tetap
diakui sebagai warga negara Indonesia.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Pilihan menjadi warga negara
(pasal 6 uuki)
1. Dalam hal status kewarganegaraan Republik
Indonesia terhadap anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d,
huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak
berkewarganegaraan ganda, setelah berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
anak tersebut harus menyatakan memilih
salah satu kewarganegaraannya.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
2.Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat
secara tertulis dan disampaikan kepada
pejabat dengan melampirkan dokumen
sebagaimana ditentukan di dalam peraturan
perundang-undangan.
3.Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
disampaikan dalam waktu paling lambat tiga
(3) tahun setelah anak berusia delapan belas
(18) tahun atau sudah kawin.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
negara
⚫Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi,
berkewajiban untuk menjamin dan
melindungi seluruh warga negara Indonesia
tanpa kecuali, secara jelas tertulis dalam
Pasal 33 UUD 1945.
⚫Namun demikian, kewajiban negara untuk
memenuhi hak-hak warga negaranya tidak
akan dapat berlangsung dengan baik tanpa
dukungan warga negara dalam bentuk
pelaksanaan kewajibannya sebagai warga
negara.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pada saat yang sama, dalam rangka
menjamin hak-hak warga negara,
negara harus menjamin keamanan dan
kenyamanan proses penyaluran aspirasi
warga negara melalui penyediaan
fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi
sebagai wadah untuk mengontrol
negara, selain memberikan pelayanan
publik yang profesional.
Asas Kewarganegaraan
(asas kewarganegaraan umum)
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Asas kelahiran (Ius Soli)
⚫Asas keturunan (Ius Sanguinis)
⚫Asas Kewarganegaraan Tunggal
⚫Asas Kewarganegaraan Ganda
Terbatas
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Khusus
1. Asas Kepentingan Nasional
2.Asas Perlindungan Maksimum
3.Asas Persamaan di dalam Hukum dan
pemerintahan
4.Asas kebenaran substantif
5.Asas non-diskriminatif
6.Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM
7.Asas keterbukaan
8.Asas publisitas
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Masalah Status
Kewarganegaraan
⚫Apatride
⚫Bipatride
⚫Multipatride
Tata Cara Memperoleh
Kewarganegaraan Indonesia
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Karena kelahiran
⚫Karena Pengangkatan
⚫Karena dikabulkan permohonan
⚫Karena kewarganegaraan
⚫Karena perkawinan
⚫Karena pernyataan
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain.
⚫Wajib mengikuti pendidikan dasar.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Hak negara/pemerintah
⚫Menciptakan peraturan dan undang-undang yang
dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi
keseluruhan rakyat.
⚫Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang
menguasai hajat hidup orang banyak.
⚫Memaksa setiap warga negara untuk taat pada
hukum yang berlaku.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Kewajiban negara/pemerintah
⚫Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
⚫Memajukan kesejahteraan umum.
⚫Mencerdaskan kehidupan bangsa.
⚫Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
⚫Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
memeluk agama dan kepercayaannya.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Kewajiban negara/pemerintah
⚫Negara wajib membiayai pendidikan
khususnya pendidikan dasar.
⚫Pemerintah berkewajiban mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional.
⚫Negara memprioritaskan angaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran belanja negara dan belanja daerah.
⚫Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia.
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Kewajiban negara/pemerintah
⚫Negara memajukan kebudayaan manusia di
tengah peradaban dunia dan menjamin
kebebasan masyarakat dengan memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.
⚫Negara menghormati dan memelihara bahasa
daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
⚫Negara menguasai cabang-cabang produksi
terpenting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak.
⚫Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam
demi kemakmuran rakyat.
⚫Negara berkewajiban memelihara fakir miskin
dan anak-anak terlantar.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Kewajiban negara/pemerintah
⚫Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
⚫Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Karakteristik Warga Negara
Yang Bertanggungjawab
⚫Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab.
⚫Bersikap kritis
⚫Melakukan diskusi dan dialog
⚫Bersikap terbuka
⚫Rasional
⚫Adil
⚫Jujur
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Karakteristik Warga Negara
Yang Mandiri
⚫Memiliki kemandirian
⚫Memiliki tanggungjawab pribadi, politik, dan
ekonomi sebagai warga negara
⚫Menghargai martabat manusia dan kehormatan
pribadi
⚫Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan
pikiran dan sikap yang santun
⚫Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional
yang sehat.
Pertemuan 13
POLITIK DAN STRATEGI
BERDASARKAN PANCASILA
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
pengertian
⚫Politik dalam arti politics mempunyai makna
kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip,
keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.
⚫Politik secara umum menyangkut proses penentuan
tujuan negara dan cara melaksanakannya.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Str ategi merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan
serta mengembangkan kekuatan (ipoleksosbudhankam)
⚫Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan
pengambilan keputusan untuk mencapai suatu cita-cita
dan tujuan nasional.
⚫Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik
nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam konteks politik nasional.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Penyusunan politik dan strategi
nasional
⚫Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung
selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan
menurut UUD 1945.
⚫Suprastruktur politik
⚫Infrastruktur politik
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Stratifikasi politik nasional
⚫Tingkat penentu kebijakan puncak
⚫Tingkat kebijakan umum
⚫Tingkat penentu kebijakan khusus
⚫Tingkat penentu kebijakan teknis
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Politik pembangunan nasional dan
manajemen nasional
⚫Politik pembangunan sebagai pedoman dalam
pembangunan nasional memerlukan kepaduan tata
nilai, struktur, dan proses. Karena itu diperlukan
sistem manajemen nasional yang berfungsi
memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian
pelaksanaan kebijaksanaan.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Sistem pertahanan keamanan
rakyat semesta (Sishankamrata)
⚫Berlandaskan pasal 30 UUD 1945 Ayat (2) kita
menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat
Semesta (Sishankamrata), yaitu sistem pertahanan
yang melibatkan segenap potensi yang dimiliki
negara, dimana rakyat berperan sebagai kekuatan
dasar dan TNI sebagai kekuatan inti.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Strategi pemberantasan tindak
pidana korupsi
⚫Pemberantasan korupsi sejak era reformasi telah
melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama 1998-
2004, melaksanakan kebijakan hukum (ekonomi,
politik, sosial, HAM) dalam pemberantasan korupsi
untuk memenuhi janji reformasi. Tahap kedua 2004-
2008.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
⚫Pembangunan hukum dalam pemberantasan korupsi
di masa mendatang, seharusnya menanamkan
paradigma baru yaitu bahwa pencegahan dan
penindakan serta pengembalian aset korupsi
merupakan tiga pilar utama yang berkaitan erat dan
harus dilaksanakan oleh KPK secara konsisten.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Otonomi daerah
⚫Otonomi secara sempit diartikan sebagai
mandiri, sedangkan dalam arti luas
adalah berdaya.
⚫Jadi otonomi daerah dapat diartikan
pelimpahan kewewenangan dan
tanggung jawab dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Otonomi daerah
⚫Penyelenggaraan negara secara garis besar
diselenggarakan dengan dua sistem, yaitu sistem
sentralisasi dan sistem desentralisasi.
⚫Sistem sentralisasi yaitu jika urusan yang berkaitan
dengan aspek kehidupan dikelola di tingkat pusat.
⚫Sistem desentralisasi adalah sistem ketika sebagian
urusan pemerintahan diserahkan pada daerah untuk
menjadi urusan rumah tangganya.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Latar belakang OTDa
⚫Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia
sejak tahun 1997 telah memporakporandakan hampir
seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini
yang telah dibangun cukup lama.
⚫Sebagai respon dari krisis tersebut, pada masa
reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi
sistem pemerintahan yang cukup penting yaitu
melaksananakan Otda.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Tujuan dan prinsip OTDA
⚫Untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat.
⚫Untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
⚫Agar perhatian lebih fokus kepada daerah.
⚫Agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam
pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
Otda dan demokratisasi
⚫Otonomi daerah merupakan bagian
tak terpisahkan dari sistem demokrasi
yang berintikan kebebasan individu,
kelompok, daerah untuk mengatur,
mengendalikan, serta
menyelenggarakan pemerintahan
sendiri.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
PERTEMUAN 14
Pancasila Paradigma Pembangunan
Iptek
⚫Paradigma mempunyai pengertian kerangka
berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah.
⚫Pembangunan nasional adalah upaya bangsa
untuk mencapai tujuan nasionalnya
sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan
UUD 1945.
⚫Pancasila sebagai paradigma pembangunan
nasional menganduing arti bahwa segala aspek
pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai
Pancasila.
Konsep yang harus diperhatikan dalam
kedudukan Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional
⚫Pancasila harus menjadi kerangka
kognitif dalam identifikasi diri sebagai
bangsa.
⚫Pancasila sebagai landasan
pembangunan nasional
⚫Pancasila merupakan arah
pembangunan nasional
⚫Pancasila merupakan etos pembangunan
nasional
Prinsip Pembangunan Nasional
⚫Hormat terhadap keyakinan religius setiap
orang
⚫Hormat terhadap martabat manusia sebagai
pribadi atau subyek (manusia seutuhnya)
⚫Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala
bentuk sektarianisme
⚫Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi
konstitusional.
⚫Keadilan sosial yang mencakup persamaan
dan pemerataan
Pancasila Sebagai Paradigma
Pengembangan
Ipoleksosbudhankam
⚫Ideologi
Dalam pengembangan Pancasila sebagai
ideologi harus memandang sebagai ideologi
yang dinamis yang dapat menangkap tanda-
tanda perkembangan zaman dan perubahan
zaman.
Untuk itu kita harus memperhatikan peranan
dan dan kedudukan Pancasila yaitu:
1. Pancasila sebagai ideologi terbuka
2.Wawasan kebangsaan (nasionalisme)
Pengembangan Politik
⚫Dalam usaha membangun kehidupan
politik, maka perlu dikembangkan:
1.Sistem politik nasional yang berkedaulatan
rakyat, demokratis, dan terbuka
2.Kemandirian partai politik dalam
memperjuangkan kepentingan rakyat
3.Pendidikan politik kepada masyarakat
4.Pemilu yang lebih berkualitas
Pengembangan Sosial Budaya
⚫Pancasila dapat menjadi credible yaitu
dimana masyarakat mengalami secara nyata
realisasi dari prinsip-prinsip yang
terkandung dalam pancasila, melalui cara:
1. Dihormati martabatnya sebagai manusia
2.Diperlakukan secara manusiawi
3.Mengalami solidaritas
4.Kesempatan untuk berpartisipasi dalam
politik
5.Kesejahteraan yang layak sebagai manusia
Pengembangan Ekonomi
⚫Pengembangan dan peningkatan mutu
SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas
SDM yang dibutuhkan, yaitu:
1.Memiliki kemampuan dasar untuk
berkembang
2.Mampu menggunakan Iptek untuk
mengelola SDA secara efektif efisien,
lestari.
3.Memiliki etos profesional
Pengembangan Hankam
⚫Pembangunan nasional tak terlepas dari
ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita
banhsa yang terjabar sebagai berikut:
1. Nilai-nilai fundamental pribadi yang
menyangkut pribadi warga negara
2.Nilai-nilai yang menyangkut sistem/struktur
kehidupan masyarakat
3.Nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara
pribadi-pribadi warga negara dan
sistem/struktur kehidupanmasyarakat
Bentuk Pelaksanaan Pancasila
⚫Pelaksanaan/pengamalan Pancasila
dibedakan dalam dua bentuk
pelaksanaan, yaitu:
1.Pelaksanaan objektif, yaitu pelaksanaan
yang dilakukan oleh penguasa negara
yang berwenang dengan cara
menjabarkan Pancasila tersebut kedalam
peraturan perundang-undangan.
2.Pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan
yang harus dilakukan oleh setiap warga
negara Indonesia dan penduduk dengan
cara mematuhi dan melaksanakan
Pengamalan Pancasila Sebagai
Dasar Negara
⚫Yaitu berupa pelaksanaan pancasila
dalam wujud tingkah laku, tindak
tanduk, ataupun perbuatan-perbuatan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam negara
Indonesia.
⚫Pengamalan Pancasila sebagai dasar
negara mempunyai sanksi hukum.
Pengamalan Pancasila Sebagai
Pandangan Hidup
⚫Pengamalan Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa Indonesia,
berarti Pancasila dipergunakan sebagai
pedoman hidup dalam hidup sehari-
hari, dimana dalam sikap hidup
dituntut oleh kelima sila dari
Pancasila.
Pertemuan 15
Aktualisasi Pancasila Dalam
Kehidupan
Pemahaman Aktualisasi
⚫Aktual artinya betul-betul ada, terjadi atau
sesungguhnya. Aktualisasi adalah sesuatu
mengaktualkan. Dalam hal ini adalah
bagaimana nilai-nilai pancasila itu benar-
benar dapat tercermin dalam sikap dan
perilaku dari seluruh warga negara, mulai
dari aparatur dan pimpinan nasional
Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek
Ekonomi
⚫Pemberdayaan masyarakat dan seluruh
kekuatan ekonomi nasional terutama
pengusaha kecil, menengah, dan koperasi,
dengan mengembangkan sistem ekonomi
kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan,
berbasis pada SDA dan SDM yang
produktif, mandiri, maju, berdayasaing,
berwawasan lingkungan, berkelanjutan.
Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek
Hukum dan HAM
⚫Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum.
⚫Semua peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia tidak boleh
bertentangan dengan pancasila sebagai
dasar negara.
⚫HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki
pribadi manusia secara kodrat.
⚫HAM tidaklah dapat dilaksanakan secara
mutlak. Ini berarti bahwa pelaksanaannya
harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek
Kesadaran Bela Negara
⚫Hak dan kewajiban warga negara yang
diwujudkan dalam upaya bela negara tidak
dapat dihindarkan.
⚫Upaya bela negara merupakan kehormatan
yang dilakukan oleh setiap warga negara
dengan secara adil dan merata.
Budaya Akademik
⚫Pengolahan ilmiah Pancasila, eksistensi
pancasila, yaitu sebagai ideologi.
⚫Mengungkapkan ajaran yang terkandung
dalam Pancasila.
⚫Studi Perbandingan ajaran Pancasila
dengan ajaran lainnya.
⚫Pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan
Pancasila
Kampus Sebagai Moral Force
Pengembangan Hukum dan HAM
⚫Kampus dijadikan sebagai satu kehidupan
ilmiah, dimana terdapat kebebasan berpikir
dan berpendapat, kreativitas, argumentatif,
tekun, dan melihat jauh ke depan sambil
mencari manfaat praktis dari suatu ide atau
penemuan.

More Related Content

Similar to pancasila pancasila pancasila ipancasila

Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Pancasila sebagai paradigma pembangunanPancasila sebagai paradigma pembangunan
Pancasila sebagai paradigma pembangunandita wahyu
 
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik IndonesiaPancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesiaputri894680
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiNita Kurniasih
 
Materi 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.ppt
Materi 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.pptMateri 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.ppt
Materi 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.pptRasyAlam
 
7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negara7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negaraYuhuu Febriani Fitria
 
Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...
Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...
Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...anggakurniawan45
 
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13muliajayaabadi
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaSawah Dan Ladang Ku
 
DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSADINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSAfriedskoa
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiyayangsujarwani
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)suher lambang
 
Materi 1-pengertian dan landasan pancasila
Materi 1-pengertian dan landasan pancasilaMateri 1-pengertian dan landasan pancasila
Materi 1-pengertian dan landasan pancasilaAbdulMahmudASune
 
Makalah pancasila sebagai filsafat
Makalah pancasila sebagai filsafatMakalah pancasila sebagai filsafat
Makalah pancasila sebagai filsafatDea_tita
 
Pancasila filsafat team 3
Pancasila filsafat team 3Pancasila filsafat team 3
Pancasila filsafat team 3MochammadAziz5
 
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxkedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxMellyAnita
 
Makalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafatMakalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafatMujid Rical
 

Similar to pancasila pancasila pancasila ipancasila (20)

Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Pancasila sebagai paradigma pembangunanPancasila sebagai paradigma pembangunan
Pancasila sebagai paradigma pembangunan
 
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik IndonesiaPancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
 
Materi 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.ppt
Materi 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.pptMateri 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.ppt
Materi 9-10. .Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.ppt
 
7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negara7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negara
 
Realisasi Pancasila.pptx
Realisasi Pancasila.pptxRealisasi Pancasila.pptx
Realisasi Pancasila.pptx
 
Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...
Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...
Kumpulan Soal beserta Jawaban Filsafat Ilmu Mengandung Makna Epistemologi,Ont...
 
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
 
Makalah pancasila
Makalah pancasilaMakalah pancasila
Makalah pancasila
 
DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSADINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
 
16919924.ppt
16919924.ppt16919924.ppt
16919924.ppt
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)
 
Materi 1-pengertian dan landasan pancasila
Materi 1-pengertian dan landasan pancasilaMateri 1-pengertian dan landasan pancasila
Materi 1-pengertian dan landasan pancasila
 
Makalah pancasila sebagai filsafat
Makalah pancasila sebagai filsafatMakalah pancasila sebagai filsafat
Makalah pancasila sebagai filsafat
 
Pancasila filsafat team 3
Pancasila filsafat team 3Pancasila filsafat team 3
Pancasila filsafat team 3
 
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxkedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
 
Makalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafatMakalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafat
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 

Recently uploaded

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxAmmar Ahmad
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...walidumar
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)BashoriAlwi4
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxFidiaHananasyst
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxM5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxAndrewKen3
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxtressa8
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxrandikaakbar11
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikNegustinNegustin
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptputrisari631
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxM5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 

pancasila pancasila pancasila ipancasila

  • 2. Landasan Pendidikan Pancasila • Landasan Historis Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Setelah melalui proses panjang nilai-nilai Pancasila melalui pematangan, sehingga tokoh- tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan negara RI menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 3. Landasan Kultural ⚫Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam pancasila merupakan hasil pemikiran dari tokoh- tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai- nilai yang kaku dan tertutup. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 4. Landasan Yuridis ⚫ Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ⚫ Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa ⚫ SK No. 38/ Dikti/ Kep./2002 tentang rambu- rambu pelaksanaan kelompok MKPK di PT. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 5. Landasan Filosofis • Secara filosofis dan obyektif, nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara RI Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 6. Tujuan Pendidikan Pancasila ⚫Tujuan Nasional Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. ⚫Tujuan Pendidikan Nasional Menurut Pancasila dan UUD 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 7. Tujuan Pendidikan Pancasila ⚫Visi dan Misi Pendidikan pengembangan Kepribadian Misi : Menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Visi : Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 8. Kompetensi Pendidikan Pancasila ⚫Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya. ⚫Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa masalah hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya. ⚫Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. ⚫Mengantarkan mahasiswa memiliki kemmapuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 9. Pendidikan Pancasila Yang Berhasil: 1. Beriman dan bertqwa terhadap Tuhan YME 2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab 3. Mendukung persatuan bangsa 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas` kepentingan perorangan 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 10. Pancasila Sebagai Filsafat Pertemuan 2 Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 11. Cara Berpikir Filsafati ⚫Pengertian Filsafat Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa yunani yaitu philosophia:philo/philos/philein yang artinya cinta/pecinta/mencintai dan sophia, yang berarti kebijakan/wisdom/kearifan/hikmah/hakikat kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijakan atau hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 12. ⚫Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu ada pengertian lain yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. ⚫Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup dan filsafat dalam arti praktis. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 13. Sistem Filsafat Suatu ajaran filsafat yang bulat akan mengajarkan tentang berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, filsafat hidup, dan tata nilai (etika), termasuk teori terjadinya pengetahuan manusia dan logika. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 14. Aliran-Aliran Filsafat • Aliran Materialisme Hakikat realitas kesemestaan termasuk mahluk hidup, manusia ialah materi. • Aliran Idealisme/Spiritualisme Ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. • Aliran Realisme Sintesis antara jasmaniah dan rohaniah, materi dengan non materi. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 15. Nilai-nilai Pancasila Berwujud dan Bersifat Filsafat ⚫Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. ⚫Pancasila sebagai dasar negara. ⚫Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila. ⚫Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 16. ⚫Berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945, UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada pasal-pasalnya. ⚫Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. ⚫Nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum tertampung dalam Pembukaan UUD 1945 perlu diselidiki untuk memperkuat dan memperkaya nilai- Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 17. Pengertian Pancasila Secara Filsafat 1. Aspek Ontologi Ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya dengan metafisika. 2. Aspek Epistemologi Bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. 3. Aspek Aksiologi Nilai, manfaat, pikiran atau ilmu/teori. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 18. Nilai-nilai Pancasila Menjadi Dasar dan Arah Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia ⚫Hubungan Vertikal ⚫Hubungan Horizontal ⚫Hubungan Alamiah Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 19. Pertemuan 3 Pancasila Sebagai Etika Politik (1) Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 20. bidang etika politik ⦿Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia disebut etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkaitan dengan norma moral. ⦿Etika politik masuk dalam lingkungan filsafat. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dsb. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
  • 21. ⦿Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. ⦿Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 22. ⚫Prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekhasan paham kemanusiaan, dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 23. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Legitimasi kekuasaan ⚫Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan, yang dapat dirumuskan dengan pertanyaan yaitu dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapa besarnya kekuasaan seseorang , dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya.
  • 24. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Legitimasi kekuasaan ⚫Legitimasi kekuasaan meliputi: 1. Legitimasi etis, yaitu pembenaran atau pengabsahan wewenang negara (kekuasaan negara) berdasarkan prinsip-prinsip moral. 2.Legitimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
  • 25. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Legitimasi moral dalam kekuasaan ⚫Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan negara baik dari legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma- norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • 26. nilai Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. ⚫Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengrahkan sikap dan perilaku manusia. ⚫Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak.
  • 27. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Tiga kategori nilai (Notonogoro) 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
  • 28. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Nilai kerohanian ⚫Nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi, dan cipta. ⚫Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. ⚫Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika) ⚫Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tinggi dan mutlak.
  • 29. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis ⚫Nilai Dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. ⚫Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar (Pancasila). ⚫Nilai Praksis adalah pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental.
  • 30. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si moral ⚫Moral berasal dari kata mos (mores) yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan. ⚫Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. ⚫Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia.
  • 31. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si norma ⚫ Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. ⚫ Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya: a. Norma agama, sanksinya dari Tuhan b. Norma kesusilaan, sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. c. Norma kesopanan, sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. d. Norma hukum, sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara.
  • 32. Pertemuan 4 Pancasila Sebagai Etika Politik (2) Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 33. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara RI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. ⚫Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta universum.
  • 34. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara RI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. ⚫Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlihatkan secara mendasar dari negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya.
  • 35. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Sila ketiga: Persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian setiap warga negara akan hal dan kewajiban tanggungjawabnya pada negara, khususnya dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa.
  • 36. ⚫Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, memperlihatkan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 37. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Secara istimewa menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  • 38. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya adalah nilai- nilai Pancasila, yaitu:
  • 39. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Pokok pikiran pertama, negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. ⚫Pokok pikiran kedua,menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 40. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Pokok pikiran ketiga, menyatakan negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan. ⚫Pokok pikiran keempat, menyatakan bhawa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • 41. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah yang fundamental, karena didalamnya terkandung konsep- konsep; 1. Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara (negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat), dan asas kerohanian negara (pancasila). 2. Ketentuan diadakannya UUD, hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.
  • 42. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Makna nilai-nilai setiap sila pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme), dan yang seharusnya ada adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi ibadat menurut agama dan kepercayaan masing- masing.
  • 43. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.
  • 44. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si 3. Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dann keamanan.
  • 45. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan.
  • 46. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
  • 47. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Kelima pancasila merupakan satu kesatuan 1. Terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan 2. Masing-masing bagian mempunyai fungi dan kedudukan tersendiri 3. Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi 4. Bersatu untuk mewujudkan keseluruhan 5. Keseluruhan membina bagian-bagian 6. Tidak boleh satu sila pun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan.
  • 48. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Konsep negara pancasila 1. Sifat sosialistis religius. 2. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan. 3. Semangat Persatuan. 4. Musyawarah. 5. Menghendaki keadilan sosial.
  • 49. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ide pokok bangsa dan kebangsaan indonesia 1. Keseimbangan antara golongan agama (islam) dan golongan nasionalis (negara theis demokrasi) 2. Keseimbangan antara sifat individu dan sifat sosial (aliran monodualisme) 3. Keseimbangan antara ide-ide asli Indonesia (paham dialektis)
  • 50. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Paham integralistik 1. Persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan satu sama lain dalam masyarakat. 2. Bertekad dan berkehendak sama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. 3. Cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan. 4. Kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan toleran.
  • 51. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Paham integralistik 5. Kesertiakawanan sosial, nondiskriminatif, 6. Berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. 7. Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada dalam tata pergaulan dunia dan universal. 8. Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
  • 52. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ⚫Etika politik lebih banyak bergerak dalam wilayah dimana seseorang secara ikhlas dan jujur melaksanakan hukum yang berlaku tanpa adanya rasa takut kepada sanksi daripada hukum yang berlaku.
  • 53. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ancaman dari dalam negeri berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa ⚫Masih lemahnya pengamalan agama dan munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit. ⚫Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah ⚫Tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
  • 54. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ancaman dari dalam negeri berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa ⚫Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. ⚫Kurangnya keteladanan bersikap dan berperilaku sebagai pemimpin bangsa.
  • 55. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ancaman dari luar negeri berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa ⚫Pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam. ⚫Makin tingginya intensitas intervenai kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.
  • 56. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Etika kehidupan berbangsa (tap mpr no.vi/mpr/2002 1. Etika sosial dan budaya 2. Etika politik dan pemerintahan 3. Etika ekonomi dan bisnis 4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan 5. Etika keilmuan 6. Etika lingkungan
  • 57. Pertemuan 5 Pancasila Sebagai Ideologi nasional (1) DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 58. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Pengertian Ideologi ⚫Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam- dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. ⚫Dalam arti kata luas istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif (ideologi terbuka)
  • 59. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Dalam perkembangannya, ideologi mempunyai arti yang berbeda, yakni: 1. Weltanschuung,yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, negara (science of ideas). 2. Pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu dan karena itu ideologi cenderung bersifat tertutup. 3. Ideologi bersifat belief system.
  • 60. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Sebagai Ideologi Nasional ⚫Kita mengenal berbagai istilah ideologi, sperti ideologi negara, ideologi bangsa, dan ideologi nasional. Ideologi negara khusus dikaitkan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasionalnya tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
  • 61. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Makna Ideologi Bagi Negara ⚫Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indoonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. ⚫Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara.
  • 62. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Teori (Paham) Mengenai Dasar Negara ⚫Teori Perseorangan (Individualistik) Sarjana-sarjana yang membahas teori individualistik adalah Herbert Spencer dan Harold J. Laski. Pada intinya, menurut teori ini negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu. Hal ini mempunyai pengertian bahwa negara dipandang sebagai organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang tertinggi.
  • 63. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Teori golongan Teori ini diajarkan oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx, negara merupakan penjelmaan dari pertentangan- pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untuk menindas golongan ekonomi lemah. Yang dimaksud golongan ekonomi kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Menurut Marx, negara terjadi dalam sejarah perkembangan masyarakat meliputi tiga fase, yaitu fase borjuis, fase kapitalis, dan fase sosialis komunis.
  • 64. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Bersifat Integralistik 1. Mengandung semangat kekeluargan dalam kebersamaan. 2. Adanya semangat kerja sama (gotong royong). 3. Memelihara Persatuan dan kesatuan. 4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
  • 65. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Teori Kebersamaan (Integralistik) Teori integralistik semula diajarkan olehh Spinoza, Adam Muhler, dll, yang mengemukakan bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral di antara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyarakat. Persatuan masyarakat itu merupakan persatuan masyarakat yang organis.
  • 66. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lain ⚫Ideologi Liberalisme Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan (aufklarung) yang menyatakan bahwa manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini.
  • 67. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Liberalisme melihat manusia sebagai mahluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, dan empirisme, serta individualisme. ⚫Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya.
  • 68. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas. ⚫Paham liberalisme selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai mahluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai mahluk pribadi dan mahluk sosial.
  • 69. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ideologi Sosialisme ⚫Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx. Ajaran Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga ajarankomunis melandaskan pada teori Marxisme- Leninisme. ⚫Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan agama dikatakan sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan Pancasila.
  • 70. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ideologi Sosialisme ⚫Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional ⚫Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tenteram dengan tidak adanya hak milik atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.
  • 71. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka ⚫Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. ⚫Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri.
  • 72. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka ⚫Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. ⚫Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.
  • 73. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka ⚫Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai ideologi terbuka. ⚫Sekalipun ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak nalar.
  • 74. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila ⚫Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. ⚫Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. ⚫Pengalaman sejarah kita di masa lampau. ⚫Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  • 75. DR. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Sifat Ideologi ⚫Dimensi Realitas Nilai-nilai yang terkandung didalamnya bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya.
  • 76. DR.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Sifat Ideologi ⚫Dimensi Idealisme Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal. ⚫Dimensi Fleksibilitas Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu.
  • 77. DR.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila ⚫Stabilitas Nasional yang dinamis ⚫Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme. ⚫Mencegah berkembangnya paham liberal. ⚫Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. ⚫Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.
  • 78. Pertemuan 6 Pancasila Sebagai Ideologi nasional (2) Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 79. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lain ⚫Ideologi Liberalisme Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan (aufklarung) yang menyatakan bahwa manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini.
  • 80. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Liberalisme melihat manusia sebagai mahluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, dan empirisme, serta individualisme. ⚫Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya.
  • 81. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas. ⚫Paham liberalisme selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai mahluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai mahluk pribadi dan mahluk sosial.
  • 82. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ideologi Sosialisme ⚫Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx. Ajaran Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga ajarankomunis melandaskan pada teori Marxisme- Leninisme. ⚫Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan agama dikatakan sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan Pancasila.
  • 83. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Ideologi Sosialisme ⚫Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional ⚫Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tenteram dengan tidak adanya hak milik atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.
  • 84. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka ⚫Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. ⚫Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri.
  • 85. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka ⚫Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. ⚫Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.
  • 86. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka ⚫Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai ideologi terbuka. ⚫Sekalipun ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak nalar.
  • 87. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila ⚫Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. ⚫Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. ⚫Pengalaman sejarah kita di masa lampau. ⚫Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  • 88. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Sifat Ideologi ⚫Dimensi Realitas Nilai-nilai yang terkandung didalamnya bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya.
  • 89. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Sifat Ideologi ⚫Dimensi Idealisme Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal. ⚫Dimensi Fleksibilitas Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu.
  • 90. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila ⚫Stabilitas Nasional yang dinamis ⚫Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme. ⚫Mencegah berkembangnya paham liberal. ⚫Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. ⚫Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.
  • 91. Pertemuan 7 Pancasila Sebagai Identitas Nasional Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 92. Pengertian Identitas � Kata identitas berasal dari bahasa Inggris Identity yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda- tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. �Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 93. ⚫Kata “nasional” dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, bahasa, agama, maupun non fisik seperti keinginan-cita-cita, dan tujuan. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 94. �Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono Koento:2005) �Proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 95. ⚫Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan menjadi ciri atau identitas nasional mempunyai indikator sebagai berikut: 1. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud`dalam kehidupan sehari-hari. 2. Lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. 3. Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi. 4.Tujuan yang ingin dicapai yang bersifat sinamis dan tidak tetap. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 96. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional � Sejarah � Kebudayaan (akal budi, peradaban, pengetahuan) � Budaya Unggul � Suku bangsa � Agama � Bahasa Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 97. Revitalisasi Pancasila Sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional, perlu ditempuh dengan revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila adalah pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan sumber nilai-nilai bangsa Indonesia. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 98. Pertemuan 9 Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 99. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Latar belakang ⚫Masa kejayaan beberapa negara kerajaan , diantaranya Swiwijaya dan Majapahit. ⚫Sriwijaya mengalami masa jaya selama 600 tahun (tahun 600-1300). ⚫Majapahit muncul menggantikannnya mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad 14. ⚫Runtuhnya majapahit , munculnya banyak kerajaan kecil membuka peluang masuk dan meluas imperialisme dan kolonialisme barat.
  • 100. Kehidupan nenek moyang bangsa indonesia Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Nenek moyang bangsa Indonesia telah membangun kebudayaan dan cara hidupnya sendiri. ⚫Nenek moyang bangsa Indonesia hidup berkelompok- kelompok. ⚫Nenek moyang bangsa Indonesia percaya setiap manusia yang hidup terdiri dari jasmani dan rohani.
  • 101. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Masa penjajahan ⚫Portugis (1512) ⚫Belanda/VOC (1596) ⚫Inggris (1811) ⚫Belanda/Pemerintahan Hindia Belanda ⚫Jepang (1942)
  • 102. Proklamasi kemerdekaan Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Dengan proklamasi Indonesia dapat mengatur dan membangun Indonesia menurut kehendak bangsa Indonesia sendiri. ⚫18 Agustus 1945 UUD disahkan. Didalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tercantum lima dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakan PANCASILA.
  • 103. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Istilah Pancasila pertamakali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit (abad ke-14). ⚫Pancasila sebagai dasar negara pertamakali diusulkan oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkemanusiaan.
  • 104. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Pada tanggal 22 Juni usul-usul mengenai dasar negara y1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberinama Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-serta ang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. ⚫Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah piagam yang diberinama Piagam Jakarta, yang didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. ⚫Panitia Sembilan tersebut 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Moh. Hatta, 3. Mr.A.A. Maramis, 4. Abikoesno Tjokrosoejoso, 5. Abdoel Kahar Muzakar, 6. haji agus Salim, 7. Mr. Achmad Soebarjo, 8. K.H. wahid Hasjim, dan 9. Mr. Muh. Yamin.
  • 105. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pancasila sebagai dasar negara ⚫Pancasila dipakai untuk mengatur penyelenggaraan negara. ⚫Adanya sejak tgl 18 Agustus 1945, yaitu saat disahkan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI dimana tercantum Pancasila sebagai dasar negara. ⚫Merupakan sumber dari segala sumber hukum ⚫Secara hukum tidak dapat diubah.
  • 106. Pertemuan 10-11 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 107. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫ Pancasila sebagai dasar negara secara umum tidak dapat diubah (melekat pada kelangsungan negara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945) ⚫Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara Dua tafsir pokok pancasila sebagai dasar negara
  • 108. Kedudukan pancasila ⚫Pancasila Sebagai dasar negara Republik Indonesia ⚫Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 109. Pancasila sebagai dasar negara ⚫Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara ⚫Pancasila sebagai dasar negara adanya sejak 18 Agustus 1945 ⚫Merupakan sumber dari segala sumber hukum itu dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan RI. ⚫Tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamentil. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 110. hidup ⚫Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bersikap dan bertingkahlaku dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ⚫Adanya sejak dulu, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri. ⚫Mempunyai sanksi moral /sanksi sosial ⚫Tidak mungkin dipisahkan dari bangsa Indonesia karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
  • 111. Peranan lainnya dari pancasila ⚫Pancasila jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia ⚫Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ⚫Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
  • 112. Undang-undang dasar di indonesia ⚫UUD negara adalah peraturan perundang-undangan negara yang tertinggi tingkatnya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
  • 113. Yang harus dimuat dalam uud ⚫Bentuk negara dan organisasinya ⚫Susunan pengangkatan dan wewenang pemerintah dalam arti luas. ⚫Hak-hak fundamentil warga negara dan badan-badan hukum termasuk bidang politik ⚫Dan lain-lain yang bersifat mendasar Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 114. Cara terjadinya UUD ⚫Cara pemberian (grant) ⚫Melalui suatu revolusi ⚫Dengan pembuatan Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 115. UUD yang pernah berlaku di indonesia ⚫UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) ⚫Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) ⚫UUDS RI 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) ⚫UUD 1945 (5 Juli 1959-sekarang) Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,
  • 116. Pancasila sumber tertib hukum republik indonesia ⚫Tertib hukum adalah keseluruhan peraturan hukum secara bersama yang menunjukkan atau memenuhi empat syarat, yaitu: a.Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-pertauran hukum b.Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan pertauran hukum itu. c.Ada kesatuan wilayah dimana keseluruhan hukum itu berlaku. d.Ada kesatuan waktu dalam mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. e. f. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 117. Tata urutan perundang-undangan indonesia menurut UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan daerah a. Perda provinsi b. Perda kabupaten/kota c. Perda desa d. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 118. Pertemuan 12 HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 119. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Warga negara indonesia (WNI) (UU No. 12 Tahun 2006 ) ⚫warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
  • 120. Siapa wni? (Pasal 4 UUKI) a.Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) b.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 121. c.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Asing. d.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. e.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 122. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus (300) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. g.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. h.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
  • 123. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui k.Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
  • 124. l. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. m.Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 125. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Status anak wni (Pasal 5 UUKI) 1. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. 2. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
  • 126. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Pilihan menjadi warga negara (pasal 6 uuki) 1. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
  • 127. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si 2.Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. 3.Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat tiga (3) tahun setelah anak berusia delapan belas (18) tahun atau sudah kawin.
  • 128. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si negara ⚫Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, secara jelas tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945. ⚫Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara.
  • 129. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional.
  • 130. Asas Kewarganegaraan (asas kewarganegaraan umum) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Asas kelahiran (Ius Soli) ⚫Asas keturunan (Ius Sanguinis) ⚫Asas Kewarganegaraan Tunggal ⚫Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
  • 131. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Khusus 1. Asas Kepentingan Nasional 2.Asas Perlindungan Maksimum 3.Asas Persamaan di dalam Hukum dan pemerintahan 4.Asas kebenaran substantif 5.Asas non-diskriminatif 6.Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM 7.Asas keterbukaan 8.Asas publisitas
  • 132. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Masalah Status Kewarganegaraan ⚫Apatride ⚫Bipatride ⚫Multipatride
  • 133. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Karena kelahiran ⚫Karena Pengangkatan ⚫Karena dikabulkan permohonan ⚫Karena kewarganegaraan ⚫Karena perkawinan ⚫Karena pernyataan
  • 134. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. ⚫Wajib mengikuti pendidikan dasar.
  • 135. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Hak negara/pemerintah ⚫Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. ⚫Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. ⚫Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.
  • 136. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Kewajiban negara/pemerintah ⚫Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. ⚫Memajukan kesejahteraan umum. ⚫Mencerdaskan kehidupan bangsa. ⚫Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. ⚫Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.
  • 137. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Kewajiban negara/pemerintah ⚫Negara wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar. ⚫Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. ⚫Negara memprioritaskan angaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. ⚫Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  • 138. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Kewajiban negara/pemerintah ⚫Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ⚫Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. ⚫Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. ⚫Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. ⚫Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
  • 139. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Kewajiban negara/pemerintah ⚫Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ⚫Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
  • 140. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Karakteristik Warga Negara Yang Bertanggungjawab ⚫Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. ⚫Bersikap kritis ⚫Melakukan diskusi dan dialog ⚫Bersikap terbuka ⚫Rasional ⚫Adil ⚫Jujur
  • 141. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Karakteristik Warga Negara Yang Mandiri ⚫Memiliki kemandirian ⚫Memiliki tanggungjawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara ⚫Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi ⚫Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun ⚫Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.
  • 142. Pertemuan 13 POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si
  • 143. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si pengertian ⚫Politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. ⚫Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya.
  • 144. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Str ategi merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ipoleksosbudhankam) ⚫Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan keputusan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. ⚫Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks politik nasional.
  • 145. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Penyusunan politik dan strategi nasional ⚫Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. ⚫Suprastruktur politik ⚫Infrastruktur politik
  • 146. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Stratifikasi politik nasional ⚫Tingkat penentu kebijakan puncak ⚫Tingkat kebijakan umum ⚫Tingkat penentu kebijakan khusus ⚫Tingkat penentu kebijakan teknis
  • 147. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional ⚫Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan kepaduan tata nilai, struktur, dan proses. Karena itu diperlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan.
  • 148. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) ⚫Berlandaskan pasal 30 UUD 1945 Ayat (2) kita menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yaitu sistem pertahanan yang melibatkan segenap potensi yang dimiliki negara, dimana rakyat berperan sebagai kekuatan dasar dan TNI sebagai kekuatan inti.
  • 149. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi ⚫Pemberantasan korupsi sejak era reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama 1998- 2004, melaksanakan kebijakan hukum (ekonomi, politik, sosial, HAM) dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi. Tahap kedua 2004- 2008.
  • 150. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si ⚫Pembangunan hukum dalam pemberantasan korupsi di masa mendatang, seharusnya menanamkan paradigma baru yaitu bahwa pencegahan dan penindakan serta pengembalian aset korupsi merupakan tiga pilar utama yang berkaitan erat dan harus dilaksanakan oleh KPK secara konsisten.
  • 151. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Otonomi daerah ⚫Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya. ⚫Jadi otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
  • 152. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Otonomi daerah ⚫Penyelenggaraan negara secara garis besar diselenggarakan dengan dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. ⚫Sistem sentralisasi yaitu jika urusan yang berkaitan dengan aspek kehidupan dikelola di tingkat pusat. ⚫Sistem desentralisasi adalah sistem ketika sebagian urusan pemerintahan diserahkan pada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.
  • 153. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Latar belakang OTDa ⚫Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporakporandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. ⚫Sebagai respon dari krisis tersebut, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting yaitu melaksananakan Otda.
  • 154. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Tujuan dan prinsip OTDA ⚫Untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat. ⚫Untuk mencapai pemerintahan yang efisien. ⚫Agar perhatian lebih fokus kepada daerah. ⚫Agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
  • 155. Dr.Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Otda dan demokratisasi ⚫Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang berintikan kebebasan individu, kelompok, daerah untuk mengatur, mengendalikan, serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
  • 156. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA PERTEMUAN 14
  • 157. Pancasila Paradigma Pembangunan Iptek ⚫Paradigma mempunyai pengertian kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. ⚫Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. ⚫Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menganduing arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
  • 158. Konsep yang harus diperhatikan dalam kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ⚫Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. ⚫Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional ⚫Pancasila merupakan arah pembangunan nasional ⚫Pancasila merupakan etos pembangunan nasional
  • 159. Prinsip Pembangunan Nasional ⚫Hormat terhadap keyakinan religius setiap orang ⚫Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subyek (manusia seutuhnya) ⚫Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme ⚫Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional. ⚫Keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan
  • 160. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ipoleksosbudhankam ⚫Ideologi Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda- tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman. Untuk itu kita harus memperhatikan peranan dan dan kedudukan Pancasila yaitu: 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka 2.Wawasan kebangsaan (nasionalisme)
  • 161. Pengembangan Politik ⚫Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka perlu dikembangkan: 1.Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka 2.Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat 3.Pendidikan politik kepada masyarakat 4.Pemilu yang lebih berkualitas
  • 162. Pengembangan Sosial Budaya ⚫Pancasila dapat menjadi credible yaitu dimana masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila, melalui cara: 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia 2.Diperlakukan secara manusiawi 3.Mengalami solidaritas 4.Kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik 5.Kesejahteraan yang layak sebagai manusia
  • 163. Pengembangan Ekonomi ⚫Pengembangan dan peningkatan mutu SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan, yaitu: 1.Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang 2.Mampu menggunakan Iptek untuk mengelola SDA secara efektif efisien, lestari. 3.Memiliki etos profesional
  • 164. Pengembangan Hankam ⚫Pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita banhsa yang terjabar sebagai berikut: 1. Nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara 2.Nilai-nilai yang menyangkut sistem/struktur kehidupan masyarakat 3.Nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem/struktur kehidupanmasyarakat
  • 165. Bentuk Pelaksanaan Pancasila ⚫Pelaksanaan/pengamalan Pancasila dibedakan dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu: 1.Pelaksanaan objektif, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut kedalam peraturan perundang-undangan. 2.Pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan penduduk dengan cara mematuhi dan melaksanakan
  • 166. Pengamalan Pancasila Sebagai Dasar Negara ⚫Yaitu berupa pelaksanaan pancasila dalam wujud tingkah laku, tindak tanduk, ataupun perbuatan-perbuatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam negara Indonesia. ⚫Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sanksi hukum.
  • 167. Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup ⚫Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup dalam hidup sehari- hari, dimana dalam sikap hidup dituntut oleh kelima sila dari Pancasila.
  • 169. Pemahaman Aktualisasi ⚫Aktual artinya betul-betul ada, terjadi atau sesungguhnya. Aktualisasi adalah sesuatu mengaktualkan. Dalam hal ini adalah bagaimana nilai-nilai pancasila itu benar- benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional
  • 170. Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek Ekonomi ⚫Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdayasaing, berwawasan lingkungan, berkelanjutan.
  • 171. Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek Hukum dan HAM ⚫Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. ⚫Semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pancasila sebagai dasar negara.
  • 172. ⚫HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara kodrat. ⚫HAM tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak. Ini berarti bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  • 173. Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek Kesadaran Bela Negara ⚫Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dalam upaya bela negara tidak dapat dihindarkan. ⚫Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara dengan secara adil dan merata.
  • 174. Budaya Akademik ⚫Pengolahan ilmiah Pancasila, eksistensi pancasila, yaitu sebagai ideologi. ⚫Mengungkapkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila. ⚫Studi Perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran lainnya. ⚫Pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan Pancasila
  • 175. Kampus Sebagai Moral Force Pengembangan Hukum dan HAM ⚫Kampus dijadikan sebagai satu kehidupan ilmiah, dimana terdapat kebebasan berpikir dan berpendapat, kreativitas, argumentatif, tekun, dan melihat jauh ke depan sambil mencari manfaat praktis dari suatu ide atau penemuan.