More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Similar to Pancasila Sebagai Sistem Filsafat (20)
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
- 1. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Lintang Alea Shakira ◜21030214040 ▴ M 2021 E◞
- 2. Rene Descartes (1590 - 1650) Segi Etimologi Sophia (bijaksana) Cinta akan kebijaksanaan Philos (cinta)
- 5. Landasan Ontologis Pancasila Ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu. Subjeknya adalah manusia yang berlandaskan lima sila Pancasila. Landasan Epistimologi Pancasila Landasan Aksiologis Pancasila Epistimologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai.
- 6. Filsafat Bangsa Yang menjadi batu tumpuan (fundamental) Sebagai sumber segala sumber hukum Tidak menerima Paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya
- 7. Unsur Pancasila dalam Filsafat ● Secara Formal-Konstitusional ● Secara Potensial ● Secara Praktis-Fungsionalis ● Secara Psikologis dan Kultural
- 9. Pancasila Sila ke-1 Nilai ketuhanan mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai Tuhan Sila ke-2 Nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
- 10. Pancasila Sila ke-4 Nilai demokrasi memiliki arti bahwa negara kita menggunakan prinsip demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila ke-3 Nilai persatuan mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI.
- 11. Pancasila Sila ke-5 Nilai keadilan mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.
- 12. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya.
- 13. Filsafat Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama dan ras. Filsafat Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Negara Artinya semua aturan kehidupan dan hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara republik Indonesia. FILSAFAT PANCASILA
- 14. Nilai Objektif dan Subjektif Pancasila sebagai system filsafat ● Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. ● Nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. ● Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati Nurani bangsa Indonesia
- 15. Pokok – Pokok Pikiran Dalam Pancasila Pokok pikiran disebut juga konsep-konsep dasar. Sebagai suatu filsafat pancasila yang rumusannya tercantum dalam pembukaan UUD 1945 NRI mempunyai pokok-pokok pikiran dalam tiga bidang, yakni: 1. Bidang ontologi, yaitu bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk didalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan tuhan. 2. Bidang epistimologi, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas dan kebenaran ilmu. 3. Bidang aksiologi, yakni cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber dan hakikat nilai. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit Unesa University Press, Anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, hal 105-109
- 16. 4Pokok Pikiran Pokok Pikiran Pertama: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, yakni negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada Sila Ketiga Pancasila dan penjabaran pada Pembukaan.
- 17. 4Pokok Pikiran Pokok Pikiran Kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran ‘keadilan sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada Sila Kelima Pancasila dan penjabaran terletak pada Pembukaan.
- 18. 4Pokok Pikiran Pokok Pikiran Ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” Pokok pikiran ini dalam ‘pembukaan’ mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran ‘kedaulatan rakyat’, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan Dasar Plotik Negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada Sila Keempat Pancasila dan penjabaran terletak pada Pembukaan.
- 19. 4Pokok Pikiran Pokok Pikiran Keempat: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab” Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusia yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ‘Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan Dasar Moral Negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila dan penjabaran terletak pada Pembukaan.
- 20. Pengertian Nilai, Moral, dan Norma 1. Nilai Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit Unesa University Press, Anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, hal 114 Menurut Djahiri (1999), nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Menurut Dictionary dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu.
- 21. Pengertian Nilai, Moral, dan Norma 2. Moral Moral berasal dari kata mos (mores) yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Aspek konsep moral, antara lain: kesadaran moral, kesadaran hidup berdemokrasi, pengetahuan nilai moral, pemahaman materi demokrasi, pandangan ke depan, manfaat demokrasi ke depan, penalaran moral, alasan senang berdemokrasi, pengambilan keputusan, dan bagaimana cara hidup demokratis. Aspek sikap moral, yakni: kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Aspek perilaku moral, yaitu: kemampuan, kemauan, dan kebiasaan.
- 22. Pengertian Nilai, Moral, dan Norma 3. Norma Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya: Norma Agama, dengan sanksi dari Tuhan Norma kesusilaan, dengan sanksi berupa rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri Norma Kesopanan, dengan sanksi berupa dikucilkan dalam pergaulan masyarakat Norma Hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara
- 23. Agar nilai-nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukum-lah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum. Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercemin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadang kala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran – ajaran baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi lebih baik. Etika adalah suatu cabang filsafat yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematik antara nilai, norma, dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia. Hubungan Nilai, Moral, dan Norma
- 24. Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya KETUHANAN YANG MAHA ESA 1. Memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. 3. Tidak memberikan paksaan terhadap warga-warganya untuk memeluk suatu agama atau berpindah ke agama lain. 4. Memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. 5. Negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya.
- 25. Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 1. Memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakatnya dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. 2. Kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia, mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. 3. Menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia.
- 26. Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya PERSATUAN INDONESIA 1. Sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia. 2. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. 3. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia. 5. Mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan. 6. Tidak adanya perbedaan dan permusuhan apabila terdapat perbedaan budaya dan warna kulit.
- 27. Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN 1. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. 2. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. 3. Rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara.
- 28. Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 1. emakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. 3. Kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama.
- 29. Nilai sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan, bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, dan lainnya. Dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku, yang harus dilakukan agar nilai- nilai tersebut tercapai. Suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan (norma). Jika tidak dijabarkan ke dalam aturan-aturan (norma), nilai hanya akan ada di dalam pikiran (abstrak). Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga ada nilai dan norma. Nilai dijabarkan dalam norma (aturan) untuk mengatur perilaku anggotanya. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila,Penerbit Unesa University Press, Anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, hal 114-116.
- 30. Perumusan dasar Negara melibatkan banyak pemikir seperti Ir. Soekarno, M. Yamin, Mr. Soepomo. Masing-masing pemikir mengajukan usulan dengan argumentasi masing-masing. Mereka mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Akhirnya, melalui diskusi dan refleksi yang mendalam, para elit bangsa sepakat bahwa dasar Negara yang akan diproklamasikan adalah Pancasila. Selain sebagai dasar negara, pancasila bagi bangsa Indonesia memilki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain itu, pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. (Oesman dan Alfian, 1996). Sebagai nilai dasar, sila-sila pancasila hanya memberi gambaran tentang Negara yang dicita-citakan dan bagaimana Negara ini harus dijalankan. Tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental, sila-sila pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Negara. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila,Penerbit Unesa University Press, Anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, hal 118-120 Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya
- 31. Meskipun pencasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan Negara, dalam sila-sila pancasila, belum memuat bentuk Negara, lembaga Negara, serta kewenangan dari masing- masing lembaga Negara. Oleh karena itu, nilai-nilai pancasila kemudian dijabarkan ke dalam UUD NRI 1945 sebagai nilai Instrumental dalam penyelenggaraan Negara. Sebagai nilai Instrumental, UUD NRI 1945 mengatur tentang bagaimana Negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam Negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga Negara. Sebagai penjabaran dari pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila,Penerbit Unesa University Press, Anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, hal 120 Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Maknanya
- 32. D a f t a r P u s t a k a Press, Anggota IKAPI, Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit Unesa University ISBN 9786024490379, hal. 1-296.
- 33. Terima Kasih