Pancasila merupakan dasar negara dan filsafat Indonesia yang terdiri dari lima sila yang dirumuskan pada masa kemerdekaan. Pancasila telah mengalami berbagai interpretasi sesuai kepentingan penguasa namun kini dipulihkan peranannya sebagai pandangan hidup bangsa melalui reformasi. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk warga negara yang memiliki jati diri kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. PANCASILA
 Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik
Indonesia;
 Secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945;
 Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia
tahun II No. 7;
 Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945;

3. Lanjutan
 Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai
dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami
berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik
sesuai dengan kepentingan “penguasa demi kokoh dan
tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik
legitimasi ideologi negara Pancasila;
 Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat
serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia
melainkan direduksi, dibatasi, dan dimanipulasi demi
kepentingan politik penguasa pada saat itu;

4. Lanjutan
 Gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan
kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar
negara Republik Indonesia;
 Ketetapan sidang Istimewa MPR tahun 1998
No.XVIII/MPR/1998;
 Disertai dengan pencabutan P-4;
 Pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi
Orsospol di Indonesia;

5. Lanjutan
 Mencabut mandat MPR yang diberikan kepada
Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan
Pancasila P-4 dan asas tunggal Pancasila;
 Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan
oleh penguasa harus segera diakhiri;
 Dunia Pendidikan Tinggi memiliki tugas untuk
mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada
semua mahasiswa untuk benar-benar mampu
memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif;

6. Lanjutan
 Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila
oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini
banyak kalangan elite politik serta sebagian
masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan
label politik Orde Baru;
 Mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap
akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru;
 Pandangan sinis serta upaya melemahkan peranan
ideologi Pancasila pada era Reformasi akan sangat
berakibat fatal bagi bangsa Indonesia;

7. Lanjutan
 Melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi
negara yang kemudian akan mengancam persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia;
 Ex : Kekacauan Ambon, Kalimantan, Sulawesi, Papua,
Aceh, dsb

8. LANDASAN DAN PENGETAHUAN
PANCASILA
Ada 4 (empat) landasan dalam Pendidikan Pancasila, yaitu:
 Landasan Historis
 Landasan Yuridis
 Landasan Kultural
 Landasan Filosofis

9. 1. Landasan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses
sejarah yang cukup panjang sejak zaman
kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai
datangnya bangsa lain yang menjajah serta
menguasai bangsa Indonesia;
Melalui proses yang cukup panjang dalam
perjalanan sejarah bangsa Indonesia
menemukan jati dirinya .

10. Lanjutan
 Ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda
dengan bangsa lain;
 Oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam
suatu rumusan yang sederhana namun mendalam;
 5 (Lima) prinsip yang kemudian diberi nama
Pancasila;

11. Lanjutan
 Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam
setiap sila Pancasila;
 Sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar
negara Indonesia secara historis telah dimiliki oleh bangsa
Indonesia sendiri;
 Atas dasar pengertian dan alasan historis inilah maka
sangat penting bagi generasi penerus bangsa terutama
kalangan intelektual kampus;
 Mengkaji, memahami, dan mengembangkan
berdasarkan pendekatan ilmiah;
 Yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran
serta wawasan kebangsaan, yang kuat berdasarkan nilai-
nilai yang dimilikinya sendiri;

12. Lanjutan
 Materi dalam kurikulum Internasional atau yang
disebut “civic education”;
 Mata kuliah yang membahas tentang “national
philosophy” bangsa Indonesia;

13. 2. Landasan Yuridis
 Landasan Yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di Pendidikan
Tinggi tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Pasal 1 ayat 2 disebutkan “
sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila”;
 SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006 dijelaskan bahwa “Misi
Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memantapkan nilai-
nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air
dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi”;
 Maka berdasarkan SK Dirjen tersebut maka Pendidikan
Kewarganegaraan adalah berbasis Pancasila sebagai filsafat bangsa
dan negara Indonesia;

14. 3. Landasan Kultural
Setiap bangsa di dunia dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara memiliki suatu pandangan
hidup, filsafat hidup;
 Pegangan hidup agar tidak terombang-ambing
dalam kancah pergaulan masyarakat Internasional;
 Ex : Negara komunisme mendasarkan konsep
ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx;

15. Lanjutan
 Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu
asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa
Indonesia sendiri;
 Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang
terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya
merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan
merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja;
Melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri;
Refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M.
Yamin, M.Hatta, Soepomo serta para tokoh pendiri negara
lainnya;

16. Lanjutan
 Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang
sejajar dengan karya besar bangsa lain didunia ini
adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara
yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip
nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila;
 Diharapkan para generasi muda, penerus bangsa
terutama kalangan intelektual kampus sudah
seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam
arti mengembangkannya sesuai dengan tuntutan
zaman;

17. 4. Landasan Filosofis
Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara pandangan
filosofis bangsa Indonesia;
 Keharusan moral untuk secara konsisten
merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan
negara adalah sebagai bangsa yang berke-Tuhan an dan
berkemanusiaan;
 Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia
adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

18. Lanjutan
 Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup
bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat
negara;
 Konsekuensi : setiap aspek penyelenggaraan negara harus
bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem
peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 Realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi
dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila
merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan,
baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik,
hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan
kemananan;

19. Tujuan Pendidikan Pancasila
 Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No.
43/DIKTI/KEP/2006;
 Tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan
Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan
terwujud dalam kehidupan sehari-hari;
 Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas
berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka
ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa
agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar
Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam
menguasai,menerapkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan,teknologi;

20. Lanjutan
 dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan
bermoral;
 Pendidikan Pancasila bertujuan untuk
menghasilkan peserta didik yang berperilaku :
 Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap
yang bertanggung jawab sesuai dengan hati
nuraninya;
 memiliki kemampuan untuk mengenali
masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-
cara pemecahannya;

21. Lanjutan
 mengenali perubahan-perubahan dan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni, serta;
 Memiliki kemampuan untuk memaknai
peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa
untuk menggalang persatuan Indonesia;

22. Syarat Sifat Ilmiah Pancasila
Pancasila termasuk Filsafat Pancasila sebagai suatu
kajian ilmiah harus memenuhi syarat-syarat ilmiah,
menurut Ir. Poedjowijatno dalam bukunya “Tahu dan
Pengetahuan” mencatumkan syarat-syarat ilmiah
sebagai berikut :
Harus berobyek
Harus bermetode
Harus bersistem
Bersifat universal

23. BEROBYEK
Obyek Pancasila terbagi atas 2
macam, yaitu:
1) Obyek Forma
2) Obyek Materia

24. Pengertian Obyek Forma
Sudut pandang tertentu dalam
pembahasan Pancasila, atau
dari sudut apa Pancasila
dibahas

25. Pengertian Obyek Materia
Suatu obyek yang merupakan
sasaran pembahasan dan
pengkajian Pancasila.
Obyek Materia Pancasila adalah
hasil budaya bangsa Indonesia

26. Metode
Yakni mempunyai cara-cara tertentu yang paling
tepat guna memudahkan pancapaian tujuan.
Bermetode, yakni memakai metode "analitiko
sintetik" yakni ajaran Notonagoro guna
menganilisis rumusan sila-sila pancasila untuk
dicocokkan dengan realitanya, kemudian
hasilnya disintesakan dan akhirnya dirumuskan
secara umum untuk dijadikan pedoman

27. Bersistem
Yakni tersusun secara teratur dan konstisten dalam satu
kesatuan yang bulat dan utuh
Bersistem, yakni mempunyai susunan yang teratur dan
konsisten dari kelima silanya sebagai satu kesatuan yang
bulat dan utuh, antara satu sila dengan sila lainnya
mempunyai keterkaitan, sehingga tidak boleh dilepas-
pisahkan satu sama lain

28. Universal
Yakni berlaku secra umum dimana saja kapan saja
Bersifat universal, yakni unsur-unsur kelima sila
pancasila benar-benar sesuai dengan kenyataan dan
dapat berlaku secara umum dimana saja dan kapan saja
tidak terbatas oleh ruang dan waktu

29. Pengetahuan Ilmiah Pancasila
Tingkat pengetahuan ilmiah dalam masalah ini bukan
berarti tingkatan dalam hal kebenarannya namun lebih
menekankan pada karakteristik pengetahuan masing-
masing. Tingkatan pengetahuan ilmiah sangat ditentukan
oleh macam pertanyaan ilmiah sebagai berikut :
 Pengetahuan Deskriptif (suatu pertanyaan “bagaimana”)
 Pengetahuan Kausal (suatu pertanyaan “mengapa”)
 Pengetahuan Normatif (suatu pertanyaan “ kemana”)
 Pengetahuan Essensial (suatu pertanyaan “ apa “)

30. Pengetahuan Deskriptif
Pengetahuan deskriptif yaitu suatu jenis pengetahuan
yang memberikan suatu keterangan, penjelasan
obyektif. Kajian Pancasila secara deskriptif berkaitan
dengan kajian sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai
Pancasila serta kajian tentang kedudukan dan
fungsinya

31. Pengetahuan Kausal
Pengetahuan kausal adalah suatu pengetahuan yang
memberikan jawaban tentang sebab akibat. Kajian
Pancasila secara kausal berkaitan dengan kajian proses
kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi 4 kausa
yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien
dan kausa finalis. Selain itu juga berkaitan dengan
Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu Pancasila
sebagai sumber segala norma.

32. KAUSA MATERIALIS
(ASAL MULA BAHAN)
Unsur-unsur Pancasila digali dari nilai-nilai adat-
istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yg
terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa
Indonesia. Dengan demikian asal bahan Pancasila
adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat
dalam kepribadian dan pandangan hidup.

33. KAUSA FORMALIS
(ASAL MULA BENTUK)
Asal mula bentuk Pancasila adalah anggota BPUPKI
merumuskan dan membahas Pancasila terutama
dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila

34. KAUSA EFFISIEN
(ASAL MULA KARYA)
Asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk negara
dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan
Pancasila menjadi dasar negara yang sah, setelah
dilakukan pembahasan baik dalam sidang-sidang
BPUPKI, Panitia Sembilan.

35. KAUSA FINALIS
(ASAL MULA TUJUAN)
Asal mula tujuan adalah para anggota BPUPKI dan
Panitia Sembilan menentukan tujuan dirumuskannya
Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar
negara yang sah.

36. Pengetahuan Normatif
Pengetahuan normatif adalah pengetahuan yang
berkaitan dengan suatu ukuran, parameter serta
norma-norma. Dengan kajian normatif dapat
dibedakan secara normatif pengamalan Pancasila yang
seharusnya dilakukan (das sollen) dan kenyataan
faktual (das sein) dari Pancasila yang bersifat dinamis.

37. Pengetahuan Esensial
Pengetahuan esensial adalah tingkatan pengetahuan
untuk menjawab suatu pertanyaan yang terdalam
yaitu pertanyaan tentang hakekat sesuatu. Kajian
Pancasila secara esensial pada hakekatnya untuk
mendapatkan suatu pengetahuan tentang
intisari/makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila
(hakekat Pancasila).