SlideShare a Scribd company logo
Pajak Penghasilan Pasal 24
Kredit Pajak LN
PENGERTIAN
Pajak yang terutang atau dibayarkan di
LN atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari LN yang dapat
dikreditkan terhadap pajak penghasilan
yang terutang atas seluruh
penghasilan WPDN
Dasar Hukum
UU PPh No 36/2008 Pasal 24
Kep KMK No: 217/KMK.04/1986 jo
640/KMK.04/1994 jo 164/KMK.03/2002
Permohonan Kredit Pajak LN
 Laporan Keuangan dari
Penghasilan yang berasal dari LN
 Fotokopi SPT yang disampaikan
di LN
 Dokumen pembayaran pajak di
LN
Penggabungan Penghasilan
 Untuk penghasilan usaha dilakukan dalam
tahun pajak diperolehnya penghasilan
tersebut.
 Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam
tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.
 Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan
dalam tahun pajak pada saat perolehan
dividen tersebut.
Penentuan Sumber Penghasilan (1)
• Saham/sekuritas : Negara tempat badan yang
menerbitkan saham/sekuritas tersebut bertempat
kedudukan.
• Bunga, royalti, sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak : Negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani bunga, royalti,
atau sewa tersebut bertempat kedudukan.
• Sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak
gerak : Negara tempat harta tak gerak tersebut
terletak.
Penentuan Sumber Penghasilan (2)
• Imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan : Negara tempat
pihak yang membayar atau dibebani
imbalan tersebut bertempat kedudukan
atau berada.
• BUT (PE) : Negara tempat BUT (PE)
tersebut menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan.
Jumlah Kredit Pajak Yang
Diperbolehkan
Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang
dibayar atau terutang di LN, tetapi tidak boleh
melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan
antara penghasilan dari LN terhadap Penghasilan
Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Pajak yang
terutang atas PKP.
Contoh Penghitungan
PT. Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di
Jakarta mempunyai PKP dari Indonesia
sebesar Rp 100.000.000,00 dan
penghasilan dari Jepang sebesar Rp
50.000.000,00. Hitung kredit pajak LN
jika tarif pajak di Jepang sebesar 10%.
Jumlah Penghasilan : Rp 150.000.000,00
PPh Badan : Rp 37.500.000,00
PPh di Jepang : Rp 5.000.000,00
Bagian penghasilan di Jepang :
(50.000.000/150.000.000) x 37.500.000
Rp 12.500.000,00
PPh Pasal 24 : Rp 5.000.000,00
Penghasilan LN Berasal dari Beberapa Negara
PT. Sophie Martin berkedudukan di Jakarta, mempunyai
penghasilan kena pajak dari :
Indonesia : Rp 100.000.000,00
Singapura : Rp 100.000.000,00 (Tarif : 10%)
Malaysia : Rp 50.000.000,00 (Tarif : 20%)
Thailand : Rp 150.000.000,00 (Tarif : 30%)
Berapa kredit pajak masing-masing negara?
Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?
Jumlah Penghasilan : Rp 400.000.000,00
PPh Pasal 17 : Rp 100.000.000,00
Singapura
PPh yang dibayar : 10% x Rp 100.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Bagian penghasilan :
(100.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
Malaysia
PPh yang dibayar : 20% x Rp 50.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Bagian penghasilan :
(50.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 12.500.000,00
Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
Thailand
PPh yang dibayar : 30% x Rp 150.000.000,00
Rp 45.000.000,00
Bagian penghasilan :
(150.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 37.500.000,00
Kredit pajak = Rp 37.500.000,00
PPh yang harus dibayar di Indonesia :
Rp 100.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 –
Rp 10.000.000,00 – Rp 37.500.000,00
Rp 42.500.000,00
Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri
 Perubahan besarnya penghasilan di LN yang
menyebabkan pajak di Indonesia kurang bayar tidak
akan dikenakan bunga sepanjang WP melaporkannya
melalui pembetulan SPT Tahunan.
 Perubahan besarnya penghasilan di LN yang
menyebabkan pajak di Indonesia lebih bayardapat
dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan
dengan pajak lainnya.
THANK YOU

More Related Content

What's hot

penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23 penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23
Asep suryadi
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
Membangun city
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23eryeryey
 
Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26
Dudi Wahyudi
 
makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)
Eka Esti
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
Membangun city
 
19. pph pasal 25
19. pph pasal 2519. pph pasal 25
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
RPG Gultom
 
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
Kartika Dwi Rachmawati
 
Pajak penghasilan pasal 26
Pajak penghasilan pasal 26Pajak penghasilan pasal 26
Pajak penghasilan pasal 26
Suryani -
 
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
Giri Jati Ayu Pramesti
 
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal242016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
Kartika Dwi Rachmawati
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Woe-lant Liebt Bleistift
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
arnisyah
 
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23Trisna Wahyuni
 
Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)
Aihi Kagamine
 

What's hot (20)

penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23 penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 
Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26
 
makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 
19. pph pasal 25
19. pph pasal 2519. pph pasal 25
19. pph pasal 25
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
 
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
 
Pajak penghasilan pasal 26
Pajak penghasilan pasal 26Pajak penghasilan pasal 26
Pajak penghasilan pasal 26
 
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
 
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal242016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
 
Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)
 

Similar to Pajak penghasilan pasal 24

PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
Umiatulazizah
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
Ike Hanisyah
 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usahapuspa
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
laini luthfiati
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
faridamaya2
 
Power point
Power pointPower point
Power point
syahrilmusakkir109
 
PPh BADAN
PPh BADANPPh BADAN
PPh BADAN
YABES HULU
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
Ana Nurmuslimah
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
Annisa Khoerunnisya
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
LidyaYuni
 
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxPajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
DiahFitriani10
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Raja Matridi Aeksalo
 
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxAspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
ErickWenanda1
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
DharaniKassapa
 
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxPPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
SitiAsiah55
 
Tugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakanTugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakan
kristina105
 

Similar to Pajak penghasilan pasal 24 (20)

PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usaha
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
PPh BADAN
PPh BADANPPh BADAN
PPh BADAN
 
Pajak
Pajak Pajak
Pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
 
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxPajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxAspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxPPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
 
Tugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakanTugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakan
 

More from Fajri A

Leasing
LeasingLeasing
Leasing
Fajri A
 
Biaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaBiaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian natura
Fajri A
 
07 non deductible
07 non deductible07 non deductible
07 non deductible
Fajri A
 
06 penyusutan
06 penyusutan06 penyusutan
06 penyusutan
Fajri A
 
01 biaya fiskal
01 biaya fiskal01 biaya fiskal
01 biaya fiskal
Fajri A
 
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian sptiai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
Fajri A
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 ab
Fajri A
 
iai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abiai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii ab
Fajri A
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- ab
Fajri A
 
01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar
Fajri A
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
Fajri A
 
Akuntansi PPN
Akuntansi PPNAkuntansi PPN
Akuntansi PPN
Fajri A
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Fajri A
 
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxPersediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Fajri A
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Fajri A
 

More from Fajri A (15)

Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
Biaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaBiaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian natura
 
07 non deductible
07 non deductible07 non deductible
07 non deductible
 
06 penyusutan
06 penyusutan06 penyusutan
06 penyusutan
 
01 biaya fiskal
01 biaya fiskal01 biaya fiskal
01 biaya fiskal
 
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian sptiai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 ab
 
iai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abiai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii ab
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- ab
 
01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
 
Akuntansi PPN
Akuntansi PPNAkuntansi PPN
Akuntansi PPN
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
 
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxPersediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
 

Recently uploaded

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 

Recently uploaded (18)

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 

Pajak penghasilan pasal 24

  • 1. Pajak Penghasilan Pasal 24 Kredit Pajak LN
  • 2. PENGERTIAN Pajak yang terutang atau dibayarkan di LN atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari LN yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan WPDN
  • 3. Dasar Hukum UU PPh No 36/2008 Pasal 24 Kep KMK No: 217/KMK.04/1986 jo 640/KMK.04/1994 jo 164/KMK.03/2002
  • 4. Permohonan Kredit Pajak LN  Laporan Keuangan dari Penghasilan yang berasal dari LN  Fotokopi SPT yang disampaikan di LN  Dokumen pembayaran pajak di LN
  • 5. Penggabungan Penghasilan  Untuk penghasilan usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.  Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.  Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut.
  • 6. Penentuan Sumber Penghasilan (1) • Saham/sekuritas : Negara tempat badan yang menerbitkan saham/sekuritas tersebut bertempat kedudukan. • Bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak : Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan. • Sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak : Negara tempat harta tak gerak tersebut terletak.
  • 7. Penentuan Sumber Penghasilan (2) • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan : Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. • BUT (PE) : Negara tempat BUT (PE) tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
  • 8. Jumlah Kredit Pajak Yang Diperbolehkan Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di LN, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari LN terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Pajak yang terutang atas PKP.
  • 9. Contoh Penghitungan PT. Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta mempunyai PKP dari Indonesia sebesar Rp 100.000.000,00 dan penghasilan dari Jepang sebesar Rp 50.000.000,00. Hitung kredit pajak LN jika tarif pajak di Jepang sebesar 10%.
  • 10. Jumlah Penghasilan : Rp 150.000.000,00 PPh Badan : Rp 37.500.000,00 PPh di Jepang : Rp 5.000.000,00 Bagian penghasilan di Jepang : (50.000.000/150.000.000) x 37.500.000 Rp 12.500.000,00 PPh Pasal 24 : Rp 5.000.000,00
  • 11. Penghasilan LN Berasal dari Beberapa Negara PT. Sophie Martin berkedudukan di Jakarta, mempunyai penghasilan kena pajak dari : Indonesia : Rp 100.000.000,00 Singapura : Rp 100.000.000,00 (Tarif : 10%) Malaysia : Rp 50.000.000,00 (Tarif : 20%) Thailand : Rp 150.000.000,00 (Tarif : 30%) Berapa kredit pajak masing-masing negara? Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?
  • 12. Jumlah Penghasilan : Rp 400.000.000,00 PPh Pasal 17 : Rp 100.000.000,00 Singapura PPh yang dibayar : 10% x Rp 100.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Bagian penghasilan : (100.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
  • 13. Malaysia PPh yang dibayar : 20% x Rp 50.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Bagian penghasilan : (50.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00 Rp 12.500.000,00 Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
  • 14. Thailand PPh yang dibayar : 30% x Rp 150.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Bagian penghasilan : (150.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00 Rp 37.500.000,00 Kredit pajak = Rp 37.500.000,00
  • 15. PPh yang harus dibayar di Indonesia : Rp 100.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 – Rp 37.500.000,00 Rp 42.500.000,00
  • 16. Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri  Perubahan besarnya penghasilan di LN yang menyebabkan pajak di Indonesia kurang bayar tidak akan dikenakan bunga sepanjang WP melaporkannya melalui pembetulan SPT Tahunan.  Perubahan besarnya penghasilan di LN yang menyebabkan pajak di Indonesia lebih bayardapat dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan dengan pajak lainnya.