Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Presentasi Pajak Penghasilan 24 yang dibuat oleh umiatul azizah dan irma nugraheni sebagai tugas presentasi mata kuliah perpajakan. Presentasi ini berisi mengenai gambaran dari pajak penghasilan pasal 24 yang berisi mengenai pengertian dan penjelasan lainnya. Presentasi ini dibuat berdasarkan hasil dari beberapa sumber yang kami cari dari informasi yang berasal dari makalah, jurnal, maupun web browser yang tersedia di internet. Kami harap presentasi ini dapat berguna bari setiap pembaca yang mengakses informasi mengenai pph pasal 24
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Presentasi Pajak Penghasilan 24 yang dibuat oleh umiatul azizah dan irma nugraheni sebagai tugas presentasi mata kuliah perpajakan. Presentasi ini berisi mengenai gambaran dari pajak penghasilan pasal 24 yang berisi mengenai pengertian dan penjelasan lainnya. Presentasi ini dibuat berdasarkan hasil dari beberapa sumber yang kami cari dari informasi yang berasal dari makalah, jurnal, maupun web browser yang tersedia di internet. Kami harap presentasi ini dapat berguna bari setiap pembaca yang mengakses informasi mengenai pph pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri. UU PPh menganut prinsip world-wide income atau global taxation system. Penghasilan wajib pajak dalam negeri dari manapun sumbernya akan di pajaki di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU PPh ini, Pajak yang dibayar atau terutang di Luar Negeri atas penghasilan dari Luar Negeri yang diterima /diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama di Indonesia.
Jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi (dikreditkan) dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri. Akan tetapi tidak boleh melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. PENGERTIAN
Pajak yang terutang atau dibayarkan di
LN atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari LN yang dapat
dikreditkan terhadap pajak penghasilan
yang terutang atas seluruh
penghasilan WPDN
3. Dasar Hukum
UU PPh No 36/2008 Pasal 24
Kep KMK No: 217/KMK.04/1986 jo
640/KMK.04/1994 jo 164/KMK.03/2002
4. Permohonan Kredit Pajak LN
Laporan Keuangan dari
Penghasilan yang berasal dari LN
Fotokopi SPT yang disampaikan
di LN
Dokumen pembayaran pajak di
LN
5. Penggabungan Penghasilan
Untuk penghasilan usaha dilakukan dalam
tahun pajak diperolehnya penghasilan
tersebut.
Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam
tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.
Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan
dalam tahun pajak pada saat perolehan
dividen tersebut.
6. Penentuan Sumber Penghasilan (1)
• Saham/sekuritas : Negara tempat badan yang
menerbitkan saham/sekuritas tersebut bertempat
kedudukan.
• Bunga, royalti, sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak : Negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani bunga, royalti,
atau sewa tersebut bertempat kedudukan.
• Sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak
gerak : Negara tempat harta tak gerak tersebut
terletak.
7. Penentuan Sumber Penghasilan (2)
• Imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan : Negara tempat
pihak yang membayar atau dibebani
imbalan tersebut bertempat kedudukan
atau berada.
• BUT (PE) : Negara tempat BUT (PE)
tersebut menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan.
8. Jumlah Kredit Pajak Yang
Diperbolehkan
Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang
dibayar atau terutang di LN, tetapi tidak boleh
melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan
antara penghasilan dari LN terhadap Penghasilan
Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Pajak yang
terutang atas PKP.
9. Contoh Penghitungan
PT. Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di
Jakarta mempunyai PKP dari Indonesia
sebesar Rp 100.000.000,00 dan
penghasilan dari Jepang sebesar Rp
50.000.000,00. Hitung kredit pajak LN
jika tarif pajak di Jepang sebesar 10%.
10. Jumlah Penghasilan : Rp 150.000.000,00
PPh Badan : Rp 37.500.000,00
PPh di Jepang : Rp 5.000.000,00
Bagian penghasilan di Jepang :
(50.000.000/150.000.000) x 37.500.000
Rp 12.500.000,00
PPh Pasal 24 : Rp 5.000.000,00
11. Penghasilan LN Berasal dari Beberapa Negara
PT. Sophie Martin berkedudukan di Jakarta, mempunyai
penghasilan kena pajak dari :
Indonesia : Rp 100.000.000,00
Singapura : Rp 100.000.000,00 (Tarif : 10%)
Malaysia : Rp 50.000.000,00 (Tarif : 20%)
Thailand : Rp 150.000.000,00 (Tarif : 30%)
Berapa kredit pajak masing-masing negara?
Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?
12. Jumlah Penghasilan : Rp 400.000.000,00
PPh Pasal 17 : Rp 100.000.000,00
Singapura
PPh yang dibayar : 10% x Rp 100.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Bagian penghasilan :
(100.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
13. Malaysia
PPh yang dibayar : 20% x Rp 50.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Bagian penghasilan :
(50.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 12.500.000,00
Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
14. Thailand
PPh yang dibayar : 30% x Rp 150.000.000,00
Rp 45.000.000,00
Bagian penghasilan :
(150.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 37.500.000,00
Kredit pajak = Rp 37.500.000,00
15. PPh yang harus dibayar di Indonesia :
Rp 100.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 –
Rp 10.000.000,00 – Rp 37.500.000,00
Rp 42.500.000,00
16. Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri
Perubahan besarnya penghasilan di LN yang
menyebabkan pajak di Indonesia kurang bayar tidak
akan dikenakan bunga sepanjang WP melaporkannya
melalui pembetulan SPT Tahunan.
Perubahan besarnya penghasilan di LN yang
menyebabkan pajak di Indonesia lebih bayardapat
dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan
dengan pajak lainnya.