Dokumen tersebut membahas tentang peran serta aktif masyarakat dalam sistem politik di Indonesia, meliputi pelaksanaan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, terbentuknya organisasi politik dan masyarakat sebagai penyalur aspirasi rakyat, serta munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi masukan kepada pemerintah.

2.  Adanya peningkatan opini publik dalam
merespon suatu kebijakan pemerintah,
 Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung
atau menolak sebuah kebijakan publik,
 Adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam
berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi
masyarakat, maupun kelompok-kelompok
penekan.

3.  Adanya keinginan untuk
menguasai, menonjolkan diri, dan memperoleh
pengakuan.
 Adanya lembaga formal yang dipilih melalui
pemilu, LUBER, untuk menentukan kebijakan-
kebijakan.
 Adanya kesadaran menggunakan hak dan
kewajiban dalam berpolitik sesuai dengan aturan
yang berlaku.
 Masyarakat menjunjung tinggi asas dan prinsip
demokrasi, HAM, keadilan, dan persamaan
sehingga terbentuk budaya politik dan hukum.

4. a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil
rakyat / pemimpin
b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik
yang mengikuti suatu partai politik atau parpol
mengikuti ormas atau organisasi masyarakat
atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
c. Ikut serta dalam pesta politik
d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku
politik yang berotoritas

5. e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan
kewajibannya sebagai insan politik guna
melakukan perilaku politik yang telah disusun
secara baik oleh undang-undang dasar
dan perundangan hukum yang berlaku

6. Pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

7. Peran Serta Aktif Dalam Sistem Politik
di Indonesia
• Terbentuknya organisasi politik maupun
organisasi masyarakat sebagai bagian dari
kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur
aspirasi rakyat yang ikut menetukan kebijakan
anggota.

8. • Pelaksanaan pemilu yang memberi
kesempatan kepada negara untuk dipilih atau
memilih.
• Munculnya kelompok-kelompok kontemporer
yang memberi warna pada sistem input dan
output kepada pemerintah, misalnya : unjuk
rasa, protes, demonstrasi.

9. Kelebihan :
a. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal
tertentu seperti pembuatan keputusan- keputusan
politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-
wakil yang mereka pilih.
b. Warga negara memiliki kebebasan atau
kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan
yang telah mencakup dalam hak asasi manusia
(seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan
hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan,
dan hak pribadi).

10. c. Masyarakat yang telah memenuhi syarat
tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi
dalam pemilihan pemerintahan (pemilu).
d Penduduk memilih secara rahasia tanpa
ada unsur paksaan.
e. Pengambilan keputusan di lakukan dengan
cara bermusyawarah untuk mencapai
mufakat.
f. Mengutamakan persatuan nasional dan
kekeluargaan.

11. Kelemahan :
a. Terjadi konflik diantara masyarakat,apabila mereka terlibat
dalam hal politik yang sama dan memiliki pandangan yang
berbeda.
b. Dengan adanya kebebasan untuk mengemukakan
pendapat, maka masyarakat sewenang-wenang
mengeluarkan isi hatinya,meskipun bersifat negatif yang
biasanya di tujukan kepada pemerintah yang kurang di
senangi.
c. Belum mampu menjamin keadilan distributif, karena
hakikat politik yang memberikan peluang arena bersaing.
d. Proses kemajuan ekonomi yang sudah di capai selama ini
akan beratakan,karena pemerintah kewalahan dalam
melaksanakan kepemimpinannya karena adanya
perbedaan suku,bahasa,dll.yang menyebabkan prinsip
mereka juga berbeda.

12. • Sistem komunis, semuanya demi rakyat, semua
sumber daya alam adalah milik
pemerintah, pemerintah berkuasa penuh atas rakyat.
• Sistem liberal, menganut demokrasi bebas, semuanya
diserahkan ke pasar bebas, rakyat bebas mempunyai
apa saja.
• Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila,
yaitu yang menjadi pedoman sistem politik Indonesia
adalah Pancasila.