SlideShare a Scribd company logo
DAERAH TERTINGGAL
OLEH
DEDDY SUPRIADY BRATAKUSUMAH, PhD
STAF AHLI MENPAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2006
DAERAH TERTINGGAL
DIARTIKAN SEBAGAI DAERAH YANG MEMILIKI
INDIKATOR SOSIAL-EKONOMI YANG LEBIH
RENDAH DARI RATA-RATA NASIONAL
INDIKATOR MELIPUTI:
- IPM (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)
- KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
- TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
- INDIKATOR SOSIAL EKONOMI LAINNYA
KETERTINGGALAN KARENA
KESENJANGAN
MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA:
1. KETIDAK SEIMBANGAN (INEQUALITY)
KETIDAK SIMETRISAN (ASYMETRY)
2. JURANG PEMISAH (GAP)
JENIS KESENJANGAN
1. KESENJANGAN VERTIKAL
MISALNYA: ANTARA PUSAT DAN DAERAH
2. KESENJANGAN HORIZONTAL
MISALNYA: 1) KESENJANGAN REGIONAL
2) KESENJANGAN PENDAPATAN
ANTAR PENDUDUK
KESENJANGAN REGIONAL
ADALAH:
KETIDAK SEIMBANGAN ATAU KETIDAK
SIMETRISAN KEADAAN DAN
PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI
ANTAR DAERAH, SEHINGGA
MENIMBULKAN JURANG PERBEDAAN
YANG MAKIN DALAM
PENYEBAB KETERTINGGALAN
1. “MODAL DASAR” DAERAH: - SDM
- SDA
- PRASARANA
2. SENTRALISASI
3. KEBIJAKAN PENENTUAN LOKASI DAN PENYEBARAN
INVESTASI
4. MIGRASI DAN “BRAIN DRAIN”
5. KEKAKUAN DAN SIKAP “CUEK” SERTA “NRIMO”
6. KONDISI GEOGRAFIS
PENANGGULANGAN
KETERTINGGALAN
BUKAN UNTUK DIHILANGKAN (MUSTAHIL)
TETAPI
SEKEDAR UNTUK MENGURANGI,
SEHINGGA
JURANG PERBEDAAN SEMAKIN SEMPIT DAN DANGKAL
PERBANDINGAN SEMAKIN SEIMBANG,
DAERAH-DAERAH BISA HIDUP BERDAMPINGAN DALAM
HARMONI DENGAN MENGHORMATI PERBEDAAN
PENANGGULANGAN
KETERTINGGALAN DAERAH
1. MENUTUPI KEKURANGAN ATAS
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN DAN
ANGGARAN DAERAH
2. MENUTUPI KEKURANGAN ATAS
PENDAPATAN DAERAH
PENANGGULANGAN LAMBATNYA
PERTUMBUHAN DAERAH
1. MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN
SUMBER DAYA DI DAERAH
2. MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI
DI SEGALA SEKTOR
PENANGGULANGAN KETERTINGGALAN
DARI SUDUT MAKRO EKONOMI
1. MERANGSANG MENINGKATNYA
“AGREGATE DEMAND” (PERMINTAAN) DI
DAERAH SETEMPAT
2. MENGAWASI PENGELUARAN BELANJA
DAERAH OLEH MASYARAKAT
PENANGGULANGAN LAINNYA
1. DESENTRALISASI
2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DAN MUTU
DEMOKRASI
3. MENINGKATKAN DAN MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DALAM FUNGSI
PERWAKILAN DAN FUNGSI KONTROL
PENANGGULANGAN KETERTINGGALAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
1. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
2. MENGHILANGKAN DISTORSI HARGA
3. REDISTRIBUSI ASSET ( a.l.LANDREFORM)
4. PENERAPAN PAJAK
5. JARING PENGAMAN SOSIAL
PENUTUP
1. KETERTINGGALAN TIDAK BISA
DIHILANGKAN TETAPI BISA DIKURANGI
2. DENGAN PERBEDAAN KITA SELARAS
UNTUK MAJU MENUJU KESEJAHTERAAN
DALAM KEADILAN DAN KETAKWAAN

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Penataan Ruang
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Dadang Solihin
 
(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Bakhrul Ulum
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
riyanto apri
 
Perubahan struktural
Perubahan strukturalPerubahan struktural
Perubahan struktural
ifa_talita
 
GEOGRAFI: TEORI INTERAKSI
GEOGRAFI: TEORI INTERAKSIGEOGRAFI: TEORI INTERAKSI
GEOGRAFI: TEORI INTERAKSI
Aulia Safitri
 
Kependudukan
KependudukanKependudukan
KependudukanWanjuve
 
Pertemuan ke ii iii ht w n d s e
Pertemuan ke ii   iii ht w n d s ePertemuan ke ii   iii ht w n d s e
Pertemuan ke ii iii ht w n d s e
stephaniejessey
 
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Arthur Semseviera Rontini
 
Pengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian Indonesia
Pengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian IndonesiaPengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian Indonesia
Pengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian Indonesia
Putri Karunia Darmawati
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Randy Wrihatnolo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitungLaporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitungDwitantri Rezkiandini
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
 
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Dadang Solihin
 
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
(7) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
 
Perubahan struktural
Perubahan strukturalPerubahan struktural
Perubahan struktural
 
GEOGRAFI: TEORI INTERAKSI
GEOGRAFI: TEORI INTERAKSIGEOGRAFI: TEORI INTERAKSI
GEOGRAFI: TEORI INTERAKSI
 
Kependudukan
KependudukanKependudukan
Kependudukan
 
Pertemuan ke ii iii ht w n d s e
Pertemuan ke ii   iii ht w n d s ePertemuan ke ii   iii ht w n d s e
Pertemuan ke ii iii ht w n d s e
 
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
 
Pengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian Indonesia
Pengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian IndonesiaPengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian Indonesia
Pengaruh Perindustrian Bagi Perekonomian Indonesia
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitungLaporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sus...
 
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
 

Viewers also liked

Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi RakyatUpaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecilPanduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
infosanitasi
 
Makala Masyarakat Desa Dan Kota
Makala Masyarakat Desa Dan KotaMakala Masyarakat Desa Dan Kota
Makala Masyarakat Desa Dan Kota
robiyanto
 
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatanPenataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatanMuh Saleh
 
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGsPeran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGsCut Ampon Lambiheue
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Dadang Solihin
 
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Penataan Ruang
 

Viewers also liked (7)

Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi RakyatUpaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
 
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecilPanduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
 
Makala Masyarakat Desa Dan Kota
Makala Masyarakat Desa Dan KotaMakala Masyarakat Desa Dan Kota
Makala Masyarakat Desa Dan Kota
 
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatanPenataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
 
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGsPeran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Deddy Supriady Bratakusumah
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Recently uploaded

Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 

Recently uploaded (17)

Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 

Pengertian Daerah Tertinggal