Dokumen tersebut membahas tentang peran birokrasi dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik, penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta perlunya revisi peraturan dan penguatan demokrasi untuk mendukung terbentuknya Masyarak
Bekasi Social Responsibility (BSR) dibentuk dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Manajemen Institusi Bekasi Social Responsibility.
Kelembagan BSR sebagai wujud lembaga non pemerintah yang berdiri sendiri yang merupakan wadah komunikasi dan interaksi antara Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat di Kota Bekasi.
Presentasi dibuat untuk melayani permintaan Studi Banding tentang CSR ke BSR.
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo melalui berbagai siaran pers, telah menyebutkan bahwa Para Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, dianjurkan untuk menciptakan Wirausaha, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, sebagai suatu instruksi dan kebijakan strategis, dalam rangka melaksanakan program Pengetasan Kemiskinan pada daerah yang menjadi wilayah Walikota.
Pertumbuhan perekonomian secara nyata pada daerah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan program tersebut, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian daerah belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak.
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Provinsi & Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Bekasi Social Responsibility (BSR) dibentuk dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Manajemen Institusi Bekasi Social Responsibility.
Kelembagan BSR sebagai wujud lembaga non pemerintah yang berdiri sendiri yang merupakan wadah komunikasi dan interaksi antara Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat di Kota Bekasi.
Presentasi dibuat untuk melayani permintaan Studi Banding tentang CSR ke BSR.
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo melalui berbagai siaran pers, telah menyebutkan bahwa Para Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, dianjurkan untuk menciptakan Wirausaha, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, sebagai suatu instruksi dan kebijakan strategis, dalam rangka melaksanakan program Pengetasan Kemiskinan pada daerah yang menjadi wilayah Walikota.
Pertumbuhan perekonomian secara nyata pada daerah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan program tersebut, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian daerah belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak.
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Provinsi & Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Tahun 2015 ada banyak hal menarik yang diperoleh YSKK ketika bersama-sama dengan berbagai kelompok masyarakat merancang dan merespon perubahan social agar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Ada 4 (empat) isu utama yang menjadi bidang kerja YSKK, yaitu Kewirausahaan Sosial Berbasis Perempuan, Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Desa, Lembaga PAUD Berbasis Masyarakat dan Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif).
Catatan pembelajaran dari proses tersebut kami rangkum dalam Laporan YSKK Tahunan 2015. Laporan ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan
RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel”
Jakarta, 31 Oktober 2013
Membuat Pelayanan Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin di IndonesiaOswar Mungkasa
Edisi 2006.
Laporan ini merupakan produk staf Bank Dunia. Analisa, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat didalamnya tidak
mewakili Dewan Direksi Bank Dunia maupun pemerintahan yang mereka wakili.
Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi lainnya yang
tercantum pada peta yang ada di dalam laporan ini tidak mengimplikasaikan pandangan Bank Dunia akan status hukum
suatu wilayah ataupun persetujuan akan batas-batas tersebut.
Laporan ini disiapkan oleh sebuah tim yang terdiri dari Menno Pradhan, Vic Paqueo, Elizabeth King, (Ketua Tim
Pokja), Deon P. Filmer, Scott E. Guggenheim dan Anne-Lise Klausen. Tim ini hendak menyampaikan adanya
dukungan yang begitu besar yang diberikan oleh tim dari INDOPOV yang dipimpin oleh Jehan Arulpragasam.
Sementara itu biayanya disediakan oleh pemerintah Jepang dan Inggris. Laporan ini dibuat berdasarkan
hasil konferensi “Making Services Work for the Poor,” yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan April 2005.
Konferensi ini disponsori secara bersama-sama oleh Menkokesra dan Bank Dunia (Kathy Macpherson).
Laporan ini juga disusun berdasarkan makalah yang khusus ditulis untuk keperluan penyusunan laporan
ini. Pertama, di bawah supervisi dari Stefan Nachuk, ada delapan dokumen mengenai berbagai inovasi lokal
tentang penyediaan layanan publik. Kedua, di bawah supervisi Nilanjana Mukherjee, dilakukan penelitian
mengenai “Suara Masyarakat Miskin” dalam penyediaan layanan publik. Terima kasih juga atas komentar
yang diberikan oleh peninjau, Christopher Pycroft (DFID), Ariel Fiszbein, dan Lant Pritchett (catatan konsep),
demikian juga masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Bank Dunia.
ERA SARWA DISRUPSI dewasa ini telah menunjukkan dan menuntut kepada sektor publik untuk melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan bukan sebatas reaksi konvensional yang tidak berdampak, melainkan transformasi yang mampu merespon tuntutan kekinian secara cepat. Agar sektor publik mampu melakukan hal tersebut, maka tradisi untuk menumbuhkan dan membudayakan learning agility di seluruh sektor publik sudah saatnya dilakukan.
Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan daerah karena selain menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan, juga mencerminkan perspektif suatu pemerintahan kemana daerahnya akan diarahkan. Sehingga, penyusunan rencana pembangunan daerah yang baik menjadi suatu keniscayaan untuk terus diupayakan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana daerah lain, menyusun perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi penjabaran visi, misi, dan strategi atau program pemerintahan daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahun.
Mengacu pada UU 25/2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJMD diharuskan memenuhi prinsip strategis dimana RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kemana pengembangan daerah akan diarahkan, apa yang hendak dicapai, dan bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perencanaan yang demokratis juga menuntut penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Perencanaan pembangunan tentunya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi melainkan juga harus mengedepankan aspek sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dikedepankan agar apa yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
Catatan kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ulasan terhadap pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam Perda RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah melalui analisis penetapan isu strategis, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan. Tinjauang khusus ditekankan pada aspek tata ruang dan partisipasi masyarakat.
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Tahun 2015 ada banyak hal menarik yang diperoleh YSKK ketika bersama-sama dengan berbagai kelompok masyarakat merancang dan merespon perubahan social agar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Ada 4 (empat) isu utama yang menjadi bidang kerja YSKK, yaitu Kewirausahaan Sosial Berbasis Perempuan, Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Desa, Lembaga PAUD Berbasis Masyarakat dan Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif).
Catatan pembelajaran dari proses tersebut kami rangkum dalam Laporan YSKK Tahunan 2015. Laporan ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan
RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel”
Jakarta, 31 Oktober 2013
Membuat Pelayanan Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin di IndonesiaOswar Mungkasa
Edisi 2006.
Laporan ini merupakan produk staf Bank Dunia. Analisa, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat didalamnya tidak
mewakili Dewan Direksi Bank Dunia maupun pemerintahan yang mereka wakili.
Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi lainnya yang
tercantum pada peta yang ada di dalam laporan ini tidak mengimplikasaikan pandangan Bank Dunia akan status hukum
suatu wilayah ataupun persetujuan akan batas-batas tersebut.
Laporan ini disiapkan oleh sebuah tim yang terdiri dari Menno Pradhan, Vic Paqueo, Elizabeth King, (Ketua Tim
Pokja), Deon P. Filmer, Scott E. Guggenheim dan Anne-Lise Klausen. Tim ini hendak menyampaikan adanya
dukungan yang begitu besar yang diberikan oleh tim dari INDOPOV yang dipimpin oleh Jehan Arulpragasam.
Sementara itu biayanya disediakan oleh pemerintah Jepang dan Inggris. Laporan ini dibuat berdasarkan
hasil konferensi “Making Services Work for the Poor,” yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan April 2005.
Konferensi ini disponsori secara bersama-sama oleh Menkokesra dan Bank Dunia (Kathy Macpherson).
Laporan ini juga disusun berdasarkan makalah yang khusus ditulis untuk keperluan penyusunan laporan
ini. Pertama, di bawah supervisi dari Stefan Nachuk, ada delapan dokumen mengenai berbagai inovasi lokal
tentang penyediaan layanan publik. Kedua, di bawah supervisi Nilanjana Mukherjee, dilakukan penelitian
mengenai “Suara Masyarakat Miskin” dalam penyediaan layanan publik. Terima kasih juga atas komentar
yang diberikan oleh peninjau, Christopher Pycroft (DFID), Ariel Fiszbein, dan Lant Pritchett (catatan konsep),
demikian juga masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Bank Dunia.
ERA SARWA DISRUPSI dewasa ini telah menunjukkan dan menuntut kepada sektor publik untuk melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan bukan sebatas reaksi konvensional yang tidak berdampak, melainkan transformasi yang mampu merespon tuntutan kekinian secara cepat. Agar sektor publik mampu melakukan hal tersebut, maka tradisi untuk menumbuhkan dan membudayakan learning agility di seluruh sektor publik sudah saatnya dilakukan.
Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan daerah karena selain menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan, juga mencerminkan perspektif suatu pemerintahan kemana daerahnya akan diarahkan. Sehingga, penyusunan rencana pembangunan daerah yang baik menjadi suatu keniscayaan untuk terus diupayakan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana daerah lain, menyusun perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi penjabaran visi, misi, dan strategi atau program pemerintahan daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahun.
Mengacu pada UU 25/2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJMD diharuskan memenuhi prinsip strategis dimana RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kemana pengembangan daerah akan diarahkan, apa yang hendak dicapai, dan bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perencanaan yang demokratis juga menuntut penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Perencanaan pembangunan tentunya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi melainkan juga harus mengedepankan aspek sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dikedepankan agar apa yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
Catatan kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ulasan terhadap pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam Perda RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah melalui analisis penetapan isu strategis, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan. Tinjauang khusus ditekankan pada aspek tata ruang dan partisipasi masyarakat.
Kesiapan Desa menghadapi MEA
SEMINAR NASIONAL
“PENINGKATAN EKONOMI DESA UNTUK MENGHADAPIMASYARAKAT EKONOMI ASEAN“
“Pekan Hukum Nasional 2015”
Universitas Sebelas Maret
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Buku Sistem Manajemen Kinerja ASN ini merupakan buku pedoman praktis Manajemen
Kinerja ASN di Indonesia yang secara substantif menyajikan Manajemen Kinerja ASN dari sisi
urgensi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pembinaan, penilaian kinerja dan sistem informasi kinerja. Sisi menarik dari buku ini juga menyajikan manajemen kinerja dengan model flexible work arrangement (FWA) yang tidak hanya merupakan opsi baru, namun juga merupakan tuntutan pola kerja saat ini.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Similar to Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN (20)
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Penguatan Peran Birokrasi Menghadapi Masyarakat ASEAN
1. Penguatan Peran Birokrasi Dalam Menyiapkan
Masyarakat Memasuki ASEAN Community 2015
Ir. DEDDY S. BRATAKUSUMAH, BE, MURP, MSc, PhD
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN PAN DAN RB
0816968367
deddys@bappenas.go.id
deddys@menpan.go.id
2013
4. ASEAN Community 2015
One Vision, One Identity, One Community
In 2003, ASEAN leaders signed the
Bali Concord II to establish ASEAN
Community in 2020
In 2007, ASEAN Leaders signed the
Sebu Concord ASEAN Community in
2015
In 2007, ASEAN Economic Ministers
ratified the AEC Blueprint which is a
work plan to establish the (ASEAN
Economic Community : AEC)
In Nov 2007, ASEAN Leaders signed
the “ASEAN Charter” and the
workplan to establish the AEC to
confirm commitment to establish
AEC by 2015
ASEAN
Community
Economic
Community
Social and
Cultural
Community
Political and
Stability
Community
Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
5. ASEAN Economic Community (AEC) Framework
Target : Greater trade between member countries, mobility
between population, and competitiveness
1. Integrated Market and Production Base
Free flow of goods
Free flow of investment in services
Free flow of investment
Free flow of capital
Free mobility of skilled labor
AEC
2. Increase Competitiveness
e-ASEAN
Tax policy
Intellectual Property
Competitiveness
Infrastructure invesment
Consumer protection
3. Inclusive Development
Support SME development
Reduce gap between
new and old members
4. Integration with global economy
FTAs with countries outside region
Adjust economic policies
Build production and sale network
2015
Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
6. AEC Framework:
Integrated Market and Production Base
Tariffs reduced to 0% by
2010 (except CLMV in 2015)
Mutual Recognition
Agreements (MRA) in 7
professional services
Promote capital market
linkages and development of
bond markets and capital
accounts liberalization
standards
Promote & protect
investments between
ASEAN under National
Treatment
Allowing foreign
shareholding of
up to 70%
Sumber: World Bank 2013Deddy S Bratakusumah - 0816968367
8. KRISIS 1998 KRISIS 2008
(RUNTUHNYA NEOLIB)
2014
INDONESIA
DIANGGAP
SEBAGAI SALAH
SATU CONTOH DI
ASIA YANG
MENGALAMI
SUKSES DALAM
PEMBANGUNAN
EKONOMI
----------------------
“EAST ASIAN
MIRACLE”
BANGKITNYA EKONOMI
INDONESIA
Titimangsa
PARADIGMA
BARU?
Deddy S Bratakusumah - 0816968367
9. Masalah Nasional
1. Keuangan Negara
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
3. Hukum dan Keamanan
4. Peraturan dan Perizinan
5. Enerji
6. Ketahanan Pangan
7. Tata Ruang dan Pertanahan
8. Lingkungan Hidup
9. Perkotaan dan Permukiman
10. Angkutan Masal
11. Pengentasan Si Miskin dan Jaminan Sosial
12. Birokrasi
13. Korupsi
Deddy S Bratakusumah - 0816968367
10. Ketimpangan Kawasan Barat dengan Kawasan
Timur Indonesia
% PDRB 1980 1990 2000 2010
KBI 80 84 83 82
KTI 20 16 17 18
Kawasan Barat Indonesia: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung,
DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali
Kawasan Timur Indonesia: Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar,
NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
10
% Komposisi
Penduduk
1980 1990 2000 2010
KBI 83 82 81 80
KTI 17 18 19 20
Gini
Coefficient
2007 2008 2009 2010
KBI 0.33 0.31 0.32 0.35
KTI 0.34 0.33 0.34 0.38
Sumber: Kartasamita 2013
15. Developments Short terms Medium terms Long terms
ASEAN SECURITY
POLITICAL
COMMUNITY
Maintaining national
stability and security
Strengthening and
modernizing national
military forces
Engaging China and
other ASEAN members
into dialogue on
security concerns
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY
Encouraging
Indonesian to use or to
consume national
products
Strengthening national
small and medium
enterprises
Engaging China, India
and other economic
developed countries in
to dialogue with
ASEAN members on
trade concerns
ASEAN SOCIAL
CULTURE COMMUNITY
Encouraging people to
people contact, for
example, contact
between religious
leaders, businessmen,
etc
Cooperation in
promoting welfare,
capacity building,
disaster relief
management ,
environment
Maintaining dialogue
on social cultural
issues.
Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015
Deddy S Bratakusumah - 0816968367
16. Konektivitas LOKAL Konektivitas NASIONAL Konektivitas GLOBAL
Dalam Pulau
Antar Pulau Internasional
2 3
Gerbang
Internasional
Indonesia
Asia
Europe
Amerika
Pulau
Pulau
Pulau
Kota
Kecil
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Antar KotaAntara Pusat
Kegiatan Ekonomi
1
Vision
Locally integrated, Globally connected
Kerangka Keterhubungan (Connectivity)
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
Kota
Kecil
17. 1 EC Sumatera
2 EC Jawa
5 EC Bali – Nusa Tenggara3 EC Kalimantan
6 EC Papua – Maluku4 EC Sulawesi – Maluku Utara
Center EconomyMega Center Economy SEZ FTZ
Denpasar
Mataram
Jakarta
Medan
Pekanbaru
Jambi
Lampung
Semarang
Banjarmasin
Palangkaraya
Pontianak
Makassar
Manado
Kendari
Gorontalo
Manokwari
Jayapura
1
2
5
3 4
6
Serang
Mamuju
IMT-
GT
BIMP-EAGA
Surabaya
Merauke
Kupang
Samarinda
Sofifi
Wamena
Sorong
Ambon
Palu
Banda Aceh
Padang
Bengkulu
Jogjakarta
Palembang
Tj. Pinang
Pkl. Pinang
6 Koridor Ekonomi
18. KLASTER 1
1. RASKIN
2. BANTUAN
LANGSUNG,
3. JAMINAN
KESEHATAN,
4. BEASISWA
KLASTER 2
1. BLOCK GRANTS
UNTUK 6,408
KECAMATAN (DESA,
KOTA, DAERAH
TERTINGGAL,
PRASARANA DESA
DAN ANTAR DESA)
2. PNPM MANDIRI
KLASTER 3
1. KUR (< RP 5 JUTA)
MELALUI
PERBANKAN,
2. BERBAGAI
FASILITAS
KEUANGAN
LAINNYA
KLASTER 4
1. RUMAH MURAH
2. PROGRAM ANGKUTAN MASAL MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH MASYARAKAT
4. LISTRIK AMAN DAN MURAH
5. PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KEHIDUPAN NELAYAN*)
6. PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KEHIDUPAN SI MISKIN DI
KOTA*)
KEBIJAKAN MAKRO-EKONOMI
• Meningkatkan
Kesejahteraan
• Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengentasan
Si Miskin
*) Target 60% dari masyarakat paling miskin
4 Klaster Pengentasan Si Miskin
19. Ukuran Keberhasilan RB
Sasaran Indikator Base line
(2009)
Target
(2014)
Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas
KKN
IPK*) 2.8 5.0
OPINI BPK (WTP)
Pusat 42,17% 100%
Daerah
2.73% 60%
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
kepada masyarakat
Integritas
Pelayanan Publik
Pusat 6,64 8,0
Daerah 6,46 8,0
Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5
Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%
*) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
19
20. Area Perubahan Dalam Kerangka RB
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan Perundang-
undangan
Sumber daya manusia
aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Pola pikir (mind set)
dan Budaya Kerja
(culture set) Aparatur
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Area Perubahan Hasil yang diharapkan
20
21. 21
Revisi Undang-undang Politik:
1. Partai Politik
2. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD
3. Pemilihan Presiden
4. MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Konsolidasi Demokrasi
22. 22
Merevisi dan Membuat Undang-Undang:
1. Pemerintahan Daerah
2. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah
3. Pemerintahan Desa
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah
5. Hubungan Antara Pusat dan Daerah
Kaji Ulang Desentralisasi dan Otonomi
Daerah
25. Peran Serta Masyarakat
1. Pemanfaatan Sumber Daya Produktif dari
Masyarakat,
2. Fasilitasi Peran Serta Secara Luas dalam Setiap
Kegiatan Kepemerintahan,
3. Kesetaraan dan Kesamaan Menikmati Hasil
Pembangunan
26. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat
• Hubungan Pemerintahan-Masyarakat (G-C)
menyangkut interaksi yang luas pada siklus
pembuatan dan implementasi kebijakan
• Artinya masyarakat harus dilibatkan pada
siklus kebijakan, terutama pada saat:
- Agenda Setting
- Formulasi
- Implementasi
- Evaluasi
27. Mengapa perlu Ditingkatkan Hubungan
Pemerintah dan Masyarakat?
• Untuk peningkatan mutu kebijakan, dengan
memberikan kesempatan kepada pemerintah
untuk menggali semua informasi, perspektif,
dan solusi dalam rangka menghadapi
tantangan dalam pembuatan kebijakan
terhadap rumitnya masalah, ketergantungan
dan waktu yang kritis.
• Memfasilitasi berkembangnya masyarakat yang
melek informasi, dengan membuka luas dan
cepat interaksi dengan masyarakat.
28. Lanjutan
• Mengintegrasikan input (harapan, dan
pandangan) dari masyarakat dengan proses
kebijakan publik.
• Jawaban (respon) terhadap tuntutan
transparansi dan akuntabilitas.
• Memperkuat kembali kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, dan
mengoreksi akibat-akibat dari: (1)
menurunnya partisipasi masyarakat dalam
pemilu, dan (2) menurunnya kepercayaan
pada partai politik.
29. Langkah-langkah
1. INFORMASI
Searah, dalam hal ini pemerintah membuat dan
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik aktif
berupa desiminasi atau sosialisasi, maupun pasif sesuai
permintaan dari masyarakat
2. KONSULTASI
Dua arah, dalam hal ini masyarakat memberikan
masukkan kepada pemerintah, berdasarkan permintaan
dari pemerintah.
3. PARTISIPASI AKTIF
Didasarkan atas prinsip kemitraan dengan pemerintah,
dalam hal ini masyarakat aktif dalam proses kebijakan,
meskipun keputusan dan tanggung jawab tetap ditangan
pemerintah.
30. Penutup
• Masyarakat ASEAN 2015 adalah kesepakatan
yang harus segera dipersiapkan,
• Peran serta masyarakat merupakan keniscayaan
dalam Paradigma Governance, yang harus
difasilitasi oleh Birokrasi
• Upaya birokrasi adalah melakukan Reformsi dan
Meningkatkan Pelayanan Publik.
Deddy S Bratakusumah - 0816968367