Dipresentasikan dalam acara Webinar Nasional “Kajian Kubah Gambut dan Penerapan Metode Paludikultur dalam Rehabilitasi dan Restorasi Lahan Gambut”, 22 Desember 2020.
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
More Related Content
Similar to STANDARISASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
Dipresentasikan dalam acara Webinar Nasional “Kajian Kubah Gambut dan Penerapan Metode Paludikultur dalam Rehabilitasi dan Restorasi Lahan Gambut”, 22 Desember 2020.
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
5. KEMITRAAN DALAM PEREKONOMIANKEMITRAAN DALAM PEREKONOMIAN
MENURUT UUD 1945 (pasal 33)MENURUT UUD 1945 (pasal 33)
PEMERINTAH SWAST
A
MASYARAKAT
KOPERASI
PERUSAHAA
N
BUMN
7. APA YANG DIDESENTRALISASIKAN?APA YANG DIDESENTRALISASIKAN?
1.1. DESENTRALISASI FISKAL,DESENTRALISASI FISKAL,
2.2. DESENTRALISASI POLITIKDESENTRALISASI POLITIK
3.3. DESENTRALISASI ADMINISTRASIDESENTRALISASI ADMINISTRASI
ATAU KEWENANGANATAU KEWENANGAN
8. ALASAN DESENTRALISASIALASAN DESENTRALISASI
1.1. TUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASITUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASI
2.2. SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI)SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI)
3.3. TRANSISI DARI EKONOMITRANSISI DARI EKONOMI
TERPIMPIN KE EKONOMI PASARTERPIMPIN KE EKONOMI PASAR
4.4. KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYA-KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYA-
NAN MASYARAKATNAN MASYARAKAT
5.5. KERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFISKERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFIS
6.6. KETERBATASAN PUSAT DALAMKETERBATASAN PUSAT DALAM
PELAYANAN MASYARAKATPELAYANAN MASYARAKAT
9. MANFAAT DESENTRALISASIMANFAAT DESENTRALISASI
1.1. EFISIENSI PENGERAHAN DANEFISIENSI PENGERAHAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA,PEMANFAATAN SUMBER DAYA,
2.2. STABILITAS MAKROEKONOMI,STABILITAS MAKROEKONOMI,
3.3. PENINGKATAN PELAYANANPENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT,MASYARAKAT,
4.4. PEMERATAANPEMERATAAN
10. BENTUK DESENTRALISASIBENTUK DESENTRALISASI
1.1. DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI
PENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARATPENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARAT
PUSAT DI DAERAHPUSAT DI DAERAH
2.2. DELEGASIDELEGASI
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAHPELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAH
3.3. DEVOLUTIONDEVOLUTION
PENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAHPENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAH
4.4. PRIVATISASIPRIVATISASI
PENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTAPENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTA
11. POTENSI KONFLIK AKIBATPOTENSI KONFLIK AKIBAT
DESENTRALISASIDESENTRALISASI
1.1. DANA PERIMBANGAN DARI S.D.ADANA PERIMBANGAN DARI S.D.A
2.2. TERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASATERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASA
ANTAR DAERAHANTAR DAERAH
3.3. TERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUKTERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUK
4. PERBEDAAN KAPASITAS ANTAR DAERAH4. PERBEDAAN KAPASITAS ANTAR DAERAH
5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK
BERJIWA WIRAUSAHABERJIWA WIRAUSAHA
12. HUBUNGAN OTDA DENGANHUBUNGAN OTDA DENGAN
GLOBALISASIGLOBALISASI
OTONOMI DAERAH
GO GLOBAL
* PEMILIHAN LOKASI * DAYA SAING SECARA
* SUMBER DAYA ALAM LOKAL, NASIONAL, & GLOBAL
* SUMBER DAYA MANUSIA * HARGA YANG KOMPETITIF
COMPARATIVE
ADVANTAGES
COMPETITIVE
ADVANTAGES
13. USAHA MEREKA UMUMNYAUSAHA MEREKA UMUMNYA
1.1. PertanianPertanian
2.2. PeternakanPeternakan
3.3. Perikanan/KelautanPerikanan/Kelautan
4.4. Jasa/PariwisataJasa/Pariwisata
5.5. Pengumpul Hasil HutanPengumpul Hasil Hutan
6.6. Usaha Tambang RakyatUsaha Tambang Rakyat
7.7. Industri:Industri: ** KerajinanKerajinan
** Pengolahan HasilPengolahan Hasil
(Pertanian, Peternakan,(Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Hasil Hutan)Perikanan, Hasil Hutan)
14. KURANG APA MEREKA ?KURANG APA MEREKA ?
1.1. ModalModal
2.2. Informasi Pasar dan PemasaranInformasi Pasar dan Pemasaran
3.3. Pengolahan dan PengemasanPengolahan dan Pengemasan
4.4. Sumber Bahan Baku, Bibit danSumber Bahan Baku, Bibit dan
Bahan PenunjangBahan Penunjang
5.5. Manajemen dan TeknologiManajemen dan Teknologi
6.6. Jaminan, Standard danJaminan, Standard dan
PerlindunganPerlindungan
15. CAKUPAN STANDARDISASI
Mutu atau KualitasMutu atau Kualitas
Unjuk KerjaUnjuk Kerja
Dimensi atau UkuranDimensi atau Ukuran
Sistem OperasiSistem Operasi
Kandungan BahanKandungan Bahan
KompatibilitasKompatibilitas
16. DENGAN OTONOMI DAERAHDENGAN OTONOMI DAERAH
MAKA EKONOMI AKAN:MAKA EKONOMI AKAN:
1.1. EFISIENEFISIEN
2.2. BERDAYA SAING TINGGI BAIKBERDAYA SAING TINGGI BAIK
TINGKAT LOKAL, NASIONAL,TINGKAT LOKAL, NASIONAL,
MAUPUN GLOBALMAUPUN GLOBAL
3.3. BERMANFAAT BAGI MASYARAKATBERMANFAAT BAGI MASYARAKAT
SEKITARNYA (LAPANGAN KERJASEKITARNYA (LAPANGAN KERJA
DAN DAMPAK POSITIF LAINNYA)DAN DAMPAK POSITIF LAINNYA)
17. CONTOH STRATEGICONTOH STRATEGI
(CONTOH KASUS DI PROPINSI OITA JEPANG)
1.SATU PROPINSI SATU KOMODITAS1.SATU PROPINSI SATU KOMODITAS
UNGGULANUNGGULAN
2.SATU KABUPATEN SATU KOMODITAS2.SATU KABUPATEN SATU KOMODITAS
UNGGULANUNGGULAN
3.SATU DESA SATU KOMODITAS UNGGULAN3.SATU DESA SATU KOMODITAS UNGGULAN
4.SATU KELOMPOK SATU KOMODITAS4.SATU KELOMPOK SATU KOMODITAS
UNGGULANUNGGULAN
5.SATU ORANG SATU KOMODITAS ISTIMEWA5.SATU ORANG SATU KOMODITAS ISTIMEWA