Public Health Policy

1. UPAYA PELAYANAN
KESEHATAN BAGI RAKYAT
DEDDY S. BRATAKUSUMAH
deddys@bappenas.go.id
2008

2. PERGESERAN
 PERAN
 KEWENANGAN
 POLITIK DAN BUDAYA GLOBAL

3. PERUBAHAN PARADIGMA
 SENTRALISTIS
 PEMBANGUNAN
FISIK
 PEMECAHAN MASALAH
 SERBA PEMERINTAH
 PENGERAHAN
MASYARAKAT
 DEMOKRASI SEMU
 DESENTRALISTIS
 FOKUS PADA
PELAYANAN
 BERWAWASAN MASA
DEPAN
 PARTISIPASI
 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
 DEMOKRASI

4. DUA AZAS YANG KONTINUM
AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI
TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM
TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA
SENTRALISASI
DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN
TERJADI DISINTEGRASI

5. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
PUSAT DAERAH
PILIHAN
SESUAI KONDISI,
KEKHASAN,
POTENSI UNGULAN
WAJIB
-PROPINSI 16
-KAB/KOTA 16
SESUAI SPM
- POLITIK L.N
- PERTAHANAN
- KEAMANAN
- MONETER DAN FISKAL
- YUSTISI
- AGAMA

6. PENGATURAN KEWENANGAN
(URUSAN PEMERINTAHAN)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI;
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN
6. AGAMA.
CONCURRENT
(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN
(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN
MINIMUM

7. KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN
1. EXTERNALITAS
SIAPA KENA DAMPAK (MANFAAT DAN BIAYA)
2. AKUNTABILITAS
YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH
TINGKATAN PEMERINTAHAN YANG PALING
DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT
3. EFISIENSI
MEMPERHATIKAN SKALA EKONOMI DAN
CAKUPAN PELAYANAN

8. 1. PUSAT: BERWENANG MEMBUAT NORMA-NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, MONEV, SUPERVISI, FASILITASI DAN URUSAN-
URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS
NASIONAL.
1. PROVINSI: BERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS
URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN
EKSTERNALITAS REGIONAL (LINTAS KAB/KOTA)
1. KAB/KOTA: BERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS
URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN
EKSTERNALITAS LOKAL (DALAM SATU KAB/KOTA)
URUSAN PEMERINTAHAN SETIAP TINGKATAN

9. CONTOH HUBUNGAN ANTAR TINGKATAN
HUBUNGAN
INTERELASI DAN
INTERDEPENDENSI
CONTOH 1:
URUSAN PENDIDIKAN DASAR & SLTP 
KAB/KOTA
URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH OLEH
PROVINSI
URUSAN PT OLEH PEMERINTAH PUSAT
CONTOH 2:
JALAN KAB/KOTA OLEH PEMKAB/KOTA
JALAN PROV OLEH PEMPROV
JALAN NEGARA OLEH PEM. PUSAT
HUBUNGAN
INTERELASI DAN
INTERDEPENDENSI

10. URUSAN WAJIB
SKALA PROPINSI
1. PERENCANAAN DAN PENGEN-
DALIAN PEMBANGUNAN
2. PERENC, PEMANFAATAN,
PENGAWASAN TATA RUANG
3. PENYEL TIBUM DAN
KETENTRAMAN MASY
4. PENYED SARANA DAN PRASARANA
UMUM
5. PENANGANAN BID KESEHATAN
6. PENYEL PENDIDIKAN DAN
ALOKASI SDM POTENSIAL
7. PENANGANAN MASALAH SOSIAL
LINTAS KAB/KOT
8. PELAYANAN BIDANG TENAGA
KERJA LINTAS KAB/KOTA
9. FASILITASI PENGEMBANGAN KOP,
UKM, TERMASUK LINTAS
KAB/KOTA
SKALA KABUPATEN / KOTA
1. PERENC DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
2. PERENC, PEMANFAATAN,
PENGAWASAN TATA RUANG
3. PENYEL TIBUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
4. PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA UMUM
5. PENANGANAN BIDANG
KESEHATAN
6. PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
7. PENANGGULANGAN MASALAH
SOSIAL
8. PELAYANAN BIDANG TENAGA
KERJA
9. FASILITASI PENGEMBANGAN
KOP, UKM
PROPINSI KABUPATEN /
KOTA

11. URUSAN WAJIB
10. PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP
11. PELAYANAN PERTANAHAN,
TERMASUK LINTAS KAB/KOT
12. YAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
13. YAN ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN
14. YAN ADM PENANAMAN MODAL,
TERMASUK LINTAS KAB/KOTA
15. PENYEL PELAYANAN DASAR LAIN
YANG BELUM DAPAT DILAKS OLEH
KAB/KOTA
16. URUSAN WAJIB LAIN AMANAT
PERATURAN PERUNDANGAN
10. PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP
11. PELAYANAN PERTANAHAN
12. PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
13. PELAYANAN ADMINISTRASI
UMUM PEMERINTAHAN
14. PELAYANAN ADMINISTRASI
PENANAMAN MODAL
15. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DASAR LAIN
16. URUSAN WAJIB LAIN AMANAT
PERATURAN PERUNDANGAN
PROPINSI KABUPATEN / KOTA

12. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN
1. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAGI
MASYARAKAT HARUS TERSEDIA MINIMAL DISETIAP
KELURAHAN ATAU DESA
2. AMBULATORY TRANSPORT (MOBIL, PERAHU, KAPAL KECIL)
HARUS TERSEDIA PADA SETIAP KELURAHAN ATAU DESA
3. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KEDUA (RUMAH SAKIT
TIPE C ATAU D) HARUS TERSEDIA PADA SETIAP
KECAMATAN
4. DOKTER SPESIALIS TERTENTU HARUS TERSEDIA PADA
TINGKAT KECAMATAN
5. SETIAP 2 ATAU 3 KECAMATAN HARUS DILENGKAPI DENGAN
PELAYANAN KESEHATAN TERSIER (RUMAH SAKIT TIPE A
ATAU B), YANG DILENGKAPI DENGAN DOKTER SPESIALIS
6. RUMAH SAKIT PENYAKIT TERTENTU (JIWA, KUSTA,
JANTUNG, SYARAF), DISEDIAKAN BERSAMA OLEH
BEBERAPA DAERAH, ATAU BERSIFAT REGIONAL

13. TERIMA KASIH