Uts tik muhammad ridho ansyari bab 7 1 a pgsdRidho Ansyari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
Tugas UTS (Teknologi Informasi Dan Komunikasi)
Nama: Muhammad Ridho Ansyari
Kelas: 1A PGSD
Dosen Pengampu: Dr. Nur Agus Salim, M.Pd
"Semoga Bermanfaat"
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahPuspawijaya Putra
Sekolah merupakan lembaga penentu dalam kiprah pengembangan pendidikan, karena dari deretan birokrasi yang terkait dengan pengembangan pendidikan, sekolah sebagai pelaksana dari semua program pendidikan yang direncanakan dari tingkat pusat sampai ke tingkat operasional di sekolah. Maju mundurnya pendidikan sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang ada di tangan para pendidik di sekolah. Oleh karena itu, dengan tanpa mengesampingkan pentingnya faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap mutu pendidikan, unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah harus mendapat pengelolaan dan pengembangan secara optimal. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan dibuatnya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan unsur ketenagaan di sekolah.
100 MW Pendidikan dan Perubahan Dunia Kerja-edit.pdfMuktiono Waspodo
Pendidikan dan tantangan dunia kerja menjadi salah satu isu krtis yang perlu dibahas dengan ccermat guna menyiapkan ide/gagasan baru yang mengarah pada tranformasi pengelolaan pendidikan (mw bagian solusi)
Uts tik muhammad ridho ansyari bab 7 1 a pgsdRidho Ansyari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
Tugas UTS (Teknologi Informasi Dan Komunikasi)
Nama: Muhammad Ridho Ansyari
Kelas: 1A PGSD
Dosen Pengampu: Dr. Nur Agus Salim, M.Pd
"Semoga Bermanfaat"
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Makalah upaya peningkatan mutu pendidikan
Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahPuspawijaya Putra
Sekolah merupakan lembaga penentu dalam kiprah pengembangan pendidikan, karena dari deretan birokrasi yang terkait dengan pengembangan pendidikan, sekolah sebagai pelaksana dari semua program pendidikan yang direncanakan dari tingkat pusat sampai ke tingkat operasional di sekolah. Maju mundurnya pendidikan sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang ada di tangan para pendidik di sekolah. Oleh karena itu, dengan tanpa mengesampingkan pentingnya faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap mutu pendidikan, unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah harus mendapat pengelolaan dan pengembangan secara optimal. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan dibuatnya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan unsur ketenagaan di sekolah.
100 MW Pendidikan dan Perubahan Dunia Kerja-edit.pdfMuktiono Waspodo
Pendidikan dan tantangan dunia kerja menjadi salah satu isu krtis yang perlu dibahas dengan ccermat guna menyiapkan ide/gagasan baru yang mengarah pada tranformasi pengelolaan pendidikan (mw bagian solusi)
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. 1. Perkembangan teknologi, terutama Teknologi
Informasi dan Komunikasi
2. Internasionalisasi & Globalisasi:
a. Perdagangan barang dan jasa lintas negara
b. Mobilitas lintas negara
c. Kompetisi antar negara
3. Perkembangan ekonomi berbasis IPTEK dan
ekonomi Kreatif
3. 4. Globalisasi merubah kondisi lapangan kerja:
ketrampilan baru, multi-bahasa, kemampuan
komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya antar
bangsa
5. Standar kualifikasi dan kompatibilitas kualifikasi
antar negara
6. Kualitas tenaga kerja (ditentukan oleh kualitas
pendidikan dan pelatihan) menentukan daya saing
bangsa
4. 7. Kebutuhan akan kualifikasi yang makin tinggi untuk
memasuki lapangan kerja lokal dan global
8. Perubahan lapangan kerja yang sangat dinamis
kebutuhan kompetensi baru (perlu pendidikan dan
pelatihan sepanjang hayat)
5. Industri:
• Kekayaan sumberdaya alam
• Modal
• Teknologi
• Buruh murah
Sekarang:
• Modal Manusia, Informasi dan TIK
• Inovasi dan kreativitas
5
7. 7
51.5%
18.9%
14.6%
7.8%
2.7%
4.6%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%
Up to primary Education
Junior HS
General HS
Vocational General HS
Diploma I,II,III
University
Labor Force Structure
3.7%
7.6%
11.9%
13.8%
15.7%
14.2%
7.4%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
Up to primary Education
Junior HS
General HS
Vocational General HS
Diploma I,II,III
University
Nasional
Unemployment Rate
Sumber: BPS, 2010
8. Transisi dari ekonomi berbasis
sumberdaya alam dan buruh, menuju
ekonomi efisien dan SDM kompeten
Pendidikan vokasi menjadi faktor utama
pembentuk kompetensi SDM
8
11. 11
Pemetaan Instansi Terkait
1. Peraturan perundangan yang masih
berlaku,
2. Kelembagaan,
3. Tata Laksana,
4. Sumber Daya Manusia.
12. 12
Maka
Mari kita membangun kebersamaan
untuk melakukan perubahan paradigma
sesuai dengan kebijakan baru
Aktor utama yang harus segera duduk
bersama Kemdikbud, Kemnakertrans dan
Asosiasi Penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan