Penjelasan tentang materi Demokrasi Liberal, Terpimpin, dan Orde Baru

1. Demokrasi Liberal, Demokrasi
Terpimpin dan Orde Baru
Ferdhiyadi N

2. Demokrasi Liberal
• Demokrasi Liberal muncul pada awal abad ke-
18 Eropa, yang juga dikenal sebagai Zaman
Pencerahan. Pada masa itu, sebagian besar
negara-negara Eropa adalah monarki, dengan
kekuasaan politik dipegang oleh raja.

3. • Demokrasi Liberal berawal dari pernyataan
Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques
Rousseau dalam teori mereka, teori kontrak
sosial, yaitu hak individu untuk bebas bereaksi
atas pemerintahan. Mereka berpendapat
bahwa semua orang diciptakan sama dan
karenanya otoritas politik tidak dapat
dibenarkan atas dasar darah bangsawan

4. • Lahirnya Magna Carta (piagam besar) pada 15
Juni 1215. terciptalah Parlemen atau badan
pembuat hukum. Tujuannya adalah agar untuk
membatasi kekuasaan raja dan mengatakan
bahwa hukum tertulis lebih berkuasa daripada
raja
• Inggris merupakan salah satu pelopor dari
demokrasi liberal. Kerajaan Inggris merupakan
negara demokrasi dengan sistem parlementer
yang menganut paham liberal. Mengedepankan
Individualisme, Kesetaraan dan Kebebasan

5. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan
sistem politik dan demokrasi barat. Sistem
politik yang menganut kebebasan individu.
Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang
menganut sistem presidensial (AS), sistem
parlementer (sistem westminster : Britania
Raya dan Negara –negara persemakmurannya)
atau sistem semi presidensial (Perancis).

6. Ciri Demokrasi Liberal
• Kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan
eksekutif.
• Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana
Menteri.
• Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet
di angkat dan di berhentikan oleh parlemen.
• Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat
sebagai kepala negara.
• Demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi
parlementer.
• Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam
dan manusia dapat terkontrol.
• Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional

7. Lahirnya Demokrasi Liberal
di Indonesia
• Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat
(RIS), dibubarkan
• RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Seiring dengan itu, sistem
pemerintahannya pun berubah menjadi Demokrasi
Parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950.
• Pemerintahan dijalankan pada suatu dewan menteri
(kabinet) yang dipimpin seorang perdana menteri
dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

8. Kabinet Natsir
( 6 September 1950 – 18 April 1951)
Kabinet koalisi pimpinan Masyumi
• Program Kerja
a. Meningkatkan keamanan & ketertiban
b. Konsolidasi penyempurnaan susunan Parlemen
c. Penyempurnaan Angkatan Perang
d. Memperjuangkan masalah Irian Barat
e. Ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional
• Hasil Kerja
a. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
b. Indonesia masuk menjadi anggota PBB
c. Perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat
• Kegagalan
a. Masalah kemanan dalam negeri (DI/TII, Andi Azis, APRA & RMS)
b. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir
mengembalikan mandat

9. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 1952)
Kabinet koalisi Masyumi dan PNI
• Program Kerja
a. Tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban
b. Memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani
c. Mempersiapkan pemilu
d. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI
• Hasil Kerja
a. Hambatan kondisi keamanan
b. Perseteruan berbagai elemen politik
c. Permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia
• Kegagalan
Penandatanganan Mutual Security Act dengan USA membuat kabinet
Sukiman dianggap tidak netral dan memihak Blok Barat sehingga DPR
menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat

10. Kabinet Wilopo
( 19 Maret 1952 – 2 Juni 1953)
Kabinet koalisi PNI, Masyumi, PSI
• Program Kerja
a. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu
b. Meningkatkan taraf pendindikan, kemakmuran dan keamanan rakyat
c. Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda
d. Menjalankan politik luar negeri Bebas Aktif
• Hasil Kerja
a. Mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan
b. Konflik dalam Angkatan Darat berujung Peristiwa 17 Oktober 1952
(Demonstrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen
dalam urusan militer)
c. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara (Pengembalian tanah
perkebunan pada pengusaha asing diatas tanah yang telah digarap rakyat
sejak Zaman Jepang)
• Kegagalan
Mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian
mandat

11. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
Koalisi PNI dan NU
• Program Kerja
a. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu
b. Mengatasi gangguan keamanan
c. Melaksanakan politik luar negeri Bebas Aktif
d. Penyelesaian pertikaian politik
e. Pembebasan Irian Barat
• Hasil Kerja
a. Dibentuknya panitia Pemilu
b. Sukses menyelenggarakan KAA di Bandung
c. Hubungan dengan Cina membaik
• Kegagalan
a. Memperjuangkan Irian barat ke dalam wilayah RI
b. Munculnya berbagai pemberontakan
c. Konflik ditubuh TNI AD yang terus berlanjut dengan mundurnya A.H.
Nasution digantikan Bambang Sugeng

12. Kabinet Burhaniddin Harahap
(Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet dari Partai Masyumi
• Program Kerja
a. Melaksanakan pemilu secara baik
b. Memberantas korupsi
c. Membenahi konflik intern TNI AD
• Hasil Kerja
a. Terselenggaranya Pemilu 1955 dengan baik
b. Ditangkapnya Mr.Djody Gondokusumo atas kasus korupsi di
Departemen Kehakiman
c. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD
d. Dibubarkannya Uni Indonesia Belanda
e. Berhasil menentukan sistem Parlemen Indonesia
• Kegagalan
a. Komposisi partai pemenang Pemilu yang saling berseteru

13. Pemilu 1955
• Pemilihan Umum diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu:
1. Tahap I, tanggal 29 September 1955 untuk memilih
anggota DPR
2. Tahap II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih
anggota Konstituante
• Dalam pemilu 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara
terbanyak:
1. Masyumi
2. PNI
3. NU
4. PKI

14. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
(24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
Kabinet koalisi PNI, masyumi, dan NU
• Program Kerja
a. Memperjuangkan masalah Irian Barat
b. Mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia
c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh
d. Menyeimbangkan APBN
• Hasil Kerja
a. Penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno
b. Beralihnya kepemilikan Perusahaan milik Belanda
c. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku
• Kegagalan
a. Kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat
b. Munculnya sentimen anti Cina
c. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah

15. Kabinet Djuanda/Kabinet karya (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
Disebut Zaken kabinet (kabinet kerja), yaitu
kabinet yang disusun berdasarkan keahlian
menteri dibidangnya
• Program Kerja
a. Pembentukan Dewan Nasional
b. Normalisasi keadaan Republik
c. Melancarkan pembatalan hasil KMB
d. Memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI
e. Mengintensifkan program pembangunan
• Hasil Kerja
a. Pembersihan pejabat yang terbukti korup
b. Melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan
negara
c. Ditetapkannya peraturan kelautan dalam Deklarasi Djuanda
• Kegagalan
a. Masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis di daerah

16. Bubarnya Demokrasi Liberal
• Singkatnya waktu periode pemerintahan kabinet-
kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak
stabil
• Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada
5 Juli 1959. Di dalamnya, termuat bahwa Dewan
Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke
UUD 1945 alias meninggalkan UUDS 1950. Selain itu,
dibentuk juga Majelis Permusyaratan Rakyat
Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung
Sementara (DPAS).
• Berbagai gangguan keamanan dalam negeri seperti:
DI/TII, PRRI/Permesta

17. Demokrasi Terpimpin
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya
Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi
Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang berlaku dari
1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi
dengan pengakuan kepemimpinan.
• Tujuan sistem Demokrasi Terpimpin adalah untuk
menata kembali kehidupan politik serta
pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada
pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945.
• Ciri demokrasi terpimpin: Dominasi presiden
menguat Pembatasan peran DPR dan partai politik
Peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial
politik

19. Politik Luar Negeri
• Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua
yaitu :
a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu
kekuatan lama yang telah mapan yakni
negara-negara kapitalis yang neokolonialis
dan imperialis ( Nekolim )
b. b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu
kekuatan baru yang sedang muncul yakni
negara-negara progresif revolusioner

20. • Menyelenggarakan pesta olah raga negara-
negara Nefo yang dikenal dengan nama
Ganefo ( Games of New Emerging Forces)
• Politik Bebas Aktif diganti POLITIK NEFO
OLDEFO (POLITIK LUAR NEGRI POROS/
JAKARTA-PHOM PEN-PEKING
• Konfrontasi dengan Malaysia 1962-1966.
Soekarno menentang pembentukan negara
federasi Malaysia bentukan Inggris dan
mengeluarkan Dwikora.
• Indonesia keluar dari PBB 7 Januari 1965

21. Kebijakan Ekonomi
• Perekonomian Indonesia sangat lemah akibat
kondisi politik yang bergejolak.
Pemberontakan terjadi di berbagai daerah
• Pembentukan Dewan Perancang Nasional
(Depernas) dan Badan Perancangan
Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Penurunan nilai uang
• Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
• Pembangunan Proyek Mercusuar

22. Konflik Papua dengan Belanda
• Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan
mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat tahun
1956
• Perundingan dengan Belanda hingga tahun 1956
mengalami kegagalan. Indonesia memilih jalan
konfrontasi
• Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk
Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB
• 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan
diplomatik dengan pemerintah Belanda.

23. • Konfrontasi Ekonomi, Nasionalisasi de javasche
Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
Pemogokan buruh Indonesia di perusahaan-
perusahaan Belanda. Nasionalisasi perusahaan
Belanda.
• Dikeluarkannya Trikora tahun 1961 di Yogyakarta
• Perjanjian New York yang “difasilitasi” oleh
Amerika Serikat 15 Agustus 1962.
• Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian
Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
• Indonesia mengadakan PEPERA untuk
menentukan sikap rakyat Papua tahun 1969

24. G30S/1965
• Menguatnya kekuatan PKI di Indonesia.
Menuntut dibentuknya angkatan ke-5 yang
terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai
• Insiden penculikan dan pembunuhan 7
Jenderal 1 Oktober 1965 subuh hari.
• Operasi penumpasan PKI dimulai sejak tanggal
1 Oktober 1965 sore hari. Dipimpin Panglima
Komando Strategi Angkatan Darat saat itu,
Mayjen Soeharto

25. • Pada akhir 1965, antara 500 ribu dan satu juta
anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI
telah menjadi korban pembunuhan dan puluhan
ribu dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi,
tanpa adanya perlawanan sama sekali
• Sesudah peristiwa G30S/1965, pemerintah
menetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila
tanggal 1 Oktober 1965
• Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret
1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak
terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret.

26. Jatuhnya Presiden Soekarno
• Lahirnya Front Pancasila dengan tuntutan
Tritura
• Rakyat bersama Mahasiswa 66 terus bergerak
mendesak agar Presiden Soekarno mengambil
tindakan secepatnya terhadap PKI
• Melalui Supersemar Soeharto mendapat
wewenang untuk mengambil segala tindakan
untuk menjamin keamanan, ketenangan serta
kestabilan politik

27. • 22 Juni 1966, Pidato pertanggungjawaban
Soekarno dengan judul NAWAKSARA ditolak
MPRS.
• 9 Februari 1967, DPR-GR menyatakan bahwa
Presiden Soekarno secara kontitusional
,politik, idiologi membahayakan keselamatan
dan keutuhan negara sehingga DPR-GR
mengusulkan kepada MPRS untuk
menggantikannya dengan Soeharto
• Kewenangan Soeharto semakin besar setelah
dikeluarkan Tap No XIII/MPRS/ 1966 tentang
pembentukan kabinet Ampera

28. • Pada tanggal 7-12 Maret 1967 MPRS mengelar
sidang istimewa dipimpin oleh Jendral
A.H.Nasution MPRS mengeluarkan ketetapan
No XXXIII/ MPRS/ 1967
• Ketetapan tersebut adalah pencabutan
kekuasaan pemerintahan Negara dari
Presiden Ir.Soekarno serta mengangkat
Soeharto sebagai pejabat presiden hingga
terpilih presiden oleh MPRS hasil pemilu
• Jatuhnya Soekarno dan diangkatnya Soeharto
menjadi presiden merupakan awal dari
pemerintahan Orde Baru

29. Penyimpangan Pancasila da UUD 1945 di
masa Demokrasi Terpimpin
• Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme
Agama Komunis (Nasakom)
• Anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya
dipilih melalui pemilu.
• Anggota DPAS ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh
presiden
• Anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil
pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden
• Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia
sebagai GBHN
• Kepemimpinan Soekarno otoriter dan membungkam
lawan-lawan poliknya