Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 3_FGD JFK.ppt
Similar to 3_FGD JFK.ppt (20)
3_FGD JFK.ppt
- 1. JF PRANATA SDM APARATUR ANALIS SDM APARATUR
- 2. KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN NEGARA DI INDONESIA POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN TNI POLRI PNS Pegawai BUMN Pegawai Non-PNS UU No. 8 Tahun 1974 UU No. 43 Tahun 1999 UU No. 34 Tahun 2004 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 2 Tahun 2002 UU No. 19 Tahun 2003 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Republik Indonesia Aparatur Sipil Negara • PNS • PPPK Badan Usaha Milik Negara (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020)
- 3. 5 UU NOMOR 5 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 70 Tahun 2015 PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 49 Tahun 2018 PP No. 30 Tahun 2019 JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN 17 September 2015 Diundangkan MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 7 April 2017 Diundangkan • JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRA SI JABATAN FUNGSIONAL 15 Januari 2014 Diundangkan MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 28 November 2018 Diundangkan PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 29 April 2019 Diundangka n PP No. 17 Tahun 2020 Perpres No. 38 Tahun 202 0 JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 28 Februari 2020 Diundangkan 28 Februari 2O2O Diundangkan PermenPA N RB 13 Tahun 2019 30 Juli 2019 Pasal 85 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 • Kedudukan JF (Pasal 67) • Tugas instansi Pembina (Pasal 99 ayat (3) huruf s) • Uji kompetensi pada pengangkatan pertama (Pasal 75 & Pasal 78) • Penyetaraan Jabatan (Pasal 350A) PermenPANR B 28 Tahun 2019 6 Desember 2019 Diundangkan Pasal 21 ayat (1) Penetapan kelas JF yang akan didudki yaitu disetarakan dengan kelas JA yang diduduki sebelumnya sampai ada ketentuan lanjutan. Pasal 21 ayat (2) Jika kelas JF lebih tinggi dari kelas JA, mengikuti aturan PermenPANRB 8 Tahun 2021 SISTEM PENILAIA N KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 17 Maret 2021 Diundangkan PermenPANR B 17 Tahun 2021 18 Mei 2021 Diundangkan
- 4. Pasca UU No 5/2014 UU No5/2014 PPNo 11/2017 Pasal67-101 Permenpanr b No 13/2019 - - Pasal 85 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal 3Presiden bisa menarik lagi delegasikewenangan Pasal 34 prajab karena kondisitertentu pasal 46 ttgpengaturan pangkat Pasal 67Kedudukan JF Pasal 75&78 hapusUji kompetensipadapengangkatan pertama Pasal 99Tugasinstansi pembina Pasal 106-108 pengecualian persetujuan presiden pengisianJPT Pasal 132mutasi JPTdenganukom Pasal 159pengisianJPTdariTNI/Polri (hapusjpt pratama) Pasal 178&202penugasan Pasal 203pembelajaran terintegrasi Pasal 217pelatihan Pasal 250 pidana umumdihilangkan Pasal 305penyetaraan jabatan Pasal 352 ttg pangkat pasal 360tunjab Direvisi PP No 17/202 0 Surat Menteri PANRB No. 365/2019 pemberlakuan permenpan 13/2019 Surat Menteri PANRB No. 563/2020 tentang pemberlakuan perghapusan persyaratan uji kompetensi untuk pengangkatan pertama dan nomenklatur JF CPNS
- 5. REGULASI TEKNIS JF KEPEGAWAIAN PERMENPAN RB NOMOR 13 TAHUN 2019 PERMENP AN RB NO 38 TAHUN 2020 PERMENPA N RB NO 94 TAHUN 2020 PERMENPA N RB NO 37 TAHUN 2020 PERMENPA N RB NO 39 TAHUN 2020 Analis SDM Aparatur Pranata SDM Aparatur Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Assesor SDM Aparatur
- 6. Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. PENGERTIAN Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
- 7. KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB & TUGAS JF KEDUDUKAN & TANGGUNG JAWAB sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas, fungsi unit kerja, anjab, ABK JF= JAB KARIER TUGAS: memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 9. PRANATA SDM APARATUR Ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara
- 10. PRANATASDMAPARATUR No Unsur Subunsur I Tugas Pokok A. Sistem Manajemen ASN Penyusunan & Penetapan Kebutuhan ASN Penilaian Kinerja ASN Pengadaan ASN Disiplin ASN Pangkat dan Jabatan ASN Penghargaan ASN Pengembangan Karier ASN Penggajian, Tunjangan & Fasilitas ASN Pola Karier ASN Pemberhentian ASN Promosi ASN Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua ASN Mutasi ASN Perlindungan ASN Penugasan ASN Cuti ASN Pengembangan Kompetensi ASN Sistem Informasi ASN B Proses Bisnis Administrasi Pelayanan
- 11. PRANATASDMAPARATUR No Unsur Subunsur II Pengembangan Profesi Pranata SDMA A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah C. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis D. Pengembangan Kompetensi E.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi ditetapkan IP III Penunjang Tugas Pranata SDMA A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya D. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF Analis SDMA
- 12. PRANATASDMAPARATUR No Unsur Subunsur I Tugas Pokok B Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Asistensi & Survei Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara III C Pengembangan Profesi Pranata SDMA A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah C. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis D. Pengembangan Kompetensi E.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi ditetapkan IP
- 13. ANALIS SDM APARATUR Ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM professional mutakhir
- 14. ANALISSDMAPARATUR No Unsur Subunsur I Tugas Pokok A. Sistem Manajemen ASN Penyusunan & Penetapan Kebutuhan ASN Penilaian Kinerja ASN Pengadaan ASN Disiplin ASN Pangkat dan Jabatan ASN Penghargaan ASN Pengembangan Karier ASN Penggajian, Tunjangan & Fasilitas ASN Pola Karier ASN Pemberhentian ASN Promosi ASN Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua ASN Mutasi ASN Perlindungan ASN Penugasan ASN Cuti ASN Pengembangan Kompetensi ASN Sistem Informasi ASN
- 15. ANALISSDMAPARATUR No Unsur Subunsur I Tugas Pokok B. Manajemen SDMA Strategik & Reformasi Birokrasi/Zona Integritas Manajemen SDMA Strategik (HCM, Competency, Talent) Reformasi Birokrasi/Zona Integritas C. Analisis dan Perancangan Organisasi Publik Analisis Organisasi Publik Perancangan Organisasi Publik D. Proses dan Analisis Kebijakan/Regulasi Bidang SDMA Proses Kebijakan/Regulasi Bidang SDMA Analisis Kebijakan/Regulasi Bidang SDMA
- 16. ANALISSDMAPARATUR No Unsur Subunsur II Pengembangan Profesi Analis SDMA A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah C. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis D. Pengembangan Kompetensi E.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi ditetapkan IP III Penunjang Tugas Analis SDMA A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya D. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung
- 17. PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
- 18. PENYUSUNAN DUPAK JF Analis Kepegawaian – Analis SDM Aparatur 01
- 19. 1 Keterangan Perorangan 2 Unsur yang Dinilai, antara lain : ► Unsur Utama ► Unsur Penunjang ► Angka Kredit menurut Instansi Pengusul ► Angka Kredit menurut Tim Penilai 3 Tandatangan Pengusul dan Pejabat Pengusul 4 Lampiran pendukung DUPAK 5 Catatan Pejabat Pengusul 6 Catatan Anggota Tim Penilai 7 Catatan Ketua Tim Penilai DAFTAR USUL PAK
- 20. TAHAPAN PENYUSUNAN DUPAK Inventarisa si Kegiatan Dokumentas i Kegiatan Mengelompoka n Bukti Fisik Menyusu n SPMK Memindai Bukti Fisik Menyusu n DUPAK
- 23. Biasakan Untuk :: Mengumpulkan Bukti Fisik/Hasil Kerja Mengelompokan Bukti Fisik/Hasil Kerja PENTING DILAKUKAN DALAM MENYUSUN DUPAK
- 24. Dokumentasikan setiap kegiatan Cermat menentukan butir kegiatan Maksimalkan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan Angka Kredit Kreatif mencari peluang kegiatan Jangan Tunda Pengajuan Angka Kredit TIPS MENYUSUN DUPAK
- 25. JF Analis Kepegawaian – Analis SDM Aparatur 02 PENGUSULAN DUPAK
- 26. Surat Penyampaian Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) Inventarisasi Kegiatan Bulanan DOKUMEN KELENGKAPAN
- 27. Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan 1 (satu) jenjang di atas dan atau di bawah Bukti Fisik Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Angka Kredit (PAK) Periode Sebelumnya SKP dan Penilaian Kinerja PNS
- 31. Usul PAK diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja berdasarkan kedudukan JF, paling rendah diatur sebagai berikut: ֎ Pejabat Administrator yang membidangi JF atau kepegawaian untuk JF kategori keahlian; dan ֎ Pejabat Pengawas yang membidangi JF atau kepegawaian untuk JF Kategori Keterampilan. PEJABAT PENGUSUL AK
- 32. JF Analis Kepegawaian – Analis SDM Aparatur 03 PENILAIAN AK
- 33. AKUMULASI AK
- 34. III/a III/b Kebutuhan AK 50 Keg Penunjang Maks 20% (10 AK) dari AK Akumulasi Kelebihan AK dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya III/c Kebutuhan AK 100 Keg Penunjang Maks 20% (20 AK) dari AK Akumulasi Kelebihan AK tidak dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya III/d IV/a Kebutuhan AK 100 Keg Penunjang Maks 20% (20 AK) dari AK Akumulasi Kelebihan AK dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya Kebutuhan AK 200 Keg Penunjang Maks 20% (40 AK) dari AK Akumulasi Pengembangan Profesi 6 AK Kelebihan AK tidak dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA KEBUTUHAN AK KP KJ
- 35. IV/a IV/b Kebutuhan AK 150 Keg Penunjang Maks 20% (30 AK) dari AK Akumulasi Kelebihan AK dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya IV/c IV/d Kebutuhan AK 150 Keg Penunjang Maks 20% (30 AK) dari AK Akumulasi Kelebihan AK dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya IV/e Kebutuhan AK 450 Keg Penunjang Maks 20% (90 AK) dari AK Akumulasi Pengembangan Profesi 12 AK Kelebihan AK tidak dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya Kebutuhan AK 200 Keg Penunjang Maks 20% (40 AK) dari AK Akumulasi Kelebihan AK dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya AHLI MADYA AHLI UTAMA
- 36. Tugas Pokok dan Pengembangan Profesi Minimal 80% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk Kenaikan Pangkat/Jenjang Jabatan Kegiatan Penunjang Maksimal 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk Kenaikan Pangkat/Jenjang Jabatan MAKSIMAL 20% 80% MINIMAL KOMPOSISI AK
- 37. Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama TARGET AK SETIAP TAHUN
- 38. 10 Ahli Pertama 20 Ahli Muda 30 Ahli Madya 25 Ahli Utama AK PEMELIHARAAN SETIAP TAHUN
- 39. 80% Angka Kredit untuk 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatan 100% Angka Kredit untuk 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan PENILAIAN AK 1 TINGKAT DIBAWAH ATAS JENJANG
- 40. JUMLAH PENULIS PEMBAGIAN ANGKA KREDIT Penulis Utama Penulis Pembantu I Penulis Pembantu II Penulis Pembantu III 2 orang 60% 40% 3 orang 50% 25% 25% 4 orang 40% 20% 20% 20% Penulis Pembantu Maks. 3 Orang Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis PENILAIAN AK KARYA TULIS ILMIAH
- 41. JF Analis Kepegawaian – Analis SDM Aparatur 04 PENETAPAN AK
- 42. Paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN PAK
- 43. Kenaikan Pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan Kenaikan Pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan PERIODE PENILAIAN PAK
- 44. Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi JF atau kepegawaian, paling rendah diatur sebagai berikut: ֎ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Instansi Pembina bagi JF Ahli Utama ; dan ֎ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada instansinya bagi JF Ahli Pertama sampai dengan JF Ahli Madya dan JF Kategori Keterampilan. Permenpan Nomor 13 Tahun 2019 PEJABAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN
- 46. CONTOH KASUS Inventarisasi Kegiatan JF Analis Kepegawaian – Analis SDM Aparatur
- 47. Muhammad Rasya Akbar, S.Sos. pangkat Penata, golongan ruang III/c TMT 1 April 2018, jabatan terakhir Kepala Sub Bidang Pengangkatan JF Assessor SDM Aparatur pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Ybs diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda melalui mekanisme penyetaraan jabatan pada tanggal 23 Desember 2020 dengan Angka Kredit sebesar 250 dan mendapatkan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Pengangkatan JF Assessor SDM Aparatur. Selama menduduki dalam jabatannya Ybs melakukan kegiatan berikut : 1.Menyiapkan konsep rekomendasi perhitungan kebutuhan; 2.Menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian; 3.Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit; 4.Menyiapkan konsep pedoman penyusunan formasi JF Asesor SDM Aparatur; 5.Menyusun laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan tugas; PENYUSUNAN DUPAK
- 48. No Jenis Dokumen Bentuk Lampiran Bukti Fisik 1 Data Daftar data dibuat dalam bentuk tabel yang menggambarkan data yang diperoleh sesuai butir kegiatan 2 Daftar Listing/daftar/tabel yang dikelompokan sesuai butir kegiatan 3 Jabatan Daftar jabatan yang dibuat dalam bentuk tabel sesuai butir kegiatan 4 Berkas/Konsep/Surat/ Bahan Daftar berkas/konsep/surat/bahan dalam bentuk tabel dan dilampiri 1 contoh sesuai dengan butir kegiatan 5 Naskah • Naskah yang kaitannya dengan berkas dibuat dalam bentuk tabel dan dilampiri 1 contoh sesuai butir kegiatan • Naskah yang kaitannya dengan penulisan pedoman/juknis/juklak dalam bentuk draft
- 49. No KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 1. Menyiapkan konsep rekomendasi perhitungan kebutuhan a. Menginventarisasi usulan rekomendasi kebutuhan JF dari Instansi b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan rekomendasi kebutuhan JF c. Menganalisis hasil penghitungan kebutuhan JF dengan jumlah Pejabat Fungsional yang ada d. Mengevaluasi kebutuhan JF di Instansi Pengguna e. Menyusun rekapitulasi hasil penghitungan kebutuhan JF setiap Instansi Pengguna f. Menyiapkan konsep rekomendasi kebutuhan JF INVENTARISASI KEGIATAN TAHUN 2021
- 50. No KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 2 Menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan a. Menginventarisasi berkas usulan pengangkatan dalam jabatan b. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas usulan pengangkatan dalam jabatan c. Membuat konsep naskah rekomendasi pengangkatan dalam jabatan 3. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberhentian a. Mengidentifikasi usulan pemberhentian JF b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan pemberhentian JF c. Menyiapkan bahan persetujuan pemberhentian mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan
- 51. No KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 4. Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit a. Mengidentifikasi usulan DUPAK b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan DUPAK c. Memeriksa bukti fisik sesuai dengan usulan DUPAK d. Menyusun bahan sidang Tim Penilai Angka Kredit e. Membuat konsep PAK f. Memeriksa konsep PAK sebelum ditetapkan oleh Pyb
- 52. No KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN 5. Menyusun konsep pedoman penyusunan formasi a. Menyusun naskah pedoman penyusunan formasi JF Asesor SDM Aparatur b. Memeriksa naskah pedoman penyusunan formasi JF Asesor SDM Aparatur c. Menyusun draft Peraturan BKN tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur – Lampiran Penyusunan Formasi 6. Menyusun laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan tugas a. Menyusun laporan triwulan pelaksanaan tugas b. Menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan tugas 7. Mengikuti pelatihan teknis Analis Kepegawaian Muda
- 53. Mengunakan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2015 MENGKONVERSI DAN MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN SERTA MENGELOMPOKKAN HASIL KERJA
- 54. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 1 Menginventarisasi usulan rekomendasi kebutuhan JF dari Instansi Tidak Ada 0 - - 2 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan rekomendasi kebutuhan JF Memverifikasi data usul kebutuhan pegawai 0,1 Data Data hasil verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan pada setiap instansi 3 Menganalisis hasil penghitungan kebutuhan JF dengan jumlah Pejabat Fungsional yang ada Menganalisis hasil penghitungan kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai yang ada 0,050 Jabatan Data hasil analis jabatan Asesor SDMA pada setiap instansi MENKONVERSI KEGIATAN BerdasarkanPerkaBKNNomor 7 Tahun2015
- 55. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 4 Mengevaluasi kebutuhan JF di Instansi Pengguna Mengevaluasi kebutuhan pegawai 0,1 Data Data JF Asesor SDM hasil evaluasi berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen anjab/ABK/peta jabatan/rekapitul asi, kesesuaian dengan data JF saat ini, dan hasil penghitungan kebutuhan
- 56. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 5 Menyusun rekapitulasi hasil penghitungan kebutuhan JF setiap Instansi Pengguna Merekapitulasi hasil penghitungan kebutuhan pegawai pada setiap instansi 0,050 Daftar Daftar rekapitulasi hasil verval penghitungan JF Asesor SDMA untuk setiap instansi - Madya 6 Menyiapkan konsep rekomendasi kebutuhan JF Membuat konsep surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi 0,04 Surat Konsep surat rekomendasi kebutuhan JF Asesor SDMA untuk setiap instansi 7 Menginventarisasi berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Tidak Ada 0 - -
- 57. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 8 Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Memeriksa berkas usul pertimbangan teknis pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai dengan persyaratannya 0,030 Berkas Berkas usulan pengangkatan ke dalam JF Asesor SDMA per orang 9 Membuat konsep naskah rekomendasi pengangkatan dalam jabatan Membuat konsep naskah pertimbangan teknis pengangkatan dalam jabatan fungsional 0,005 Naskah Konsep naskah rekomendasi pengangkatan JF Asesor SDMA per instansi 10 Mengidentifikasi usulan pemberhentian JF Tidak Ada 0 - -
- 58. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 11 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan pemberhentian JF Memeriksa berkas usul pertimbangan teknis pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai dengan persyaratannya 0,030 Berkas Berkas pemberhentian dari JF Asesor per orang 12 Menyiapkan bahan persetujuan pemberhentian mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan Membuat konsep naskah pertimbangan teknis pengangkatan dalam jabatan fungsional 0,005 Naskah Konsep surat persetujuan pemberhentian dari JF Asesor per orang 13 Mengidentifikasi usulan DUPAK Tidak Ada 0 - -
- 59. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 14 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan DUPAK Memeriksa berkas usul pengajuan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan persyaratannya 0,030 Berkas Berkas DUPAK dan lampirannya per orang 15 Memeriksa bukti fisik sesuai dengan usulan DUPAK Memeriksa daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan bukti fisik 0,030 Berkas Berkas DUPAK dan bukti fisik lampiran per orang 16 Menyusun bahan sidang Tim Penilai Angka Kredit Menyusun bahan persidangan Tim Penilai jabatan fungsional 0,050 Bahan Resume hasil penilaian sementara per orang - Madya
- 60. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 17 Membuat konsep PAK Membuat konsep naskah penetapan angka kredit (PAK) 0,005 Naskah Konsep PAK JF Asesor SDM Aparatur per orang 18 Memeriksa naskah PAK yang telah ditandatangani oleh Pyb sebelum dikirimkan ke instansi Memeriksa naskah penetapan angka kredit sesuai penetapan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 0,005 Berkas Berkas surat pengantar dan PAK JF Asesor SDM Aparatur untuk setiap instansi
- 61. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 19 Menyusun naskah pedoman penyusunan formasi JF Asesor SDM Aparatur Melakukan penyusunan naskah pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional 0,400 Naskah Draft pedoman penghitungan kebutuhan JF Asesor SDM Aparatur 20 Memeriksa naskah pedoman penyusunan formasi JF Asesor SDM Aparatur Memeriksa naskah pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional 0,200 Naskah Revisi draft pedoman penghitungan kebutuhan JF Asesor SDM Aparatur 21 Menyusun draft Peraturan BKN tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur – Lampiran Penyusunan Formasi Menyusun pedoman petunjuk teknis manajemen PNS 3,000 Naskah Naskah dan SK Tim Penyusun
- 62. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 22 Menyusun laporan triwulan pelaksanaan tugas Membuat konsep laporan mingguan/ bulanan/triwulan/ semester/tahunan 0,005 Laporan Laporan triwulan 23 Menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan tugas Menyusun Laporan Tahunan Analis Kepegawaian Muda 0,005 Laporan Laporan Tahunan 24 Mengikuti pelatihan teknis Analis Kepegawaian Muda Pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTP) Lamanya antara 31 - 80 jam 1 Sertifikat Sertifikat Pelatihan
- 63. No Butir Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Angka Kredit Volume Jml 1 Memverifikasi data usul kebutuhan pegawai 1 s.d 31 Maret 2021 0,1 20 2 2 Menganalisis hasil penghitungan kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai yang ada 1 s.d 31 Maret 2021 0,050 20 1 3 Mengevaluasi kebutuhan pegawai 1 s.d 31 Maret 2021 0,1 20 2 4 Merekapitulasi hasil penghitungan kebutuhan pegawai pada setiap instansi 1 s.d 31 Maret 2021 0,050 20 0,8* 5 Membuat konsep surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi 1 s.d 31 Maret 2021 0,04 20 0,8 JUMLAH ANGKA KREDIT PEROLEHAN DALAM 1 BULAN 6,6
- 64. MENGKONVERSI DAN MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN SERTA MENGELOMPOKKAN HASIL KERJA Mengunakan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020
- 65. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 1 Menginventarisasi usulan rekomendasi kebutuhan JF dari Instansi Menganalisis proses penyusunan kebutuhan ASN 0,4 Dokumen Dokumen hasil analisis penghitungan kebutuhan JF Asesor SDM Aparatur yang disusun per instansi 2 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan rekomendasi kebutuhan JF 3 Menganalisis hasil penghitungan kebutuhan JF dengan jumlah Pejabat Fungsional yang ada 4 Mengevaluasi kebutuhan JF di Instansi Pengguna 5 Menyusun rekapitulasi hasil penghitungan kebutuhan JF setiap Instansi Pengguna 6 Menyiapkan konsep rekomendasi kebutuhan JF MENGKONVERSI KEGIATAN Berdasarkan Pemenpan Nomor 37 Tahun 2020
- 66. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 7 Menginventarisasi berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Mengevaluasi pelaksanaan promosi ASN 0,4 Dokumen evaluasi pelaksanaan kenaikan jenjang jabatan/perpinda han JF Asesor SDMA disusun per pelaksanaan kegiatan 8 Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas usulan Dokumen pengangkatan dalam jabatan 9 Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dalam jabatan
- 67. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 10 Menginventarisasi berkas usulan pemberhentian jabatan Menganalisis proses pemberhentian ASN 0,4 Dokumen Dokumen analisis proses pemberhentian JF Asesor SDM Aparatur yang disusun per instansi 11 Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas usulan pemberhentian jabatan 12 Menyiapkan bahan persetujuan pemberhentian mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan
- 68. No Tahapan Kegiatan Butir Kegiatan Angka Kredit Hasil Kerja Keterangan 13 Mengidentifikasi usulan DUPAK Menganalisis proses pangkat dan jabatan ASN 0,4 Dokumen Dokumen analisis proses penilaian dan penetapan AK JF Asesor SDM Aparatur yang disusun per bulan 14 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan usulan DUPAK 15 Memeriksa bukti fisik sesuai dengan usulan DUPAK 16 Menyusun bahan sidang Tim Penilai Angka Kredit 17 Membuat konsep PAK 18 Memeriksa PAK yang telah ditetapkan
- 69. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan - Steve Jobs
- 70. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik and illustrations by Stories TERIMAKASIH