Materi Kuliah Penganggaran Publik

1. Penganggaran Publik
Rahmawati, M.Si
*

2. *
*Penerimaan negara dari sektor pajak sangat
rendah
*Banyak aset orang Indonesia yang terparkir di
luar negeri (underground economy)
*Negara yg berhasil menerapkan tax amnesty
adl India, Adrika Selatan dan Italia

3. *UU No. 11/2016 ttg Pengampunan Pajak
(disahkan tgl 1 juli 2016)
*PMK No. 118/2016 ttg Pelaksanaan UU No.
11/2016
*PMK No. 119/2016 ttg Tata Cara Pengalihan
Harta wajib pajak ke dalam wilayah NKRI dan
penempatan pada instrumen investasi di pasar
uang dalam rangka pengampunan pajak

4. *
1. Dari sisi pajak :
a. ada potensi penerimaan akan bertambah dlm APBN
baik di tahun ini maupun di tahun2 YAD
b. APBN lebih suistanable dan kemampuan pemerintah
untuk belanja semakin besar, shg membantu
program2 kesejahteraan, infrastruktur lainnya.
2. Dari sisi Non fiskal
a. Diharapkan diikuti repartriasi atau pemulangan
sebagian atau keseluruhan aset warga indonesia di
luar negeri.
b. Membantu stabilitas ekonomi makro dilihat dari
nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca
pembayaran sampai dengan likuiditas perbankan.

5. *
1. Pengampunan pajak yg diberikan pemerintah kpd
wajib pajak meliputi penghapusan pajak
terutang, penghapusan sanksi administrasi
perpajakan serta penghapusan sanksi pidana atas
harta yg diperoleh pada tahun 2015 dan
sebelumnya yg belum dilaporkan dlm SPT
• Kewajiban perpajakan yg mendapatkan sanksi
adalah kewajiban PPh dan PPN serta PPNBM
• WP yg blm melaporkan pajaknya, mendapatkan
tarif lebih terendah. Ada 3 tarif : 1) WP UMKM, 2)
WP yg bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri
dan 3) WP yg mendeklarasikan asetnya di LN tanpa
repatriasi

6. 2. Tarif uang tebusan dibagi 3:
a. tarif uang tebusan atas harta repartriasi atau
deklarasi dlm negeri sebesar 2% untuk 3 bln
pertama, 3% di 3 bln periode berikutnya dan
5% periode 1 januari-31 maret 2017.
b. Tarif uang tebusan deklarasi di lN 4% bln
pertama, 6% 3 bln periode berikutnya dan
10% periode 1 januari – 31 maret 2017
c. UMKM yg mengungkap hartanya sampai 10m
sebesar 0,5% dan 2% jika hartanya diatas 10
M sampai 31 Maret 2017

7. 3. Pengaturan pengalihan harta ke DN mesti melalui bank
Persepsi yg khusus ditunjuk menteri. Sedangkan harta yg
dialihkan mesti diinvestasikan paling lambat 31 desember
2016 bagi mereka yg melaporkan pada periode 3 bulan
pertama
4. Mengatur data dan informasi yang bersumber dari surat
pernyataan dan lampiran yang diadministrasikan oleh
menteri keuangan tdk dpt dijadikan dasar penyelidikan,
penyidikan bahkan penuntutan pidana
5. Periode penyampaian surat: periode 1 dr tgl diundankan
sampai 30 sept 2016, periode 2 dr tfl 1 oktober-31
desember 2016 dan periode 3 dr tgl 1 jan-31 maret 2017.

8. *
*Sunset policy adl kebijakan penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Tidak
terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas
tuntunan pidana pajak
*Terdapat 2 kategori :
1. Bagi WPOP dan WJB yg sdh memiliki NPWP dan
melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum
tahun pajak yg ditentukan
2. Penghapusan sanksi administrasi bagi orang
pribadi yg belum memiliki NPWP dan secara
sukarela mendaftarkan diri

9. *
*Thn 2008 tambahan penerimaan negara sebesar
Rp 7,46T
*Mendapatkan tambahan 5,5 juta wajib pajak
baru
*Sunset policy merupakan bentuk pengampunan
pajak yg lebih ringan

10. *
*Adalah :
1. Pengampunan terhadap pokok pajak yaitu berupa
pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih
rendah dari tarif umum atas pajak yg tidak/kurang
dibayarkan sebelumnya
2. Pembebasan wajib pajak dari tuntutan pidana pajak
Intinya adalah penghapusan sanksi pajak dan repatriasi =
pemulangan dana atau aset wajib pajak di luar negeri
kemudian dialihkan ke dalam negeri.