Pekan ini masih diramaikan oleh berita seputar amnesti pajak, terutama soal penggunaan SKPP sebagai alternatif SKB atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dideklarasikan wajib pajak.

1. VOL. 3 NOVEMBER 2017 WEEKLY UPDATE
MUC Weekly Update merupakan
ringkasan informasi dan berita
perpajakan mingguan yang dirilis
MUC Consulting Group. Materi ini
terbatas hanya untuk memberikan
informasi dan tidak untuk
dipersamakan sebagai pendapat
profesional yang bisa dijadikan
rujukan dalam memformulasi strategi
bisnis.
MUC Building 3
rd
, Jl. TB
Simatupang 15, Jakarta
Selatan
publishing@mucglobal.com.
021-78837111
ISU MINGGU INI
• Peserta Tax Amnesty
Cukup Gunakan SKPP
untuk Bebas dari PPh
Balik Nama
• Hindari Ijon, DJP
Fokus Dinamisasi
Setoran Pajak
• Amnesti Pajak Jilid
Kedua, Ungkap Harta
Tanpa Denda
PESERTA TAX AMNESTY CUKUP GUNAKAN SKPP
UNTUK BEBAS DARI PPH BALIK NAMA
Pemerintah memberikan opsi
alternatif bagi peserta amnesti pajak
untuk mendapatkan fasilitas bebas
Pajak Penghasilan (PPh) atas balik
nama aset deklarasi berupa tanah
dan bangunan, yakni cukup dengan
melampirkan salinan Surat
Keterangan Pengampunan Pajak
(SKPP).
Keringanan itu diberlakukan
menyusul kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang revisi Peraturan Menteri Keuangan
118/2016 mengenai penggunaan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) untuk
pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh pengalihan hak atas tanah bangunan yang belum
dibaliknamakan.
Sebelumnya, syarat untuk mendapatkan fasilitas bebas PPh balik nama harus dengan
melampirkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh. Namun, untuk mendapatkan SKB PPh,
wajib pajak harus memenuhi sejumlah syarat tak mudah sehingga untuk memenuhinya
membutuhkan waktu dan berisiko terhambat. Sementara itu, batas waktu pengajuan surat
permohonan balik nama ke Badan Pertanahanan Nasional (BPN) paling lambat 31 Desember
2017. Apabila melewati tenggat waktu, maka semua proses balik nama akan tetap dikenakan
PPh.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini ada 151.000 wajib pajak yang berpotensi
melakukan balik nama atas tanah dan bangunan. Dari jumlah itu, sudah ada 34.000 wajib
pajak yang mengajukan permohonan SKB PPh. Atas permohonan SKB PPh itu, Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) sudah mengabulkan sekitar 80%, sedangkan sisanya ditolak karena
berbagai alasan.
Tetap Harus Membayar BPHTB
Melengkapi ketentuan itu, Menteria Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofjan Djalil
telah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2017 tentang
pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka Pengampunan Pajak. Beleid ini hanya
berlaku untuk aset yang dideklarasikan wajib pajak melalui program amnesti pajak.
Sementara untuk tanah dan bangunan yang bukan bagian dari program tax amnesty, maka
akan diperlakukan sebagaimana proses balik nama pada umumnya.
Namun, Menteri Sofjan menegaskan, setiap tanah dan bangunan yang diungkapkan dalam tax
amnesty tetap dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena
BPHTB tidak termasuk jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Amnesti Pajak.
WEEKLY UPDATE

2. VOL. 3 NOVEMBER 2017 WEEKLY UPDATE
HINDARI IJON, DJP FOKUS DINAMISASI
SETORAN PAJAK
Foto: kordanews.com
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan strategi khusus untuk
menggenjot pajak di penghujung tahun 2017, tanpa harus menekan
wajib pajak seperti dengan melakukan praktik ijon. Strategi yang
dimaksud adalah dengan melakukan dinamisasi setoran pajak.
Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon
Arsal menjelaskan, dinamisasi adalah cara mengejar penerimaan pajak
berdasarkan nilai pajak terutang yang sebenarnya. Misalnya, kalau ada
sebuah perusahaan yang sedang mencatat banyak keuntungan dan
ingin menyetor pajak lebih pada tahun ini, itu dimungkinkan.
Menurutnya, cara ini berbeda dengan praktik ijon yang jelas-jelas
tidak diperbolehkan, dimana PPh 21 yang seharusnya dibayarkan
tahun depan, tetapi dibayarkan Wajib Pajak pada tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, praktik ijon tidak
boleh dilakukan karena akan menganggu penghitungan basis pajak di
tahun berikutnya.
Sebagai catatan, selama sepuluh bulan berjalan (1 Januari-30 Oktober
2017), penerimaan pajak yang terkumpul baru sebesar Rp858,05
triliun atau 66,8% dari target Rp1.283,57 triliun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.
Sri Mulyani meyakini target penerimaan pajak akan tercapai menyusul
upaya ekstra yang dilakukan pada kuartal III dan IV. Dia optimistis
extra effort akan meningkatkan setoran pajak di kuartal terakhir tahun
ini.
Upaya ekstra yang dimaksud Menkeu antara lain dengan menyisir
sektor-sektor ekonomi yang potensial berdasarkan data-data
pemulihan ekonomi sektoral.
AMNESTI PAJAK JILID KEDUA, UNGKAP
HARTA TANPA DENDA
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan kesempatan kedua
kepada wajib pajak, baik yang ikut maupun tidak program amnesti
pajak, untuk mengungkapkan harta yang belum tercatat di dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa dikenakan denda
administrasi.
Fasilitas ini diberikan menyusul revisi Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 118 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Dalam hal pengungkapan harta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak
akan mengenakan denda ataupun uang tebusan, seperti halnya
program pengampunan pajak. Akan tetapi, WP hanya perlu
membayar PPh sesuai tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2017.
Berdasarkan beleid tersebut, tarif PPh akan dikenakan secara final
dengan tarif yang berbeda tergantung golongan WP, yakni 30% untuk
WP orang pribadi, 25% bagi WP badan, dan 12,5% untuk WP
tertentu.
Belum Masuk Penyelidikan
Hanya saja, fasilitas ini hanya bisa dinikmati oleh wajib pajak yang
belum menerima surat perintah pemeriksaan. Artinya, harta yang
belum diungkap tersebut belum masuk ke tahap penyelidikan petugas
pajak. Apabila sudah dikeluarkan surat perintah pemeriksaan, maka
WP tetap harus membayar denda sebagaimana yang diatur dalam UU
Amnesti Pajak dan PP Nomor 36 Tahun 2017.
Peserta pengampunan pajak yang kedapatan belum atau kurang
mengungkapkan harta, maka atas harta tersebut bukan hanya
dikenakan pajak penghasilan tetapi juga sanksi administrasi
perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak terutang.
Sedangkan, untuk wajib pajak bukan peserta pengampunan pajak
berlaku sanksi sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP). Wajib pajak yang kedapatan
menyembunyikan harta bakal dikenakan sanksi berupa denda sebesar
2% per bulan keterlambatan pelaporan, dengan denda maksimal 48%.
Ini artinya, wajib pajak harus membayar PPh ditambah denda.