SlideShare a Scribd company logo
amnesti
pajak
amnesti
pajak
Tebusan = Tarif x Harta Bersih
Harta Bersih:
Merupakan selisih antara harta tambahan dengan
utang* yang berkaitan dengan perolehan harta
tambahan.
*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir.
2%
3%
5%
Pengungkapan harta yang
dialihkan ke dan
atau berada di NKRI
Luar Negeri & tdk
dialihkan ke dalam
NKRI
Periode I
Periode II
Periode III
4%
6%
10%
Periode
Penyampaian
Permohonan
Tarif Khusus Pelaku UMKM
Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d.
Rp4,8M dikenakan tarif sebesar
Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal
diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai
dengan 31 Maret 2017
0,5%, jika pengungkapan harta s.d. Rp10 M
2%, jika pengungkapan harta lebih dari Rp10 M
pajakamnestiwww.pajak.go.id/amnestipajak
1500200 www.pajak.go.id
@DitjenPajakRI
ungkap . tebus . lega
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
DirektoratJenderalPajak
Tebus
PJ.091/PL/L/001/2016-00
Berapa jangka waktu penyelesaian
permohonan?
Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam
jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima
Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.
Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan
Amnesti Pajak, harta yang belum
diungkapkan akan dianggap sebagai
penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah
sanksi 200%.
Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan
Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan
dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak,
dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang
Perpajakan.
1.
2.
Setelah lewat periode
Amnesti Pajak:
amnesti
pajak
amnesti
pajak
amnesti
pajak
amnesti
pajak
Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan
pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana
di bidang perpajakan dengan cara mengungkap
harta dan membayar Uang Tebusan.
Apa Itu Amnesti Pajak? Bagaimana Alur Permohonan
Amnesti Pajak?
Ungkapkan seluruh harta yang belum
dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir
dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan
Harta beserta lampirannya.
Surat Pernyataan Harta tesebut berisi informasi
terkait harta, utang, harta bersih, serta
perhitungan dan pembayaran uang tebusan
yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendri
bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi
badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha.
Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti
Pajak akan memperoleh manfaat berupa:
Permohonan Amnesti Pajak disampaikan ke KPP
tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan
Besar tertentu.
-
-
-
Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan,
kecuali yang:
sedang dilakukan penyidikan dan berkas
penyidikannya telah P-21,
sedang menjalani proses peradilan,
sedang menjalani hukuman,
Siapa yang Dapat Memanfaatkan
Amnesti Pajak?
atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Kemana Permohonan Amnesti
Pajak Disampaikan?
Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta
lampirannya pada:
Periode I :
Periode II :
Periode III :
-
-
-
-
Hubungi helpdesk KPP tempat Anda terdaftar
untuk memndapatkan informasi tentang:
seputar Amnesti Pajak,
syarat dan ketentuan,
tunggakan pajak, dan
penghitungan uang tebusan.
Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak?
Sejak tanggal diundangkan UU
Pengampunan Pajak s.d. 30 Sept
2016.
1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016.
1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017.
1
2
3
4
hubungi
helpdesk
ungkap &
bayar
tebusan
sampaikan
Surat Pernyataan harta
beserta lampirannya
Terbit
Surat Keterangan
Amnesti Pajak
dapatkan informasi terkait
Amnesti Pajak.
bayar tebusan melalui
e-billing.
ke KPP Terdaftar/
Duta Besar tertentu.
10 hari kerja
Helpdesk
Ungkap
Kapan Permohonan Amnesti
Pajak Disampaikan?
Syarat
Memiliki NPWP,
Membayar Uang Tebusan,
Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak
Terakhir,
Melunasi seluruh tunggakan (termasuk
cabang), dan
Mencabut permohonan:
Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan dan/atau penyidikan harus
melunasi:
Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
Pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.
Pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dalam SKP dan/atau STP yang
terdapat pokok pajak yang terutang.
Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak
yang tidak benar.
Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan
Surat Keputusan
-
-
-
-
-
Surat pernyataan mengalihkan dan
menginvestasikan harta ke dalam wilayah
NKRI. (khusus repatriasi)
6.
Penghapusan pajak yang seharusnya
terutang.
Tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana
perpajakan.
Tidak dilakukan pemeriksaan,
pemeriksaan bukti permulaan, dan
penyidikan.
Penghentian proses pemeriksaan,
pemeriksaan bukti permulaan, dan
penyidikan.
Jaminan Rahasia dimana data
Pengampunan Pajak tidak dapat
dijadikan dasar penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana lain.
Pembebasan PPh terkait proses balik
nama harta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

More Related Content

What's hot

Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Pet-pet
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
safitri widya
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
Ye Si
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
KhairilJaa
 
PPN
PPNPPN
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
Yesica Adicondro
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
Indah Kusuma Wardhany
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
Surya Getsemani
 
Presentasi
PresentasiPresentasi
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
Julham Efendi
 
Dasar dasar Pajak
Dasar dasar PajakDasar dasar Pajak
Dasar dasar Pajak
Fair Nurfachrizi
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
rowulanzi
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi
Yesica Adicondro
 
Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8
Catharina Nensy
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
Yan Chen
 
TENTANG PAJAK
TENTANG PAJAKTENTANG PAJAK
TENTANG PAJAK
heckaathaya
 
Konsep Dasar Pajak
Konsep Dasar PajakKonsep Dasar Pajak
Konsep Dasar Pajak
Nandita Larasati
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 

What's hot (20)

Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
 
PPN
PPNPPN
PPN
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
 
Presentasi
PresentasiPresentasi
Presentasi
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
 
Dasar dasar Pajak
Dasar dasar PajakDasar dasar Pajak
Dasar dasar Pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi
 
Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 
TENTANG PAJAK
TENTANG PAJAKTENTANG PAJAK
TENTANG PAJAK
 
Konsep Dasar Pajak
Konsep Dasar PajakKonsep Dasar Pajak
Konsep Dasar Pajak
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
Kuliah i
Kuliah iKuliah i
Kuliah i
 

Viewers also liked

Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
irlan_fery81
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
omni sukses
 
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan SwastaTax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Deny Zaenal Faizin
 
Anggaran Negara dalam Era Otonomi Daerah
Anggaran Negara dalam Era Otonomi DaerahAnggaran Negara dalam Era Otonomi Daerah
Anggaran Negara dalam Era Otonomi Daerah
Dadang Solihin
 
TANYA_JAWAB SeputarTaxAmnesty
TANYA_JAWAB SeputarTaxAmnestyTANYA_JAWAB SeputarTaxAmnesty
TANYA_JAWAB SeputarTaxAmnesty
Roko Subagya
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
zahermazed
 
PKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introductionPKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introduction
Pramod Kumar Srivastava
 
2. sejarah p ph
2. sejarah p ph2. sejarah p ph
2. sejarah p ph
Robert Sembiring
 
PKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel fundingPKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel funding
Pramod Kumar Srivastava
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
ulfa maulida
 
Perbankan syariah
Perbankan syariahPerbankan syariah
Perbankan syariah
Sambadyasitumeang
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)
Perdana Wahyu Santosa
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
Ita Pitriyanti
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
youcarenow
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
Godang Panjaitan
 
Aspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusAspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasus
myokos
 
PKS HR Audit Appraoch
PKS HR Audit AppraochPKS HR Audit Appraoch
PKS HR Audit Appraoch
Pramod Kumar Srivastava
 
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International TransactionsCurrent Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Winston & Strawn LLP
 
Manajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructureManajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital Structure
Prabowo Putra
 

Viewers also liked (20)

Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
 
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan SwastaTax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
 
Anggaran Negara dalam Era Otonomi Daerah
Anggaran Negara dalam Era Otonomi DaerahAnggaran Negara dalam Era Otonomi Daerah
Anggaran Negara dalam Era Otonomi Daerah
 
TANYA_JAWAB SeputarTaxAmnesty
TANYA_JAWAB SeputarTaxAmnestyTANYA_JAWAB SeputarTaxAmnesty
TANYA_JAWAB SeputarTaxAmnesty
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
 
PKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introductionPKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introduction
 
2. sejarah p ph
2. sejarah p ph2. sejarah p ph
2. sejarah p ph
 
PKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel fundingPKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel funding
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
 
Perbankan syariah
Perbankan syariahPerbankan syariah
Perbankan syariah
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
1112 ppn-2010
1112 ppn-20101112 ppn-2010
1112 ppn-2010
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
 
Aspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusAspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasus
 
PKS HR Audit Appraoch
PKS HR Audit AppraochPKS HR Audit Appraoch
PKS HR Audit Appraoch
 
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International TransactionsCurrent Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
 
Manajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructureManajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital Structure
 

Similar to Leaflet Tax Amnesti

Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Roko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
Roko Subagya
 
Uu tax amnesty
Uu tax amnestyUu tax amnesty
Uu tax amnesty
Roko Subagya
 
Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016
Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016
Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016
adininks
 
Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)
Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)
Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)
EDY PAJAK
 
Uu tax amnesty no 11 tahun 2016
Uu tax amnesty no 11 tahun 2016Uu tax amnesty no 11 tahun 2016
Uu tax amnesty no 11 tahun 2016
superandrosa
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
Yudhi Aldriand
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Roko Subagya
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Meyta Aini
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
Kppkp Bangil
 
Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1Riyan afiantoro rmk 1
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Nadia Eva
 
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACINGTAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
AnjelinaChoirul
 
Tgs pratikum
Tgs pratikumTgs pratikum
Tgs pratikum
bertokristantopurba
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah utszasunasu
 
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptKetentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
IrmaBoruSitumorang
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
Nani_Suhartini
 
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa PajakSistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 

Similar to Leaflet Tax Amnesti (20)

Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
Uu tax amnesty
Uu tax amnestyUu tax amnesty
Uu tax amnesty
 
Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016
Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016
Uu tax-amnesty-no-11-tahun-2016
 
Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)
Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)
Uu no 11 th 2016 (tax amnesty)
 
Uu tax amnesty no 11 tahun 2016
Uu tax amnesty no 11 tahun 2016Uu tax amnesty no 11 tahun 2016
Uu tax amnesty no 11 tahun 2016
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
 
Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1
 
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
 
2
22
2
 
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACINGTAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
 
Tgs pratikum
Tgs pratikumTgs pratikum
Tgs pratikum
 
Pembahasan
PembahasanPembahasan
Pembahasan
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah uts
 
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptKetentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa PajakSistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
 

Recently uploaded

0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
perusahaan704
 
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
YoseSuprapman3
 
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdfPertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
classroomastitiani
 
PPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptx
PPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptxPPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptx
PPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptx
IsmiAis2
 
Slide Presentasi Marketing Plan bisnis Alamo
Slide Presentasi Marketing Plan bisnis AlamoSlide Presentasi Marketing Plan bisnis Alamo
Slide Presentasi Marketing Plan bisnis Alamo
HelmyTransformasi
 
Materi_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.ppt
Materi_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.pptMateri_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.ppt
Materi_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.ppt
FakhrilHadi
 
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptxIlmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
RamonaChasdiana
 
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025
Redis Manik
 
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.pptPertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
MardhatilaFitriSopal
 
PAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMURPAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
jhanchoek885
 

Recently uploaded (10)

0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
 
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
 
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdfPertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
 
PPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptx
PPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptxPPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptx
PPT HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL.pptx
 
Slide Presentasi Marketing Plan bisnis Alamo
Slide Presentasi Marketing Plan bisnis AlamoSlide Presentasi Marketing Plan bisnis Alamo
Slide Presentasi Marketing Plan bisnis Alamo
 
Materi_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.ppt
Materi_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.pptMateri_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.ppt
Materi_Kuliah_aaaaaKewirausahaan_ppt.ppt
 
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptxIlmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
 
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025
 
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.pptPertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
 
PAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMURPAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PAPARAN JATIM CM SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
 

Leaflet Tax Amnesti

  • 1. amnesti pajak amnesti pajak Tebusan = Tarif x Harta Bersih Harta Bersih: Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang* yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan. *) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir. 2% 3% 5% Pengungkapan harta yang dialihkan ke dan atau berada di NKRI Luar Negeri & tdk dialihkan ke dalam NKRI Periode I Periode II Periode III 4% 6% 10% Periode Penyampaian Permohonan Tarif Khusus Pelaku UMKM Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8M dikenakan tarif sebesar Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017 0,5%, jika pengungkapan harta s.d. Rp10 M 2%, jika pengungkapan harta lebih dari Rp10 M pajakamnestiwww.pajak.go.id/amnestipajak 1500200 www.pajak.go.id @DitjenPajakRI ungkap . tebus . lega Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderalPajak Tebus PJ.091/PL/L/001/2016-00 Berapa jangka waktu penyelesaian permohonan? Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan. 1. 2. Setelah lewat periode Amnesti Pajak:
  • 2. amnesti pajak amnesti pajak amnesti pajak amnesti pajak Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan. Apa Itu Amnesti Pajak? Bagaimana Alur Permohonan Amnesti Pajak? Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya. Surat Pernyataan Harta tesebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendri bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha. Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa: Permohonan Amnesti Pajak disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu. - - - Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan, kecuali yang: sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21, sedang menjalani proses peradilan, sedang menjalani hukuman, Siapa yang Dapat Memanfaatkan Amnesti Pajak? atas tindak pidana di bidang perpajakan. Kemana Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan? Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada: Periode I : Periode II : Periode III : - - - - Hubungi helpdesk KPP tempat Anda terdaftar untuk memndapatkan informasi tentang: seputar Amnesti Pajak, syarat dan ketentuan, tunggakan pajak, dan penghitungan uang tebusan. Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak? Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 Sept 2016. 1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016. 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017. 1 2 3 4 hubungi helpdesk ungkap & bayar tebusan sampaikan Surat Pernyataan harta beserta lampirannya Terbit Surat Keterangan Amnesti Pajak dapatkan informasi terkait Amnesti Pajak. bayar tebusan melalui e-billing. ke KPP Terdaftar/ Duta Besar tertentu. 10 hari kerja Helpdesk Ungkap Kapan Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan? Syarat Memiliki NPWP, Membayar Uang Tebusan, Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir, Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan Mencabut permohonan: Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan harus melunasi: Pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang. Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK. Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan - - - - - Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI. (khusus repatriasi) 6. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta. 1. 2. 3. 4. 5. 6.