dasar kegiatan pencegahan stunting

1. Disampaikan Pada
Kegiatan Orientasi bagi SATGAS Percepatan Penunurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lina Widyastuti, SKM, MAPS
dr. Fajar Firdawati
Jakarta, 25 dan 26 April 2022

2. Rencana Aksi Nasional (pasal 8)
Mekanisme Dan Tata Kerja (pasal 19)
Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan (pasal 26)
PERATURAN PRESIDENNomor 72 tahun 2021
tentang PercepatanPenurunan Stunting
Terdapat 4 (empat) peraturan pelaksanaan sebagai turunan
Perpes 3 diantaranya dibawah koordinasi BKKBN
BKKBN
Sebagai
KETUA PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
siap melaksanakan arahan presiden pada rapat terbatas (ratas) percepatan
penurunan stunting tanggal 28 Januari 2021
menjadi 14%
melalui
pendekatan
keluarga

3. STUNTING
Gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang.
panjang atau tinggi badan
di bawah standar yang
ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
PEMANGKU
KEPENTINGAN
Orang perseorangan,
masyarakat, akademisi,
organisasi profesi, dunia
usaha, media massa,
organisasi masyarakat sipil,
perguruan tinggi, tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan
mitra pembangunan, yang
terkait dengan Percepatan
Penurunan Stunting.
INTERVENSI
SPESIFIK
Kegiatan yang
dilaksanakan untuk
mengatasi penyebab
langsung terjadinya
stunting.
INTERVENSI
SENSITIF
kegiatan yang
dilaksanakan untuk
mengatasi penyebab
tidak langsung
terjadinya Stunting.
KETENTUAN UMUM (Perpres 72 Tahun 2021)
1000 HPK

4. STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(Perpres 72 Tahun 2021)
Pendekatan Keluarga
1. Menurunkan prevalensi
stunting
2. Meningkatkan kualitas
penyiapan kehidupan
berkeluarga
3. Menjamin pemenuhan
asupan gizi
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan
6. Meningkatkan akses air
minum dan sanitasi
1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah
Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan
pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat
individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi,
riset, dan inovasi
1. Penyediaan data keluarga
berisiko stunting
2. Pendampingan keluarga
berisiko stunting
3. Pendampingan semua calon
pengantin/calon PUS;
4. Surveilans keluarga berisiko
stunting
5. Audit kasus stunting
Ditetapkan oleh Kepala
BKKBN
14%
RENCANAAKSI NASIONAL
STRANAS :Acuan Dalam Rangka Menyelenggarakan
Percepatan Penurunan Stunting
TUJUAN PILAR STRANAS

5. 14% di Tahun 2024
PERPRES 72/2021
TARGET ANTARA :
20 INDIKATOR
SASARAN
5 PILAR STRANAS :
12 KEGIATAN
71 KELUARAN
RAN-PASTI
Peraturan BKKBN No
12/2021
3 KLUSTER
(DATA PRESISI, OPERASIONAL &
MANAJERIAL)
8 KEGIATAN PRIORTAS
47 KEGIATAN
OPERASIONAL
90 INDIKATOR
KEBERHASILAN

6. Layanan Intervensi
Spesifik
Layanan Intervensi
Sensitif
(%) kehamilan yang tidak
diinginkan
(%) ibu hamil Kurang Energi
Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan
asupan gizi.
(%) remaja putri yang
mengonsumsi Tablet
Tambah Darah (TTD).
(%) ibu hamil yang
mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD) min. 90 tablet
selama masa kehamilan.
(%) anak usia 6-23 bulan
yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu
(MP-ASI).
(%) anak berusia di bawah
lima tahun (balita) yang
dipantau pertumbuhan dan
perkembangannya.
(%) bayi usia kurang dari 6 bulan
mendapat air susu ibu (ASI)
eksklusif.
(%) anak berusia di bawah lima
tahun (balita) gizi buruk yang
mendapat pelayanan tata
laksana gizi buruk.
(%) anak berusia di bawah lima
tahun (balita) gizi kurang yang
mendapat tambahan asupan
gizi.
(%) balita yang
memperolehimunisasi
dasar lengkap
(%) pelayanan Keluarga
Berencana (KB) pasca
persalinan.
Cakupan PUS yang
memperoleh pemeriksaan
kesehatan sebagai bagian
dari pelayanan nikah.
(%) rumah tangga yang
mendapatkan akses sanitasi
layak di kab/kota lokasi
prioritas.
Cakupan keluarga berisiko
Stunting yang memperoleh
pendampingan
(%) target sasaran yang
memiliki pemahaman baik
tentang Stunting di lokasi
prioritas
Jumlah keluarga miskin dan
rentan yang memperoleh
bantuan tunai bersyarat.
Jumlah keluarga miskin dan
rentan yang menerima
bantuan sosial pangan.
(%) desa/kelurahan stop Buang
Air Besar Sembarangan atau
Open Defecation Free
(%) rumah tangga yang
mendapatkan akses air
minum layak di kab/kota
lokasi prioritas.
Cakupan Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan
Nasional dari 40% penduduk
berpendapatan terendah.
Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting
(Perpres 72 Tahun 2021)

7. APA ITU RAN PASTI?
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA TAHUN 2021-2024
semua calon
3.pendampingan
pengantin/calon PUS;
4. surveilans keluarga berisiko Stunting
5. audit kasus Stunting
Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
(pasal 26)
Mekanisme dan Tata Kerja
(pasal 19, ayat 4)
BAB III MEKANISME DAN TATA KERJA
Rencana Aksi Nasional
(pasal 8 ayat 2)
1. penyediaan data keluarga berisiko
Stunting
2. pendampingan keluarga berisiko
Stunting
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN
BAB II Rencana Aksi Nasional
1. penyediaan data keluarga berisiko
Stunting
2. pendampingan keluarga berisiko
Stunting
3.pendampingan semua calon
pengantin/calon PUS;
4. surveilans keluarga berisiko Stunting
5. audit kasus Stunting
6. perencanan dan penganggaran
7. pengawasan dan pembinaan
akuntabilitas
8. pemantauan,evaluasi & pelaporan
Kluster data presisi
Kluster operasional
Kluster manajerial
Peraturan Presiden No 72/2021 Peraturan BKKBN No 12/2022
Kegiatan
Prioritas

8. RAN
PASTI
Pendekatan
Keluarga
Berisiko
Stunting
Pendekatan
Multisektor
dan
Multipihak
Pendekatan
Intervensi
Gizi Terpadu
PENDEKATAN RAN PASTI
INTERVENSI HULU
a. Penekanan intervensi pada PENCEGAHAN
lahirnya bayi stunted dengan mempersiapkan
kehamilan calon pengantin/calon ibu melalui
perencanaan kehidupan berkeluarga.
b. PENANGANAN balita stunting melalui
intervensi kuratif.
Pendekatan PENTAHELIX
Menyediakan platform Kerjasama
antara pemerintah dan unsur
pemangku kepentingan (dunia usaha,
perguruan tinggi, masyarakat dan
media)
INTERVENSI SPESIFIK DAN
SENSITIF
Fokus pada program INKUBASI
yang memperhatikan kesehatan
dan kecukupan gizi:
3 bulan CATIN+ IBU HAMIL+ IBU
MASA INTERVAL
+BADUTA/BALITA yang didukung
dengan penyediaan sanitasi, akses
air bersih serta bansos.
Kluster data presisi Kluster manajerial Kluster operasional
KONVERGENSI
LAYANAN TINGKAT KELUARGA

9. 1. Penapisan kesehatan reproduksi bagi
calon pengantin/calon Pasangan Usia
Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
2. Penapisan ibu hamil;
3. Penapisan keluarga terhadap
ketersediaan pangan, pola makan, dan
asupan gizi;
4. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia
Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca
keguguran;
5. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan
anak berusia di bawah lima tahun (balita);
6. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan
sarana jamban dan air bersih; dan
7. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan
sarana rumah sehat.
1. Penyediaan data: 2. Pendampingan:
1. Penyuluhan;
2. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan
3. Fasilitasi penerimaan program bantuan
sosial.
• Pendampingan calon pengantin/calon
Pasangan Usia Subur (PUS) wajib
diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai
bagian dari pelayanan nikah + 2 juta
• Pendampingan Ibu Hamil + 5 juta
• Pendampingan Baduta + 10 juta
3. Surveilans keluarga berisiko
Stunting:
• Menyediakan data keluarga berisiko
stunting
• Memberikan pertimbangan
pengambilan tindakan yang dibutuhkan
dalam Percepatan Penurunan Stunting
4. Audit kasus Stunting:
Mencari penyebab terjadinya kasus
Stunting sebagai upaya pencegahan
terjadinya kasus serupa.
Apa saja yang dicakup dalam Kegiatan Prioritas?
Telah dianggarkan kegiatan di tingkat
kabupaten dan kota serta provinsi yang
dilakukan bersama pakar.
Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga 2021
dan pemutakhirannya untuk memetakan
keluarga berisiko stunting secara real time
• Pendampinganoleh 200 ribu Tim
PendampingKeluarga
• TPK sudah dilatih pd thn 2021 dan akan
ada pelatihan pendalaman pd thn 2022
Penggunaan aplikasi elsimil + e PPGBM
Penggunaan aplikasi elsimil + e PPGBM+
Kartu Kembang Anak+ rekam medis

10. Kluster data presisi
Penyediaan data:
1. keluarga berisiko Stunting
2. Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon PUS
dengan Pemeriksaan kesehatan.
3. ibu hamil.
4. PUS Pascapersalinan
5. PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum berKB.
6. anak usia 0-23 bulan.
7. anak usia 24-59 bulan.
8. keluarga prasejahtera (penerima program bantuan social).
9. keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui,
dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak.
10. Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui,
dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah
sehat.
11. keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui,
dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat.
Sistem Manajemen Data dan
Informasi
1.
Penyediaan data sasaran
2.
Penentuan wilayah sasaran
3. Manajemen data & informasi:
Kegiatan prioritas: 13. Melakukan surveilans keluarga berisiko stunting
Dilakukan secara realtime dengan meningkatkan cakupan dan pemutakhiran
cakupan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi Elsimil dan E-ppgbm
Wilayah sasaran
12. Menentukan desa prioritas Stunting
Gunakan Pendataan Keluarga 2021 sebagai baseline dan e ppgbm

11. Kluster operasional (1)
Pendampingan keluarga berisiko
stunting
Audit kasus stunting
Pendaftaran dan pendampingan
calon pengantin
1.
2.
3.
Kegiatan prioritas:
A. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) dan
keluarga berisiko stunting
1. Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) diseluruh desa/kelurahan.
2. Orientasi manajemen dan substansi Stunting bagi TPK.
3. KIE kelompok keluarga berisiko Stunting.
4. KIE interpersonal kepada keluarga berisiko Stunting.
5. Pendampingan Catin/CaPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah.
6. Pendampingan Ibu Hamil.
7. Pendampingan ibu pascapersalinan.
8. Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL).
9. Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan.
10.Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia.
11.Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia.
12.Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis.
13.Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang.
14.Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.
15.Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia.
16.Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia.
17.Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan social.
18.Fasilitasi akses air minum layak bagi keluarga beresiko stunting.
19.Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko Stunting.
20.Fasilitasi jamban sehat bagi keluargaberisiko Stunting.
21.Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan lokal.
B. Audit Kasus Stunting
1. Terbentuknya tim audit kasus Stunting di kab/kota.
2. Pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.
3. Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.
4. Tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.
Dapat ditambah kegiatan yang dipandang perlu

12. Catin (Pra-konsepsi) Ibu Hamil Anak 0-23 Bulan Anak 24-59 Bulan
PERIODE EMAS
1000 Hari Pertama Kehidupan
1. Anemia;
2. Umur < 19 Tahun
3. Lila: < 23,5 cm
4. IMT: < 18.4 kg/m2
1. Anemia;
2. KEK;
3. Pertumbuhanjanin
terhambat
4. 4T (terlalu muda, terlalu tua,
terlalu banyak dan terlalu
rapat)
Ibu Pasca Persalinan
Tidak/belum menggunakanKB
pasca persalinan
1. BBLR;
2. PB<48cm;
3. Tidak menerima ASI eksklusif;
4. Tidak menerima Imunisasi dasar lengkap;
5. Tidak menerima MPASI yang baik (frekuensi, keberagaman
makanan, kandungan protein);
6. gizi buruk/kurang & infeksi kronis (cacingan, diarre)
7. Baduta/balita dengan gangguan perkembangan & pertumbuhan
PERIODE EMAS
3 bulan PRAKONSEPSI
Kemiskinan Air bersih & sanitasi & jamban Pendidikan Akses layanan kesehatan
Kluster operasional: Berbasis keluarga berisiko stunting

13. Pembentukan Tim Audit
Kasus Stunting
1.
2. Pelaksanaan audit &
manajemen pendampingan
1. Identifkasi & seleksi kasus
Kelompok sasaran:
a. Calon
pengantin/remaja
b. Ibu hamil
c. Ibu nifas
d. Baduta
e. Balita
2. Kajian dan Rencana Tindak
Lanjut
Diseminasi Audit Kasus
Stunting
3.
1. Diseminasi regular: 2 kali/th
2. Diseminasi sesuai kebutuhan
(tele-konsultasi)
Evaluasi Rencana Tindak
Lanjut (RTL) Audit Kasus
Stunting
4.
1. Evaluasi RTL: Segera &
terencana
2. Evaluasi perubahan status
risiko kasus audit stunting
Perbaikan mutu pelayanan untuk pencegahan/penanganan
risiko stunting yang serupa
Terdiri dari unsur OPD KB, Dinkes,
RSUD, Tim Pakar dan Tim Teknis
3. Pelaporan ke TPPS Provinsi
Output kegiatan
1. Surat Keputusan Wakil
Bupati/Wakil Walikota
2. Surat pernyataan
komitmen yang
ditandatangani oleh tim
audit kasus stunting.
1. Jumlah kasus stunting
yang layak diaudit
2. Kertas kerja audit yang
terisi;
3. Rencana Tindak Lanjut
yang disetujui Wakil
Bupati/Wakil Walikota.
1. Terselenggaranya
diseminasi
2. Laporan Audit Kasus
Stunting
1. Terselenggaranya
rencana tindak lanjut
sesuai penanggungjawab;
2. Perubahan status risiko
kasus audit stunting
4 Langkah
audit kasus stunting
Tersedia anggaran di 514 kabupaten dan
kota untuk melaksanakan audit kasus
stunting tahun 2022 melalui BOKB.
Menjadi masukan dalam:
1. Perencanaan dan
penganggaran program &
kegiatan
2. Penguatan implementasi SOP
manajemen kasus
3. Validasi instrument Kartu
Kembang Anak

14. Kluster manajerial (1)
Mekanisme Perencanaan dan
Penganggaran
1.
2.
Perencanaan & Penganggaran
1. meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan
Penurunan Stunting dari tahun sebelum nya
2. mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25%
anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi
koordinatif.
3. desa yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk
Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya
Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri
Kesehatan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 441.1/5234.A/SJ;
HK.02.01/Menkes/6434/2021; 31/KSM/G2/2021 dan MoU-6/K/D3/2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
Ruang lingkup SKB termasuk pembinaan dan pengawasan terkait dengan
percepatan penurunan stunting di daerah.
Pengawasan dan Pembinaan
Akuntabilitas
Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas bertujuan agar tidak
ada temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan
kegiatan Percepatan Penurunan Stunting

15. Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan
3.
 satu sistem data mikro yang dilengkapi dengan dashboard
pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting.
 Mekanisme pelaporan secara berjenjang terhadap pelaksanaan
perpres 72/2021 dan RAN PASTI melalui jalur
KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan prioritas:
1. Pengembangan meta data.
2. Pengembangan SOP mekanisme sharing data.
3. Operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data Stunting
Nasional.
4. Forum satu data PASTI.
5. Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan
kab/kota dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting.
6. Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam
konvergensi percepatan penurunan Stunting.
Tengah dilakukan penyusunan metadata
terhadap indicator percepatan penurunan
stunting bersama K/L
Telah disusun metadata 64 indicator yang
menjadi acuan dalam implementasi 8 aksi
konvergensi
..Metadataindikator stunting-
kemendagri17022022.xlsx
Kluster manajerial (2)

16. KEGIATAN PRIORITAS DAN SASARAN RAN PASTI (1)
Klaster Kegiatan Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Jmlh Keg ops/
Indikator
Data Presisi Penyediaan data
basis terpadu
keluarga
berisiko stunting
1. Catin/calon PUS
2. Ibu hamil
3. Ibu menyusui/pasca
melahirkan/interval
4. Anak usia 0-23 bulan
5. Anak usia 24-59 bulan
6. Keluarga prasejahtera
7. Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan
ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau
yang memiliki anak usia 0-23 bulan
mengakses air minum layak, memiliki sarana
rumah sehat dan jamban sehat
Pemerintah Kabupaten/
kota
12/37
Survailan keluarga
berisiko stunting
Keluarga berisiko stunting Pemerintah Kabupaten/
kota
1/1
Operasional Pendampingan 1. Catin
2. Catin dengan anemia
3. Catin dengan status gizi kurus/gemuk
4. Ibu hamil
5. Ibu hamil anemia
6. Ibu hamil KEK
7. Ibu hamil dengan PJT
8. PUS pasca persalinan
9. PUS dengan unmet need
10.Keluarga dengan anak usia 0 bulan
berat badan <2500 gram
11.Keluarga dengan anak usia 0 bulan
dengan Panjang Badan < 48 cm
12.Keluarga dengan anak usia < 6 bulan
13.Keluarga dengan anak usia 6-23 bulan
14. Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan
15. Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan
diare kronis
16. Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan
gizi kurang
17. Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan
gizi buruk
18. Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan
diare kronis
19. Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan
gizi kurang
20. Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan
gizi buruk
21. Keluarga prasejahtera
Pemerintah Kabupaten/
kota
Pemerintah
desa/kelurahan
TPPS
TPK
Puskesmas
21/38
Audit kasus
stunting
Pemerintah daerah kab/kota Pemerintah Kabupaten/
kota
4/4

17. Klaster Kegiatan Prioritas Sasaran
Penanggung
jawab
Jmlh Keg ops/
Indikator
Manajerial 1. Perencanaan & penganggaran
2. Pengawasan & pembinaan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan
percepatan penurunan stunting
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah daerah provinsi
3. Pemerintah daerah kab/kota
4. Pemerintah desa
5. Tim Pusat Pengendali Data
Pemerintah
Kabupaten/
kota
Pemerintah
desa/kelurahan
BKKBN (pusat
Pengendali Data)
Kemendagri
9/10
Total Kegiatan Operasional/Indikator 47/90
KEGIATAN PRIORITAS DAN SASARAN RAN PASTI (2)

18. Kelompok
sasaran
1. menerima Tablet Tambah
Darah (TTD)
2. menerima pendampingan
kesehatan reproduksi dan
edukasi gizi sejak 3 bulan
pra-nikah
3. menerima layanan
pemeriksaan status
anemia (hemoglobin)
4. mendapatkan tatalaksana
kesehatan dan gizi.
1. ibu hamil Kurang Energi Kronik
(KEK) yang menerima tambahan
asupan gizi.
2. ibu hamil yang mengonsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD)
minimal 90 tablet selama masa
kehamilan
3. Ibu hamil menerima
pendampingan.
4. ibu hamil dengan Pertumbuhan
Janin Terhambat (PJT) yang
mendapat tata laksana
kesehatan.
mendapat pelayanan keluarga
berencanapasca melahirkan
1. balita yang memperoleh imunisasi
dasar lengkap
2. anak berusia di bawah lima tahun
(balita) gizi buruk yang mendapat
pelayanan tata laksana gizi buruk
3. anak berusia di bawah lima tahun
(balita) gizi kurang yang mendapat
tambahanasupan gizi.
4. Balita 0-59 bulan dengan berat
badan dan panjang/tinggi badan
sesuai standard.
5. balita 0-59 bulan yang dipantau
perkembangannyasesuai standard.
Catin/CaPUS/
remaja
Ibu hamil
Ibu masa
interval/pasca
persalinan
Balita (0-59 bulan)
1.
2.
menerima pendampingan keluarga berisiko Stunting
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein
nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)
3. PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat
4. PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai
5. PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI)
6. keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi
7. keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri
8. keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar.
9. keluarga berisiko Stunting yang mengakses air minum layak.
10. keluarga berisiko Stunting yang memiliki rumah layak huni.
11. keluarga berisiko Stunting yang mempunyai jamban sehat.
12. keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan social.
13. keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur.
KONVERGENSI LAYANAN
TINGKAT KELUARGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
anak usia 0 bulan dengan berat
badan < 2.500 gram yang
mendapatkan tatalaksana
kesehatan dan gizi.
anak usia 0 bulan dengan panjang
< 48 cm yang mendapatkan
tatalaksana kesehatan dan gizi
bayi usia kurang dari 6 bulan
mendapat air susu ibu (ASI)
eksklusif
anak usia 6-23 bulan yang
mendapat Makanan Pendamping
Air Susu Ibu (MP-ASI)
anak usia 0-23 bulan dengan
infeksi kronis yang mendapatkan
tatalaksana kesehatan
anak usia 0-23 bulan dengan gizi
kurang yang mendapatkan
tambahan asupan gizi.
anak usia 0-23 bulan dengan gizi
buruk yang mendapatkan tata
laksana gizi buruk.
balita 0-23 bulan dengan berat
badan dan panjang/tinggi badan
sesuai standard.
balita 0-23 bulan yang dipantau
perkembangannya sesuai
standard.
Balita 0-23 bulan
1. anak usia 24-59 bulan dengan
infeksi kronis yang
mendapatkan tatalaksana
keseh
2. anak usia 24-59 bulan dengan
gizi kurang yang mendapatkan
tambahan asupan gizi
3. anak usia 24-59 bulan dengan
gizi buruk yang mendapatkan
tata laksana gizi buruk
4. anak usia 24-59 bulan yang
diukur berat badan dan tinggi
badan sesuai standar.
5. anak usia 24-59 bulan yang
dipantau perkembangannya
sesuai standar.
Balita 24-59 bulan

19. Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan

20. 01
02
03
Penguatan perencanaan dan
penganggaran
Peningkatan kualitas pelaksanaan
Peningkatan kualitas pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan
Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
04
Kementerian/
Lembaga
Pemerintah
Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah
Kab/Kota
Pemerintah Desa
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting
PELIBATAN SECARA KONVERGEN
DAN TERINTEGRASI

21. KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Tingkat Pusat
1.
Tingkat Provinsi
2.
Tingkat kabupaten/kota
3.
Tingkat kecamatan
4.
Tingkat Desa
5.
Pasal 15 – 19 : Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana
Pasal 20 : Ditetapkan oleh Gubernur
Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Pasal 21 : Ditetapkan oleh bupati/wali kota
Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Pasal 21 : Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota.
Pasal 22 : Ditetapkan oleh Kepala Desa
Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masy.
Lain.
Tugas Tim: mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya.

22. PTM
Wakil Ketua Bidang
Koordinasi, Sinkronisasi,
Pengendalian Dan
Pengawalan Pelaksanaan
PTM
Wakil Ketua Bidang Koordinasi
Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
PTM
Wakil Ketua Bidang
Koordinasi
Intervensi Spesifik
PTM
Wakil Ketua
Bidang
Perencanaan,
Pemantauan dan
Evalusi
KETUA Sekretariat Pelaksana
Mekanisme tata kerja dan sekretariat
Pelaksana diatur dengan Peraturan Badan
Menteri
Wakil Ketua Bidang
Pelaksanaan
Menteri
Wakil Ketua Bidang
Koordinasi Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Menteri
Wakil Ketua Bidang
Perencanaan,
pemantauan dan
evaluasi
KETUA
WAKIL PRESIDEN Anggota :
1. Menteri Kesehatan;
2) Menteri Keuangan;
3) Menteri Sosial;
4) Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
5) Menteri Agama;
6) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
7) Menteri Sekretariat Negara; dan
8) Kepala Staf Kepresidenan
PENGARAH
PELAKSANA
PTM
Wakil Ketua Bidang
Advokasi Dan
Komitmen
Kepemimpinan
Setwapres

23. • Untuk mengoordinasikan,
menyinergikan, dan
mengevaluasi Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting
secara nasional.
• Dipimpin oleh Ketua Pengarah
Percepatan Penurunan
Stunting.
• Dilaksanakan setiap 1 (satu)
tahun sekali atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
1. Rapat koordinasi
nasional Percepatan
PenurunanStunting
2. Rapat koordinasi
TPPS (TPPS)
tingkat pusat;
• Untuk melaporkan hasil
pelaksanaan dan evaluasi
Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) tingkat
pusat oleh Pelaksana
kepada Pengarah TPPS
(TPPS).
• Dipimpin oleh Ketua
Pengarah TPPS (TPPS).
• Dilaksanakan setiap 6
(enam) bulan sekali atau
sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
3. Rapatkoordinasi Tim
PelaksanaPercepatan
Penurunan
Stunting (TPPS) tingkat pusat
• Untuk mengoordinasikan,
menyinergikan, dan
mengevaluasi hasil
Penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting antar
bidang.
• Dipimpin oleh ketua
Pelaksana dan wakil ketua
serta sekretariatpelaksana
TPPS (TPPS) tingkat pusat.
• Dilaksanakan setiap 3 (tiga)
bulan sekali atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
Tata kerja Pelaksana
Disusun berdasarkan agenda kerja tahunan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas Pelaksana dalam pelaksanaan percepatan
penurunan Stunting melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.
Mekanisme Tata Kerja TPPS Tingkat Pusat
Pengarah Pelaksana
4. Rapat koordinasi teknis
• Untuk memberikan dukungan
teknis Penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting.
• Dapat dilaksanakan sewaktu waktu
apabila diperlukan.
• Dapat dilakukan dengan
kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah atau pemangku kepentingan
yang mempunyai program dalam
Percepatan Penurunan Stunting,
dalam pelaksanaanya dapat
dilakukan dengan perjanjian
kerjasama atau bentuk lainnya
sesuai dengan ketentuan dan
peraturanperundang-undangan.
5. PendampinganKeluarga
Berisiko Stunting
• Merupakan salah satu
strategi percepatan
pembaruan
penurunan
Stunting yang dilaksanakan melalui
pendekatan keluarga dalam
menjangkau kelompok sasaran, yakni
calon pengantin (catin), ibu hamil dan
menyusui, dan anak 0-59 bulan.
• Dilakukan oleh Tim Pendamping
Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan,
Kader Tim Penggerak PKK, dan Kader
Pelaksana
KB, dimana
untuk
akan bertugas
memfasilitasi,
menyinergikan,
mengoordinasikan,
dan mengevaluasi serta menyusun
mekanisme teknis pelaksanaan
Pendampingan Keluarga Berisiko
Stunting.

24. • Untuk
mengoordinasikan,
menyinergikan, dan
mengevaluasi
Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan
Stunting;
• Penbentukan/penyesua
ian struktur TPPS sesuai
dengan Lampiran
Perban No. 12 Tahun
2021 tentang RAN
PASTI 2021-2024.
1. Pembentukan
/PenyesuaianTPPS daerah
dan desa/kelurahan
2. Pengukuhan
Anggota TPPS
• TPPS dikukuhkan
oleh kepala daerah
dan/atau kepala
desa;
• Pengukuhan
disertai
pernyataan
komitmen daerah
dan desa dalam
Percepatan
Penurunan
Stunting.
3. Rapat
Koordinasi
• Dipimpin oleh Ketua
TPPS guna menyusun
strategi dan rencana
kerja dengan seluruh
bidang-bidang dalam
percepatan
penurunan Stunting
di wilayah kerjanya
masing-masing.
Tahapan Kerja Pelaksanaan TPPS di Daerah
Disusun berdasarkan agenda kerja mekanisme Percepatan Penurunan Stunting melalui forum koordinasi di level daerah dan
desa/kelurahan
TahapanMekanisme Kerja TPPS Daerah
4. Rakorteknis
•Untuk memberikan
dukungan teknis
Penyelenggaraan
Percepatan Penurunan
Stunting di daerah
•Rakorteknis tingkat
Provinsi antara TPPS
Provinsi dan TPPS
kabupaten/kota.
•Rakorteknis tingkat
Kabupaten antara TPPS
kabuoaten/kota dengan
TPPS kecamatan dan
desa.
5. Koordinasi
Rutin dan Evaluasi
• Koordinasi rutin:
a. Tingkat provinsi: 3 bulan
sekali
b. Tingkat kabuaten/kota: 2
bulan sekali
• Evaluasi pelaksanaan
Percepatan Penurunan
dilakukan setap smester
tahun berjalan

25. KETUA PELAKSANA
(Kepala BKKBN)
Kontraktual
Program Manager
Program
Officer
(PO) 1
Bidang
Program dan
kegiatan
ProgramOfficer
(PO) 2
Bidang data,
pemantauan dan
evaluasi
Program
Officer
(PO) 3
Bidang umum
Tim
Tenaga
Ahli
Program
Assistant (PA) 1
Program
Assistant (PA) 2
Program
Assistant (PA) 3
Office Assistant
3 org
SATGAS PROVINSI:
 Koord Program
Manajer
 Prov Prog. Mngr
Bidang  2 bidang
 Office Assistant
SATGAS Kab/kota:
 Technical Assistant
Kab/Kota
Ketua: Sekretaris Utama – BKKBN
Wakil Ketua: Direktur SUPD III - KEMENDAGRI
 PJ PO 1: Dirbalnak, Dirlinlap, Dirhanrem, Dirdamduk, Dirkespro
+ dari KL
 PJ PO 2: Dirlaptik, Dirtekda dan Direnduk + dari KL
 PJ PO 3: Dirpenduk, Kabiren, Kabikub, Irwil I, Irwil II, Kabirumas,
Ditvoga, Tim Media Center
 PJ Tim Tenaga Ahli: JFT Ahli Utama
Unit Ex-Officio
Tim Teknis:
 Tim Media Center
 PusatPengendaliData
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
SEKRETARIAT PELAKSANA
 PemangkuKepentingan (PT,
Dunia Usaha, Org profesi,
LSM, dll)
1 Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan Deputi PMMK – BAPPENAS
2 Wakil Ketua Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian
Dan Pengawalan Pelaksanaan
Deputi III – Kemenko Bid.PMK
3 Wakil Ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik Dirjen Kesmas-Kemenkes
4 Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dirjen Bina Bangda – Kemendagri
5 Wakil Ketua Bidang Advokasi Dan Komitmen Kepemimpinan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
PMPP - Setwapres
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 13/KEP/B1/2022
TENTANG
SEKRETARIAT PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TINGKAT
PUSAT TAHUN 2022-2024

26. Tim Pendamping Keluarga
Technical Assistant
Kab/Kota
Program Manager Bidang
Program dan Kegiatan
Program Manager Bidang
Data, Permantauan dan
Evaluasi
Koordinator Program
Manager
Official Assistant
TIM PROGRAM
SATGAS PUSAT
SEKRETARIAT
(Ex-Officio)
TPPS
PENYULUH KB/
PETUGAS
LAPANGAN KB
Pendampingan
& Fasilitasi
konsultasi,
Koordinasi
Kolaborasi
TIM TEKNIS
Monev
Koordinasi

27. UNSUR TPPS SATGAS STUNTING
PENDEKATAN Program Management Unit Program Implementation Unit
PEMBENTUKAN DAN
KOORDINASI
Kepala Daerah KEPALA BKKBN cq. Kepala Perwakilan BKKBN
TUGAS
Mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting secara efektif,
konvergen, dan terintegrasi dengan
melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan
daerah.
Melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi
koordinasi dan penguatan penyediaan Satu Data
Stunting kepada Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke
tingkat layanan sesuai dengan arahan dan
instruksi Ketua Pelaksana Percepatan
Penurunan Stunting
STRUKTUR Pengarah & Pelaksana
Tim Program dan Tim Teknis
KEANGGOTAAN Organisasi Perangkat Daerah, TP PKK,
Pemangku Kepentingan (Perguruan Tinggi)
Tim Program (Pakar/Tenaga Ahli/Profesional),
Tim Teknis (PKB/PLKB dan TPK)
PEMBIAYAAAN APBD, APBDes APBN – APBD (BOKB)
KEDUDUKAN
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
TPPS & SATGAS STUNTING

28. TIM PENDAMPING KELUARGA
Tugas utama:
• Meningkatkan akses informasi dan
pelayanan melalui:
a. penyuluhan;
b. fasilitasi pelayanan rujukan,
c. fasilitasi penerimaan program
bantuan sosial
• Mendeteksi dini faktor resiko stunting
(spesifik & sensitif);
Sasaran Pendampingan Keluarga
Catin Ibu Hamil Pascapersalinan Anak 0-5 Tahun
Unsur dalam Tim:
• Bidan atau nakes lainya
• Kader TP PKK
• Kader KB/Kader
Pembangunan lainnya
200.000 Tim
DILATIH
DIBERI PULSA
DIBERI OPERASIONAL

29. Kec
Ka.UPT/
Koordinator/
PKB-PLKB
DESA
TIM DESA/KEL :
Kades,
PKB/PLKB, Bidan,
Petugas Gizi,
Tenaga
Kesehatan
Linkungan, Guru
PAUD, Kader
Pembangunan
Manusia,
Pendamping, Tim
Pendamping
Keluarga, Desa,
Pendamping
Keluarga Harapan
DUSUN
/ RW -
RT
TIM
PENDAMPING
KELUARGA
KANTOR
DESA/
KELURAHAN/
RUMAH
DATAKU/
PUSTU/
POSLINDES
Rumah Ketua
RW/RT/
POSYANDU/
PAUD/
POKTAN
CAMA
T
KADER /
LURAH
KETUA
RW / RT
Kepala
Puskesmas,
Kepala KUA, Nakes
Penyuluh Agama,
IBI, Petugas Gizi
KELUARGA
STAFF MEETING :
Pemetaan Target
dan Evaluasi
RAKOR - REMBUG
STUNTING
TK. KECAMATAN :
Komitmen & Rencana
Kegiatan
MINILOKARYA:
Evaluasi Pendampingan
Keluarga dan kasus
Stunting
ADMINISTASI PERKAWINAN :
Pendaftaran, Pemenuhan
Syarat, Jadwal Perkawinan
RAKOR REMBUG
STUNTING
TK. DESA:
Komitmen & Rencana
Kegiatan
PEMBINAAN LENGKAP :
Peningkatan Kapasitas, Rencana Kerja dan Monev
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Surveillance
PENAPISAN
PENDAMPINGAN :
KIE – Konseling : PHBS, KB-Kespro, Gizi, Kesehatan
Lingkungan  Kunjungan Rumah - Digital
Pemeriksaan
Anemia
Tablet Zat
Besi
Pendampingan -
Konseling 3
Bulan Pra Nikah
Pemeriksaan
Kehamilan
Pemeriksaan
Nifas
Imunisasi
Dasar
Lengkap
Timbang Badan,
Ukur Tinggi Badan
RUJUKAN
PELAYANAN
MP-ASI
Tambahan
Asupan Gizi
Pola Asuh
1000 HPK
Pelayanan
Kontrasepsi
termasuk KB PP
Sanitasi
di Rumah
BanSos
PENANGUNG
JAWAB
LOKUS
LAYANAN
PENGELOLA -
PELASANA
PROSES
Wilayah
CATIN BUMIL KELUARGA BERESIKO STUNTING
BALAI
PENYULUHAN
/ KANTOR
CAMAT
Sistem Monev
PUSKESMAS
KUA
Sistem Layanan -
Monev
Sistem Layanan -
Monev

31. Catin (Pra-konsepsi) Ibu Hamil
Ibu Pasca Persalinan
Anak 0-23 Bulan Anak 24-59 Bulan
Catin3 bulan sebelum
menikah
Tidak/belum menggunakanKB
pasca persalinan
Elektronik siap nikah siap hamil
(ELSIMIL)
Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi
berbasis masyarakat
(e-ppgbm)
Perlu memastikan pemutakhiran, verifikasi dan validasi data surveilans rutin keluarga berisiko stunting
untuk pendampingan keluarga
PENYEDIAAN DATA OPERASIONAL: Berbasis surveilans rutin
Surveilans rutin
dimanfaatkan sebagai dasar:
1. Perencanaan program
dan kegiatan termasuk
menentukan desa
priorotas stunting
2. Operasional
pendampingan keluarga
berisiko stunting:
a. Penyuluhan;
b. Fasilitasi rujukan
layanan Kesehatan;
c. Fasilitasi pemberian
bantuan social;
3. Pemantauan & evaluasi
TOOlS/
INSTRUMEN
SASARAN
PENDAMPINGAN

32. PEMETAAN KELURGA BERESIKO STUNTING
• Berapa jumlah PUS di
wilayah kerja saya?
Siapa saja?
• Berapa jumlah keluarga
yang memiliki balita?
Keluarga siapa saja?
• Berapa jumlah ibu hamil?
Siapa saja yang sedang
hamil saat ini?
• Berapa jumlah calon
pengantin 3 bulan pra
nikah? Siapa saja?
SIAPA SAJA, ADA
BERAPA?
• Di RT mana
jumlah calon
pengantin/PUS/ib
u hamil/balita
paling tinggi?
• Dimana alamat
ibu hamil
A/B/C/D.....?
DIMANA?
- Tidak punya sumber
air yang layak?
- Tidak punya sanitasi
yang layak?
- Punya resiko 4T?
APAKAH MEMILIKI
FAKTOR RESIKO?
• Apakah keluarga dengan
calon pengantin/
PUS/ibu hamil/balita
memenuhi salah satu
faktor resiko:
• Apakah ada keluarga
sasaran yang beulm
terdata?
• Apakah ibu A/B/C/D....
Sudah melahirkan? 
hapus dari daftar ibu
hamil
• Apakah balita di wilayah
kerja saya sudah terukur
semua BB/Tbnya?
APAKAH DATA
SASARAN WILAYAH
KERJA TERUPDATE?
DATA
REKAPITUL
ASI
KELUARGA
BERESIKO
STUNTING
BY NAMA
BY ALAMAT
UNTUK APA?
T T
T
T
TEPAT
MENDAMPINGI
• Peta kerja
• NO ONE LEFT BEHIND :
Memastikan Tidak ada
satupun sasaran yang
tidak terdampingi .
TEPAT
MEMFASILITASI SASARAN
BANSOS/BANTUAN
LAINNYA
• Bansos bagi Keluarga
beresiko stuntingdengan
status miskin/pra
sejahtera
• Bantuan perumahan bagi
Keluarga dengan
sanitasi/air bersih tidak
layak
TEPAT
MEMFASILITASI
LAYANAN RUJUKAN
• Layanan rujukan calon
pengantin yang belum
mmenuhi syarat kesehatan
• Layanan rujukan balita
stunting
• Layanan rujukanibu hamil
dengan resiko
TEPAT
ADMINISTRASI
• Instrumen laporan
kinerja Tim
pendamping keluarga
• Dasar dikeluarkannya
Honor Pendampingan
per sasaran
TUJUAN PENDAMPINGAN BERBASIS DATA TERKINI

33. 102%
dari Target
66.828.571 keluarga
didata
Keluarga
terdata
atau
BASELINE DATA KELUARGA BERESIKO STUNTING:
PENDATAAN KELURGA 2021
AKSES TABULASI HASIL PENDATAAN
KELUARGA 2021
https://portalpk21.bkkbn.go.id/laporan/tabulasi
Open
Access

34. PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS DATA KASUS STUNTING
(E PPGBM) dan KELURAGA BERESIKO STUNTING (PK21)
PUSA
T
PusatPengendaliData
Kemenk
es BKKBN
BKKBN Provinsi Dinas
Kesehatan
PROVINSI
OPD Kab/Kota Dinkes
Kab/Kota
KAB/KOTA
Balai
Penyuluhan
Puskesmas K
E
C
A
M
A
TAN
TPPS Desa
TPK
DESA
URGENSI
PEMUTAKHIRAN,
VERIFIKASI &
VALIDASI
PENGORGANISASIAN LAPANGAN
KONVERGENSI DATA PPGBM – PK21

35. 1. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting kepada bupati/walikota 2 (dua) kali dalam setahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan
2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan
3. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting kepada Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali
dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
4. Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2
(dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
5. Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang
perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana melalui PUSAT PENGENDALI DATA
PPS 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Pelaksana
mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan
stunting untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah 2 (dua)
kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
ALUR PELAPORAN

36. SIGizi/ePPBGM
D
a
t
a
d
a
n
P
l
e
a
p
o
r
a
n
(
D
a
t
a
a
g
r
e
g
a
t
)
M
e
m
e
n
u
h
i
S
t
a
n
d
a
r
,
M
e
m
i
l
i
k
i
M
e
t
a
d
a
t
a
,
M
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
K
o
d
e
R
e
f
e
r
e
n
s
i
/
D
a
t
a
I
n
d
u
k
DataAnalytics
Dashboard
DataMining
Datawarehouse
DataPublik
ProtokolIntegrasi/
InteroperabilitasData
S
a
t
u
P
o
r
t
a
l
P
e
m
a
n
f
a
a
t
a
n
D
a
t
a
SI-PK
SI-eHDW
SILainnya
E
k
s
i
s
t
i
n
g
S
i
s
t
e
m
Sistem Manajemen Data dan Informasi Terpadu
Operasionalisasi
Pusat Pengendali Data Stunting:
• Pelayanan Data Stunting bagi
K/L, Pemda, Mitra kerja
• Integrasi Data dengan K/L
• Dashboard RAN PASTI dengan
pendektan Keluarga Beresiko
Stunting : Agregasi Nasional –
Provinsi – kab/kota s.d level
desa
• Verifikasi dan validasi data
STRATEGI MANAJEMEN SATU DATA
PUSAT
PENGENDALI DATA
PPS
Peran Strategis daerah:
peningkatan cakupan dan kualitas data
(PK21, E PPGBM)
 Pengumpulan data
 Pemutakhiran, Verifikasi dan validasi data